Laporan: Aldi Gultom
RMOL. Deadlock-nya Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR, Kemenhan, dan Kemenkeu harus disikapi dengan baik. Ketua Komisi I DPR, Mafhudz Siddiq adalah orang yang mengambil hikmah hal tersebut.
"Mudah-mudahan penundaan ini dimanfaatkan Menkeu, Menhan dan Kepala Bapenas untuk berkonsultasi dengan presiden, sehingga presiden bisa mengambil langkah terobosan politik, hingga dana optimalisasi anggaran minimal 2011 untuk kebutuhan modernisasi alutsista dapat terpenuhi," ujarnya selepas Raker di Gedung DPR, Senayan, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Senin (18/10).
Apakah Kemenkeu berbeda komitmen dengan Presiden soal anggaran alutsista?
"Karena arahan presiden sudah jelas, dan sudah disampaikan pada beberapa forum bahwa pemerintah akan memenuhi anggaran kebutuhan alutsista sebesar 50 triliun. Lalu kenapa di level menteri tidak bisa diterjemahkan dan di eksekusi, ini yang komisi I pertanyakan pada menteri," jawabnya. [arp]
1 comment:
Ass.
Siapapun presiden RI, tugas pertama adalah membongkar & menggusur markas agen-agen asing : Kantor Departemen Keuangan & Kantor Bapennas.
Kedua kantor tersebut, adalah sasaran pertama musuh negeri ini. Untuk melemahkan kekuatan Militer dan Pertahanan.
Sayangnya, sunnah kontemporer negeri ini, calon presiden yang terpilih, hampir selalu dari calon yang mendapat restu negeri asing. Sehingga beberapa presiden belakangan, selalu lemah mental berhadapan dengan kepentingan asing.
Termasuk kepentingan dalam melemahkan kekuatan TNI dan Pertahanan negeri ini.
Post a Comment