PKS Kecam Kebijakan Pertanahan

22/12/2008 09:26
PKS Kecam Kebijakan Pertanahan
INILAH.COM, Banjarmasin - PKS mengecam kebijakan pertanahan di Indonesia yang sampai kini dinilai masih 'amburadul'. Belum sistematisnya masalah pertanahan terlihat dari minimnya data yang jelas tentang penguasaan, kepemilikan, serta peruntukan tanah.

Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, sistem tata ruang wilayah terkesan tumpang tindih peruntukan dan kepentingannya. “Padahal, pertanahan memegang posisi strategis dalam kelangsungan pembangunan negara dan bangsa Indonesia,” kata Mahfudz, usai konsulidasi PKS se Kalimantan Selatan (Kalsel) itu, di Banjarmasin, Senin (22/12).

Menurutnya, persoalan pertanahan hendaknya menjadi perhatian yang lebih serius dari pemerintah, baik terkait peruntukan maupun penguasaan atau kepemilikannya, sebab, dapat merugikan banyak pihak.

"Sebagai contoh, rencana pembangunan atau investasi bisa gagal karena ketidakjelasan data peruntukan serta kepemilihan atau penguasaan atas lahan. Pada akhirnya kita sendiri yang rugi," kata anggota Komisi II DPR itu.

Mahfudz juga menilai, persoalan pertanahan hendaknya berada pada daerah, bukan wewenang pemerintah pusat seperti selama ini. "Sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi tumpang tindih peruntukan. Karena mereka mungkin lebih mengetahui peta atau keadaan wilayah setempat," tandasnya.

Begitu pula dengan kewenangan pertanahan berada pada daerah. Sehingga Mahfudz berharap masalah kepemilikan atau penguasaan atas tanah dapat terdata lebih jelas. [*/nuz]