Menteri Dalam Negeri Dimintai Keterangan Pekan Depan

Menteri Dalam Negeri Dimintai Keterangan Pekan Depan
TEMPO Interaktif, Kamis, 15 April 2010 | 16:38 WIB


Jakarta -Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Ganjar Pranowo menyatakan kasus yang terjadi di Tanjung Priok kemarin akan dibahas dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pekan depan. "Pasti muncul pertanyaan-pertanyaan soal itu, apalagi media sudah menyiarkan," katanya kepada Tempo, Kamis (15/4).

Menurut politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, yang harus diperhatikan terkait satuan polisi pamong praja (Satpol PP) ini adalah model pendekatan yang dilakukan petugas dalam menyelesaikan persoalan. Mereka dianggap cenderung lebih brutal dibanding pihak yang berwenang. "Polisi saja yang punya kewenangan ada tim negosiatornya, mereka seringkali bentrok," katanya.

Untuk itu, katanya melanjutkan, Komisi nantinya pasti juga mempertanyakan soal masih perlu tidaknya keberadaan satuan polisi pamong praja sebagai instrumen pemerintah daerah. Perlu dipertegas juga tujuan dibentuknya satpol pp ini dan tugas pokoknya harus diurai dengan jelas.

"Memang belum bisa menghakimi masih perlu atau tidak (Satpol PP), tapi yang jelas banyak catatan-catatan dari masyarakat mengenai mereka," ujarnya. Ditambah lagi, selama ini keanggotaan Satpol PP tidak jelas.

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq, juga mengemukakan hal yang sama soal evaluasi Mendagri terhadap Satpol PP. Menurutnya kasus Priok kali ini makin menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengkaji kembali keberadaan Satpol PP. "Sudah banyak kasus bentrokan massa dengan Satpol PP. Kasus ini makin mencoreng kredibilitas aparatur pemerintahan terutama pemerintah daerah (pemda)," katanya.