Termarjinalkan di Setgab, Partai Tengah Rapatkan Barisan

Selasa, 28 Desember 2010, 13:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sejumlah partai menegah di sekertariat gabungan (setgab) mulai merapatkan barisan. Komunikasi antar partai yang memiliki suara menegah ini terus dilakukan untuk mengimbangi dominasi Partai Demokrat dan Golkar -- yang memiliki suara lebih besar.

Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejakhtera (PKS), Mahfudz Siddiq mengatakan, partainya bersama PPP, PAN, dan PKB memiliki sejumlah kesamaan sehingga wajar apabila terbina hubungan yang lebih harmonis. Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan hubungan harmonis ini berkembang menjadi kekuatan baru penyeimbang.

"Kalau komunikasi di Setgab dibangun lebih banyak secara bilateral antar partai, maka wajar bila ada sejumlah partai merasa dimarjinalkan. Karena itu wajar pula jika muncul poros tengah," katanya saat dihubungi Republika, Selasa (28/12).

PKS bersama PPP, PAN, dan PKB, dipandangnya memiliki satu kesamaan kultur yang berpotensi menjadi sebuah kesatuan. Latar belakang yang agamis, perolehan suara yang relatif berimbang, serta corak massa yang sewarna, menjadi sebuah keniscayaan jika mereka dapat menjadi kekuatan penyeimbang baru. "Tentunya gagasan ini tak terlepas dari kritik terhadap setgab yang masih belum terbuka dalam berkomunikasi," ungkapnya.

Mahfud mengatakan, sudah saatnya partai tengah menyatukan pandangan dan berkomunikasi secara lebih intensif agar tercipta sebuah kondisi kesetaraan di setgab. Selama ini, dia merasa setgab masih terlalu didominasi suara dari Golkar dan Demokrat. "Harus disatukan pandangan antar partai tengah agar nantinya terjadi kondisi yang lebih equal dengan partai besar," ujar Mahfudz.
Red: Djibril Muhammad

PKS Nilai Setgab Perlu Perbaikan

Minggu, 26 Desember 2010
Penulis : Anata Syah Fitri

JAKARTA--MICOM: Ketua Fraksi Partai Kedilan Sejahtera DPR, Mustafa Kamal, menyatakan, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab) memerlukan banyak perbaikan.

Menurutnya diperlukan evaluasi yang menyeluruh untuk memperjelas wujud Setgab. Evaluasi itu masalah mencakup manajemen, kepemimpinan, dan kerangka kerjasama politik yang lebih jelas dalam tubuh Setgab.

"Dalam rangka refleksi akhir tahun PKS, kami meberi masukan pada Setgab agar jangan reaksioner, melainkan visioner, dialogis, dan antisipatif," ujar Mustafa, Minjggu (26/12).

Mustafa mengakui proses pembahasan dalam Setgab seringkali tidak utuh substansinya sehingga melahirkan hasil yang tidak optimal. Berbagai perbedaan pendapat pun seringkali menghasilkan ketidakpuasan dari masing-masing anggota koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono tersebut.

"Yang diperlukan paling penting adalah kedewasaan untuk melihat proses politik yang setara. Setgab tidak dibangun untuk menyatukan pendapat secara cepat, bukan untuk penyeragaman," tegas Mustafa.

Terkait perbedaan antar anggota koalisi tentang syarat peserta pemilu dalam RUU pemilu, Mustafa mengatakan, PKS masih terbuka untuk pembahasan lebih lanjut dengan Setgab. Mengenai kenaikan Parlimentary Treshold, Mustafa mengatakan, pada prinsipnya PKS setuju dengan kenaikan PT dalam rangka peningkatan kualitas pemilu. Namun ia mengatakan, PKS belum menyepakati angka tertentu karena fraksinya tersebut memilih untuk menyerahkannya pada dinamika politik yang ada.

PKS punh menyambut baik adanya terobosan-terobosan konsep sistem pemilu dari berbagai pihak. Terkait sistem liga partai sebagai solusi penyederhanaan partai yang ditawarkan oleh Penasehat Senior Kemitraan, Ramlan Surbakti, PKS menyatakaan terbuka untuk menerima masukan tersebut selama hal tersebut sejalan dengan sistem multi partai sederhana. (OL-3)

PKS tidak ke Luar dari Koalisi

Minggu, 26 Desember 2010
Penulis : Dinny Mutiah


JAKARTA--MICOM: Partai Keadilan Sejahtera menyatakan tak akan keluar dari koalisi meski mengakui ada ketidakpuasan dalam forum sekretariat gabungan. PKS menegaskan forum setgab tidak berkaitan dengan koalisi yang dibangun antara PKS dengan SBY.

Hal ini disampaikan oleh Presiden PKS Luthfi Hassan Ishaq kepada Media Indonesia di Jakarta, Jumat (24/12). Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana posisi PKS dalam koalisi setelah keluhan pada setgab itu terlontar?

Jadi, harus digambarkan jelas beda antara koalisi dan manajemen setgab. Koalisi itu ada kontrak politiknya, sementara forum setgab adalah implementasi dari kebutuhan komunikasi di antara mitra koalisi. Kami tidak akan keluar dari koalisi.

Mengapa tidak menyatakan keluar kalau memang kecewa terhadap setgab?

Kalau kami kecewa, wajar-wajar saja karena pola manajemen dan pola komunikasi itu menimbulkan seperti yang diungkapkan Pak Mahfudz (Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq). Tapi, itu tidak serta merta terhubung langsung dengan koalisi. Forum ini bersifat teknis. Di dalam kontrak politik, tidak ada setgab. Tapi, kami sebagai mitra koalisi menginginkan adanya komunikasi yang dibangun untuk hal yang bersifat nasional dan fundamental. Hanya, orang kecewa pada pola manajemen yang dibuat oleh Pak Ical dan Pak Syarief Hassan.

Lalu, apa maksud dari ajakan membuat poros partai menengah?

Ini formula solusi. Kalau bisa dibenahi (pola komunikasinya), kami tidak begitu. Kalau tidak bisa dibenahi, ya sudah kami laksanakan formula itu. Sekarang kan musim evaluasi jadi tidak usah overacting. Meresponsnya harus proporsional. Kami ini berkoalisi dengan SBY. Dia sambut kami dengan ramah dan santun. Tapi, orang lain berteriak-teriak. Ini tidak proporsional. (OL-5)

Bookmark and Share [SEO Monitor by MyPagerank.Net]

PKS Keluhkan Kepemimpinan Setgab

Monday, 27 December 2010

JAKARTA(SINDO) – Untuk ke sekian kalinya unsur pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeluhkan kondisi Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi.Kali ini langsung menyasar jajaran pimpinan Setgab.

Ketua DPP PKS Mustafa Kamal menyatakan, perlu ada evaluasi atas sektor kepemimpinan di Setgab.Tujuannya agar forum para mitra koalisi ini jauh lebih efektif sebagai instrumen pendukung pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan. “Manajemen, leadership, dan kerangka kerja sama politiknya harus lebih baik dan lebih dialogis. Jangan reaksioner dan banyak menunjukkan sikap dadakan,” tutur Mustafa dalam Seminar ”Refleksi Akhir Tahun 2010” yang digelar DPP PKS di Jakarta kemarin. Dia menekankan, akibat karakter kepemimpinan yang kurang baik, manajemen kerja Setgab sejak dibentuk menjelang pertengahan tahun ini hingga kini tidak pernah jelas.

Menurut Mustafa,harus dicari model baru kepemimpinan dan pola komunikasi di Setgab agar langkah parpol-parpol mitra koalisi bisa seirama dengan berbagai kebijakan pemerintah. Jika tidak, Setgab tetap menjadi tempat penyeragaman sikap koalisi yang bisa mengarah pada politik konspiratif. Meski meminta ada evaluasi kepemimpinan di Setgab, Mustafa enggan menyebutkan apakah harus ada pergantian Ketua Harian Setgab yang saat ini dijabat Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.Ketua Fraksi PKS DPR ini hanya menyatakan bahwa kepemimpinan dan komunikasi Setgab saat ini cenderung tertutup dan kurang ada kesetaraan antarsesama partai anggota koalisi pendukung pemerintah.

Sebelumnya, PKS juga berulang- ulang menyampaikan kekecewaannya atas dinamika politik di Setgab yang cenderung hanya didominasi Partai Demokrat dan Golkar.Menurut Wakil Sekjen DPP PKS Mahfud Siddiq,Setgab sering hanya berperan layaknya pemadam kebakaran ketika ada konflik kepentingan antara Demokrat dan Golkar.Beberapa pimpinan parpol anggota koalisi seperti dari PAN, PPP,dan PKS mengamini pandangan tersebut. Di tempat terpisah,Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto mendukung usulan evaluasi Setgab. Bahkan, perlu juga dibahas penguatan struktur agar pola komunikasinya semakin jelas. ”Ini penting supaya komunikasi dan koordinasi parpol-parpol koalisi lebih intens. Ada baiknya disepakati pula penunjukan juru bicara resmi Setgab supaya informasi tidak simpang siur,” tutur Bima.

Dia melanjutkan, terpenting dari semua ini sebenarnya adalah komitmen. Percuma struktur disempurnakan bila komitmen parpol- parpol anggota koalisi lemah. ”Kalau begitu yatidak ada artinya. Kita jangan sampai ada lagi saling mencurigai atau menyalahkan dalam menghadapi dinamika politik yang berkembang,”paparnya. Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfidz mengapresiasi pernyataan Mahfudz Siddiq yang mengajak parpol tengah melakukan konsolidasi. Meskipun begitu, tidak ada rencana PPP atau parpol tengah lain ke luar koalisi.

“Tidak ada ke arah sana,”ujarnya. Menurutnya,kritikan terhadap Setgab itu muncul karena adanya pola komunikasi yang tertutup.Hal tersebut sangat tidak baik bagi hubungan antara anggota Setgab. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengklaim bahwa kepemimpinan dan pola komunikasi di Setgab sudah berjalan cukup bagus. Karena itu, kalau pun digelar evaluasi, titik tekannya adalah bagaimana merevitalisasi peran Setgab ke depan. ”Jadi, bukan masalah kepemimpinan. Toh peran Pak Ical kan hanya mengoordinasikan komunikasi antarparpol koalisi. Kalau ketuanya tetap Pak SBY (Susilo BambangYudhoyono),”ujar Idrus.

Dia mengungkapkan,Ical disepakati menjadi ketua harian karena Partai Golkar adalah partai terbesar kedua setelah Partai Demokrat berdasarkan hasil Pemilu 2009. Dengan penjelasan ini, dia berharap tidak lagi ada persoalan, ganjalan,atau saling curiga bahwa Setgab dimanfaatkan oleh partai tertentu. ”Jangan ada lagi pemikiran seperti itu. Dalam Setgab semua partai sama, anggota sebuah koalisi,” tandasnya. Di tempat terpisah, Sekretaris Setgab Syarif Hasan meminta parpol-parpol anggota koalisi tidak lagi berpolemik di internal Setgab.

Dia tidak memungkiri adanya dinamika politik di masing-masing parpol anggota koalisi.Namun,bila ada kader parpol anggota Setgab yang terus mempersoalkan keberadaan Setgab, sebaiknya hal itu diselesaikan melalui mekanisme internal partai tersebut. Dia juga mengaku yakin jika ada pentolan parpol anggota Setgab yang terus menerus mempersoalkan keberadaan Setgab, besar kemungkinan parpol-nya sedang dirundung persoalan internal.”Jangan lah masalah internal dibawabawa ke Setgab,”ujarnya.

Tegaskan Sikap

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti memandang, kritikan dan keluhan dari PKS, PPP, PAN, dan PKB sebagai parpol menengah tentang kondisi di internal Setgab yang cenderung terlalu didominasi kepentingan Partai Demokrat dan Partai Golkar tidak akan didengar serius oleh kedua parpol besar tersebut. Bila ingin mendapat respons berupa perubahan yang, Ikrar menyarankan PKS,PPP,PAN, dan PKB menunjukkan sikap tegas dan menunjukkan posisi tawarnya di koalisi.

“Kalau hanya teriak, tidak akan didengar. Harus bersikap, mau tidak mau harus menggalang kekuatan,”tutur Ikrar. Sebenarnya bisa saja keempat partai tengah itu melakukan konsolidasi. Namun, pertanyaan, apakah mereka berani melakukan hal itu mengingat bagaimanapun mereka telah mendapat keuntungan dengan jatah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. (rahmat sahid/ maesaroh)

PPP: Poros Tengah Layak Segera Dibentuk

"Ini bisa menjadi kekuatan penyeimbang antara partai berkuasa dengan oposisi."
Senin, 27 Desember 2010, 09:00 WIB
Ita Lismawati F. Malau

VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Persatuan Pembangunan, Lukman Hakiem, menilai poros tengah perlu dibentuk untuk keseimbangan politik. Dia menilai koalisi yang ada saat ini terlalu gemuk sehingga tidak sehat untuk demokrasi.

