Jumat, 29 Juli 2011
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menantang Partai Demokrat untuk memecat semua kadernya yang bermasalah tanpa terkecuali.
"Demokrat mau memecat kadernya yang tersangka ya langsung dipecat ya bagus. Tapi itu harus dilakukan secara menyeluruh, jangan cuma diambil sampel beberapa terus seolah menjadi sikap politiknya," ujar Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq ketika dihubungi wartawan, Jumat(29/7/2011).
Menurut Mahfudz, apabila Partai Demokrat memiliki persoalan tersendiri mengenai kader-kadernya yang bermasalah, jangan diperlebar kemana-mana dan harus diselesaikan sendiri. "Yang pertama Demokrat punya persoalan sendiri, dia selesaikan saja sendiri,"jelasnya.
Lebih jauh Mahfudz mengatakan, apabila Partai Demokrat berhasil melakukan hal tersebut, mereka bisa menjadi contoh bagi partai politik lainnya. "Kalau dia merasa itu komitmennya ya itu harus berlaku pada semua kadernya jangan cuma tiga orang itu. Kalau itu dilakukan mungkin bisa menjadi contoh bagi parpol lainnya," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Partai Demokrat setuju apabila ada kadernya yang menjadi tersangka korupsi dinonaktifkan sementara. Hal itu juga harus ditiru oleh partai-partai politik lain. "Ya jawabnya tentu dan harus, Partai Demokrat mencoba menjadi pioneer atau pelopor untuk hal ini. Namun tentu akan lebih elok apabila langkah ini bisa diikuti partai politik lainnya," ujar Ketua DPP Bidang Pemberantasan Korupsi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin saat dihubungi oleh wartawan, Kamis (28/7/2011).
Dengan kata lain, menurut Didi perang terhadap koruptor dan mafia hukum mutlak harus dilakukan bersama-sama. Partai Demokrat yang hanya 21 persen di DPR lanjut Didi tanpa dukungan partai-partai lain yang ada di DPR tentu tidak akan bisa berbuat banyak.
"Setidaknya ada hal yang sudah dilakukan Partai Demokrat,terhadap siapapun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada kejahatan tertentu, maka akan diberhentikan sementara.
Bagi kader Demokrat yang menjadi tersangka kasus korupsi, narkoba, dan kejahatan berat lainnya akan langsung diberhentikan sementara,"jelasnya.
Menurut Didi, untuk menonaktifkan sementara tidak perlu menunggu oknum-oknum tersebut harus jadi terdakwa atau bahkan terpidana terlebih dahulu.
"Sekali lagi hal ini harusnya dicontoh oleh kekuatan politik lainnya terutama yang sudah punya kursi di DPR. Sebab perang terhadap korupsi, mafia hukum dan berbagai tindakan a-moral lainnya haruslah dilakukan bersama-sama dan menjadi tekad bulat bersama.Tanpa tekad bersama oleh semua partai politik yang ada, maka omong kosong koruptor dan mafia hukum bisa diberantas,"pungkasnya.
Penulis: Willy Widianto | Editor: Yudie Thirzano
No comments:
Post a Comment