Reformasi Birokrasi, Apa Kabar?

Sinar Harapan, Rabu, 30 Desember 2009 13:37

Catatan Akhir Tahun
Reformasi Birokrasi, Apa Kabar?

Jakarta – Kepuasan terhadap pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah saat ini masih rendah.

Berurusan dengan birokrasi pemerintah masih identik dengan memakan waktu lama, dilayani ala kadarnya, penuh syarat yang berbelit-belit, dan mengeluarkan biaya mahal. Ungkapan lama, “kalau bisa diperlambat mengapa harus dipercepat” masih terasa kental. Padahal dengung reformasi birokrasi yang efektif, murah, dan cepat pasti sudah seusia masa Reformasi.
Di beberapa instansi pemerintah, reformasi birokrasi memang sudah mulai berjalan. Namun, sebagian besar mutu pelayanan publik oleh para birokrat tak menunjukkan kemajuan apa pun. Apa yang salah dengan program reformasi birokrasi sehingga masih sulit terwujud?
Seleksi anggota birokrasi saat ini belum memenuhi standar yang diharapkan. Dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), masih marak sistem mencari anggota keluarga atau kerabat pejabat di suatu instansi yang lolos tes. Penempatan CPNS juga kadang tidak sesuai dengan keahlian dan bidang kerja. Misalnya, seorang lulusan insinyur bertugas di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), lulusan ilmu pendidikan jadi pegawai dinas pertanian. Hal seperti ini marak terjadi di berbagai daerah.
Menjadi PNS di negeri ini juga sungguh beda dengan menjadi karyawan di sebuah perusahaan swasta. Hampir tidak ada sanksi atas apa pun hasil kerja yang dikerjakan. Tidak penting kualitas kerja, cukup dengan kuantitas sudah positif. Praktisi hukum Frans Hendra Winata mengatakan, PNS di Indonesia bisa menciptakan 1001 alasan untuk tidak masuk kerja. “Jari kelingkingnya keseleo sedikit pun bisa dijadikan alasan untuk tidak masuk kerja,” katanya. Waktu kerja dengan mudah diabaikan. Datang kerja siang dan pulang siang bukan sesuatu yang aneh.
Selain itu, jumlah birokrat saat ini tidak tersebar secara merata di berbagai daerah. Di beberapa daerah jumlahnya menumpuk, tetapi di daerah lain sangat minim. Bagaimana mengalokasikan jumlah pegawai untuk satu departemen/kedinasan masih berjalan tanpa kajian yang sesuai standar kebutuhan. Hal yang terus berjalan adalah setiap tahun menyeleksi CPNS, tapi tidak disertai perhitungan berapa PNS yang memasuki masa pensiun.
Akibatnya, belanja publik dalam APBN terus meningkat dari waktu ke waktu, sementara belanja barang makin menyusut. Kondisi ini diperparah dengan menyempitkan makna refomasi birokrasi de­ngan menerapkan kebijakan remunerasi. Seakan-akan de­ngan meningkatkan gaji PNS mutu pelayanan publik oleh PNS akan membaik dengan sendirinya. “Ini masalahnya mulai dari hulu, sejak seleksi CPNS itu. Kalau dari sana tidak dibenahi, ya, fatal sekali nanti kebijakan remunerasi itu,” ujar anggota Komisi II DPR Mahfudz Siddiq dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).
Pelatihan PNS pun lebih banyak dilakukan karena orien­tasi proyek oleh dinas atau departemen terkait. Seharusnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara memainkan peran yang maksimal dalam reformasi birokrasi ini. Entah mengapa, kementerian ini pun melempem begitu saja dengan program yang jadi unggulan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono sejak masih berduet dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla

Standar
Kerja birokrasi yang cepat, terukur, bebas biaya, dan pasti merupakan barometer kemajuan sebuah negara. Saat ini pemerintah di level pusat bisa saja mengatakan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) gratis di semua daerah. Namun, apakah jangka waktu penyelesaiannya bisa dipastikan? Di sinilah kebayakan oknum memainkan peran menarik pungutan liar.
Siapa pun tidak ingin menunggu dalam ketidakpastian. Akibatnya, masyarakat harus membayar supaya penyelesaian pelayanan bisa tepat waktu. Apakah masyarakat disalahkan karena menyuap dalam tindakan seperti ini? Tentu saja. Namun, pemerintah belum menyediakan satu tempat khusus ke mana masyarakat harus me­ngadu kalau tingkat kepuasan terhadap layanan publik oleh birokrasi pemerintah tidak maksimal. Paling maksimal adalah menyampaikan saran melalui kotak saran yang mungkin jarang dibaca satu per satu oleh petugasnya.
Ketidakpuasan pelayanan publik oleh pihak swasta pun tak pernah dipikirkan oleh pemerintah untuk difasilitasi. Kasus Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit Omni International, Tangerang, Banten merupakan hal aktual dalam konteks ini. Kebuntuan jalan mengadukan persoalan membuat Prita Mulyasari menggunakan fasilitas seadanya untuk mengungkapkan ketidakpuasan. Meski risikonya bersentuhan dengan masalah hukum.
Padahal salah satu ukuran kemajuan suatu negara adalah tingkat kepuasan layanan publik yang disediakan. Semakin baik pelayanan publik diberikan kepada masyarakat, semakin maju negara tersebut. Sebaliknya, jika pelayanan publik berjalan terbengkalai, sulit mengatakan negara itu sudah mengalami banyak kemajuan. Negara yang bisa memberikan pelayanan publik dengan baik pastilah negara maju. Kalau Indonesia mau maju, mulailah dari mutu pelayanan publik. Investor akan datang dengan sendirinya jika tidak ada cost yang tak perlu untuk menyogok birokrat.
Sesungguhnya, sudah sejumlah perangkat aturan untuk mengupayakan standar pelayanan publik. Hanya saja, aturan tetap aturan kalau tidak diimplementasikan secara baik. Pelayanan publik tidak bisa hanya sebatas kata-kata dan perangkat aturan, tapi perlu langkah nyata di lapangan.
Tentu, tak mungkin ada pelayanan publik yang baik, jika tidak ada perubahan pola kerja dan kinerja birokrasi di berbagai level. Untuk itu, nyaris tak mungkin ada pelayanan publik yang memadai tanpa reformasi birokrasi.(inno jemabut)