Internal Setgab Koalisi Ricuh, Ada Apa?

Headline
Oleh: R Ferdian Andi R
Nasional - Kamis, 23 Desember 2010 | 07:29 WIB


Sekjen DPP PKS Anis Matta - Foto:Istimewa

INILAH.COM, Jakarta - Dalam pekan-pekan ini, suasana di internal Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi cenderung gaduh. Apa sebenarnya pokok persoalannya?

Kegaduhan Setgab Koalisi terpicu paling tidak akibat dua hal. Pertama terkait kondisi obyektif di Setgab Koalisi yakni persoalan komunikasi dan proses pengambilan keputusan yang cenderung diambil sepihak. Jika melihat fakta di lapangan sulit untuk menepis kemungkinan ini.

RUUK DIY menjadi contoh nyata, betapa Setgab Koalisi tak berperan efektif. Keputusan Setgab hanya diambil oleh segelintir pihak saja. Tak pelak, Sekjen DPP PKS Anis Matta merasa keberadaan PKS di dalam Setgab hanya untuk melengkapi stempel terhadap kebijakan pemerintah.

"Harusnya Setgab menjadi dapur penggodokan, bukan sosialisasi kebijakan pemerintah," ujarnya di Jakarta, Rabu (22/12/2010). Ia merasa PKS tidak dilibatkan secara menyeluruh atas penggodokan kebijakan pemerintah di DPR. Beberapa penggodokan hanya dilakukan di tataran pimpinan Setgab. Menurutnya sikap ini tidak transparan.

Kemungkinan kedua, gugatan terhadap Setgab dipicu konstalasi internal Setgab terkait rencana perombakan kabinet oleh presiden yang kemungkinan besar akan dilakukan pada Januari mendatang. Ancaman dan gugatan terhadap Setgab hanya menjadi alat bargain partai politik untuk menguatkan posisi kabinet di pemerintahan.

Jika melihat gugatan paling mencolok terhadap Setgab dilakukan PKS. Ancaman menggalang kekuatan partai tengah koalisi untuk merapat ke PDI Perjuangan merupakan pernyataan politik yang cukup keras. Kadar politik itu paling keras selama perjalanan Setgab.

Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya membuka diri jika partai tengah melakukan komunikasi dengan PDIP. Hanya saja, ia memberi syarat. "Kalau ada teman di Setgab ingin komunikasi dengan kami sah-sah saja, kami terbuka. Tapi ada syaratnya, mundur dari kabinet, jangan dua kaki," tegasnya.

Tjahjo menegaskan, pihaknya membuka tangan lebar-lebar untuk melakukan komunikasi dengan partai koalisi. Namun PDIP menolak jika cara seperti itu hanya menjadi alat bargain politik dengan Presiden SBY. "Tapi jangan partai kami dijadikan politik bargaining," cetusnya.

Untuk urusan strategis hingga Pemilu 2014, Tjahjo meminta agar partai politik yang ingin melakukan komunikasi dengan PDIP melepaskan diri dari koalisi. "Tinggalkan dulu koalisi. Kaki kiri di sana, kaki kanan di kita, enak dong mereka," selorohnya.

Pernyataan Tjahjo ada benarnya. Karena, faktanya ancaman yang dilakukan partai koalisi bukan kali ini saja terjadi. Apalagi, terkait rencana evaluasi menteri di KIB II. Pengamanan kursi kabinet dimungkinkan menjadi agenda terselubung dari gugatan atas Setgab oleh partai koalisi, khususnya PKS.

Karena rumor yang berkembang, jatah kursi PKS di KIB II yang saat ini berjumlah empat kursi, akan dikurangi hanya menjadi tiga saja. Satu kursi lainnya, disebut-sebut diperuntukkan bagi Partai Golkar.

Segala kemungkinan memang berpeluang terjadi. Meskipun secara obyektif, kondisi intertnal Setgab memang tidak ideal. Forum komunikasi untuk menggodok rencana kebijakan pemerintah nyatanya tak jalan. Yang ada justru penelikungan oleh partai politik tertentu atas persoalan yang dihadapi.

Jadi, jikapun PKS atau partai tengah lainnya memanfaatkan isu Setgab yang memang tak kondusif ini sebagai alat tawar untuk mengamankan kursi kabinet, sah-sah saja. Hanya saja isu utama persoalan di Setgab harus tetap menjadi sorotan. Seperti iklan sebuah produk, 'buy one get one free', itulah yang dilakukan PKS dan partai tengah lainnya. [mdr]