Polkam / Rabu, 24 November 2010 11:46 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi I DPR akan mendorong agar dewan membentuk Panitia Khusus untuk tenaga kerja Indonesia (TKI). Pasalnya, diduga banyak mafia ilegal yang menikmati uang dari jual-beli TKI.
"Di sinilah kelihatan sekali bahwa kepentingan-kepentingan bisnis yang dikelola oleh begitu banyak PJTKI dan rekruitmen ilegal oleh calo. Itu lebih menguasai ketimbang kebijakan pemerintah," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (24/11).
Menurut Mahfudz, pemerintah tidak boleh tunduk pada kepentingan bisnis PJTKI. Pemerintah juga jangan mengambil manfaat dari keberadaan TKI ketika negara belum mampu menyediakan lapangan kerja. Tidak boleh negara mengorbankan warga negaranya di luar negeri.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melihat, kasus penganiayaan TKI sudah terjadi ribuan kali. Karena itu, harus ada kebijakan menunda (moratorium) pengiriman TKI sektor informal, khususnya pembantu rumah tangga. Pasalnya lebih banyak keburukannya dari pada kebaikan.
Mahfudz menuturkan, hari ini Komisi I DPR akan menggelar rapat dengar pendapat dengan tiga lembaga swadaya masyarakat, salah satunya Migrant Care. Mereka akan membicarakan soal TKI terkait problem mendasar dan langkah yang akan dilakukan.
"Komisi 1 berpandangan dari aspek diplomasi dan posisi tawar Indonesia dengan negara-negara penerima TKI masih lemah," kata Mahfudz. Keberadaan TKI sektor informal menyulitkan Kedutaan Besar Republik Indonesia dan telah mendegadrasi posisi tawar serta diplomasi Indonesia di luar negeri.(Andhini)
No comments:
Post a Comment