DPR: Postur Laut Harus Prioritas

RAPBN PERTAHANAN 2012
Senin, 5 September 2011

JAKARTA (Suara Karya): Komisi I DPR RI meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) agar memberi prioritas penguatan postur pertahanan dan keamanan laut. Prioritas ini perlu ditetapkan sebagai program utama 2012, menyusul peningkatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bidang pertahanan sebesar Rp 64,4 triliun.

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Enggartiasto Lukita yang dihubungi secara terpisah di Jakarta, Minggu (4/9).

Seperti diketahui, Kemhan menetapkan 75 persen untuk belanja kelengkapan kantor dan kesejahteraan prajurit. Sedangkan, 25 persen untuk belanja alat utama sistem senajata (alutsista).

Selama ini, dikatakan Mahfudz, wilayah laut Indonesia masih rawan pelanggaran hukum dan penyeludupan. "Karena itu, perlu ada penambahan alutsista yang berteknologi tinggi untuk mengantisipasi pelanggaran itu," ujar dia.

Ia menyontohkan penambahan kapal selam dan kapal patroli cepat yang dilengkapi persenjataan canggih.

Selain itu, Mahfudz menilai, pengawasan perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga masih perlu diberi prioritas, selain peningkatkan kesejahteraan para prajurit yang menjaga perbatasan negara.

"Seperti halnya di wilayah laut yang masih lemah, di wilayah perbatasan juga lemah dalam pengawasannya selama ini. Sehingga pada 2012, DPR akan dorong agar ada peningkatan pasukan TNI yang ditempatkan di sepanjang wilayah perbatasan, untuk menjaga keamanan, teritorial dan sebagainya," kata dia.

Selanjutnya, program prioritas ketiga adalah penambahan pasukan dan gelar persenjataan di wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga. DPR akan mendorong TNI untuk bisa menambah penempatan alutsistadi wilayah perbatasan untuk memberikan efek gentar terhadap pihak asing.

"Dalam gelar persenjataan di wilayah perbatasan ini, akan banyak ditempatkan persenjataan darat dan udara. Seperti penambahan dan penempatan rudal dengan jangkauan sekita 20-40 km," tegas Mahfudz.

Lokasi Strategis

Sementara itu, Enggar mengatakan, gelar kekuatan persenjataan TNI di wilayah perbatasan itu akan ditempatkan di beberapa lokasi strategis seperti, di wilayah Sumatera yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

"Misalnya, di Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan NTT yang berbatasan dengan Timor Leste, pada 2012 belum menjadi skala prioritas untuk gelar persenjataan TNI," ujar dia.

Pada sisi lain, usulan program prioritas Kemhan tetap memperhatikan peningkatan sarana dan prasana TNI nonperang, seperti penanggulangan bencana alam.

Selama ini, kata Enggar, peran TNI cukup efektif dimobilisasi untuk operasi nonperang, terutama dalam penanggulangan bencana.

Misalnya dalam kasus tsunami di Aceh dan Nias. Ternyata alat angkut TNI kita kan masih terbatas terutama heli untuk droping logistik dan obat-batan, masih terbatas.

"Sehingga kita perkirakan juga akan ada penambahan pesawat angkut untuk TNI. Yaitu hibah dari pesawat Hercules dari Australia 4 unit, yang kini masih terus diretrofit. Pada 2012 diperkirakan 2 unit selesai dilakukan retrofitnya dan sisanya tahun berikutnya," tegas Enggar. (Feber S)