PKS: Kami Akan Tetap Kritisi Pemerintah

"Otomatis. Itu kan kewajiban konstitusi," kata Anis Matta, Sekretaris Jenderal PKS
Rabu, 25 Mei 2011, 14:32 WIB


VIVAnews - Sekretariat Gabungan Koalisi Pemerintah sudah menandatangani kontrak baru yang mengatur lebih detail hak dan kewajiban anggota. Meski ikut meneken kontrak baru, Partai Keadilan Sejahtera menyatakan akan tetap kritis dengan pemerintahan.

"Otomatis. Itu kan kewajiban konstitusi," kata Anis Matta, Sekretaris Jenderal PKS, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Mei 2011.

Anis menyatakan, kontrak baru ini lebih baik. "Ini hal yang bagus, kami sudah menandatangani. Proses sharingnya sudah berlangsung cukup lama dan kami merasa ide-ide kami cukup diterima dengan baik dalam kontrak itu," katanya.

Menurut Anis, masalah mendasar yang awalnya dipertanyakan oleh PKS adalah mengenai perbedaan hak dan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dengan hak dan kewajiban anggota koalisi di parlemen. Pertanyaan itu, kata Anis, sudah terjawab dalam kontrak koalisi tersebut. "Proporsinya sudah bagus," kata Anis.

Ke depan, Anis menyatakan keseimbangan antara lembaga eksekutif dan legislatif dapat terpelihara. "Yang kita jaga kan lebih banyak kepada menjaga keseimbangan antara hak prerogatif Presiden dengan kewajiban konstitusi di DPR. Menjadi kritis itu kan memang menjadi kewajiban konstitusi kita di DPR. Karena itu tugas pengawasan dewan," kata Anis. (umi)