Alutsista TNI
Senin, 18 Oktober 2010 | 17:15 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengeluarkan inisiatif politik atau kebijakan terobosan agar cita-cita modernisasi alutsista TNI hingga 2014 dapat terwujud secara bertahap. Pasalnya, rapat kerja pemerintah dengan DPR yang digelar pada hari Senin (18/10/2010) ditunda karena Menteri Keuangan belum dapat menunjukkan model penyediaan anggaran alternatif untuk memenuhi kekurangan anggaran Rp 11 triliun pada 2011 dan Rp 50 triliun hingga 2014.
"Kita butuh konsensus nasional, harusnya bisa diambil di forum ini karena instruksi presiden jelas." -- Mahfudz Siddiq
"Kita butuh konsensus nasional, harusnya bisa diambil di forum ini karena instruksi presiden jelas. Lalu kenapa di level menteri belum bisa dieksekusi? Ini kami pertanyakan. Meski pemerintah dengan Banggar sudah selesai, mudah-mudahan ada inisiatif politik dan kebijakan terobosan dari Presiden, jadi paling tidak pada 2011 ada tambahan alokasi Rp 11 triliun," katanya seusai rapat berlangsung.
Mahfudz mengatakan, dana yang tersedia ada untuk 2011, yaitu sebesar Rp 2 triliun. Hanya, untuk memenuhi hingga Rp 11 triliun, perlu ada tambahan pendapatan negara. "Untuk menambah itu harus mengubah variabel dan harus ada keputusan politik. Karena ini sudah instruksi Presiden, (Menkeu harus) bicarakan masalah ini dengan Presiden," tambahnya.
Mahfud menegaskan, DPR nantinya akan terus memantau penggunaan anggaran ini sesuai dengan rencana yang sudah disusun oleh Kementerian Pertahanan. "Kita harus pastikan, anggaran ini tepat berdasarkan prioritas. Pertama, soal perencanaan, kadang masih terjadi perbedaan-perbedaan. Dalam hal serapan anggaran, kita pastikan juga tidak ada keterlambatan," tandasnya.
No comments:
Post a Comment