Sosialisasi Pemilu Belum Maksimal

Sosialisasi Pemilu Belum Maksimal
JAKARTA (SINDO, Sunday, 26 October 2008

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bekerja keras lagi melakukan sosialisasi
pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.
Survei KPU di 25 provinsi dengan 2.500 responden menunjukkan pengetahuan masyarakat tentang
pemilu masih sangat minim. Hasil survei yang paling mengejutkan, ternyata sebanyak 54% responden
mengaku tidak mendapatkan informasi memadai tentang pelaksanaan pemilu. Sementara itu, hanya
12% responden yang mengetahui bulan April 2009 sebagai bulan pelaksanaan pemilu.
Anggota KPU Endang Sulastri mengatakan, responden yang mengaku mengetahui banyak informasi
tentang pemilu hanya 2%, sementara 26% responden mengaku tidak mendapatkan informasi tentang
pemilu.
Selanjutnya, 12% responden mengaku mendapatkan informasi yang cukup tentang pemilu. Yang lebih
mengejutkan lagi, hanya 12% responden yang mengetahui pelaksanaan pemilu pada April
2009.Sementara 27% responden menjawab pelaksanaan pemilu legislatif bukan bulan April 2009 dan
tidak mengetahui metode penandaan dalam pemungutan suara.
Berdasarkan hasil survei tersebut, KPU akan melakukan kampanye lewat media massa. Misalnya
iklan layanan masyarakat di TV, pembuatan brosur,liflet,dan bahan-bahan cetak lain,
ujarnya. Dia
menambahkan, sosialisasi tidak ditentukan oleh KPU. Namun,partisipasi media dan kesadaran pemilih
sangat penting dalam membantu sosialisasi.
Partisipasi pemilu menjadi tanggung jawab sosial bersama,
tandasnya. Anggota Komisi II DPR
Mahfudz Siddiq mengaku tidak kaget dengan survei yang menyebutkan bahwa sedikit anggota
masyarakat yang mengetahui pemilu. Sebab, selama ini KPU sering sibuk dengan masalah
internalnya,
tandas Mahfudz. Dengan kondisi KPU yang terus diragukan, ujar dia, seharusnya
lembaga penyelenggara pemilu ini dapat merangkul banyak pihak untuk membantu sosialisasi.
Misalnya, lembaga swadaya masyarakat yang konsentrasi pada masalah pemilu.
Menurut dia, penting juga dalam sosialisasi KPU menggandeng organisasi kepemudaan. Sebab, tidak
dapat dimungkiri, sangat banyak pemilih pemula yang akan mengikuti Pemilu 2009. Election Program
Manager The National Democratic Institute for International Affairs (NDI) Anastasia Soeryadinata
mengatakan, terhambatnya sosialisasi dari KPU tidak lepas dari anggaran yang kecil.
Dia mengungkapkan, dari informasi yang didapatkan, jika sosialisasi untuk semua tahapan di satu
desa hanya Rp1 juta. Dengan anggaran seperti itu, sosialisasi menjadi maksimal. Dengan fakta
tersebut, KPU harus menggandeng semua pihak. Salah satu yang perlu dirangkul adalah partai politik
(parpol). Sebab, menurut dia, parpol sangat berkepentingan dengan pemilih.
Dia mengungkapkan, salah satu yang perlu disosialisasikan KPU selain mekanisme penandaan dan
teknik kepemiluan adalah daftar pemilih. KPU harus menyosialisasikan secara gencar daftar pemilih
tetap (DPT) yang telah diumumkan.
Sosialisasi KPU memang sudah dikeluhkan sejak awal. Bukan hanya terkait pelaksanaan pemilu saja,
namun dalam penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) dan mekanisme pemungutan suara. Dalam
dua hal ini, kinerja KPU juga dinilai masih lemah. (kholil)