Rabu, 6 Oktober 2010 - 06:05 wib
JAKARTA - Penanganan kasus terorisme diharapkan tidak hanya ditangani kepolisian. Perlu adanya pola kerja sama yang terpadu antar-berbagai lembaga, termasuk dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Untuk mewujudkan hal itu, Komisi I DPR yang membidangi pertahanan mengajak Komisi III yang menangani hukum, melakukan rapat gabungan dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
“Untuk menyepakati formula kerja sama,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR Jakarta, Selasa (5/10/2010).
Menurut dia, eskalasi aksi terorisme sudah harus ditangani secara terpadu, apabila Indonesia tidak ingin menjadi ladang munculya aksi terorisme.
Dia mengungkapkan, instruksi Presiden kepada menteri keuangan dan menteri pertahanan untuk mewujudkan kesejahteraan prajurit dalam RAPBN 2011 yang akan disahkan pada 30 Oktober 2010, harus ditindaklanjuti.
“Jika tidak, maka Instruksi Presiden hanya jadi angin surga,” kata anggota Fraksi PKS itu.
Menurut dia, peningkatan kesejahteraan praurit meliputi kebijakan renumerasi, pelengkapan sarana perumahan, dan peningkatan jaminan kesehatan
"Serta peningkatan tunjangan khusus bagi pajurit yang ditugaskan di daerah perbatasan, daerah konflik, dan misi luar negeri,” katanya.
Dia mengakui, Komisi I akan segera mengundang Menhan, Panglima TNI, Menkeu, dan Bappenas untuk membahas soal ini.
Mahfudz juga menyambut baik arahan Presiden yang menginstruksikan Menkeu dan Kepala Bappenas terkait upaya modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) pada rencana strategi (renstra) I (2010-2014).
(Adam Prawira/Koran SI/ton)
No comments:
Post a Comment