"Bisa menimbulkan kolestrol politik dengan segala dampak buruknya bagi demokrasi," kata dia dalam pesan singkat, Senin 27 Desember 2010. "Poros tengah bagus untuk dibentuk."

Dia menambahkan monopoli dalam politik tidak boleh dibiarkan karena akan melahirkan demokrasi tanpa kontrol yang akhirnya melahirkan otoritarianisme baru.

Menurut dia, ide pembentukan poros tengah yang sempat mencuat setelah isu keretakan di Sekretariat Gabungan (Setgab) bisa direalisasikan melalui persekutuan PKS, PPP, dan PAN. "Ini bisa menjadi kekuatan penyeimbang dari tarik-menarik antara partai berkuasa dengan partai oposisi," tambahnya.

Dia menambahkan, persekutuan tiga partai ini bisa menjadi dinamisator dan stabilisator bagi kehidupan politik dan demokrasi yang kini cenderung beku.

Pada 1999, jelasnya, poros tengah berhasil memecahkan kebekuan politik antara BJ Habibie dan Megawati Soekarnoputri. Hasilnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bisa diterima kedua belah pihak senagai Presiden. "Sekarang pun poros tengah harus mampu memecahkan kebekuan politik yang menjenuhkan ini," kata dia.

"Tidak ada alasan untuk menunda lahirnya portai tengah. Makin cepat makin baik."

Sebelumnya, keinginan membentuk partai tengah ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq yang menyatakan tak puas dengan mekanisme yang berjalan di Setgab. Dia pun mengajak partai-partai untuk membangun koalisi 'partai tengah' untuk mengimbangi koalisi Partai Demokrat dan Golkar.
• VIVAnews

Analis: Setgab tidak berguna!

Sunday, 26 December 2010
Waspada Online
IRWAN SITINJAK

MEDAN - Kurang harmonisnya hubungan antar partai koalisi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) menandakan Setgab tidak berfungsi dengan baik. Apalagi pernyataan Sekjen PKS Mahfudz Siddiq yang yang kecewa dengan kinerja Setgab dan menganggap Setgab didominasi Partai Demokrat dan Golkar.

Namun, menurut pakar politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Syarifuddin Pohan, Setgab hanyalah sebagai akomodasi politik untuk mendapatkan sebuah legitimasi dalam pemerintahan, sehingga rentan dengan rasa cemburu.

“Wajar saja kalau ada konflik dalam Setgab, karena Setgab hanya sebuah upaya untuk mendapatkan legitimasi dalam pemerintahan, jadi terdapat banyak kepentingan sejumlah partai di dalamnya, jika kepentingan satu partai tidak terpenuhi, maka timbullah konflik,” ujarnya kepada Waspada Online sore ini.

Pohan menilai Setgab tidak seharusnya dibentuk sebab, kata Pohan, adanya Setgab menunjukkan Partai Demokrat tidak percaya diri dalam memerintah. Menurut Pohan Setgab tidak penting karena hanya mempertahankan kekuasaan dan kepentingan Partai Demokrat saja.

“Indonesia itu negara presidential, bukan perlementer, kenapa harus ada koalisi? Seharusnya SBY tidak perlu takut karena pemerintahannya tidak bisa digoyang oleh parlementer. Setgab ini hanya akan membuat kesenjangan dalam pemerintahan,” jelasnya.

Sedangkan pernyataan dari Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustopa yang menantang PKS untuk keluar dari Setgab terkait ungkapan Sekjen PKS dinilai sebagai sebuah gertakan.

“Partai koalisi saling menggertak, PKS mulai kecewa karena merasa tidak diperhitungkan dalam Setgab membuat, sedangkan Partai Demokrat menantang PKS untuk keluar dari Setgab karena tidak komitmen terhadap koalisi,” kata Pohan.

Tidak terdapat adanya kepentingan untuk membela rakyat, jelas Pohan, membuat Setgab tidak berguna. Untuk itu, Pohan mengatakan pemerintahan tahun 2014 mendatang dirasa tidak perlu lagi ada Setgab.

“Siapa pun yang menang pemilu 2014, sebaiknya tidak membentuk Setgab lagi, karena Setgab hanya berujung pada kepentingan partai yang menciderai kontrak social pada masyarakat, bukan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Editor: HARLES SILITONGA

PKS Usulkan Partai Tengah Merapat ke PDIP

Tempo - Rabu, 22 Desember

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengusulkan agar partai tengah di Sekretariat Gabungan bersatu dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2014. "Bahkan, kalau perlu, berkoalisi dengan PDIP," ujarnya via telepon kemarin.

Menurut Mahfudz, perbedaan ideologi partai tengah, khususnya PKS, dengan PDIP bukan kendala untuk berkoalisi. "Kami sudah semakin terbuka," kata dia.

Mahfudz menyatakan, gagasan penggabungan kekuatan partai tengah merupakan tanggapan atas pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Romahurmuziy, yang menyebutkan komunikasi di Setgab kerap tidak jujur. »Disebutkan bahwa komunikasi di sana didominasi dua partai besar, yaitu Partai Demokrat dan juga Golkar,” ujarnya.

Menurut Mahfudz, konsolidasi PKS, PKB, PAN, dan PPP ini dapat menjadi alternatif dari dua kekuatan besar, Demokrat dan Golkar, jika kedua partai itu menggunakan Setgab untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. »Partai tengah yang kecil-kecil ini, bila tidak ingin terjepit, mending bergabung jadi satu,” kata dia.

Konsolidasi partai tengah itu berlaku untuk konteks sekarang, »Tapi bisa saja berlanjut hingga 2014,” Mahfudz menegaskan.

Menanggapi usul Mahfudz, Wakil Sekjen DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan usulan penggabungan partai tengah dengan PDIP terlalu dini untuk dipikirkan. »PAN saat ini fokus pada konsolidasi internal partai,” ujarnya tadi malam.

Ia juga mengatakan peta dukungan partai-partai untuk pemilihan presiden masih sangat cair. »Karena itu, kami masih menunggu hasil Pemilu Dewan 2014,” ujarnya.

Viva Yoga mengakui, ada masalah komunikasi di Setgab.»Sehingga di DPR antaranggota Setgab sering berbeda pandangan,”ujarnya.

Setgab tak cuma mengalami masalah komunikasi. Menurut Romahurmuziy, pola komunikasi di Setgab sering tidak jujur. »Ada beberapa keputusan penting diputuskan secara bilateral (dua parpol), bukan secara multilateral (enam parpol) dalam forum Setgab,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Tak hanya itu, ketika tidak ada kebulatan sikap di Setgab, klaim yang keluar acap kali sebaliknya. »Misalnya dalam soal Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY, yang diklaim Partai Demokrat sudah ada kebulatan sikap, padahal belum,” kata Sekretaris Fraksi PPP di Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Ketua Fraksi PKB di DPR, Marwan Jafar, juga membenarkan adanya masalah komunikasi di lingkup internal Setgab. Itu sebabnya, ia mengusulkan agar Sekretariat menerapkan ganjaran dan hukuman bagi anggota koalisi, untuk memastikan bahwa kesepakatan bersama bakal dilaksanakan.

RATNANING ASIH | EKO ARI |AMIRULLAH | JOBPIE | DWI WIYANA

Internal Setgab Koalisi Ricuh, Ada Apa?

Headline
Oleh: R Ferdian Andi R
Nasional - Kamis, 23 Desember 2010 | 07:29 WIB


Sekjen DPP PKS Anis Matta - Foto:Istimewa

INILAH.COM, Jakarta - Dalam pekan-pekan ini, suasana di internal Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi cenderung gaduh. Apa sebenarnya pokok persoalannya?

Kegaduhan Setgab Koalisi terpicu paling tidak akibat dua hal. Pertama terkait kondisi obyektif di Setgab Koalisi yakni persoalan komunikasi dan proses pengambilan keputusan yang cenderung diambil sepihak. Jika melihat fakta di lapangan sulit untuk menepis kemungkinan ini.

RUUK DIY menjadi contoh nyata, betapa Setgab Koalisi tak berperan efektif. Keputusan Setgab hanya diambil oleh segelintir pihak saja. Tak pelak, Sekjen DPP PKS Anis Matta merasa keberadaan PKS di dalam Setgab hanya untuk melengkapi stempel terhadap kebijakan pemerintah.

"Harusnya Setgab menjadi dapur penggodokan, bukan sosialisasi kebijakan pemerintah," ujarnya di Jakarta, Rabu (22/12/2010). Ia merasa PKS tidak dilibatkan secara menyeluruh atas penggodokan kebijakan pemerintah di DPR. Beberapa penggodokan hanya dilakukan di tataran pimpinan Setgab. Menurutnya sikap ini tidak transparan.

Kemungkinan kedua, gugatan terhadap Setgab dipicu konstalasi internal Setgab terkait rencana perombakan kabinet oleh presiden yang kemungkinan besar akan dilakukan pada Januari mendatang. Ancaman dan gugatan terhadap Setgab hanya menjadi alat bargain partai politik untuk menguatkan posisi kabinet di pemerintahan.

Jika melihat gugatan paling mencolok terhadap Setgab dilakukan PKS. Ancaman menggalang kekuatan partai tengah koalisi untuk merapat ke PDI Perjuangan merupakan pernyataan politik yang cukup keras. Kadar politik itu paling keras selama perjalanan Setgab.

Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya membuka diri jika partai tengah melakukan komunikasi dengan PDIP. Hanya saja, ia memberi syarat. "Kalau ada teman di Setgab ingin komunikasi dengan kami sah-sah saja, kami terbuka. Tapi ada syaratnya, mundur dari kabinet, jangan dua kaki," tegasnya.

Tjahjo menegaskan, pihaknya membuka tangan lebar-lebar untuk melakukan komunikasi dengan partai koalisi. Namun PDIP menolak jika cara seperti itu hanya menjadi alat bargain politik dengan Presiden SBY. "Tapi jangan partai kami dijadikan politik bargaining," cetusnya.

Untuk urusan strategis hingga Pemilu 2014, Tjahjo meminta agar partai politik yang ingin melakukan komunikasi dengan PDIP melepaskan diri dari koalisi. "Tinggalkan dulu koalisi. Kaki kiri di sana, kaki kanan di kita, enak dong mereka," selorohnya.

Pernyataan Tjahjo ada benarnya. Karena, faktanya ancaman yang dilakukan partai koalisi bukan kali ini saja terjadi. Apalagi, terkait rencana evaluasi menteri di KIB II. Pengamanan kursi kabinet dimungkinkan menjadi agenda terselubung dari gugatan atas Setgab oleh partai koalisi, khususnya PKS.

Karena rumor yang berkembang, jatah kursi PKS di KIB II yang saat ini berjumlah empat kursi, akan dikurangi hanya menjadi tiga saja. Satu kursi lainnya, disebut-sebut diperuntukkan bagi Partai Golkar.

Segala kemungkinan memang berpeluang terjadi. Meskipun secara obyektif, kondisi intertnal Setgab memang tidak ideal. Forum komunikasi untuk menggodok rencana kebijakan pemerintah nyatanya tak jalan. Yang ada justru penelikungan oleh partai politik tertentu atas persoalan yang dihadapi.

Jadi, jikapun PKS atau partai tengah lainnya memanfaatkan isu Setgab yang memang tak kondusif ini sebagai alat tawar untuk mengamankan kursi kabinet, sah-sah saja. Hanya saja isu utama persoalan di Setgab harus tetap menjadi sorotan. Seperti iklan sebuah produk, 'buy one get one free', itulah yang dilakukan PKS dan partai tengah lainnya. [mdr]

PKS: Demokrat Jangan Emosi Dong

Headline
Nasional - Kamis, 23 Desember 2010 | 11:31 WIB

- Foto:Istimewa
Oleh: Mevi Linawati


INILAH.COM, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal meminta kader Partai Demokrat melihat substansi pernyataan Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq.

"Jadi omongan Mahfud adalah upaya reflektif, yang penting subtansi. Jangan keburu emosi kalau pilihan kata dirasa kurang pas di telinga," kata Mustafa ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (23/12/2010).

Sebelumnya, Mahfudz menyatakan bahwa Demokrat dan Golkar mendominasi Setgab. Anggota parpol lain yang tergabung dalam Setgab merasa tersisih karena menjadi kepentingan dua partai tersebut. Mahfudz juga berencana membentuk poros tengah koalisi untuk kemudian mengajak PDIP bergabung untuk Pemilu mendatang.

Menanggapi pernyataan Mahfudz, Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustofa mempersilakan PKS keluar dari Sekretariat Gabungan (Setgab).

"Kalau pernyataan Mahfudz Siddiq serius, maka kami menyatakan silakan PKS keluar dari Setgab," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa saat dihubungi, Jakarta, Rabu malam (22/12/2010).

Mustafa menegaskan keluhan parpol koalisi yang tergabung dalam Setgab didudukan secara proposional. Dalam demokrasi, wajar ada dinamika seperti ketidakpuasan. Apalagi, Setgab belum berusia sampai satu tahun.

