PKS Rombak Fraksi di DPR

Ketua Komisi I DPR diganti, dari Kemal Stamboel ke Mahfudz Siddiq.
Selasa, 20 Juli 2010, 12:02 WIB
Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi

VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera merombak besar-besaran fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan ini menyusul pergantian kepengurusan di DPP PKS pasca-Musyawarah Nasional yang digelar partai Islam terbesar di tanah air itu beberapa waktu lalu.

Salah satu pergantian signifikan adalah Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq diangkat menjadi Ketua Komisi I (bidang pertahanan keamanan, hubungan luar negeri, dan komunikasi informasi) menggantikan Kemal Stamboel.

Sementara "Kemal Stamboel akan masuk ke Komisi XI (bidang finansial dan perbankan) karena ia profesional di bidang keuangan," ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Juli 2010.

Mustafa mengatakan, Kemal lebih dibutuhkan di Komisi XI karena komisi tersebut kini tengah membahas UU krusial seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Jaringan Pengaman Sektor Keuangan (JPSK). Kedua UU tersebut penting guna membenahi sektor keuangan. "Jadi kami butuh profesional keuangan senior seperti dia di Komisi XI," tutur Mustafa.

Sementara itu, Mahfudz Siddiq dinilai cocok menggantikan Kemal di Komisi I, karena ia duduk sebagai Wasekjen Bidang Komunikasi dan Informasi di struktur kepengurusan DPP. Bidang yang dipegang Mahfudz tersebut terkait langsung dengan ruang gerak Komisi I di bidang komunikasi dan informasi. "Pergantian ini sekaligus menyesuaikan dengan struktur baru di DPP," kata Mustafa.

Selain perombakan di Komisi I, PKS juga telah menaruh Kiai Haji Surahman Hidayat sebagai Wakil Ketua Komisi XI menggantikan Shohibul Iman. Shohibul, seperti Kemal, akan menjadi anggota biasa di Komisi yang menangani keuangan itu.

Mustafa menegaskan, rotasi di tubuh Fraksi PKS bukanlah barter. "Di PKS tidak ada istilah seperti itu. Seluruh kader kami bersedia untuk ditempatkan di mana saja," ujar Mustafa. Ia mengungkapkan, PKS merombak sekitar 50 persen posisi di komisi maupun kepengurusan fraksi.

"Perombakan total ini dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan kepengurusan pusat. Jadi akan banyak rolling, termasuk di tingkat kepemimpinan fraksi seperti sekretaris fraksi," ujar Mustafa. (umi)
• VIVAnews