MI, Kamis, 21 Agustus 2008 14:03 WIB
Penulis : Fardiansah Noor
JAKARTA--MI: Panitia Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) dikhawatirkan terjebak pada agenda pinggiran yang tidak strategis. Sehingga, hasilnya adalah rekomendasi datar yang tidak menukik pada penyelesaian masalah.
Demikian diungkap oleh anggota Panitia Angket BBM yang juga Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (21/8).
Menurutnya, saat ini anggota DPR mulai sibuk mengurus persiapan Pemilu 2009. Sehingga, banyak anggota dewan khususnya Panitia Angket BBM tidak berkonsentrasi pada fokus utama dan terjebak pada agenda pinggiran yg tidak strategis.
Padahal, lanjutnya, Panitia Angket BBM apabila mau produktif seharusnya melakukan tiga hal pokok dan yang utama adalah segera meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif persoalan kebijakan pengelolaan sektor minyak dan gas dari hulu ke hilir.
"Panitia Angket BBM juga harus memanggil menteri ESDM di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Udhoyono," ujar Mahfudz.
Selain itu, tambahnya, Panitia Angket BBM harus melakukan finalisasi dengan memanggil mantan Presiden Megawati dan Presiden Yudhoyono untuk mengonfirmasi kebijakan-kebijakan pemerintahan mereka di bidang minyak dan gas.
Sementara itu, Panitia Angket BBM pada Kamis (21/8) melakukan rapat konsultasi tertutup dengan BPK RI. Rapat yang dimulai pukul 10.30 WIB dan dipimpin oleh Ketua Panitia Angket BBM Zulkifli Hasan itu tidak dihadiri oleh Ketua BPK Anwar Nasution.
Dari pihak BPK hadir anggota VII�BPK�RI Udju Djuhaeri, Staf AHli Migas BPK Aep Saefuddin, Kepala Auditoriat VII�A Bambang Widjayanti, Kepala Sub�Auditoriat VII A2 Ahmad Fuad, Kasi BPPU Migas dan KPS Wasito, Kasi Pertamina 2 Didik Hartanto, Kasi BPPU Migas dan KPS Hendratno Tri Wibowo, dan staf BPK Triana. (Far/OL-2)
No comments:
Post a Comment