"Jadikan saja refleksi 1 tahun supaya kedepan koalisi bisa visioner," imbuhnya. [bar]

PKS: Setgab Dikerdilkan Golkar dan Demokrat

Tribunnews.com - Selasa, 21 Desember 2010 16:05 WIB


"Kalau mau dievaluasi kritis, Setgab masih cenderung, pertama, berfungsi sebagai pemadam kebakaran. Ada masalah baru rembukan dan mobilisasi dukungan. Kemudian, forum musyawarah teknis level pimpinan fraksi DPR atau level-level DPP. Belum jadi forum musyawarah strategis antara presiden dengan ketum parpol pendukungnya,"
Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq
Share

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketidaknyamanan atas keberadaan Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi partai pendukung pemerintah, diungkapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Wakil Sekjennya, Mahfudz Siddiq.

Tanpa ragu, Mahfudz kepada wartawan di DPR, Selasa (21/12/2010) menganggap, Setgab sebagai lembaga pemadam kebakaran.

"Kalau mau dievaluasi kritis, Setgab masih cenderung, pertama, berfungsi sebagai pemadam kebakaran. Ada masalah baru rembukan dan mobilisasi dukungan. Kemudian, forum musyawarah teknis level pimpinan fraksi DPR atau level-level DPP. Belum jadi forum musyawarah strategis antara presiden dengan ketum parpol pendukungnya," ujarnya.

Tanpa ragu, Mahfudz kemudian mengungkap, keberadaan Setgab, kini cenderung dikerdilkan oleh peran Demokrat dan Golkar. Yang tentu saja, Setgab, tak bisa banyak untuk diharapkan.

Fungsinya dikerdilkan jadi sarana konsolidasi gesekan kepentingan-kepentingan parpol besar, Demokrat dan Golkar. Maka, Setgab nggak bisa diharapkan banyak. Kasus RUU DIY sebagai contoh gamblang," tandas Mahfudz.

"Dinamika Setgab memang lucu dan aneh. Demokrat dan Golkar yang kawin politik di tengah jalan, sering konflik kepentingan dan saling sandera. Tapi sering juga kolaborasi atas nama Setgab. Yang kejepit partai-partai tengah seperti PPP,PAN, PKB dan PKS. Maka, penting bagi partai-partai tengah konsolidasi biar tidak termarginalisasi," ungkapnya.

Ia kemudian memprediksi, baik Demokrat dan Golkar akan majukan capres. Golkar dan Demokrat akan menggunakan sisa waktu 3 tahun ke depan untuk konsolidasi dan melakukan mobilisasi sumber dayanya.

"Kemudian, Setgab akan dijadikan instrumen untuk kepentingan itu. Maka, partai-partai tengah harus cermat dan antisipasi.Bahkan sangat mungkin kekuatan tengah tampil dengann capresnya sendiri. Bahkan bisa kolaborasi dengan PDI-P yang kecil kemungkinan ke Demokrat atau Golkar," kata Mahfudz Siddiq.

Demokrat Persilakan PKS Keluar dari Setgab

Headline Nasional - Kamis, 23 Desember 2010 | 10:32 WIB


Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa - Foto: Istimewa
Oleh: Mevi Linawati

INILAH.COM, Jakarta - Partai Demokrat mempersilakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar dari Sekretariat Gabungan (Setgab).

"Tidak yakin kalau pernyataan Mahfudz Siddiq adalah pernyataan PKS sebagai anggota setgab. Sebab, PKS selalu hadir di Setgab. Kalau pernyataan Mahfudz Siddiq serius, maka kami menyatakan silakan PKS
keluar dari Setgab," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa saat dihubungi, Jakarta, Rabu malam (22/12/2010).

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq menyatakan bahwa Demokrat dan Golkar mendominasi Setgab. Anggota parpol lain yang tergabung dalam Setgab merasa tersisih karena menjadi kepentingan dua partai tersebut. Mahfudz juga berencana membentuk poros tengah koalisi untuk kemudian mengajak PDIP bergabung untuk Pemilu mendatang.

Menanggapi lebih jauh, Saan menegaskan Setgab dibentuk untuk tujuan bersama yaitu bagaimana agar program kebijakan bisa terimplementasi dengan baik sampai 2014.

Sikap resmi Setgab, tambahnya, selalu dikerjakan bersama dengan mengedepankan 'sharing' pendapat, termasuk berbagai undang-undang dibicarakan dalam Setgab.

"Bahwa dalam pembicaraan ada kepentingan subjektif masing-masing ya tentu ada. Itu bisa didialogkan, kita diskusikan dari kepentingan subyektif masing-masing," tutupnya. [bar]

PKS Evaluasi Posisinya di Setgab

Rabu, 22 Desember 2010, 10:08 WIB

Kampanye PKS


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Partai Keadilan Sejakhtera (PKS) melakukan evaluasi atas peran dan posisinya di sekertariant gabungan (setgab) koalisi. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, PKS menilai setgab hanya jadi alat legitimasi kepentingan kelompok tertentu.

Hal itu diungkapkan Sekjen PKS, Anis Matta. Menurutnya, PKS merasa hanya dijadikan tukang stempel atas setiap kebijakan yang dihasilkan setgab. "Maksud dibangunnya setgab pada awalnya adalah sebagai dapur koalisi. Segala keputusan dibuat bersama di dapur itu. Tapi apa yang terjadi kini, setgab jadi seperti tukang stempel," ujarnya saat dihubungi Republika, Rabu (22/12).

PKS menangkap kesan jika selama ini setgab hanya menjadi alat untuk mengamankan kepentingan. Kepentingan yang hanya mengacu pada pihak tertentu, membuat pihak lain merasa disingkirkan. Karena itu dia memandang perjalanan setgab sudah melenceng dari tujuan awal sebagai dapur koalisi.

Apakah kepentingan pihak yang dimaksud adalah Golkar dan Demokrat? Anis mengiyakan. "Itu yang tadi saya bilang kepentingan kelompok tertentu," tambahnya.

Menurut Anis, PKS tetap akan kritis dalam memandang sejumlah persoalan. Dia menolak jika setgab dijadikan alat untuk menyeragamkan pendapat. Dia tak ingin, setgab hanya menjadi tukang stempel untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu.

"Seperti awal tujuan dibentuknya, setgab harusnya menjadi dapur dimana kita duduk bersama dan melakukan pembahasan terhadap masalah. Bukannya hanya menjadi tukang stempel kebijakan--untuk mengamankan aturan yang dibuat pemerintah," katanya.
Red: Stevy Maradona

Demokrat Ngambek, Minta PKS Keluar dari Koalisi

Kamis, 23 Desember 2010,

Demokrat-PKS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekertaris Fraksi Demokrat DPR, Saan Mustopa mempersilahkan PKS untuk keluar dari sekertariat gabungan (setgab) koalisi. PKS juga dipersilahkan menarik menterinya di kabinet apabila tak puas dengan koalisi yang selama ini dibangun.

Hal ini diungkapkannya menanggapi pernyataan salah satu fungsionaris PKS, Mafudz Sidiq. "Kalau benar penyataan Mahfudz itu mewakili sikap PKS lebih baik secara gentel menarik diri saja dari segab dan menarik menterinya di kabinet. Itu konsekuensinya," ujar Saan kepada sejumlah wartawan di sela-sela seminar bertajuk "Rekruitmen Partai Politik, Penegakan Hukum, dan Pemberantasan Korupsi" di Jakarta, Kamis (23/12).

Saan mengatakan, saat terbentuknyta setgab seluruh partai telah memiliki komitmen bersama tentang koalisi. Dia berpandangan setgab adalah media untuk mendiskusikan sebual masalah, bukan justru menciptakan masalah baru.

Apa yang dikatakan Mahfudz, ujarnya, telah menyeleweng dari komitmen kebersamaan setgab. "Sebenarnya, kalau mengukur kekecewaan, Demokratlah yang pantas untuk kecewa. Kami sering ditinggalkan dalam berbagai hal," jelasnya.

Kasus Century, pembahasan sistem KPU, deponerring Bibit-Chandra, dan pemilihan ketua KPK, menjadi catatan kekecewaan Demokrat pada mitra koalisi. "Kami tentunya terus berkomitmen mempertahankan setgab bersama partai-partai mitra koalisi. Kami harap segala masalah dapat dibicarakan dan diselesaikan secara konstruktif," katanya.

Kecewa Setgab, PKS Galang Kekuatan Partai Tengah

Rabu, 22 Desember 2010 - 07:33 wib
Ferdinan - Okezone



JAKARTA - Kekecewaaan terhadap sekretariat gabungan (Setgab) partai koalisi pemerintah membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih jalan lain dengan menggabungkan kekuatan partai tengah seperti PAN, PKB dan PPP.

Konsolidasi dilakukan PKS lantaran Partai Demokrat dan Partai Golkar dianggap menguasai Setgab tanpa menghiraukan keberadaan partai koalisi lainnya. "Kalau Setgab didominasi kepentingan dua partai Golkar dan Demokrat, maka partai tengah sebaiknya berkonsolidasi mengimbangi Demokrat dan Golkar," kata Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq saat dihubungi okezone, Selasa, 21 Desember malam.

Mahfudz menjelaskan, pola komunikasi yang ditampilkan dua partai terbesar tersebut meminggirkan aspirasi partai lainnya di koalisi. "Kita harus konsolidasi mengimbangi agar Setgab tidak jadi instrumen untuk menggolkan kepentingan Demokrat dan Golkar," sambungnya.

Dia mencontohkan, pola komunikasi superior yang ditampilkan Golkar terlihat ketika Ketum Golkar Aburizal Bakrie mengatakan Setgab akan mengusahakan kesamaan pandangan dengan usulan pemerintah mengenai draf RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Macam-macam pola penyeragaman yang dibuat, soal ambang batas parlemen dan paling aktual mengenai RUUK Yogyakarta. Sepertinya sikap dua partai yakni Demokrat dan Golkar mengenai klausul pemilihan Gubernur dipaksakan menjadi sikap bersama partai di Setgab, padahal tidak demikian," tegasnya.

PKS, kata Mahfudz akan terus menggulirkan ide konsolidasi partai tengah. Dia kembali mempertegas konsolidasi penting agar terjadi keseimbangan pandangan. "Itu ide kita yang akan dijalankan. Ini lebih bagaimana partai tengah di Setgab tidak terkooptasi kepentingan Golkar dan Demokrat," ujarnya.(fer)

Sultan Harus Lepas Identitas Politik

Keistimewaaan Yogyakarta

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik
Senin, 29 November 2010 | 14:33 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengatakan tidak ada masalah jika keturunan Sultan Hamengkubuwono dari Keraton Yogyakarta langsung menjabat sebagai Gubernur DI Yogyakarta yang sah. Hanya saja, Sultan harus meninggalkan identitas politiknya.

"Enggak ada masalah. Catatan dari PKS, jika itu posisinya, maka Sultan itu harus berdiri di atas semua kepentingan, golongan, kelompok dan warga Yogyakarta, dalam arti kata, Sultan tidak boleh menjadi pimpinan atau pengurus parpol," ungkapnya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senin (29/11/2010).

Keistimewaan kepemimpinan DI Yogyakarta, lanjut Ketua Komisi I DPR RI ini, dijamin oleh UU Otonomi Daerah. Selain itu, sejumlah dokumen juga mendukung, seperti dokumen sejarah politik adanya kesepakatan kesultanan Yogyakarta saat bersatu dengan Republik Indonesia, serta tradisi dan kearifan lokal.

Dengan data-data ini, Mahfudz mengatakan tidak masalah jika Sultan otomatis menjadi gubernur. "Kan UU Otonomi Daerah memungkinkan kekhususan-kekhususan, sebagaimana DKI Jakarta, wali kota-wali kotanya kan enggak dipilih langsung (oleh rakyat) karena dia daerah khusus," katanya.

Sementara itu, menanggapi pernyataan Presiden, Mahfudz enggan berpolemik. "Ya kalau kemarin, itu urusan presiden, terserahlah mau bilang apa," tandasnya.

Yang terpenting, lanjutnya, jika rakyat Yogyakarta menginginkan hal itu dan Sultan teguh dalam prinsipnya, maka tak perlu keberatan Sultan otomatis menjadi Gubernur. Asalkan Sultan tidak terlibat dalam partai politik. Jika terlibat di ormas, seperti Nasional Demokrat, Mahfudz mempersilahkan saja. Asalkan juga Nasdem nantinya tidak bermetamorfosis menjadi partai politik.

SBY Dituding Punya Persoalan dengan Sultan

NASIONAL - POLITIK
Selasa, 30 November 2010 , 08:28:00


JAKARTA – Politisi PDIP Arif Wibowo menduga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki persoalan pribadi dengan Sultan Hamengku Buwono X, sehingga terkesan SBY ingin menggusur posisi Sultan sebagai Gubernur Jogjakarta. Kesan itu tampak jelas dari kengototan pemerintah mengubah sistem pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta dari penetapan menjadi pemilihan langsung melalui Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Jogjakarta.

