Selasa, 07 September 2010 http://republika.co.id
KINABALU -- Insiden di perairan Tanjung Berakit dekat Pulau Bintan, Kepulauan Riau, yang berujung penahanan tiga pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 13 Agustus lalu membuahkan hikmah. Malaysia akhirnya sepakat tidak akan ada lagi penahanan terhadap petugas Indonesia terkait insiden perbatasan.
Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan sehari Joint Commission for Bilateral Cooperation antara Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Sri Anifah bin Haji Aman di Kinabalu, Sabah, Malaysia, Senin (6/9). Kedua negara sepakat bahwa cara yang paling efektif untuk menghindari terjadinya insiden serupa adalah mengintensifkan perundingan delimitasi (penentuan) perbatasan laut yang sering menjadi akar masalah antara kedua negara.
Kedua negara juga akan merumuskan standar prosedur operasi (SOP) serta aturan penindakan (rule of engagement/ROE) bagi para petugas lapangan untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Penyempurnaan aturan sangat penting mengingat proses perundingan perbatasan akan memakan waktu yang tidak singkat.
Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Anifah Aman, seperti dikutip Utusan Malaysia, menjamin tidak akan ada lagi pemborgolan dan pemakaian baju tahanan terhadap petugas Indonesia. "Kami akan membahas bagaimana prosedur pengamanan masalah perbatasan agar insiden Bintan tidak muncul lagi pada masa mendatang. Kami yakin masalah ini bisa diselesaikan oleh kedua negara dengan baik, namun perlu waktu untuk menyelesaikannya," kata Anifah kepada Antara, Senin (6/9).
Meski demikian, kedua pihak belum membahas mengenai lokasi terjadinya insiden 13 Agustus yang diklaim kedua negara masih masuk wilayah masing-masing. "Lokasi tidak dibahas," ujar Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Arif Havas Oegroseno.
Namun, Anifah juga menegaskan bahwa pertemuan sehari di Kinabalu tidak akan bisa menyelesaikan semua permasalahan yang diagendakan untuk dibahas. "Ini pertemuan ke-16 antara kedua menteri luar negeri. Bisa saja persoalannya selesai pada pertemuan ke-17, 18, atau pertemuan berikutnya," kata Anifah.
Selain membicarakan insiden Bintan dan perbatasan, pertemuan ini juga membahas masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dengan masuknya masalah TKI, lanjut Anifah, kedua pihak telah sadar bahwa ketegangan hubungan kedua negara yang sering mencuat bukan hanya disebabkan oleh masalah perbatasan, tapi juga perlakuan terhadap TKI di Malaysia.
Delegasi Indonesia di Kinabalu membawa perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Namun, pembahasan mengenai delimitasi batas maritim baru berkisar mengenai aspek-aspek yang menjadi klaim kedua negara. Pembicaraan berikutnya akan dilakukan kedua menteri luar negeri di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pada pekan ketiga September 2010. Kemudian, dilanjutkan perundingan perbatasan tingkat teknis ke-16 dan ke-17 pada 11-12 Oktober 2010 di Malaysia dan 23-24 November di Indonesia.
Terkait mengenai masalah hukum yang dihadapi warga Indonesia di Malaysia dan sebaliknya, Indonesia mengajukan usulan adanya pemberitahuan konsuler (consular notification) dan pengaturan mengenai pendampingan (assistance arrangements). Ini akan memperkuat mekanisme joint committee antara KBRI dan instansi terkait di Malaysia.
"Menyangkut tiga WNI yang sudah dijatuhi hukuman mati dan saat ini menunggu permohonan pengampunan, telah diajukan keringanan hukum bagi WNI tersebut atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan hubungan baik kedua negara," demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri RI.
Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berpendapat, hasil yang dicapai dalam pertemuan di Kinabalu menunjukkan bahwa harapan-harapan yang diucapkan pejabat di Indonesia sebelum pertemuan itu terlampau tinggi. "Seperti dugaan saya, janji pejabatnya terlalu tinggi," tukasnya.
Hikmahanto memprediksi, penyelesaian insiden penangkapan petugas KKP akan kabur karena Malaysia akan pandai memainkan suasana. Sebelumnya, Malaysia sudah menghembuskan kabar sering terjadinya pemerasan oleh petugas Indonesia di perbatasan. Kemudian, pernyataan kementerian luar negeri Malaysia bahwa penangkapan nelayan Malaysia oleh petugas KKP ada di wilayah Malaysia dan mengakui bahwa penangkapan terhadap petugas KKP oleh patroli Malaysia memang di perairan Indonesia. "Dugaan saya akan dibuat umum saja, tidak mempermasalahkan insiden 13 Agustus. Terutama sekali, Malaysia akan bilang kita sama-sama salah," kata dia.
Dari Jakarta, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengaku tidak terlalu berharap banyak terhadap pertemuan Indonesia dan Malaysia di Kinabalu. Terutama terkait insiden penangkapan pegawai KKP. "Ini pertemuan tahunan, agenda macam-macam, kita tidak bisa berharap terlalu banyak," kata Mahfudz.
Meskipun begitu, dia berharap delegasi Indonesia mampu menegaskan klaim terhadap wilayah-wilayah Indonesia sekaligus meminta Malaysia untuk segera menyelesaikan masalah perbatasan. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR TB Hasanudin. "Saya tidak mengharapkan kabar yang bagaimana-bagaimana. Paling gitu-gitu aja,'' ujarnya
Penahanan tiga petugas KKP oleh petugas patroli Pasukan Gerakan Marin (PGM) Polis Diraja Malaysia di perairan Tanjung Berakit telah memicu ketegangan hubungan kedua negara. Apalagi di depan Komisi I DPR, tiga petugas KKP mengaku mendapat perlakuan buruk dari petugas Malaysia seperti diborgol dan memakai baju tahanan layaknya pelaku kriminal.
Akhir pekan lalu, PGM baru merilis bantahan adanya perlakuan buruk terhadap petugas KKP Indonesia. PGM menyatakan, pemborgolan tidak diterapkan kepada pelanggar batas, hanya untuk pelaku kriminal. Namun, Komandan PGM Datuk Isa Munir mengakui, saat penahanan di atas kapal, mereka terpaksa mengikat tangan salah seorang petugas KKP Indonesia dengan tali karena dianggap agresif.
"Bukan kebiasaan kami membawa borgol kecuali dalam operasi melawan kriminal. Tapi dalam kasus ini, kami terpaksa mengikat tangannya karena dia menjadi agresif," kata Isa seperti dikutip laman Sabah Times.
Isa juga membantah anak buahnya melucuti pakaian petugas KKP sampai tinggal celana saja. Menurut Isa, salah satu petugas KKP mencoba bersembunyi di ruang mesin kapal nelayan Malaysia. Ketika ditemukan, lanjut Isa, celana sang petugas memang sudah melorot.ed: rahmad budi harto
No comments:
Post a Comment