Senin, 18 Oktober 2010 22:21 WIB
Penulis : Nurulia Juwita Sari
JAKARTA--MICOM: Pemerintah masih belum menemukan solusi untuk menutupi kekurangan anggaran modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). Keadaan ini bertentangan dengan semangat Presiden yang menyatakan modernisasi dan penyegaran alutsista sangat diperlukan.
Rapat kerja yang digelar Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Panglima TNI tidak mendapatkan titik temu untuk memenuhi kekurangan anggaran. "Belum ada kesimpulan. Kalau hal ini kita biarkan dan tidak ada langkah-langkah terobosan bahkan sampai tahun 2014, praktis kebutuhan untuk modernisasi alutsista tidak akan terpenuhi," ujar Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq ditemui seusai rapat di gedung Parlemen, Senin (18/10).
Ia khawatir, keadaan ini akan berimplikasi pada berbagai persoalan pertahanan yang akan semakin berlarut-larut. "Nantinya masalah kedaulatan akan terganggu."
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menyatakan membutuhkan Rp150 triliun rupiah untuk pemeliharaan dan penganggaran alutsista.
Dari jumlah tersebut, pemerintah masih kekurangan dana sebesar Rp50 triliun. Kementerian Keuangan, menjadi pihak yang bertanggungjawab untuk mencari solusi alternatif agar kebutuhan itu terpenuhi. Pemenuhan dilakukan secara bertahap, untuk tahun 2011, seharusnya pemerintah dapat menambal kekurangan dana sebesar Rp11 triliun.
Namun dalam Rapat Kerja tersebut, Menteri Keuangan menyatakan pihaknya hanya mampu menyisihkan tambahan sekitar Rp2 triliun. "Mereka masih terbelenggu oleh postur anggaran. Misalnya untuk tahun 2011 hanya bisa menyisakan tambahan kurang lebih Rp2 triliun untuk pertahanan. Sementara kebutuhannya sekitar Rp11 triliun," keluhnya. (NJ/OL-2)
No comments:
Post a Comment