”Saya kira ini dampak dari konflik pribadi Presiden SBY-Sultan Hamengku Buwono X. Mestinya konflik pribadi ini tidak dibawa ke arena yang lebih luas, selesaikan saja secara pribadi di antara keduanya,” kata anggota Komisi II DPR ini, Senin (29/11).

Seperti diketahui, saat membuka Sidang Kabinet Terbatas Jumat (26/11), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kembali menegaskan RUU Keistimewaan Jogjakarta harus memikirkan aspek demokrasi. Sebab saat ini sudah tidak mungkin lagi melanjutkan sistem monarki.

Menurut Arif Wibowo, pernyataan SBY itu tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Jogjakarta yang masih memandang figur Sultan HB X sebagai pimpinan mereka. ”Kalau pun pemilihan langsung digelar di Jogjakarta, saya yakin Sultan akan terpilih lagi,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo juga mengaku tergelitik melihat sikap SBY yang terkesan hanya menyoroti proses pemilihan kepala daerah DIY semata. Padahal, sebagaimana tertulis dalam pasal 18A ayat 1 UUD 1945, kekhususan dan keragaman ini juga yang melandasi diberlakukannya hukum syariah di Aceh, otonomi khusus Papua, dan ditunjuknya Walikota di Provinsi DKI Jakarta.

”Ini ada hubungan apa kok presiden bersikap seperti ini kepada Sultan? Mestinya presiden sebelum mengatakan itu panggil saja Sultan, panggil saja Paku Alam, panggil saja pakar politik, panggil saja elemen masyarakat Yogya, biar presiden mengerti. Ada apa dengan presiden?” kata Ganjar yang juga politisi PDIP.

Sementara itu, Mahfudz Siddiq dari PKS meminta Sultan HB X tidak terlibat dalam kepentingan partai polilik tertentu. Sultan itu harus berdiri di atas semua kepentingan golongan, kelompok dan warga di Yogyakarta. ”Kami setuju penetapan Sultan sebagai Gubernur Jogjakarta tanpa harus melalui pemilihan langsung. Dengan syarat, dia tidak menjadi pengurus atau pimpinan partai politik mana pun,” kata mantan Ketua Komisi II DPR itu. (dri)

Soal Monarki, Sultan Menyerahkan ke Rakyat

Selasa, 30 November 2010 | 22:52 WIB


TEMPO Interaktif, YOGYAKARTA- Sri Sultan Hamengku Buwono X enggan mengkomentari pernyataan Presiden Susilo Yudhoyono tentang bentuk monarki dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta.

Disela-sela acara "Pencanangan Penanaman Pohon Trembesi " di Kulon Progo mengatakan, dirinya hanya berbicara sekali, dan menyerahkan nasib keistimewaan kepada rakyat Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat.

"Pernyataan saya sudah cukup, nanti saya dianggap banyak komentar. Saya bicara cukup satu kali, dan saya serahkan sepenuhnya kepada rakyat," katanya, Selasa 30 November 2010.

Sultan HB X mengatakan, RUUK akan terus melihat aspirasi masyarakat kalau RUUK tidak sesuai dengan hati rakyat Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat. "Nanti lihat dulu hasil keputusan RUUK, pasti nanti ada perubahan," katanya.

Terkait berbagai kelompok masyarakat salah satunya paguyuban lurah se-DIY yang akan menggelar sidang rakyat, dirinya juga enggan berkomentar. "Saya tidak komentar, saya tutup mulut," katanya.

Sebelumnya, Bupati Kulon Progo, Toyo S. Dipo, akan mempelajari Maklumat 5 September 1945, dan surat dari Presiden RI tentang Kedudukan eistimewaan Yogyakarta terkait dengan Rancangan Undang-undang Keistimewaan yang dibahas DPR RI.

Menurut dia, berdasarkan informasi yang diperoleh, warga kabupaten Kulon Progo ini banyak yang mendukung penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur provinsi ini untuk periode mendatang.

"Kalau gubernur tidak ditetapkan, apa bedanya ada kata istimewa dengan tidak istimewa, tentu harus dipahami sejarah bergabungnya Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu," katanya.

WDA | ANT

Sultan Harus Lepas Identitas Politik

Keistimewaaan Yogyakarta

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik
Senin, 29 November 2010 | 14:33 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengatakan tidak ada masalah jika keturunan Sultan Hamengkubuwono dari Keraton Yogyakarta langsung menjabat sebagai Gubernur DI Yogyakarta yang sah. Hanya saja, Sultan harus meninggalkan identitas politiknya.

"Enggak ada masalah. Catatan dari PKS, jika itu posisinya, maka Sultan itu harus berdiri di atas semua kepentingan, golongan, kelompok dan warga Yogyakarta, dalam arti kata, Sultan tidak boleh menjadi pimpinan atau pengurus parpol," ungkapnya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senin (29/11/2010).

Keistimewaan kepemimpinan DI Yogyakarta, lanjut Ketua Komisi I DPR RI ini, dijamin oleh UU Otonomi Daerah. Selain itu, sejumlah dokumen juga mendukung, seperti dokumen sejarah politik adanya kesepakatan kesultanan Yogyakarta saat bersatu dengan Republik Indonesia, serta tradisi dan kearifan lokal.

Dengan data-data ini, Mahfudz mengatakan tidak masalah jika Sultan otomatis menjadi gubernur. "Kan UU Otonomi Daerah memungkinkan kekhususan-kekhususan, sebagaimana DKI Jakarta, wali kota-wali kotanya kan enggak dipilih langsung (oleh rakyat) karena dia daerah khusus," katanya.

Sementara itu, menanggapi pernyataan Presiden, Mahfudz enggan berpolemik. "Ya kalau kemarin, itu urusan presiden, terserahlah mau bilang apa," tandasnya.

Yang terpenting, lanjutnya, jika rakyat Yogyakarta menginginkan hal itu dan Sultan teguh dalam prinsipnya, maka tak perlu keberatan Sultan otomatis menjadi Gubernur. Asalkan Sultan tidak terlibat dalam partai politik. Jika terlibat di ormas, seperti Nasional Demokrat, Mahfudz mempersilahkan saja. Asalkan juga Nasdem nantinya tidak bermetamorfosis menjadi partai politik

Korea Utara-Selatan Konflik, Indonesia Bisa Kena Getahnya

Rabu, 24 November 2010 | 12:42 WIB


TEMPO Interaktif, Jakarta -Semenanjung Korea memanas. Korea Utara dan Korea Selatan kemarin saling berbalas roket di perbatasan.

Meski secara geografis, Korea Selatan dan Korea Utara terletak di Asia Timur. Tapi, kata Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfud Siddiq, Indonesia bisa terkena dampak konflik keduanya. "Yang jelas secara ekonomi pasti dampaknya akan kelihatan," ujarnya di Gedung DPR, Rabu (24/11).

Mahfud tak memungkiri, Indonesia berada di kawasan yang berbeda dengan kedua negara tersebut. Hubungan dagang Indonesia pun tidak terlalu kuat, baik dengan Korea Utara maupun Korea Selatan. "Tapi kan ini terkait dengan Cina, bisa juga Taiwan yang terpengaruh. Bisa juga Jepang. Dan kalau ini berjalan panjang, maka implikasinya ke kawasan Asean juga besar. Bukan secara politik saja," kata dia.

Mahfud memperkirakan, konflik Korea Utara-Korea Selatan bisa berkembang jadi perang besar. Sebab sedang ada program pengayaan uranium oleh Korut, yang bisa jadi ancaman bagi kawasan Asean.

Itulah sebabnya, kata Mahfud, Indonesia, Amerika Serikat, dan negara lain juga harus mengambil langkah-langkah diplomatik untuk mencegah konflik membesar. "Sejarahnya Korut dan Korsel jadi dua negara kan karena konsekuensi Perang Dunia II. Jadi negara seperti AS, Rusia, Cina, harus menjaga betul kepentingan mereka, untuk tidak merusak kedua negara yang seharusnya satu ini."

ISMA SAVITRI

Komisi I Mendorong DPR Membentuk Pansus TKI

Polkam / Rabu, 24 November 2010 11:46 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi I DPR akan mendorong agar dewan membentuk Panitia Khusus untuk tenaga kerja Indonesia (TKI). Pasalnya, diduga banyak mafia ilegal yang menikmati uang dari jual-beli TKI.

"Di sinilah kelihatan sekali bahwa kepentingan-kepentingan bisnis yang dikelola oleh begitu banyak PJTKI dan rekruitmen ilegal oleh calo. Itu lebih menguasai ketimbang kebijakan pemerintah," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (24/11).

Menurut Mahfudz, pemerintah tidak boleh tunduk pada kepentingan bisnis PJTKI. Pemerintah juga jangan mengambil manfaat dari keberadaan TKI ketika negara belum mampu menyediakan lapangan kerja. Tidak boleh negara mengorbankan warga negaranya di luar negeri.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melihat, kasus penganiayaan TKI sudah terjadi ribuan kali. Karena itu, harus ada kebijakan menunda (moratorium) pengiriman TKI sektor informal, khususnya pembantu rumah tangga. Pasalnya lebih banyak keburukannya dari pada kebaikan.

Mahfudz menuturkan, hari ini Komisi I DPR akan menggelar rapat dengar pendapat dengan tiga lembaga swadaya masyarakat, salah satunya Migrant Care. Mereka akan membicarakan soal TKI terkait problem mendasar dan langkah yang akan dilakukan.

"Komisi 1 berpandangan dari aspek diplomasi dan posisi tawar Indonesia dengan negara-negara penerima TKI masih lemah," kata Mahfudz. Keberadaan TKI sektor informal menyulitkan Kedutaan Besar Republik Indonesia dan telah mendegadrasi posisi tawar serta diplomasi Indonesia di luar negeri.(Andhini)

Golkar dan Demokrat Coba Dibenturkan

WACANA RESHUFFLE



Kamis, 25 Nopember 2010
JAKARTA (Suara Karya): Isu perombakan (reshuffle) kabinet tidak memengaruhi hubungan Partai Golkar dan Partai Demokrat. Kedua parpol tetap kompak dan terus membangun komunikasi yang baik.

Demikian dikemukakan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta kemarin.

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan, apabila nekat menggeser kader Golkar dari kabinet, Demokrat niscaya rugi sendiri. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga menilai wacana kader PDIP masuk kabinet lewat momentum reshuffle adalah mustahil karena PDIP sudah terikat hasil kongres.

Menurut Aburizal, Golkar dan Demokrat berada dalam satu koalisi dan tidak saling berhadapan. Karena itu, isu yang menyebutkan kedua partai secara politik tidak kompak lagi--bahkan berseberangan--merupakan upaya untuk memecah koalisi. Golkar dan Demokrat, katanya, dicoba dibenturkan.

Aburizal juga berkeyakinan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga berpandangan sama. "Pak Anas juga tidak menghendaki perpecahan," ucapnya.

Berkaitan dengan isu bahwa kader PDIP akan masuk koalisi, Aburizal menilai itu tidak jadi masalah. "Siapa pun boleh. Kalau perlu, semua partai masuk koalisi," ujarnya.

Sementara itu, Priyo Budi Santoso mengatakan, Golkar tidak mau ambil pusing dengan isu reshuffle kabinet yang diembuskan Demokrat. Golkar, katanya, bahkan menantang agar reshuffle segera diwujudkan. "Enggak perlu diwacanakan, kerjakan saja. Hanya, risiko politik ditanggung masing-masing," kata Priyo.

Dia menegaskan, reshuffle adalah hak yuridis dan kewenangan presiden. Karena itu, Golkar akan bersikap pasif. Priyo mempersilakan Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul berbicara sesuka hatinya, meskipun dia bertanya apakah Ruhut sudah mendapat restu pimpinan Demokrat, khususnya Dewan Pembina.

Menurut Priyo, kursi Golkar di kabinet silakan saja di-reshuffle dan kemudian diisi Demokrat atau bahkan diberikan kepada PDIP. Tapi, dia mengingatkan, isu reshuffle jangan dikaitkan dengan sikap kritis Golkar terhadap pemerintah. "Jadi, kalau mau reshuffle, kerjakan saja. Saya bilang, Golkar enggak ambil pusing," ujar Priyo.

Sementara itu, Anas Urbaningrum menyatakan kabar bahwa PDIP akan menggantikan Golkar dalam koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono tidak perlu ditanggapi. Dia memastikan tidak ada perpecahan antara Demokrat dan Golkar. "Justru kami saling menjaga kekompakan dalam koalisi," ujarnya.

Anas tidak menutup mata apabila dalam perjalanan kebersamaan koalisi terjadi dinamika. Demikian pula dalam hubungan pribadi antarkader atau antarpolitikus kedua partai, mungkin saja mengalami persoalan.

Tapi, Anas yakin bahwa dinamika dan persoalan yang pernah terjadi di antara kedua partai bukan indikasi bahwa koalisi mengalami perpecahan. Sebab, pada dasarnya semua partai anggota koalisi lebih berpikir mendahulukan kepentingan bangsa.

