PKS Mantapkan Koalisi PDIP

SINDO, Tuesday, 21 October 2008
JAKARTA (SINDO) – Penjajakan koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin konkret. PKS sudah memantapkan diri untuk menerima berbagai konsekuensi setelah berkoalisi dengan PDIP.


Di antaranya PKS tidak mempersoalkan kepemimpinan perempuan dan siap menempatkan kadernya, Hidayat Nur Wahid, sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Megawati Soekarnoputri. Soal perbedaan ideologi sudah bisa diatasi dengan menghilangkan sekat-sekat politik antara basis nasionalis dan Islam.

”Satu hal yang berhasil kami dekatkan antara PKS dan PDIP adalah pimpinanpartaiinisudahtidak ada lagi pikiran-pikiran mendikotomikan politik aliran,” ungkap Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Mahfudz mengakui tajamnya perbedaan di antara kader dan massa PKS sejak wacana koalisi PKS-PDIP mengemuka.

Namun,sebagai partai berbasis kader,Majelis Syura diyakini mampu menjawab semua tanggapan dan keberatan yang muncul dari arus bawah, terutama masalah perbedaan ideologi. Karena itu, keputusan koalisi PKS-PDIP nantinya diharapkan menjadi kebijakan Majelis Syura PKS yang akan bersidang pada 24–26 Oktober 2008 di Jakarta. Sekadar untuk diketahui, 99 anggota Majelis Syura PKS akan mengadakan musyawarah dengan salah satu agenda membahas berbagai isu yang berkembang terkait Pemilu 2009.

Majelis Syura PKS merupakan pihak yang berwenang memutuskan siapa calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) yang akan digadang partai itu, termasuk dengan siapa partai kader ini akan berkoalisi. Meski demikian, para petinggi PKS meyakini bahwa semua perkembangan politik saat ini sudah masuk dalam catatan Majelis Syura.

Karena itu, kalangan DPP optimistis bahwa ajakan koalisi dengan PDIP bisa terealisasi. Apalagi,DPP PKS telah melakukan kajian jika berkoalisi dengan partai berjuluk Moncong Putih tersebut. Menurut Mahfudz, pihaknya telah menjajaki dan berkomunikasi untuk mendapatkan titik temu antarkedua partai. Hasilnya,PKS menemukan banyak kesamaan dengan PDIP meskipun berbeda ideologi. Mahfudz mementahkan pendapat kalangan pengamat politik yang cenderung mendikotomikan perbedaan ideologi dan basis massa kedua partai.

”Kedua partai sudah menegaskan pemahaman bahwa tidak benar stigma PKS sebagai partai religius dan PDIP partai sekuler. Pemahaman yang ada adalah PKS sebagai partai religius yang mengusung agenda kebangsaan dan PDIP adalah partai kebangsaan yang juga peduli pada hal-hal yang sifatnya religius,” tandas Ketua Fraksi PKS DPR ini. Soal capres perempuan, Mahfudz mengakui tidak ada masalah.Dia mengatakan perdebatan mengenai hal itu sudah selesai.

”Setiap keputusan akan dijelaskan.Yang tidak paham bisa jadi paham dan yang berpandangan berbeda akandijelaskan,”ungkapnya. Presiden PKS Tifatul Sembiring menguatkan pernyataan Mahfudz. Namun, jawaban Tifatul tidak segamblang Mahfudz soal ajakan PDIP.Tifatul mengatakan, PKS akan membangun koalisi partai Islam dan nasionalis pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.

Dia menilai koalisi harus dilakukan terhadap partai yang berbeda segmen pemilihnya untuk memperkuat pemerintah maupun lembaga legislatif pada periode 2009–2014. ”Koalisi antarpartai mutlak dilakukan.Ada partai Islam, ada juga partai nasionalisnya. Ini harus dipertahankan ke depan,” ujar Tifatul Sembiring. Seperti diberitakan,PDIP mempertegas keinginannya berkoalisi dengan PKS.

Koalisi PDIP-PKS menjadi alternatif kedua partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu jika tawarannya ditolak Partai Golkar. Seperti diketahui, karena tidak mendapat jawaban dari PKS, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP PDIP Taufiq Kiemas kembali melontarkan ajakan berkoalisi dengan Partai Golkar. Taufiq menyebutkan koalisi PDIP-Golkar adalah rencana (plan) A dan koalisi PDIP-PKS adalah rencanaB.

Namun,PKS tampaknya tidak mau kehilangan momentum. Bagi PKS,pihaknya mengajukan syarat bagi parpol yang akan didekati untuk membangun koalisi. Syarat tersebut adalah meraih suara signifikan pada pemilu legislatif atau minimal lolos electoral threshold.”Kami melihat untuk bisa kuat di pemerintahan dan legislatif minimal bisa dapat dukungan 40% suara. Jadi bisa dengan yang punya suara signifikan dan beberapa partai lolos ET,” ungkap Tifatul. (dian widiyanarko/ rd kandi)