Lagi, Isu Gusur Menkeu, PKS Abaikan Ancaman PD

Jumat, 22 Januari 2010 | 9:34 WIB

Jakarta - SURYA- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak terlalu menganggap serius soal ancaman sanksi yang akan dijatuhkan Partai Demokrat (PD). Partai itu berkomitmen tetap akan bersikap kritis.
“Yang salah adalah kita bilang salah, yang benar ya kita bilang benar,” kata Mahfudz Siddiq, anggota Pansus dari Fraksi PKS, Kamis (21/1).
Mahfudz meminta agar proses penyelesaian secara hukum atas kasus Century cepat dilakukan. Hal itu agar penyelesaian politik bisa dilihat secara lebih objektif.
Ditanya ancaman reshuffle kabinet terkait sikap PKS, Mahfudz menilai hal itu tak ada hubungannya dengan proses di pansus. “Itu tak ada hubungannya dengan reshuffle, ini soal bedah kasus,” jelas Ketua DPP PKS tersebut.
Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah mengatakan, sikap kritis PKS di pansus selama ini justru mendapat penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena SBY sendiri ingin skandal Bank Century itu terungkap dengan gamblang.
Fahri menambahkan, Indonesia adalah negara yang menjunjung demokrasi. Karenanya, tidak bisa demokrasi ditutupi dengan sikap basa-basi untuk tujuan menutupi kebenaran.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PD Ahmad Mubarok mengeluarkan pernyataan bernada ancaman. Menurutnya, Golkar dan PKS telah mengganggu koalisi parpol pendukung SBY-Boediono sehingga akan ada sanksi terhadap dua partai koalisi itu.
“Pasti ada evaluasi atas sikap keduanya. Tapi lihat saja nanti,” tandas Mubarok.
Sementara itu, anggota Pansus dari FPD Benny K Harman memunculkan lagi isu keinginan Golkar menggusur Menkeu Sri Mulyani. Padahal, sebelumnnya Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie membantah isu yang berpotensi mengadu domba antara dirinya dengan SBY.
Menurut Benny, hal itu disebabkan perseteruan antara Sri Mulyani dan Aburizal Bakrie belum selesai.
“Kuning ini hanya mau menyingkirkan Ibu Sri Mulyani karena ada masalah Aburizal Bakrie dengan Menkeu,” kata Benny K Harman.
Benny mengaku, sudah tahu Golkar mempunyai kepentingan saat pansus Century merekomendasikan Menkeu dan Boediono agar nonaktif selama pemeriksaan. Sekalipun surat penonaktifan itu akhirnya tidak dilanjutkan oleh pimpinan DPR.
“Ada sejak semula, penumpang gelap. Ini sinyal pansus ini diselewengkan,” papar Benny. n dtc/kcm