(Dok: Radio Netherlands Worldwide)
JAKARTA - Meski gerakannya kecil, namun jaringan Republik Maluku Selatan (RMS) di Belanda, terbilang solid. Tak tanggung-tanggung, kini mereka percaya diri menggugat Presiden RI atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan RMS kini tengah membangun jaringan di Belanda. Politisi dari Fraksi PKS ini juga mempertanyakan manuver yang digunakan RMS dengan mengajukan gugatan yang waktu persidangannya bersamaan dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Negeri Kincir Angin itu.
“Yang menjadi tanda tanya, mengapa RMS itu seperti orang yang jasadnya mati di Indonesia tapi rohnya gentayangan di Belanda. Roh RMS itu masih leluasa bergentayangan, mereka merekrut orang dan membangun jaringan. Pertanyaannya, mengapa mereka bermanuver seperti itu,” ungkap Mahfudz saat berbincang dengan okezone melalui sambungan telepon, Rabu (5/10/2010).
Mahfudz meyakini gerakan RMS akan meniru gaya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dinilai sukses dalam bernegosiasi dengan pemerintah, meski tidak dapat mewujudkan cita-cita memisahkan Aceh dari NKRI.
“Bisa saja upaya GAM itu ditiru sama mereka (RMS). Sangat mungkin RMS belajar dari GAM. Makanya aktivitas mereka di luar negeri berkembang. Apalagi kini ada jalur penerbangan Amsterdam ke Ambon, kini lalu lintas semakin terbuka. Mereka akan memanfaatkan ini,” jelas Mahfudz.
Mahfudz menilai, Pemerintah Belanda harus bertanggung jawab dengan tumbuh kembangnya RMS. “Menurut saya, secara historis, seharusnya mereka (Pemerintah Belanda) bertanggung jawab terhadap keberadaan orang-orang Maluku yang dibawa ke Belanda sejak puluhan tahun lalu. Mereka seharusnya membangun sikap politik yang tepat dan hubungan yang baik dengan Indonesia,” tandas Mahfudz.
Mahfudz juga mendukung keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menunda kunjungannya hingga situasi politik kondusif. “Menurut saya ditunda sampai sikap politik Belanda jelas,” pungkasnya.
(ton)
No comments:
Post a Comment