Pemerintah Harus Tekan Malaysia Untuk Percepat Perundingan

Kamis, 2 September 2010
JAKARTA (Suara Karya): Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mendesak pemerintah agar menekan Malaysia untuk segera melakukan perundingan soal tapal batas kedua negara.

"Komisi I DPR RI meminta agar pemerintah Indonesia mendesak dilakukan perundingan tanpa tersandera dengan perundingan Malaysia-Singapura. Perundingan Malaysia-Singapura tidak ada hubungannya dengan Indonesia," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengatakan, pemerintah Indonesia harus menyelesaikan persoalan lain di luar masalah tapal batas. "Misalnya masalah Tenaga Kerja Indonesia yang sampai saat ini masih banyak menyisakan persoalan," kata Mahfudz.

Ia mengkritik pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rabu (1/9) malam di Mabes TNI Cilangkap yang terkesan datar. "Pidato SBY semalam berupa pengulangan dan penegasan dari yang sebelumnya, tanpa ada yang baru. Pidato itu datar, tidak ada yang lebih maju dan kuat," kata dia.

Ia menambahkan, pidato Presiden Yudhoyono memang bukan pidato sembarangan, apalagi sebagai kepala negara. "Kalau ada respons positif dari Malaysia, mau berunding dan mengembangkan sikap positif, berarti SBY sukses. Tapi kalau tidak ada respons sama sekali dari Malaysia, berarti SBY tidak dianggap," lanjutnya.

Terkait dengan interpelasi soal insiden RI-Malaysia di wilayah perbatasan perairan kedua negara, PKS masih belum menentukan sikap. "Kita akan tunggu bagaimana reaksi dari Malaysia terhadap pidato SBY tersebut. Pidato SBY bukan pidato iseng-iseng. Nanti kita evaluasi," ujar Mahfudz Siddiq.

Sebelumnya, dalam pidato resmi, Rabu (1/9) malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, perundingan batas wilayah Indonesia-Malaysia dapat segera dilakukan dan dituntaskan agar tidak terjadi insiden yang mengganggu hubungan kedua negara.

"Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa solusi yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi insiden-insiden serupa adalah, dengan cara segera menuntaskan perundingan," kata Presiden, saat menyampaikan pidato di Mabes TNI Cilangkap.

Presiden menjelaskan, perundingan yang dilakukan meliputi perundingan batas wilayah darat dan maritim termasuk di wilayah selat Singapura, dan perairan Sulawesi, atau perairan Ambalat. "Indonesia berpendapat bahwa perundingan menyangkut batas wilayah ini dapat kita percepat dan kita efektifkan pelaksanaannya," kata Yudhoyono.

Presiden menambahkan, perundingan harus didasari niat dan tujuan yang baik, agar insiden-insiden serupa yang mengganggu hubungan baik kedua bangsa dapat dicegah dan ditiadakan. (Antara)