DPR Minta Bantuan BPK

Wednesday, 16 July 2008
JAKARTA(SINDO) – Panitia Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) akan meminta bantuan BPK untuk melakukan audit investigasi kenaikan harga BBM.


Ketua Panitia Angket BBM Zulkifli Hasan mengatakan, BPK akan melakukan audit investigasi terhadap pihakpihak yang diperkirakan menentukan kebijakan kenaikan harga BBM.Namun, sebelum diserahkan ke BPK,Panitia Angket BBM akan menentukan objek-objek yang akan diaudit. ”Juga akan ditentukan objek yang akan diaudit investigasi oleh panitia dengan bantuan BPK.

Selanjutnya, hasilnya akan dibawa ke rapat pleno untuk ditetapkan,”ungkap Zulkifli di Jakarta kemarin. Saat ini,lanjut dia,Panitia Angket BBM mulai menyusun jadwal kerja. Jadwal itu disusun oleh tim kecil dan akan menjadi panduan kerja seluruh anggota Panitia Angket BBM. Kesepakatan penyusunan jadwal itu merupakan hasil rapat pleno pertama Panitia Angket BBM yang digelar kemarin.

Ketua Fraksi PAN ini mengatakan, tiap fraksi akan diberi kesempatan satu minggu untuk mengajukan usulan jadwal kerja dan menunjuk satu orang anggotanya menjadi perwakilan untuk tim kecil. ”Satu minggu berikutnya tim kecil dan pimpinan merumuskan jadwalnya dari usulan fraksi,”tandasnya.

Anggota Panitia Angket BBM Dradjad Wibowo mengatakan, audit investigasi bisa dijadikan langkah awal membongkar mafia minyak. Dia mengatakan, mafia minyak saat ini sudah merajalela. ”Sampai lifting ada mafianya. Mafia bule juga ada.Jadi dengan angket ini pejabat ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) silakan untuk tidak tidur nyenyak,” ucapnya.

Anggota Panitia Angket BBM lainnya, Abdullah Azwar Anas,menilai hasil pleno pertama sudah cukup akomodatif. Apalagi, sebelumnya anggota sempat kecewa karena pimpinan mengadakan rapat sendiri dan membuat jadwal. ”Kita sempat protes karena pimpinan menetapkan jadwal sepihak dan tadi di-cancel dengan keputusan itu,”ujarnya. Selama dua minggu ke depan, kata Anas, pihaknya akan bekerja keras merumuskan jadwal.

Dalam jadwal versi fraksinya akan dicantumkan pemanggilan para ahli perminyakan. ”Seperti Kurtubi,Kwik Kian Gie,Rizal Ramli, Ichsanudin Noorsy,” ungkapnya. Hal itu diperlukan untuk memberikan wawasan kepada Panitia Angket BBM untuk menjalankan tugasnya dengan baik.Anas mengatakan, waktu dua minggu tidak terlalu lama karena pada rentang waktu itu,fraksi akan bekerja keras merumuskan yang terbaik. Sementara itu, dalam rapat pleno pertama itu,anggota Panitia Angket BBM saling berdebat masalah tenggat waktu, penyusunan jadwal, dan persoalan teknis lain.

Anggota Panitia Angket BBM dari Fraksi Partai Golkar misalnya sempat mengusulkan penyusunan jadwal setelah masa reses DPR.Namun, hal itu ditolak anggota Panitia Angket BBM dari fraksi lain. Anggota Panitia Angket BBM dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kemudian mengusulkan agar diberi peluang bagi fraksi untuk mengajukan jadwal dan agenda kerja. ”Kemudian nanti mana yang disepakati itu yang kita pilih, tidak usah berlama-lama,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyatakan, pemerintah siap menjelaskan alasan kenaikan harga BBM bersubsidi kepada DPR. Menurut dia, kenaikan BBM bersubsidi ini bukanlah hal yang baru mengingat dalam sejarahnya, pemerintah telah menaikkan harga BBM 37 kali dengan berbagai macam pertimbangan. Purnomo menjelaskan, kenaikan harga BBM ini merupakan upaya pemerintah mendorong diversifikasi energi dan juga menciptakan efisiensi.

Alasan lain, kata dia, mengurangi disparitas antara BBM nonsubsidi dan subsidi sehingga diharapkan menekan penyalahgunaan BBM subsidi.”Ini agar tercipta rasa keadilan bagi orang yang berhak menerima subsidi,” kata dia.Terkait pengadaan BBM dan minyak mentah, Purnomo menjelaskan, hal itu bukan merupakan kewenangan Departemen ESDM, tetapi korporat, yakni PT Pertamina. (dian widiyanarko/ferial)