F-PG Siap Pimpin Pansus Pansus Sebaiknya Dipimpin Pengusul Hak Angket

Kompas, Rabu, 2 Juli 2008 | 23:55 WIB

Jakarta, Kompas - Setelah usul penggunaan hak angket atas kenaikan harga bahan bakar minyak disetujui sebagai hak DPR, semua fraksi punya hak dan kedudukan yang sama. Atas dasar itu, Fraksi Partai Golkar mengklaim siap memimpin Panitia Angket.

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) Priyo Budi Santoso, Rabu (2/7) siang, jika fraksi lain setuju, F-PG siap mengetuai Panitia Angket.

F-PG juga mengusulkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dan fraksi lain secara proporsional menempati posisi pimpinan Panitia Angket. Kepemimpinan di Panitia Angket bersifat kolektif sehingga segala sesuatunya bisa dimusyawarahkan dan tanpa perlu voting.

Menurut F-PG, yang lebih penting segera disepakati adalah arah substansi angket. ”Mau dibiarkan menjadi bola liar secara politik atau diarahkan untuk hal-hal yang produktif?” kata Priyo.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR Lukman Hakim Saifuddin. Meskipun Partai Golkar tidak setuju atas pengusulan hak angket, katanya, tetapi kalau sudah ditetapkan DPR, usulan hak angket ini menjadi milik semua anggota DPR. Karena itu, Golkar berhak mencalonkan diri sebagai pemimpin Pansus.

Sebelumnya muncul usul agar Panitia Angket tidak dipimpin anggota Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat karena dikhawatirkan bakal ”menggembosi” makna penggunaan hak angket atas kenaikan harga BBM. Kedua fraksi tersebut pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/6), tidak mendukung usul penggunaan hak angket kenaikan harga BBM.

Anggota Panitia Angket, Hadimulyo (F-PPP), misalnya, mengingatkan bahwa ketua Panitia Angket lebih layak berasal dari fraksi yang sejak awal berinisiatif mengajukan hak angket. Dengan mempertimbangkan fatsun politik, ada baiknya jika Ketua Panitia Angket tidak dijabat anggota F-PG atau F-PD. ”Tapi kalau sebagai unsur pimpinan, boleh saja,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq yang juga anggota Panitia Angket mengusulkan agar pimpinan Pansus diundi saja. Dengan pengundian, tidak ada tafsir politik bahwa pimpinan Panitia Angket disusun untuk mengamankan kepentingan pihak tertentu.

Sekretaris F-PDIP Bambang Wuryanto membenarkan adanya upaya dari F-PG untuk mengambil posisi ketua dalam Panitia Khusus Angket BBM. Namun, F-PDIP yang sejak semula mendukung angket BBM ini akan berupaya mematahkan rencana F-PG itu dalam rapat internal panitia khusus yang direncanakan akan berlangsung Rabu ini.

Hentikan politisasi

Rektor Universitas Paramadina, Jakarta, Anies Baswedan secara terpisah mengatakan, anggota DPR harus menghentikan proses politisasi dalam penentuan pimpinan Pansus Angket.

Setelah Pansus terbentuk, kata Anies, seharusnya setiap kelompok yang mendukung maupun menolak hak angket mencari para profesional untuk mendukung kerja mereka dalam melakukan investigasi. Tim ahli yang diperbantukan kepada Pansus Hak Angket ini harus mengumpulkan informasi secara lengkap tentang kebijakan tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia.

Tarik-menarik dalam penentuan pimpinan Pansus Angket, menurut Anies, sebagai hal wajar dalam lembaga politik. Jika semula Golkar menghalangi agar pengusulan hak angket tidak disetujui, kini setelah disetujui DPR, Golkar ingin mengontrolnya.

”Semua pihak harus mengendurkan semangat untuk memolitisasi hak angket itu dan lebih fokus kepada tujuannya,” kata Anies. (DIK/SUT/MZW)