PKS Akan Jaring 100 Tokoh

Kompas, Kamis, 24 Juli 2008 | 01:04 WIB

Makassar, Kompas - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan menjaring nama 100 tokoh nasional yang layak menjadi calon presiden dan wakil presiden periode 2009-2014. Hasil penjaringan akan diumumkan pada 28 Oktober 2008. Jika PKS memenangi Pemilu 2009, satu dari 100 tokoh itu dipastikan menjadi calon presiden dari partai itu.

Hal itu dinyatakan Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS Anis Matta dalam keterangan pers penutupan Musyawarah Kerja Nasional PKS 2008 di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/7). ”Langkah pertama menjaring 100 calon pemimpin nasional. Daftar 100 orang itu akan kami umumkan 28 Oktober 2008, bertepatan dengan peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda,” katanya.

Anis menyatakan, calon presiden dari PKS baru diumumkan April 2009. ”Kami melakukan program (penyaringan). Kami tak ingin menyebutkan sebagai konvensi, tetapi kira-kira fit and proper test kepada mereka yang kami nilai memenuhi syarat dan berpotensi untuk memimpin bangsa ini pada 2009 nanti,” katanya.

Penjaringan akan dilakukan Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS yang diketuai Mahfudz Siddiq. Machfudz menyatakan, nama tokoh yang masuk ”daftar 100” bisa berasal dari partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi massa.

”Daftar itu kami himpun dari unsur masyarakat sipil, masyarakat politik, termasuk politisi muda, dan masyarakat ekonomi. Isu besarnya adalah muda, progresif, visioner, dan berkemampuan mengeksekusi, bukan sekadar berwacana,” katanya.

Anis menuturkan, menanggapi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PKS tak menghalangi tampilnya tokoh lama dan senior sebagai calon presiden-wakil presiden. Namun, PKS akan memberikan tempat kepada kaum muda.

Machfudz menyatakan, perwira militer atau orang muda berlatar belakang militer bisa masuk ”daftar 100” itu. ”Militer adalah alat negara. Kami akan berkomunikasi dengan mereka, mendiskusikan agenda besar mereka, sehingga apa yang disepakati 100 tokoh itu bisa bersinergi dengan pikiran pihak militer. Kami tidak mendikotomikan militer dengan sipil karena sekarang bukan zamannya lagi,” ungkapnya. (row)