Suara Merdeka, 12 Januari 2010
Tak Ada Menteri yang Produktif
JAKARTA- Wacana reshuffle kabinet mengalir seiring dengan semakin dekatnya 100 hari program kerja Presiden SBY dan kabinetnya. Reshuffle itu diduga terkait perkembangan kasus Bank Century yang bergulir hingga ke Pansus Hak Angket DPR. Selain itu, reshuffle juga akan diberlakukan terhadap menteri yang kinerjanya di bawah standar.
Ketua Fraksi PKB Marwan Djafar mendukung rencana SBY mengevaluasi dan mengganti anggota kabinet. Pasalnya, ia menilai dalam program 100 hari hampir semua menteri tidak berkompeten.
”Saya mendukung (evaluasi). Hampir semua tidak kompeten. Tidak ada yang produktif dalam 100 hari ini, biasa-biasa saja,” kata Marwan di sela-sela pemeriksaan Pansus Century di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/1).
Menurut salah satu ketua DPP PKB ini, kinerja menteri yang tidak produktif harus mendapat prioritas utama dalam evaluasi program 100 hari pemerintahan. Dia juga menilai dalam program 100 hari tidak ada kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. ”Yang jelas, program 100 hari tidak ada apa-apanya, pemetaan masalah belum ada, apalagi penyelesaiannya,” ujarnya.
Anggota fraksi PKS Mahfudz Siddiq meminta agar reshuffle juga dibicarakan dengan partai koalisi jika hal itu benar-benar akan dilakukan. ”Wajar saja presiden memberikan penilaian objektif, mana menteri yang berhasil dengan nilai-nilainya, mana yang lulus dan mana yang tidak,” ujar Mahfudz.
Menurut dia, dalam program 100 hari pasti sudah ada agenda. Dari sekian banyak agenda, ada prioritasnya. ”Dan juga setiap prioritas ada indikator keberhasilannya,” terangnya.
Prerogatif Menurutnya, rencana pergantian wajar. Tapi karena ada koalisi dan perekrutan menteri melalui pembicaraan dengan partai, maka kalau ada menteri yang tidak perform harus ada pembicaraan dengan partai pula.
Di sisi lain, isu reshuffle dibantah Menko Perekonomian Hatta Rajasa. ”Tidak ada isu soal itu (reshuffle kabinet),” kata Hatta usai pertemuan dengan Menko Perekonomian Jepang di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Senin (11/1).
Hatta benar-benar tidak mau mengomentari isu reshuffle terhadap menteri yang kerjanya tidak bagus. Alasannya, reshuffle kabinet murni hak prerogatif presiden. ”Saya tidak bisa bicara masalah itu,’’ katanya.
Presiden SBY beberapa waktu lalu menyatakan, akan mengevaluasi kinerja menteri dalam program 100 hari pemerintahannya. Jika ada menteri yang kerjanya di bawah standar, bukan tidak mungkin sang menteri akan diganti. (dtc-65)
No comments:
Post a Comment