Pengumuman UKP4 Bukti Kurangnya Koordinasi

18 Jul 2010 * Media Indonesia


PENGUMUMAN evaluasi Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menimbulkan gesekan antara lembaga tersebut dan beberapa kementerian. Hal itu merupakan bukti kurangnya koordinasi dan komunikasi di dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.

Menurut Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti, UKP4 seharusnya tidak dipublikasikan secara terbuka sebelum tugas-tugas jangka pendek kementerian selesai dilaksanakan.

Apalagi banyak menteri terhambat pelaksanaan tugasnya karena masalah birokrasi, khususnya birokrasi keuangan.

Itu diungkapkan Ikrar menanggapi diumumkannya hasil evaluasi 369 program subrencana aksi dalam Inpres No 1 Tahun 2010, yang menyebutkan hingga akhir Juli ada 49 subrencana aksi mengecewakan.

Menurut Ikrar, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya menggunakan sistem peringatan tertulis melalui surat untuk mengingatkan kinerja para menterinya.

"Transparansi itu memang penting. Tapi kalau tugas-tugas kementerian belum selesai, apa sudah layak untuk dipublikasikan," cetus Ikrar ketika dihubungi di Jakarta, kemarin.

Komunikasi dan koordinasi yang baik, tambahnya, akan menemukan sumber permasalahan dari belum berjalannya subrencana aksi yang dinilai mengecewakan. Dia menilai yang harus diperbaiki pada saat ini adalah semua hal yang terkait dengan perso-alan birokrasi, termasuk birokrasi Kementerian Keuangan.

"Jangan hanya menyalahkan satu atau tiga menteri, tapi kemudian sebetulnya pangkal permasalahannya terletak pada Kementerian Keuangan misalnya," ungkap Ikrar.

Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq justru menduga pengumuman UKP4 sebagai rekayasa politik kelompok tertentu. Pasalnya, setelah pengumuman UKP4 terpublikasi, secara tiba-tiba muncul wacana pergantian kabinet.

Pengamat politik Universitas Indonesia Boni Hargens menyebutkan wacana pergantian kabinet pascapengumuman UKP4 adalah bukti benturan politik kembali terjadi di tubuh koalisi pemerintah.

"Ini adalah gesekan politik. Ada partai yang khawatir kehilangan menteri dan ada yang rakus ingin menambahkan kadernya menjadi menteri," tegas Bona. (*/AO/S-5)