PKS Keluhkan Kepemimpinan Setgab

Monday, 27 December 2010

JAKARTA(SINDO) – Untuk ke sekian kalinya unsur pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeluhkan kondisi Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi.Kali ini langsung menyasar jajaran pimpinan Setgab.

Ketua DPP PKS Mustafa Kamal menyatakan, perlu ada evaluasi atas sektor kepemimpinan di Setgab.Tujuannya agar forum para mitra koalisi ini jauh lebih efektif sebagai instrumen pendukung pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan. “Manajemen, leadership, dan kerangka kerja sama politiknya harus lebih baik dan lebih dialogis. Jangan reaksioner dan banyak menunjukkan sikap dadakan,” tutur Mustafa dalam Seminar ”Refleksi Akhir Tahun 2010” yang digelar DPP PKS di Jakarta kemarin. Dia menekankan, akibat karakter kepemimpinan yang kurang baik, manajemen kerja Setgab sejak dibentuk menjelang pertengahan tahun ini hingga kini tidak pernah jelas.

Menurut Mustafa,harus dicari model baru kepemimpinan dan pola komunikasi di Setgab agar langkah parpol-parpol mitra koalisi bisa seirama dengan berbagai kebijakan pemerintah. Jika tidak, Setgab tetap menjadi tempat penyeragaman sikap koalisi yang bisa mengarah pada politik konspiratif. Meski meminta ada evaluasi kepemimpinan di Setgab, Mustafa enggan menyebutkan apakah harus ada pergantian Ketua Harian Setgab yang saat ini dijabat Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.Ketua Fraksi PKS DPR ini hanya menyatakan bahwa kepemimpinan dan komunikasi Setgab saat ini cenderung tertutup dan kurang ada kesetaraan antarsesama partai anggota koalisi pendukung pemerintah.

Sebelumnya, PKS juga berulang- ulang menyampaikan kekecewaannya atas dinamika politik di Setgab yang cenderung hanya didominasi Partai Demokrat dan Golkar.Menurut Wakil Sekjen DPP PKS Mahfud Siddiq,Setgab sering hanya berperan layaknya pemadam kebakaran ketika ada konflik kepentingan antara Demokrat dan Golkar.Beberapa pimpinan parpol anggota koalisi seperti dari PAN, PPP,dan PKS mengamini pandangan tersebut. Di tempat terpisah,Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto mendukung usulan evaluasi Setgab. Bahkan, perlu juga dibahas penguatan struktur agar pola komunikasinya semakin jelas. ”Ini penting supaya komunikasi dan koordinasi parpol-parpol koalisi lebih intens. Ada baiknya disepakati pula penunjukan juru bicara resmi Setgab supaya informasi tidak simpang siur,” tutur Bima.

Dia melanjutkan, terpenting dari semua ini sebenarnya adalah komitmen. Percuma struktur disempurnakan bila komitmen parpol- parpol anggota koalisi lemah. ”Kalau begitu yatidak ada artinya. Kita jangan sampai ada lagi saling mencurigai atau menyalahkan dalam menghadapi dinamika politik yang berkembang,”paparnya. Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfidz mengapresiasi pernyataan Mahfudz Siddiq yang mengajak parpol tengah melakukan konsolidasi. Meskipun begitu, tidak ada rencana PPP atau parpol tengah lain ke luar koalisi.

“Tidak ada ke arah sana,”ujarnya. Menurutnya,kritikan terhadap Setgab itu muncul karena adanya pola komunikasi yang tertutup.Hal tersebut sangat tidak baik bagi hubungan antara anggota Setgab. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengklaim bahwa kepemimpinan dan pola komunikasi di Setgab sudah berjalan cukup bagus. Karena itu, kalau pun digelar evaluasi, titik tekannya adalah bagaimana merevitalisasi peran Setgab ke depan. ”Jadi, bukan masalah kepemimpinan. Toh peran Pak Ical kan hanya mengoordinasikan komunikasi antarparpol koalisi. Kalau ketuanya tetap Pak SBY (Susilo BambangYudhoyono),”ujar Idrus.

Dia mengungkapkan,Ical disepakati menjadi ketua harian karena Partai Golkar adalah partai terbesar kedua setelah Partai Demokrat berdasarkan hasil Pemilu 2009. Dengan penjelasan ini, dia berharap tidak lagi ada persoalan, ganjalan,atau saling curiga bahwa Setgab dimanfaatkan oleh partai tertentu. ”Jangan ada lagi pemikiran seperti itu. Dalam Setgab semua partai sama, anggota sebuah koalisi,” tandasnya. Di tempat terpisah, Sekretaris Setgab Syarif Hasan meminta parpol-parpol anggota koalisi tidak lagi berpolemik di internal Setgab.

Dia tidak memungkiri adanya dinamika politik di masing-masing parpol anggota koalisi.Namun,bila ada kader parpol anggota Setgab yang terus mempersoalkan keberadaan Setgab, sebaiknya hal itu diselesaikan melalui mekanisme internal partai tersebut. Dia juga mengaku yakin jika ada pentolan parpol anggota Setgab yang terus menerus mempersoalkan keberadaan Setgab, besar kemungkinan parpol-nya sedang dirundung persoalan internal.”Jangan lah masalah internal dibawabawa ke Setgab,”ujarnya.

Tegaskan Sikap

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti memandang, kritikan dan keluhan dari PKS, PPP, PAN, dan PKB sebagai parpol menengah tentang kondisi di internal Setgab yang cenderung terlalu didominasi kepentingan Partai Demokrat dan Partai Golkar tidak akan didengar serius oleh kedua parpol besar tersebut. Bila ingin mendapat respons berupa perubahan yang, Ikrar menyarankan PKS,PPP,PAN, dan PKB menunjukkan sikap tegas dan menunjukkan posisi tawarnya di koalisi.

“Kalau hanya teriak, tidak akan didengar. Harus bersikap, mau tidak mau harus menggalang kekuatan,”tutur Ikrar. Sebenarnya bisa saja keempat partai tengah itu melakukan konsolidasi. Namun, pertanyaan, apakah mereka berani melakukan hal itu mengingat bagaimanapun mereka telah mendapat keuntungan dengan jatah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. (rahmat sahid/ maesaroh)