F-PDIP Resmi Memboikot Sri Mulyani

F-PDIP Resmi
Memboikot Sri Mulyani

Suara Karya, Kamis, 15 April 2010
JAKARTA (Suara Karya): Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPR secara resmi menolak kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mewakili pemerintah dalam setiap sidang di DPR, baik di Komisi XI maupun Badan Anggaran DPR.

"Pimpinan Fraksi PDIP sudah mengirim memo kepada Ketua Kelompok Fraksi PDIP di Komisi XI DPR dan Ketua Kelompok Fraksi PDIP di Badan Anggaran mengenai hal tersebut," kata Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (14/4).

Ia menegaskan, tidak ada kompromi untuk Sri Mulyani hadir mewakili pemerintah. Kehadiran Sri Mulyani, katanya, dapat digantikan oleh Menko Perekonomian atau Menkeu ad interim.

"Kalau toh Sri Mulyani hadir, posisinya hanya mendampingi saja dan tidak menyampaikan materi atas nama pemerintah," ujarnya.

Dia menambahkan, sikap Fraksi PDIP itu terkait konsistensi terhadap keputusan Rapat Paripurna DPR terkait hak angket DPR tentang kasus skandal Bank Century.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo menyambut baik sikap resmi Fraksi PDIP yang memboikot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mewakili pemerintah dalam setiap sidang, baik di Komisi XI maupun di Badan Anggaran DPR.

Menurutnya, tanpa Sri Mulyani, pemerintah masih bisa mencari menteri di kabinet untuk membahas masalah anggaran dengan DPR.

"DPR, kan, sudah resmi mengambil keputusan. Dan keputusan DPR soal skandal Bank Century itu harus ditegakkan. Kalau bukan DPR, siapa lagi yang bisa menegakkan? Yang terbaik memang proses hukum dijalankan. Dan, selama proses hukum ini apakah diboikot atau tidak, diserahkan kepada fraksi-fraksi. Toh, pemerintah tidak kesulitan. Presiden juga sudah menugasi Menko Perekonomian untuk mengoordinasikan rapat-rapat dengan DPR," kata Drajad Wibowo.

Drajad kemudian menjawab diplomatis saat ditanya dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum DPP PAN, apakah fraksinya di DPR akan ikut langkah Fraksi PDI Perjuangan yang resmi memboikot Sri Mulyani. Sebelum menjawab, Drajad sempat tersenyum simpul terlebih dahulu.

"Kalau PAN, hal itu belum dibicarakan. Sebagai wakil ketua umum, nanti dulu lah. Saya akan lihat dulu," ujarnya dengan nada mengelak.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR, Mahfudz Siddiq, juga menyarankan sebaiknya Menteri Keuangan Sri Mulyani menugasi wakilnya untuk menghadiri ra-pat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2010 di DPR.

"Kendala psikologis dan politis pasti memengaruhi. Jadi, sebaiknya Sri Mulyani digantikan wakilnya dari Kementerian Keuangan, seperti wakil atau sekjennya," tutur Mahfudz.

Ia mengatakan, pemerintah sebaiknya mengirimkan wakil Sri Mulyani untuk menghindari ketegangan di DPR.

Mahfudz menilai, kendala psikologi dan politis yang dialami Sri Mulyani tidak dapat dihindari, dan hal tersebut akan memengaruhi keberadaannya di DPR.

Namun, hingga saat ini, PKS belum menyatakan sikap atas pemboikotan terhadap Sri Mulyani dalam berbagai rapat yang dihadiri Sri Mulyani di DPR.

"PKS tidak memiliki urgensi untuk memboikot Sri Mulyani dalam rapat-rapat dengan berbagai komisi yang terkait dengan masalah keuangan," ujar Mahfudz.

Menanggapi aksi boikot terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua DPR Marzuki Alie mengaku menyayangkan. Menurutnya, kehadiran Sri Mulyani di DPR bukanlah sebagai pribadi, melainkan wakil resmi pemerintah.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar DPR meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas kebijakan remunerasi di Kementerian Keuangan, khususnya di Ditjen Pajak.

Program remunerasi tidak memberikan dampak positif, baik bagi peningkatan pendapatan negara di sektor pajak, peningkatan kinerja pengawai, maupun dalam menekan angka kebocoran uang negara.

"Fraksi Partai Golkar meminta pertanggungjawaban moral Menkeu atas kegagalan penerapan sistem remunerasi di Ditjen Pajak," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin.

Fraksi Partai Golkar DPR menilai kebijakan remunerasi yang digulirkan Sri Mulyani, khususnya di Ditjen Pajak, gagal memberikan dampak positif terhadap tiga hal. Pertama, tidak mampu meningkatkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio sesuai standar negara berkembang. Kedua, gagal menciptakan good corporate governance (GCG) di tubuh internal pajak. Ketiga, belum berhasil menciptakan suasana aman dan nyaman, serta iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan wajib pajak (WP).

Ade menyebutkan, berdasarkan data pajak tahun 2000 sampai 2009, lonjakan penerimaan negara dari sektor pajak justru terjadi pada tahun 2000 hingga 2001. Pada periode itu, jumlah pendapatan dari sektor pajak meningkat dari 8,8 persen menjadi 12,4 persen.

"Sejak sistem remunerasi dicanangkan tahun 2002, kemudian mulai dijalankan pada tahun 2006 hingga sekarang, pertumbuhan penerimaan pajak malah flat 12 persen," kata Ade Komarudin, yang juga anggota komisi XI DPR ini.

Ade menjelaskan, remunerasi tidak berhasil menciptakan GCG di tubuh internal pajak. Buktinya, hingga kini masih ada karyawan seperti Gayus Tambunan dan mafia pajak lain yang lebih besar. Diduga, rendahnya tax ratio juga dikarenakan besarnya kebocoran dan adanya "Gayus-Gayus" lain di Ditjen Pajak.

Remunerasi, menurut Ade, juga belum berhasil menciptakan suasana aman dan nyaman bagi dunia usaha dan WP. "Buktinya masih ada rasa ketakutan para WP dan kesulitan mereka berhubungan dengan fiskus," kata Ade.

Ade juga menilai kebijakan remunerasi yang dilakukan merugikan negara dua kali. Pertama, komponen anggaran untuk gaji yang dikeluarkan negara meningkat tajam. Kedua, pendapatan negara menurun akibat praktik makelar kasus (markus).

"F-PG sebenarnya mendukung penerapan sistem remunerasi di berbagai lembaga pemerintah, asalkan sistem tersebut telah dirancang dengan baik dan dijalankan dengan pengawasan ketat dari pimpinannya. Sistem remunerasi hendaknya juga dilaksanakan berdasarkan prestasi yang dicapai karyawan atau lembaga bersangktuan," ujarnya.

Ade, yang juga Ketua DPP Partai Golkar itu, menyatakan, kebijakan remunerasi semestinya dikaitkan dengan stick and reward. Jika berhasil meningkatkan tax ratio atau pendapatan negara, Ditjen Pajak layak menerima reward. "Tapi, sekarang kan penerimaan negara cenderung flat, kendati remunerasi sudah dijalankan," tandasnya.

Pihaknya juga khawatir pemberlakuan sistem remunerasi terhadap suatu lembaga secara sembrono, seperti di Ditjen Pajak, memicu kecemburuan kementerian atau instansi lain. (M Kardeni)