Sunday, 24 October 2010 15:23
WASPADA ONLINE
JAKARTA - Politisi Partai Demokrat Ruhut kembali membuat ulah dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bukan kapasitas Ruhut untuk meminta menteri agar tidak menyusahkan Presiden SBY.
"Bukan kapasitas dia untuk mengomentari menteri. Kalau mau mengkritisi menteri, kritisi saja sebagai anggota DPR. Boleh aja. Tapi bukan seolah-olah sebagai juru bicaranya presiden atau Menko. Ini kan nggak jelas," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mahfudz Siddiq hari ini.
Menurut Mahfudz, pernyataan itu juga tidak tepat bila kapasitas Ruhut sebagai pengurus Demokrat yang tidak terima presidennya dibebani. "Sebab, pemerintah ini kan pemerintah bersama, bukan hanya Demokrat. Ada Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PKB," ujarnya.
Mahfudz tak habis pikir dengan peran yang dimainkan Ruhut selama ini yang memerankan diri sebagai 'humas' Istana, padahal ia anggota dewan.
"Saya nggak ngerti pernyataan-pernyataan Pak Ruhut. Kalau permintaan itu datangnya dari presiden, wakil presiden, menko, supaya para menteri tidak lamban itu saya bisa ngerti. Tapi kalau yang bicara Ruhut sebagai anggota DPR, bikin bingung aja," pungkas Mahfudz.
Editor: MUHAMMAD MUHARRAM LUBIS
No comments:
Post a Comment