Reshuffle Usul Pribadi Priyo

Thursday, 15 July 2010

JAKARTA (SI) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan usulan reshuffle kabinet bukan permintaan resmi partainya.
Usulan reshuffle adalah pernyataan pribadi Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Juru bicara Ical––panggilan Aburizal Bakrie––Lalu Mara Satriawangsa mengatakan, usulan resmi Partai Golkar selalu diputuskan melalui rapat pleno pengurus harian. Usulan reshuffle ini belum pernah dibahas dalam rapat pleno itu. “Pak Ical meminta saya untuk menjelaskan posisi partai. Golkar tidak pernah mengusulkan reshuffle kabinet,” kata Lalu Mara di Jakarta kemarin. Meski demikian, kata Lalu, Partai Golkar tidak bisa membatasi para anggotanya untuk menyampaikan pendapat, termasuk soal reshuffle.

Ketika ditanya apakah Ical akan memberikan teguran kepada Priyo, Lalu tidak memberi jawaban jelas. “Kalau soal reshuffle ini, Pak Ical hanya menjelaskan soal posisi partai,” ujarnya. Lalu Mara menegaskan,Partai Golkar tidak mau ikut campur dan intervensi terhadap hak prerogatif Presiden soal reshuffle kabinet. Namun jika diajak bicara dan dimintai masukan,Golkar siap. Hal senada juga disampaikan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham. Dia menegaskan, usulan reshuffle adalah usulan pribadi Priyo Budi Santoso sebagai Wakil Ketua DPR.“Kalau Pak Priyo mendorong reshuffle, ya silakan,” tegas Idrus. Idrus menyangkal, isu reshuffle itu sebagai indikasi adanya perpecahan internal Partai Golkar yang berencana mengganti menterimenteri mereka di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Upaya pergantian itu akan lebih mulus dan mendapatkan alasan rasional jika dimulai dengan reshuffle. “Kabar dari mana ada perpecahan internal? Belum ada rencana sama sekali mengganti menteri dari Golkar,”tegasnya.Seluruh menteri Golkar yang duduk di kabinet dinilai Idrus telah bekerja secara maksimal. Priyo Budi Santoso mengaku sempat menanyakan soal reshuffle kepada Presiden SBY di sela-sela rapat konsultasi DPR dan Presiden. Menurut Priyo, Presiden SBY hanya tersenyum saat ditanyai isu tersebut.“Secara nonformal, saat makan siang tadi saya bertanya kepada beliau tentang itu, beliau senyum-senyum saja,” ujar Priyo. Menurut Priyo,Presiden tidak akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

“Dari bahasa tubuhnya begitu,”imbuhnya. Sebelumnya Wakil Sekjen PKS Mahfudz Shiddiq menduga reshuffle yang dimunculkan Partai Golkar itu dipicu oleh pribadi di Partai Golkar yang menginginkan duduk di kabinet menggantikan kader yang saat ini menjadi menteri. “Saya menduga DPP Golkar punya agenda untuk mengganti menteri-menterinya di kabinet,” kata Mahfudz Siddiq di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Pernyataan dari PKS juga diamini oleh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Menurut Muhaimin, sejauh ini PKB merasa tidak ada yang terancam dengan reshuffle karena kinerjanya di kabinet terus mengalami peningkatan. Persoalan adanya beberapa catatan dari evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), hal itu justru menjadi cambuk untuk semakin meningkatkan kinerja.“Rapor merah biru para menteri itu masukan ke Presiden dan cambuk untuk kita bekerja keras. Presiden akan memberi arahan, teguran, dan evaluasi,”ungkapnya.

Bukan Ancaman

Di tempat terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, rapor merah yang diterima kementeriannya bukan suatu ancaman akan adanya penggantian menteri atau reshuffle kabinet. “Tidak. Presiden sudah menegaskan melalui juru bicara bahwa evaluasi program di bulan Juni ini tidak terkait dengan masalah reshuffle,” kata Tifatul sebelum mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pertemuan konsultasi dengan DPR. Menurut Menkominfo, jika salah satu program di kementerian tidak berjalan sesuai dengan rencana, bukan berarti itu menunjukkan kinerja satu kementerian secara keseluruhan.

Dia mencontohkan salah satu program di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang didanai pinjaman Jepang yang tidak berjalan sesuai rencana pada Juni. Hal serupa, kata dia, juga dialami Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang memiliki rencana membangun 26 lembaga pemasyarakatan (lapas) pada Juni.“Bagaimana mau selesai bulan Juni karena itu kan APBN-P yang DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran)- nya saja baru turun tanggal 30 Juni. Jadi menurut saya, kalau hanya di-quote rapor merah memang isunya jadi ramai,”ujarnya. Namun, Menkominfo menilai evaluasi yang dilakukan UKP4 itu sebagai suatu masukan yang bagus.Pekan lalu, UKP4 memberi rapor merah kepada tiga kementerian, yaitu Kemenkumham, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kemenkominfo.

Menteri Hukum dan HAM dinilai mengecewakan lantaran belum melaksanakan program pembangunan lapas baru. Selain itu, penilaian didasarkan pada fasilitas mewah dalam lapas.Adapun Menteri Pekerjaan Umum memperoleh rapor merah antara lain karena kerap menaikkan tarif tol, tapi itu tak diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan. Sementara itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) M Ichlas El Qudsi menilai rapor merah yang didapat Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sedikit banyak disebabkan oleh kader Golkar. Menurut dia, belum maksimalnya kinerja Patrialis Akbar dikarenakan Menteri Hukum dan HAM sebelumnya, Andi Mattalata, yang notabene kader Partai Golkar tidak menuntaskan pekerjaan rumah.

“Perlu kita ingat, menteri sebelum Pak Patrialis adalah kader Golkar.Pak Patrialis ini mendapat limpahan pekerjaan rumah yang tidak dituntaskan sebelumnya,” ungkapnya. Sehubungan dengan itu,M Ichlas meminta Partai Golkar tidak mencampuri kewenangan Presiden SBY. (helmi firdaus/ rahmat sahid/ant)