ANGGOTA DPR: BPN GAGAL JALANKAN REFORMASI AGRARIA

ANGGOTA DPR: BPN GAGAL JALANKAN REFORMASI AGRARIA
Koran Jakarta, Selasa, 17 Nopember 2009 19:58

Jakarta, 17/11 (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahterah Mahfudz Siddiq mengatakan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) gagal menjalankan program reformasi agraria yang menjadi program terobosan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Oleh karena itu, Presiden SBY sebaiknya mencari figur baru yang mampu memimpin BPN untuk menjalankan program reforma agraria," ungkap Mahfudz Siddiq di Gedung DPR Jakarta, Selasa.
Mantan Ketua Fraksi PKS DPR itu mengatakan, Kepala BPN saat ini tidak memiliki prestasi dalam menjalankan program reformasi agraria. "BPN sekarang ini tidak banyak prestasinya, bahkan jalan di tempat," kata Mahfudz, yang juga anggota Komisi II DPR periode 2004-2009.
Menurut Mahfudz, BPN seharusnya bisa melakukan fungsi rutinnya, seperti pemetaan tanah dan memperjelas status kepemilikan atas tanah. Namun hingga saat ini banyak kasus pertanahan yang belum diselesaikan.
Pada saat yang sama, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Ida Fauziah juga berjanji bahwa dirinya akan mempertanyakan kepada Kepala BPN Joyo Winoto terkait capaian program reformasi agraria.
"Kita ingin tahu sejauhmana capaian dan kendala program reformasi agraria," kata Ida Fauziah.
Ida berpendapat, pihaknya tidak ingin cepat menilai apakah program reformasi agraria itu telah gagal atau tidak. Akan tetapi Komisi II DPR masih terus menunggu perkembangan pencapaian program tersebut.
Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR periode 2004-2009 Sayuti Asyathri menilai program reformasi agraria bisa dianggap gagal diimplementasikan.
"Cita-cita dan gagasan yang mulia dari pemerintahan SBY ternyata tidak mampu diimplementasikan bagi upaya meningkatkan kesejahteran masyarakat," ujarnya.
Menurut Sayuti, untuk menjalankan program agraria, hal utama yang harus dilakukan BPN adalah memperjelas peta pertanahan nasional dan memperjelas status kepemilikan atas tanah.
"Sebelum membicarakan bagaimana membagi-bagikan tanah kepada masyarakat yang tidak mempunyai tanah, hal yang utama dilakukan adalah peta pertanahan nasional dan status kepemilikan tanah harus jelas. Sebab ini yang menjadi dasar untuk berbicara bagaimana membagikan tanah kepada orang miskin," katanya.
Politisi Partai Amanat Nasional itu menilai, selama ini masih belum jelas peta pertanahan nasional dan status kepemilikannya. Karena itu harus diperjelas mana saja tanah yang dianggap milik negara, milik perorangan dan mana pula tanah yang kepentingan usaha.
Terkait dengan hal tersebut, Sayuti meminta Presiden SBY agar mengevaluasi kinerja BPN dan jika dianggap perlu, Presiden dapat saja menarik kembali program itu.
(T.D011/B/s018/s018) 17-11-2009 19:57:35





Posted by : Arvino Zulka / (ANTARA)