Di lain pihak, Megawati Soekarnoputri menegaskan, koalisi PDIP-Demokrat tak mungkin terjadi. Usai diskusi tentang empat pilar kebangsaan di Jakarta, Rabu, dia menekankan, koalisi PDIP-Demokrat mustahil karena tidak menjadi kebutuhan PDIP. "Saya sudah katakan berkali-kali, hasil kongres (PDIP) sudah menjadi sikap politik kami, yaitu bahwa posisi kami adalah menjadi oposisi," kata Mega.

Mega mempertanyakan klaim Demokrat bahwa mereka sering berkomunikasi dengan PDIP. "Dengan saya? Saya minta fotonya," ujar Mega.

Dalam kesempatan terpisah, Mahfudz Siddiq menyebutkan, wacana reshuffle kabinet yang diembuskan Demokrat hanya gertak sambal. Dia menilai antara Golkar dan Demokrat terjadi upaya saling sandera. "Kalau Golkar di-reshuflle, yang rugi Demokrat," katanya.

Bagi Mahfudz, saling sandera itu merujuk beberapa kasus, seperti skandal Bank Century dan penjualan perdana saham (IPO) PT Krakatau Steel.

"Buat PKS simpel. Skandal Century selesaikan secara hukum. Soal IPO Krakatau Steel, DPR minta saja BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan audit investigatif," ujar mantan Wakil Ketua Pansus Skandal Bank Century itu. (Rully/Yudhiarma)

Mahfudz Siddiq: Ada Skenario Dibalik `Pelesiran` Gayus

Jakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Pansus Bank Century yang kini menjabat Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan sangat mungkin ada skenario di balik `pelesiran` Gayus Tambunan ke Bali, awal November ini.

Ia mengatakan itu kepada ANTARA, di Jakarta, Jumat, sehubungan berkembangnya komentar terkait “Gayus Pelesiran” yang diduga dimainkan orang-orang dekat kekuasaan untuk pengalihan isu antara lain obral saham BUMN Strategis PT Krakatau Steel.

“Yah, sangat mungkin itu terjadi. Ada skenario mengalihkan isu `Krakatau Steel` (Kras),” tandas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Ia menambahkan, skenario itu dibuat sedemikian rupa dengan merekayasa kepergian si mafia pajak Gayus Halomoan Tambanan ke Bali.

“Karena itu, dugaan skandal di balik Kras juga harus terus diselidiki biar semuanya terbongkar dan jelas,” ujar Mahfudz Siddiq.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kapolri membongkar siapa `dalang` pelesiran Gayus Tambunan selama ini.

Ia mengatakan itu terkait adanya dugaan sebanyak 68 kali Gayus Tambunan keluar Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, termasuk `pelesiran` ke Pulau Dewata, Bali selama dua hari, awal November ini.

“Siapa pemberi perintah (keluar Rutan) itulah yang perlu diungkap Kapolri,” tandas Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini.

Pengungkapan kegiatan `Gayus pelesiran` itu dinyatakannya sangat penting untuk membongkar praktik mafia hukum yang diduga kuat melibatkan orang-orang dekat kekuasaan.

Menurut Bambang, pembongkaran aksi pelesiran ke luar Rutan itu perlu sebab beberapa di antaranya, terutama ketika bepergian ke Bali, diduga bukan karena kemauan Gayus Halomoan Tambunan.

“Dari penelusuran kami, didapat keterangan bahwa Kepala Rutan Mako Brimob Kelapa Dua tidak bertindak karena kemauannya sendiri, atau berdasarkan kesepakatannya dengan Gayus,” ungkapnya.

Diduga, tambahnya, ada perintah dari perwira di atasnya di lingkungan Polri.

“Nah, sekali lagi kami nyatakan, siapa pemberi perintah itulah yang perlu diungkap Kapolri. Tidak sulit kok. Karena Kapolri bisa mengoreknya dilangsung dari Kepala Rutan yang kini (sudah) ditahan,” tandasnya.

Desakan Kader Golkar

Karenanya, demikian Bambang Soesatyo, kader Partai Golkar mendesak Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk mengungkap motif kasus ini.

“Mengingat Partai Golkar paling dirugikan oleh kasus `Gayus Pelesiran` ke Bali. Di ruang publik, dalam beberapa hari terakhir ini, telah dikembangkan cerita dan asumsi yang sangat memojokkan Partai Golkar. Dan itu kami yakini dilakukan oleh pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan,” ujarnya.

Bambang Soesatyo juga meyakini, kisah `Gayus Pelesiran` itu dilakukan oleh pihak-pihak dekat kekuasaan tersebut sebagai pengalihan isu `perampokan saham Krakatau Steel` oleh kelompok tertentu.

“Malahan, kami juga mendengar ada pihak yang berinisial “Y”, salah satu jubir pejabat tinggi negara yang pertama kali menghembuskan berita `Gayus Pelesiran` lalu dikaitkan kehadiran Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie di Bali.

Untuk itu, ia menegaskan, pihaknya minta yang bersangkutan memberikan klarifikasi apa motifnya.

“Lebih dari itu, bagi kami, pengakuan Gayus tentang foto keberadaanya di Bali di Pengadilan, sesungguhnya belum menuntaskan persoalan. Kini Polisi harus bisa mengungkap siapa yang menyuruh dan mengatur perjalanan Gayus ke Bali, serta apa motif utamanya, selain menonton pertandingan tenis,” kata Bambang Soesatyo lagi.

sumber : id.news.yahoo

DPR Pertanyakan Kesungguhan KPK

Kamis, 25 November 2010 | 03:31 WIB

Jakarta, Kompas - Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat untuk Penuntasan Kasus Bank Century mempertanyakan keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut kasus itu. Sebab, KPK belum juga menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian dan penggunaan dana talangan senilai Rp 6,7 miliar untuk Bank Century itu.

Pertanyaan ini muncul saat Tim Pengawas DPR untuk Bank Century bertemu dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono, dan pimpinan KPK, Rabu (24/11) di Jakarta. Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua DPR Anis Matta.

Timur menjelaskan, ada 28 berkas perkara terkait kasus Bank Century yang disidik Polri. Sepuluh perkara di antaranya sudah divonis di pengadilan.

Darmono menambahkan, kejaksaan masih berusaha untuk mengembalikan aset Bank Century di luar negeri.

Sebaliknya, Wakil Ketua KPK M Jasin menuturkan, lembaganya sudah meminta keterangan dari 137 orang. Namun, hingga kini KPK belum menemukan dugaan korupsi dalam kasus Bank Century.

”Kami belum menemukan ada niat jahat dalam kasus Bank Century. Keputusan bail out (pemberian dana talangan) harus ada niat jahatnya. Dalam kasus Bank Century, lebih banyak ditemukan dugaan tindak pidana perbankan dan pencucian uang yang bukan wewenang KPK,” ujar Jasin.

Chairuman Harahap, anggota Tim Pengawas dari Fraksi Partai Golkar, mempertanyakan belum ditemukannya niat buruk ini karena, menurut dia, itu sudah jelas. Niat buruk bisa dilihat, misalnya, dari sikap Bank Indonesia menurunkan persyaratan rasio kecukupan modal agar Bank Century bisa menerima bantuan.

Mahfudz Siddiq, anggota Tim Pengawas dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, pun mempertanyakan KPK. ”Ada apa dengan KPK?” ucapnya. (nwo)

KPK Tidak Temukan Pidana Korupsi, Timwas Century Kecewa

Kamis, 25 November 2010 - 7:39 WIB


JAKARTA (Pos Kota) – Tim Pengawas Century DPR kecewa terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum menemukan tindak pidana korupsi dalam kasus penggelontoran dana Rp6,7 triliun terhadap Bank Century.

“Kami kecewa berat, sebab rekomendasi DPR berdasarkan hasil audit BPK menunjukkan adanya tindak pidana korupsi dalam proses bailout Rp 6,7 triliun. Sekarang kok KPK mencoba membalik temuan itu dengan tidak ada korupsi,” kata Fahri Hamzah pada rapat Timwas Century dengan Kapolri Komjen Timur Pradopo, Plt Jaksa Agung Darmono, dan pimpinan KPK, Rabu, 24/11.

Sebelumnya, dalam paparannya, Ketua KPK M Yassin menyatakan memang belum menemukan tindak pidana korupsi. “Yang kami temukan tindak pidana perbankan, bukan korupsi.”

BOLA PANAS POLITIK

Anggota tim lainnya, Mahfudz Siddiq menyatakan, sejauh ini Polri dan Kejaksaan Agung sudah lebih maju. ”Kalau dalam kasus Rafat Ali Rizvi dan Hesyan Al Warraq dituntut tindak pidana korupsi, kenapa KPK tidak menemukan korupsi itu,” katanya.

Sementara itu, anggota Timwas I Made Pasek Suardika dari F Demokrat menyatakan, sebaiknya KPK menjelaskan kesimpulan akhir agar tidak menjadi bola panas politik. ”Sudahlah, KPK jangan takut, katakan tidak ada tindak pidana korupsi, kalau memang tidak ada, daripada jadi bola panas politik.”

(winoto/us/o)

WNI di Korea Harus Segera Dievakuasi!

Rabu, 24 November 2010 , 12:09:00 WIB
Laporan: Sugeng Triono



RMOL. Pemerintah Indonesia seharusnya bisa memainkan peran diplomasinya untuk mendamaikan ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang kembali memanas baru-baru ini.

Namun yang terpenting, warga negara Indonesia yang ada di dua negara bertikai itu dapat segera dievakuasi.

"KBRI disana harus mengambil langkah-langkah evakuasi," papar Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq kepada wartawan di area Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, siang ini (Rabu, 24/11).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengingatkan, konflik antar dua negara di Semenanjung Korea itu bukan hanya soal perbatasan tapi juga menyangkut nuklir. Kondisi ini bisa berkembang menjadi konflik kawasan.

"Secara ekonomi, dampaknya akan terasa kalau perang ini terus berjalan, kan yang rugi Asia Tenggaranya akan kena dampaknya," tukas dia.

Ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan di Semenanjung Korea kembali memanas setelah militer Korea Utara menembakkan puluhan peluru artileri ke sebuah pulau di perbatasan Korea Selatan pada Selasa (23/11) kemarin. Pulau tersebut bernama Yeonpyeong dan memang sedang menjadi sengketa antara Korea Utara dan Korea Selatan. Serangan Korea Utara tersebut menyebabkan seorang militer Korea Selatan tewas sementara itu 13 orang lainnya mengalami luka-luka dan beberapa rumah rusak parah. [wid]

Lagi, Mahfudz Serukan Stop Kirim TKI ke Luar Negeri

Rabu, 24 November 2010 , 12:51:00 WIB
Laporan: Sugeng Triono




RMOL. Belajar dari pengalaman yang sudah ada termasuk kasus kekerasan yang dialami Sumiati di Arab Saudi, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sebenarnya lebih banyak mudarat.

Pandangan ini dikemukakan Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq saat ditemui wartawan di area Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, siang ini (Rabu, 24/11).

Atas dasar itulah, Mahfudz yang juga Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera kembali menekankan agar pemerintah menghentikan pengiriman TKI untuk menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri.

"Pemerintah jangan hanya mementingkan bisnis. Stop pengiriman TKI. Ini demi harga diri bangsa juga," tegas dia. [wid]

Hentikan Pengiriman TKI sebagai Pembantu

Senin, 22 November 2010 | 22:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq meminta pemerintah menghentikan pengiriman TKI sebagai pembantu rumah tangga. Kekerasan majikan terhadap PRT Indonesia di luar negeri sudah kerap sekali terjadi, tetapi para majikan tersebut kerap kali bebas begitu saja.
Saya minta agar pengiriman PRT ke luar negeri dilakukan jika ada jaminan keselamatan dari negara tujuan. Pemerintah juga harus memastikan PRT yang dikirim benar-benar memiliki cukup keahlian, bukan hanya karena kebutuhan ekonomi saja.
-- Mahfudz Siddiq

"Saya minta agar pengiriman PRT ke luar negeri dilakukan jika ada jaminan keselamatan dari negara tujuan. Pemerintah juga harus memastikan PRT yang dikirim benar-benar memiliki cukup keahlian, bukan hanya karena kebutuhan ekonomi saja," ujar Mahfudz di Jakarta, Senin (22/11/2010).

Rekan sefraksi Mahfudz, dari Fraksi PKS lainnya, Yoyoh Yusroh, mengatakan, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi para pekerja yang berada di luar negeri. "Perlakuan kasar dan penganiayaan atas Sumiati oleh majikannya di Arab Saudi telah melanggar hak asasi manusia. Bahkan, ini bisa dikategorikan menjadi kejahatan negara karena membiarkan warganya melakukan kekerasan. Kami minta Pemerintah Indonesia all out melakukan perlindungan," katanya.

Yoyoh melanjutkan, kewajiban menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja di luar negeri adalah amanat UUD 1945.

"Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlindungan itu juga harus dilakukan berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan jender, anti-diskriminasi, dan anti-perdagangan manusia," ujarnya.

PKS: Ketua DPR Bukan Bos Bagi Anggota Dewan

Karena itu tidak selayaknya Ketua DPR mengembangkan wacana sendiri.
Minggu, 13 September 2009, 10:18 WIB
Siswanto, Anggi Kusumadewi


VIVAnews – Wakil Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, mengingatkan bahwa peran Ketua DPR yang akan datang ialah sebagai juru bicara parlemen (speaker of the house), bukan bos atau atasan bagi anggota dewan.

Karena itu Mustafa menyatakan tidak selayaknya Ketua DPR mengembangkan wacana sendiri karena dia harus berbicara atas nama institusi.

Ketua DPR dinilai harus mengetahui setiap perkembangan yang terjadi di lembaga yang dipimpinnya, sebelum melemparkan komentar ke publik.

Hal ini dinilai penting karena tiap-tiap komentar yang dikeluarkan oleh Ketua DPR sekaligus akan menjadi sikap resmi parlemen dalam menanggapi berbagai persoalan.

Oleh karena itu, Mustafa menekankan agar Ketua DPR terus menjaga komunikasi dan memperbarui informasi dengan seluruh Ketua Komisi yang ada di DPR.

PKS menilai pimpinan DPR mendatang memiliki peluang yang besar untuk membangun budaya politik yang lebih baik, transparan, dan profesional. Dengan demikian, performa DPR diharapkan dapat meningkat berkali lipat selama lima tahun ke depan.

Untuk itu, menurut anggota Fraksi Golkar, Yuddy Chrisnandi, diperlukan sosok Ketua DPR yang bersih, kompeten, visioner, berpegalaman, dan merakyat.

"Kualitas-kualitas itu diperlukan, karena Ketua DPR harus berperan sebagai penerang bagi lorong-lorong gelap DPR," kataYuddy.

Yuddy berpendapat sebaiknya calon Ketua DPR minimal memiliki pengalaman memimpin di Komisi DPR, Alat Kelengkapan DPR, atau Fraksi DPR.

"Idealnya Ketua DPR adalah seorang tokoh senior yang telah malang melintang di DPR, dan mempunyai pengalaman serta jam terbang cukup lama di berbagai organisasi lain," kata Yuddy.

Yuddy kurang sepakat apabila Ketua DPR 2009-2014 diambil dari wajah baru di parlemen. Alasannya, pendatang baru belum mampu memahami sisi-sisi gelap yang ada di lembaga legislatif tersebut.

Namun Ketua DPP PDIP, Effendi Simbolon, sedikit berbeda pandangan dengan Yuddy. Menurut Effendi yang terpilih kembali menjadi anggota DPR lima tahun ke depan, Ketua DPR tidak selalu harus berasal dari tokoh senior yanng telah lama berkecimpung di parlemen, karena banyak pula tokoh-tokoh berkualitas yang menimba banyak pengalaman di luar parlemen.

Dia menekankan kriteria terpenting yang harus dimiliki oleh Ketua DPR adalah mampu melaksanakan segala tugas-tugas keparlemenan dengan baik.

"Jika syarat menjadi Ketua DPR selengkap yang disebutkan Yuddy, maka hampir tak ada figur yang memenuhi semua kriteria tersebut," kata dia.

Menanggapi hal itu Yuddy mengusulkan agar SBY sebagai patron partai politik terbesar yang berhak mendapat kursi Ketua DPR, mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan partai-partai lain guna menetapkan kriteria Ketua DPR sekaligus wakil-wakilnya.

Bagaimanapun, PKS tidak terlalu khawatir dengan persoalan pimpinan DPR ini. PKS memilih untuk bersikap terbuka dan menghargai siapapun calon Ketua DPR yang diajukan Demokrat, serta calon-calon Wakil Ketua DPR yang diajukan partai-partai lain.

"Jika performa tokoh tersebut ternyata rendah, maka partainya sendirilah yang akan dirugikan," ujar Mustafa.

Oleh karena itu, dia yakin tiap partai tidak akan sembarangan dalam memilih kadernya guna ditempatkan di posisi pimpinan parlemen.
• VIVAnews

Mundur di Tengah Kecaman

22 November 2010. Tempo online


Surat yang dinanti jajaran Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia akhirnya datang pada Jumat dua pekan lalu. Isinya bukan berita bahagia, apalagi rencana pemberian bonus akhir tahun, melainkan pemberitahuan rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawas, yang jumlahnya lima orang. Surat yang ditandatangani Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso itu menyebut bahwa keberadaan Dewan Pengawas merupakan pemicu munculnya sejumlah persoalan di lembaga penyiaran pelat merah tersebut.

Toh, surat selembar itu tak menyebut detail "dosa-dosa" Dewan Pengawas di mata para wakil rakyat. "DPR salah tulis pula dengan menyebut Dewan Pengawas periode 2007-2011, padahal yang benar 2006-2011," kata Hazairin Sitepu, Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Selasa pekan lalu. Surat itu juga menyebut Hazairin dan empat koleganya, yang masa tugasnya akan selesai dalam hitungan bulan, tak menjalankan tugas dengan baik, "Sehingga kinerja TVRI secara keseluruhan kurang maksimal."

Surat tersebut merupakan kelanjutan dari rapat dengar pendapat Komisi Informasi DPR RI dengan Dewan Pengawas TVRI, pertengahan Oktober lalu. Ketika itu, berdasarkan rekomendasi panitia kerja TVRI yang dibentuk Komisi, pemimpin Komisi menyampaikan rencana pemberhentian jajaran Dewan Pengawas. Di luar dugaan, anggota Dewan Pengawas sepakat menyatakan pengunduran diri. "Kami terkejut dengan respons tersebut," kata Max Sopacua, anggota Komisi Informasi yang juga ketua panitia kerja TVRI.

Hazairin Sitepu mengatakan pengunduran diri berjemaah tersebut merupakan bentuk kekecewaan jajaran Dewan Pengawas terhadap sikap Komisi Informasi yang ujuk-ujuk mengabarkan rencana pemberhentian mereka. Komisi sebenarnya hanya bisa memberikan rekomendasi untuk memberhentikan Dewan Pengawas dengan memberi waktu untuk membela diri dalam jangka satu bulan. Setelah Dewan Pengawas menyampaikan pembelaan, Komisi punya waktu dua bulan untuk mengkaji dan mengirim hasilnya kepada Presiden.

Anggota Dewan Pengawas, Robik Mukav, mengatakan lebih memilih mundur ketimbang diberhentikan tanpa alasan jelas. "Kami berlima tidak pernah mendapat alasan rencana pemberhentian tersebut. Lebih terhormat mengundurkan diri," kata Robik. Anggota lainnya, Retno Intani, menyatakan Komisi Informasi mencederai semangat transparansi, akuntabilitas, dan etika politik. Sebab, tak seorang pun anggota Komisi yang memberikan jawaban tentang alasan pemberhentian Dewan Pengawas. "Tidak ada penjelasan itu," katanya.

Meski sudah menyatakan mundur, sampai saat ini anggota Dewan Pengawas kompak tetap berkantor di lantai empat Gedung Penunjang Operasional TVRI, Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta. "Kami akan tetap bekerja sesuai dengan amanat undang-undang, sampai surat keputusan presiden keluar," katanya. Anggota Dewan Pengawas memang diangkat presiden. Karena itu, Hazairin mengatakan telah mengirim surat pengunduran diri ke Istana. "Kami masih menunggu respons surat pengunduran tersebut," ujarnya.

Nah, sambil menunggu jawaban Istana, Hazairin tetap menagih janji Komisi Informasi untuk menjelaskan alasan pemberhentian tersebut. Apalagi selama ini tak ada peringatan atau teguran dari�para wakil rakyat tersebut. Ketua Komisi Mahfudz Siddiq mengatakan rencana pemberhentian itu diambil merujuk pada laporan panitia kerja yang menyebutkan bahwa�kinerja Dewan Pengawas tidak baik. "Selama ini ada persoalan antara Dewan Pengawas dan DPR," katanya, tanpa memerinci, kepada Aswidityo Nedwika dari Tempo.

Rabu pagi dua pekan lalu, kantor Dewan Pengawas TVRI tampak lengang. Tak seperti lazimnya kantor yang riuh dengan kesibukan karyawan, hanya seorang petugas kebersihan melintas, dan seorang pegawai perempuan duduk di belakang meja sambil main game di komputernya. Padahal jam menunjukkan pukul 09.30. "Banyak yang belum datang," kata Hazairin, mantan Pemimpin Redaksi Fajar di Makassar, yang pada pemilihan presiden 2004 menjadi anggota tim sukses pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Meski legawa dengan pilihan pengunduran diri tersebut, Hazairin tak habis pikir dengan rencana Komisi Informasi DPR yang ngotot menyampaikan rencana pemberhentian Dewan Pengawas. "Padahal kondisi TVRI sekarang jauh lebih baik dibanding sebelum kami masuk," katanya. Apalagi surat undangan rapat dengar pendapat mencantumkan bahwa agenda pertemuan dengan Komisi adalah membicarakan masalah Forum Komunikasi Karyawan TVRI. "Kok, tiba-tiba jadi pemberhentian Dewan Pengawas?" ujarnya.

Dewan Pengawas TVRI dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2005 tentang TVRI. Peraturan tersebut sekaligus mengubah status TVRI dari perseroan menjadi lembaga penyiaran publik. Untuk menjaga independensi stasiun televisi tersebut, dibentuklah jabatan dewan pengawas yang anggotanya mewakili unsur masyarakat, pemerintah, dan TVRI. Pemilihan anggota dewan pengawas melalui seleksi dan uji kelayakan di Komisi Informasi DPR, dan ditetapkan melalui keputusan presiden.

Selain Hazairin, yang mewakili unsur masyarakat, Robik Mukav (pemerintah), dan Retno Intani (TVRI), dua lagi anggota Dewan Pengawas adalah Abraham Isnan (TVRI) dan Musa Asyarie (pemerintah). Beda dengan peran komisaris di perusahaan yang hanya membuat kebijakan, Peraturan Nomor 13 memberi Dewan Pengawas kewenangan ikut serta dalam pengendalian operasional TVRI. Nah, cawe-cawe anggota Dewan Pengawas di tataran operasional inilah yang dianggap DPR menimbulkan aneka masalah di TVRI.

Ketua panitia kerja TVRI, Max Sopacua, mengatakan dua masalah yang muncul akibat rajinnya anggota Dewan Pengawas mencampuri urusan operasional adalah tak kunjung selesainya pembangunan menara pemancar setinggi 300 meter di Joglo, Jakarta Barat, sejak tiga tahun lalu. Pembangunan menara tersebut terhambat, antara lain, karena penentangan warga sekitar yang menganggap gelombang transmisi bakal mengancam kesehatan. "Jangan sampai nanti bila digunakan tapi sudah ketinggalan teknologi," kata Max.

Selain itu, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan panitia, diperoleh informasi bahwa Dewan Pengawas sangat superior hingga melangkahi kewenangan direktur sebagai pelaksana kebijakan. "Dewan pengawas seharusnya hanya membuat dan mengawasi kebijakan," kata Tantowi Yahya, anggota panitia kerja. Ia mengatakan indikasi adanya campur tangan Dewan Pengawas yang terlalu jauh adalah terjadinya empat kali pergantian dewan direksi TVRI sejak 2006. "Ada apa? Kok, main pecat," kata presenter kondang itu.

Ihwal wewenang yang terlalu besar, Hazairin berkilah hal itu merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor13 tadi. Ia mencontohkan, untuk mendapatkan pinjaman bank, Dewan Pengawas harus memberikan jaminan. "Itu adalah permintaan bank," katanya. Karena peranan Dewan Pengawas sangat penting, Hazairin tak ingin meninggalkan kantor, meski telah mengundurkan diri. "Saya menunggu keputusan presiden. Kalau kami langsung meninggalkan tugas operasional, TVRI bisa terganggu," ujarnya.

Hazairin mengatakan tuduhan bahwa kinerja Dewan Pengawas tak baik sebenarnya terbantahkan dengan kondisi TVRI yang kini lebih baik dibanding empat tahun lalu. Sebagai contoh, jangkauan wilayah siaran pada 2010 mencapai�36 persen, naik dari 26,1. Adapun penduduk Indonesia yang dapat menikmati siaran mencapai 62 persen, naik dari 32 persen. Waktu siaran pun meningkat dari 19 jam per hari menjadi 21,5 jam pada 2010. "Fakta ini kami sampaikan ke Presiden sebagai klarifikasi," katanya.

Adek Media, Rosalina

Stop Pengiriman TKI ke Luar Negeri!

18/11/2010 11:40 Melly Febrida

Liputan.com, Jakarta: Kekerasan terhadap Sumiati bukanlah yang pertama kali yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) . Untuk mencegah kejadian serupa, pengiriman TKI hendaknya dihentikan.

"Solusinya cuma satu. Stop pengiriman PRT. Batasi TKI hanya tenaga kerja non PRT," kata Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/11).

