Dana Aspirasi Bisa Kacaukan Sistem Pembangunan

JAKARTA--MI: Dana aspirasi baik model yang diusulkan Fraksi Golkar DPR RI maupun yang diusulkan DPD rawan mengacaukan sistem perencanaan pembangunan. Pasalnya, jika usulan dana aspirasi itu dijadikan program akan berpotensi menimbulkan penyelewengan.

"Usulan DPR dan DPD jika diterapkan bisa menciptakan kekacauan sistem perencanaan pembangunan dan memperbesar potensi penyimpangan anggaran," kata anggota Komisi II DPR RI Mahfudz Siddiq (F-PKS) di Jakarta, Rabu (30/6).

Pemerintah dan DPR, menurut Mahfudz, harus melakukan terobosan bersama sebelum Presiden menyampaikan pengantar nota APBN 2011 pada Agustus mendatang. Berkembangnya usulan dana aspirasi pembangunah daerah, mulai dari dana pembangunan daaerah pemilihan sebesar Rp15 miliar setiap anggota DPR dan dana pembangunan desa Rp1 miliar menunjukkan politik anggaran selama ini dirasakan belum memihak kepada daerah.

"Karena itu, harus ada evaluasi ulang terhadap sistem perencanaan pembangunan dan poses penyusunan anggarannya, agar alokasi anggaran yang dikelola pusat makin ditarik ke daerah tingkat II sesuai kebijakan otonomi daerah," tegasnya.

Mahfudz menyayangkan untuk APBN 2011 masih menggunakan sistem yang belum memihak pada pembangunan daerah. "Mestinya anggaran yang dikelola pusat harus dialihkan ke kabupaten/kota," ujarnya. (Ken/OL-5)