Laksamana Agus Disiplin Laporkan Harta ke KPK

Komnas HAM juga laporkan Laksamana Agus rajin promosikan HAM di jajarannya.
Senin, 27 September 2010,
Arfi Bambani Amri, Mohammad Adam


Laksamana TNI Agus Suhartono dan Mahfudz Siddiq (PKS) (Antara/ Ismar Patrizki)


VIVAnews - Hari ini, Senin 27 September 2010, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna untuk pengambilan keputusan terhadap laporan Komisi I tentang pengangkatan dan pemberhentian panglima Tentara Nasional Indonesia. Dalam uji kelayakan beberapa hari lalu, tak ada fraksi yang menolak calon Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq yang membidangi pertahanan negara menjelaskan bahwa dalam paripurna akan dilaporkan penilaian terhadap fit and proper test calon panglima TNI. Pandangan fraksi-fraksi di Komisi I sendiri sejauh pengamatannya tidak ada yang menolak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Agus Suhartono diangkat menjadi Panglima TNI.

"Tidak ada yang menolak," kata Mahfudz di DPR RI, sebelum sidang paripurna, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 27 September 2010. Namun untuk memastikan itu nanti juga, lanjut Mahfudz, akan disampaikan pandangan fraksi-fraksi dalam paripurna.

Mahfudz menambahkan bahwa tim dari Komisi I sudah melakukan verifikasi kepada KPK dan Komnas HAM mengenai catatan kekayaan dan rekam jejak calon Panglima TNI. "Dari KPK, kami dapat bahwa calon Panglima termasuk yang paling disiplin laporkan kekayaannya dan tak pengaduan keluhan masyarakat juga mengenai hal itu (daftar kekayaan)."

"Pandangan dari Komnas HAM, calon panglima termasuk sosok yang cukup aktif mempromosikan perspektif HAM di jajaran TNI," kata Mahfudz.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin juga menyatakan semua fraksi mendukung calon tunggal yang dikirim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. "Berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan, semua Fraksi di Komisi I menyatakan setuju dengan pencalonan Agus Suhartono," kata Hasanuddin dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Senin 27 September 2010.

Apakah penetapannya akan berjalan mulus di paripurna? "Mestinya begitu. Kalau prosedurnya, paripurna DPR tinggal mengesahkan," kata politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini. Meski demikian, Hasanuddin memberikan beberapa catatan penting bagi calon Panglima TNI mendatang.
• VIVAnews