Menurut Mahfudz, kasus-kasus serupa akan terus terjadi selama yang dikirim TKI PRT tidak berpendidikan dan tak berketrampilan cukup. "Dan Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.

Karena itu, ia sekali lagi mengingatkan Pemerintah, agar hanya batasi pengiriman TKI terdidik dan berketrampilan khusus. "Soal kebutuhan ekonomi, adalah tugas kewajiban negara memenuhi itu, sehingga mereka tak jauh-jauh ke luar negeri untuk menjadi PRT yang sering dihina dan disiksa," katanya.

Ditambahkan, kasus-kasus kekerasan yang dialami TKI PRT sudah melebihi zaman perbudakan. "Pemerintah tidak boleh abai dengan berlindung pada sebutan TKI sebagai pahlawan devisa," tegas Mahfudz Siddiq.

Hal yang sama disampaikan jurubicara Fraksi Partai Golkar Paskalis Kossay. Pihaknya juga mengajukan satu solusi kepada pemerintah. "Yakni melarang pengiriman TKI ke negara itu dan menarik pulang semua TKI yang ada di sana, kemudian mengevaluasi hubungan diplomatik dengan negara itu, apakah perlu dipertahankan atau tidak," kata Paskalis Kossay lagi.

Kebijakan diplomatik ini, menurutnya, juga harus diberlakukan secara tegas dengan negara-negara lain yang sering terjadi kasus penistaan atas TKI."Artinya, kita perlu sikap gertak, jangan selalu mau diinjak-injak serta direndahkan harkat martabatnya. Kita ini sama-sama manusia yang bermartabat kan," tegas Paskalis Kossay.

Belajar dari kasus Sumiyati, TKI di LN, tidak ada pilihan lain, kecuali Pemerintah segera hentikan pengiriman TKI untuk pekerjaan PRT ke luar negeri. "Ini demi harga diri bangsa," tandasnya. (Ant)

Paskalis Kossay: Tarik Saja Semua TKI

Kamis, 18 November 2010 14:38
Lintas berita
Paskalis Kossay menegaskan, pihaknya juga mengajukan satu solusi bagi Pemerintah RI.

JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Setelah masa reses berakhir awal pekan depan, Komisi I dan Komisi IX DPR akan segera memanggil Menteri Luar Negeri serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait kasus penyiksaan TKI, Sumiati, di Arab Saudi.

"Rapat kerja bersama dua komisi dengan dua menteri itu, merupakan forum rakyat untuk meminta keseriusan serta ketegasan badan-badan Pemerintah guna mengakhiri segala bentuk penistaan warga negara kita di luar negeri oleh pihak asing," tegas Anggota Komisi I DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Partai Demokrat), di Jakarta, Kamis.

Rapat itu, menurutnya, juga akan menghadirkan unsur-unsur badan terkait, termasuk BNP2TKI, karena merekalah yang paling bertanggungjawab dalam proses perekrutan serta pengiriman TKI ke luar negeri.

"Artinya, mereka jangan cuma mau bicara tentang mana setoran uang asuransi TKI itu, juga menarik biaya-biaya administrasi lainnya, lalu tak punya empati untuk mengatasi berbagai kemungkinan peristiwa seperti yang dialami Sumiati. Selalu saja reaksioner sikapnya," katanya.

Sebelumnya, Nurhayati Ali Assegaf atasnama fraksinya bersama dua anggota lainnya dari fraksi berbeda, yakni Mahfudz Siddiq (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) dan Paskalis Kossay (Fraksi Partai Golkar), sama-sama sepakat menyatakan agar Pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi maupun ke beberapa negara lain akibat seringnya kasus penyiksaan oleh majikan.

Pendapat ketiga fraksi melalui para anggotanya tersebut, masih terkait penyiksaan atas TKI bernama Sumiati (asal Dompu, NTB) oleh majikannya di Arab Saudi, sehingga mengakibatkan sekujur tubuh yang bersangkutan luka-luka, bahkan mulut bagian atasnya digunting.

"Penarikan Dubes RI dari Arab Saudi sebagai sikap protes keras kita kepada mereka, mungkin tidak relevan. Yang harus dilakukan segera, ialah, hentikan saja pengiriman TKI ke Saudi," tandas Nurhayati Ali Assegaf.

Ia menambahkan, kejadian seperti yang dialami Sumiati tidak baru sekarang.

"Juga tidak baru sekali. Tetapi, tetap saja itu berulang, bukan hanya di Saudi, tetapi juga di Hongkong, Singapura, dan Malaysia. Malah ada yang lebih tragis, yakni TKI kita sampai bunuh diri dengan menjatuhkan badannya dari apartemen lantai atas karena tidak tahan disiksa serta dinista, bahkan ada yang diperkosa," ungkapnya.

Nurhayati Ali Assegaf juga menilai, sejumlah badan Negara yang bertugas untuk melindungi dan mengadvokasi TKI di luar negeri sepertinya selalu lambat bereaksi.

"Tetapi kalau mengurus asuransi atau berbagai iuran dari TKI rajin mereka," katanya.

Stop Pengiriman PRT

Sementara itu, secara terpisah Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) menyatakan, saatnya kita menyetop pengiriman TKW jenis pembantu rumah tangga (PRT).

"Solusinya cuma satu. Stop pengiriman PRT. Batasi TKI hanya tenaga kerja non PRT," tandasnya.

Sedangkan jurubicara Fraksi Partai Golkar di komisi yang sama, Paskalis Kossay menegaskan, pihaknya juga mengajukan satu solusi bagi Pemerintah RI.

"Yakni melarang pengiriman TKI ke negara itu dan menarik pulang semua TKI yang ada di sana, kemudian mengevaluasi hubungan diplomatik dengan negara itu, apakah perlu dipertahankan atau tidak," kata Paskalis Kossay lagi.

Kebijakan diplomatik ini, menurutnya, juga harus diberlakukan secara tegas dengan negara-negara lain yang sering terjadi kasus penistaan atas TKI.

"Artinya, kita perlu sikap gertak, jangan selalu mau diinjak-injak dan dinista, serta direndahkan harkat martabatnya. Kita ini sama-sama manusia yang bermartabat kan," tegas Paskalis Kossay.

Demi Harga Diri

Hal hampir senada dinyatakan juga oleh Mahfudz Siddiq, dengan menambahkan, demi harga diri bangsa dan pemeliharaan hak-hak asasi setiap WNI, tidak ada jalan lain, segera hentikan pengiriman TKI untuk pekerjaan PRT ke luar negeri.

"Belajar dari kasus Sumiyati, TKI di LN, tidak ada pilihan lain, kecuali Pemerintah segera hentikan pengiriman TKI untuk pekerjaan PRT ke luar negeri. Ini demi harga diri bangsa," tandasnya.

Dikatakan, selama yang dikirim TKI PRT tidak berpendidikan mumpuni, dan tak berketrampilan cukup, pasti kasus-kasus serupa akan terus terjadi.

"Dan sudah jadi realitas bertubi-tubi, Pemerintah (melalui berbagai badannya), tidak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.

Karena itu, ia sekali lagi mengingatkan Pemerintah, agar hanya batasi pengiriman TKI terdidik dan berketrampilan khusus.

"soal kebutuhan ekonomi, adalah tugas kewajiban negara memenuhi itu (bagi semua WNI), sehingga mereka tak jauh-jauh ke luar negeri untuk menjadi PRT yang sering dihina dan disiksa," katanya.

Ditambahkan, kasus-kasus kekerasan yang dialami TKW PRT sudah melebihi zaman perbudakan.

"Pemerintah tidak boleh abai dengan berlindung pada sebutan TKI sebagai pahlawan devisa," tegas Mahfudz Siddiq.

Sementara itu, pemerintah harus mengambil langkah fundamental dan strategi untuk memastikan agar penganiayaan terhadap tenaga kerja Indonesia dapat diakhiri, kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.

"Meski upaya pemerintah untuk mengembalikan Sumiati perlu diapresiasi, namun pemerintah harus mengambil langkah fundamental dan strategis untuk memastikan agar penganiayaan terhadap para tenaga kerja Indonesia (TKI) diakhiri," kata Hikmahanto, di Jakarta.

Menurutnya, paling tidak ada tiga langkah fundamental dan strategis, pertama perwakilan Indonesia di luar negeri yang menjadi tujuan para TKI harus benar-benar memantau proses hukum atas tindakan tidak manusiawi para majikan yang melakukan penganiayaan, bahkan berujung pada kematian.

Pemantauan sangat penting agar penganiayaan mendapat ganjaran dan menjadi efek pencegah bagi para majikan lain.

Kedua, pemerintah harus secara serius menangani Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang bertindak sebagai agen pengirim TKI.

PJTKI, katanya, harus dipastikan tidak mengirim tenaga kerja seadanya karena tenaga kerja demikian berpotensi untuk dianiaya sebagai akibat dari kekesalan majikan.

Ketiga, pemerintah harus mampu menegosiasikan dan menyepakati perjanjian bilateral dengan negara penerima para TKI.

Perjanjian bilateral ini mengakomodasi ketentuan-ketentuan dari Konvensi Perlindungan atas Hak-hak Buruh Migran dan Keluarganya.

Konvensi Buruh Migran sendiri tidak akan bermanfaat meski Indonesia berkeinginan meratifikasi mengingat negara penerima TKI tidak meratifikasi.

Bila merujuk pada nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara Indonesia dan Malaysia maka MoU tersebut masih sangat jauh dalam memberi perlindungan dibandingkan dengan Konvensi Buruh Migran. (fn/a2nt) www.suaramedia.com

Politikus PKS: Stop Kirim TKI ke Luar Negeri

Politik

"Kasus-kasus kekerasan yang dialami TKI sudah melebihi zaman perbudakan," ujar Mahfudz
Kamis, 18 November 2010, 10:36 WIB
Arfi Bambani Amri, Mohammad Adam



VIVAnews - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfudz Siddiq, menyatakan pemerintah mesti belajar dari peristiwa yang dialami Sumiati, tenaga kerja Indonesia yang diduga disiksa majikannya di Arab Saudi. Menurut Mahfudz, demi harga diri bangsa ini, sebaiknya pemerintah menghentikan pengiriman TKI untuk menjadi pembantu rumah tangga ke luar negeri.

"Tidak ada pilihan lain kecuali pemerintah segera hentikan pengiriman TKI untuk pekerjaan pembantu rumah tangga ke luar negeri," kata Mahfudz dalam pesan tertulis ke VIVAnews, Kamis 18 November 2010. "Ini demi harga diri bangsa dan pemeliharaan hak-hak asasi setiap WNI," kata Mahfudz.

Sebab, lanjut Mahfudz, selama yang dikirim adalah TKI yang tidak berpendidikan dan tidak berketerampilan cukup, kasus-kasus serupa akan terus terjadi dan pada kenyataannya pemerintah tak bisa berbuat apa-apa. Kekejaman, kekerasan, dan penyiksaan yang dilakukan majikan di luar negeri itu, menurut Mahfudz, sudah tidak dapat ditolerir lagi. Pemerintah sebaiknya menghentikan eksploitasi TKI demi pemasukan negara atau devisa semata.

"Kasus-kasus kekerasan yang dialami TKI sudah melebihi zaman perbudakan. Pemerintah tidak boleh abai dengan berlindung pada sebutan TKI sebagai pahlawan devisa," kata Mahfudz.

Kemudian, mengenai problem pekerjaan bagi calon TKI yang dilarang ke luar, Mahfudz menambahkan bahwa memang sudah menjadi tugas dan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi warga. "Pemerintah hanya batasi, pengiriman TKI diutamakan yang terdidik dan berketerampilan khusus. Soal kebutuhan ekonomi, adalah tugas kewajiban negara penuhi itu," kata Mahfudz.
• VIVAnews

Tiga Fraksi: Hentikan Pengiriman TKI ke Arab Saudi

Republika OnLine » Breaking News » Nasional
Kamis, 18 November 2010, 00:50 WIB


REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Tiga fraksi di Komisi I DPR RI melalui anggotanya mendesak Pemerintah agar menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi dan beberapa negara lainnya yang sering menjadikan warga Indonesia jadi korban penyiksaan serta penistaan. Permintaan ini dinyatakan kepada ANTARA di Jakarta, Rabu malam, masing-masing oleh Mahfudz Siddiq (Ketua Komisi/Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Partai Demokrat) dan Paskalis Kossay (Fraksi Partai Golkar).

Mereka menyatakan pendapat fraksi masing-masing, terkait penyiksaan atas TKI bernama Sumiati (asal Dompu, NTB) oleh majikannya di Arab Saudi, sehingga mengakibatkan sekujur tubuh yang bersangkutan luka-luka, termasuk mulut bagian atasnya digunting. "Penarikan Dubes RI dari Arab Saudi sebagai sikap protes keras kita kepada mereka, mungkin tidak relevan. Yang harus dilakukan segera, ialah, hentikan saja pengiriman TKI ke Saudi," tandas Nurhayati Ali Assegaf.

Ia menambahkan, kejadian seperti yang dialami Sumiati tidak baru sekarang. "Juga tidak baru sekali. Tetapi, tetap saja itu berulang, bukan hanya di Saudi, tetapi juga di Hongkong, Singapura, dan Malaysia. Malah ada yang lebih tragis, yakni TKI kita sampai bunuh diri dengan menjatuhkan badannya dari apartemen lantai atas, karena tidak tahan disiksa serta dinista, bahkan ada yang diperkosa," ungkapnya.

Nurhayati Ali Assegaf juga menilai, sejumlah badan Negara yang bertugas untuk melindungi dan mengadvokasi TKI di luar negeri sepertinya selalu lambat bereaksi. "Tetapi kalau mengurus asuransi atau berbagai iuran dari TKI rajin mereka," katanya.

Stop Pengiriman PRT
Sementara itu, secara terpisah Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) menyatakan, saatnya kita menyetop pengiriman TKW jenis pembantu rumah tangga (PRT). "Solusinya cuma satu. Stop pengiriman PRT. Batasi TKI hanya tenaga kerja non PRT," tandasnya.

Sedangkan jurubicara Fraksi Partai Golkar di komisi yang sama, Paskalis Kossay menegaskan, pihaknya juga mengajukan satu solusi bagi Pemerintah RI. "Yakni melarang pengiriman TKI ke negara itu dan menarik pulang semua TKI yang ada di sana, kemudian mengevaluasi hubungan diplomatik dengan negara itu, apakah perlu dipertahankan atau tidak," kata Paskalis Kossay lagi.

Kebijakan diplomatik ini, menurutnya, juga harus diberlakukan secara tegas dengan negara-negara lain yang sering terjadi kasus penistaan atas TKI. "Artinya, kita perlu sikap gertak, jangan selalu mau diinjak-injak dan dinista, serta direndahkan harkat martabatnya. Kita ini sama-sama manusia yang bermartabat kan," tegas Paskalis Kossay.

Demi Harga Diri
Hal hampir senada dinyatakan juga oleh Mahfudz Siddiq, dengan menambahkan, demi harga diri bangsa dan pemeliharaan hak-hak asasi setiap WNI, tidak ada jalan lain, segera hentikan pengiriman TKI untuk pekerjaan PRT ke luar negeri. "Belajar dari kasus Sumiyati, TKI di LN, tidak ada pilihan lain, kecuali Pemerintah segera hentikan pengiriman TKI untuk pekerjaan PRT ke luar negeri. Ini demi harga diri bangsa," tandasnya.

Dikatakan, selama yang dikirim TKI PRT tidak berpendidikan mumpuni, dan tak berketerampilan cukup, pasti kasus-kasus serupa akan terus terjadi. "Sudah jadi realitas bertubi-tubi, Pemerintah (melalui berbagai badannya), tidak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.

Karena itu, ia sekali lagi mengingatkan Pemerintah, agar hanya batasi pengiriman TKI terdidik dan berketrampilan khusus. "Soal kebutuhan ekonomi, adalah tugas kewajiban negara memenuhi itu (bagi semua WNI), sehingga mereka tak jauh-jauh ke luar negeri untuk menjadi PRT yang sering dihina dan disiksa," katanya.

Ditambahkan, kasus-kasus kekerasan yang dialami TKW PRT sudah melebihi zaman perbudakan. "Pemerintah tidak boleh abai dengan berlindung pada sebutan TKI sebagai pahlawan devisa," tegas Mahfudz Siddiq.
Red: Krisman Purwoko
Sumber: ant

Mahfudz: Ini Lebih dari Zaman Budak

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus penyiksaan Sumiati di Arab Saudi dinilai sudah melebihi zaman perbudakan. Maraknya perlakuan tak wajar yang dialami para tenaga kerja Indonesia di luar negeri menunjukkan pengabaian terhadap hak asasi manusia yang sebenarnya sudah dijunjung hampir semua negara di dunia.

"Kasus-kasus kekerasan yang dialami tenaga kerja wanita pembantu rumah tangga sudah melebihi zaman perbudakan. Pemerintah tidak boleh abai dengan berlindung pada sebutan TKI sebagai pahlawan devisa," ungkap Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, Kamis(18/11/2010).

Belajar dari kasus Sumiati, politikus PKS itu mengatakan, pemerintah tak memiliki pilihan lain selain menghentikan pengiriman TKI untuk pekerjaan pembantu rumah tangga ke luar negeri, terutama mereka yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai. Pasalnya, terhadap tenaga-tenaga kerja yang demikian, kasus-kasus serupa mungkin sekali berulang dan pemerintah dinilai selalu saja abai terhadap nasib TKI.

"Ini demi harga diri bangsa dan pemeliharaan hak-hak asasi setiap WNI. Selama yang dikirim TKI PRT yang tidak berpendidikan dan tidak berketerampilan cukup, kasus-kasus serupa akan terus terjadi, dan pemerintah tak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah hanya batasi pengiriman TKI terdidik dan berketerampilan khusus," ujarnya.

Mahfudz Siddiq: Hentikan Pengiriman PRT ke Luar Negeri

Kamis, 18/11/2010 09:38 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews


Jakarta - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik mendesak pemerintah menghentikan pengiriman TKI untuk menjadi PRT ke luar negeri. Pekerjaan yang sepele ditambah perlakuan majikan yang keji makin memaklukan bangsa Indonesia.

"Belajar dari kasus Sumiati, TKI di luar negeri, tidak ada pilihan lain kecuali pemerintah segera hentikan pengiriman TKI untuk pekerjaan PRT ke luar negeri," ujar Mahfudz kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/11/2010)

Menurut Mahfudz, kekerasan majikan PRT Indonesia di luar negeri sudah kerap sekali terjadi. Namun demikian majikan tersebut kerap kali bebas begitu saja.

"Ini demi harga diri bangsa dan pemeliharaan hak-hak asasi setiap WNI," terang Mahfudz.

Pemerintah dapat melanjutkan pengiriman PRT ke luar negeri jika ada jaminan keselamatan dari negara tujuan. Pemerintah juga harus memastikan PRT yang dikirim benar-benar memiliki cukup keahlian.

"Selama yang dikirim TKI PRT yang tidak berpendidikan dan tidak berketerampilan cukup, kasus-kasus serupa akan terus terjadi, dan pemerintah tak bisa berbuat apa," imbau Mahfudz.

Mahfudz berharap pemerintah hanya batasi pengiriman TKI dan PRT terdidik dan berketrampilan khusus. Sehingga tidak hanya karena kebutuhan ekonomi kemudian orang mendaftar dan dikirim sebagai PRT ke luar negeri.

"Soal kebutuhan ekonomi, adalah tugas kewajiban negara penuhi itu. Kasus-kasus kekerasan yang dialami TKW PRT sudah melebihi zaman perbudakan. Pemerintah tidak boleh abai degan berlindung pada sebutan TKI sebagai pahlawan devisa," tandasnya. (van/mad)

Banyak Relawan Rogoh Kocek Sendiri

Merapi Meletus
Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik
Rabu, 10 November 2010 | 10:20 WIb


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, banyak relawan yang membantu para pengungsi di Gunung Merapi bekerja dengan kocek sendiri.

"Aksi-aksi tanggap darurat yang menjadi wewenang dan tanggung jawab BNPB, sangat terbantu oleh kiprah TNI, Basarnas, PMI dan organisasi-organisasi relawan. Sementara mereka bekerja secara swadana," kata Mahfudz kepada wartawan, Rabu (10/11/2010).

Mahfudz bersama tim Komisi I DPR memantau lapangan selama tiga hari di kawasan Magelang, Muntilan, Sleman, Yogyakarta, Klaten, dan Boyolali.

Gus Dur Tetap Pahlawan Rakyat

Jumat, 12 November 2010 | 09:56 WIB
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Abdurrahman Wahid (Gus Dur), bapak pluralisme

JAKARTA, KOMPAS.com--Meski pemerintah tidak menetapkan mantan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai pahlawan nasional, Fraksi PKB DPR RI mengaku tidak kecewa. Menurut Ketua Fraksi PKB DPR RI Marwan Djafar, kepahlawanan Gus Dur tetap diakui oleh bangsa Indonesia dan dunia.

"Gus Dur sudah menjadi pahlawan di mata rakyat dan bangsa Indonesia. Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di mata dunia internasional," ungkapnya kepada Kompas.com.

Menurut Marwan, pemberian gelar pahlawan nasional secara formal hanyalah tambahan formalitas saja.Sejatinya, lanjut Anggota Komisi V DPR RI, Gus Dur sudah menjadi pahlawan bagi bangsa ini.

Sementara itu, Wakil Sekjend PKS Mahfudz Siddiq mengatakan Indonesia memiliki tokoh-tokoh besar yang justru belum mendapat gelar pahlawan nasional.

Ketua Komisi I DPR RI ini meminta pemerintah untuk memetakan benar-benar tokoh-tokoh yang berjasa bagi bangsa dan negara. "Jangan sampai nanti ada yang tidak pantas yang malah jadi pahlawan," katanya.

Terkait nama mantan Presiden Soeharto yang juga tidak disebutkan, Mahfudz mengatakan PKS tidak kecewa karena secara organisasi tidak pernah mencalonkannya.

Namun, lanjutnya, pemberian gelar bagi almarhum Soeharto penting untuk rekonsiliasi nasional karena sejarah Indonesia yang penuh konflik. "Dan ingat, tidak ada tokoh yang sempurna. Kalau ada yang berjasa dalam bidang tertentu, kita harus berbesar hati memberikan gelar itu," tambahnya.

Rabu, 10 Februari 2010
Sungai Duit di Mana Ujungnya

HASAN Bisri menelusuri deretan angka di depannya. Matanya naik-turun mengikuti ujung telunjuk yang menari di atas kertas. Kamis sore pekan lalu, anggota Badan Pemeriksa Keuangan ini sibuk mempelajari berkas dokumen di ruang kerjanya, lantai delapan gedung BPK, persis di seberang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta. Di hadapan Hasan, bundel tebal laporan pemeriksaan investigasi atas kasus Bank Century terbentang lebar.

”Lihat ini,” katanya menunjuk sederet angka. Hasan memperlihatkan sebuah tabel yang menunjukkan total dana yang masuk ke Bank Century pada November 2008 sampai Agustus 2009— masa setelah bailout Century dilakukan dan manajemen bank itu diganti.

Jumlahnya mencapai Rp 6,79 triliun. ”Padahal dana penyertaan modal sementara dari Lembaga Penjamin Simpanan yang masuk dalam periode itu hanya Rp 5,3 triliun,” kata Hasan. Artinya? Hasan terdiam. ”Menelusuri aliran dana bailout Century itu tidak semudah yang dibayangkan orang,” katanya lirih.

Mudah atau tidak, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas aliran dana kasus Bank Century harus rampung pekan ini. ”Kami sudah minta sejak tiga pekan lalu,” kata Wakil Ketua Panitia Khusus Angket Bank Century, Gayus Lumbuun. ”Hasil audit itu sangat penting untuk merumuskan rekomendasi akhir Panitia Khusus,” kata politikus Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Kata Gayus Lumbuun, Panitia Khusus sudah sepakat meminta BPK membuat terang dugaan kongkalikong diantara pihak-pihak yang membuat aturan penyelamatan Century dan mereka yang menangguk fulus dari kebijakan itu. ”Jelas ada pihak yang diuntungkan dari bailout Century—setidaknya Robert Tantular,” katanya. Selain itu, Panitia Khusus mencurigai ada dana yang bocor ke pundi-pundi mereka yang tidak berhak. Nah, audit inilah yang ditunggu-tunggu untuk memastikan sejumlah kecurigaan.

Pengungkapan aliran dana bailout Bank Century ini akan menjadi keping terakhir yang melengkapi teka-teki di balik penyelamatan bank salah urus ini. Sebelumnya, BPK telah menelisik proses merger Century yang tidak wajar, pengucuran fasilitas pendanaan jangka pendek untuk Century yang didahului proses perubahan Peraturan Bank Indonesia, dan perdebatan keras di rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada saat penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. ”Sampai sekarang, semua fakta temuan kami itu tidak dibantah,” kata Hasan Bisri. ”Hanya kesimpulan kami yang dipersalahkan. Tapi soal fakta, memang itu yang terjadi kan?”

BADAN Pemeriksa Keuangan pertama kali menerima permintaan Panitia Khusus menelisik data aliran dana bailout pada awal Januari lalu. Lewat sepucuk surat, Panitia Khusus meminta aliran dana yang keluar dari Bank Century—terutama setelah suntikan dana talangan—ditelusuri sampai ke ujung. ”Fokusnya pada bagaimana pemanfaatan dana talangan itu, apakah sesuai dengan peraturan atau tidak. Lalu ke mana saja dana mengalir,” kata Ketua Panitia Khusus, politikus Fraksi Golkar, Idrus Marham, ketika itu.
Selanjutnya ->