Jum'at, 6 November 2009, 08:44 WIB Antique, Syahid Latif
Kendaraan tempur Kodam Iskandar Muda, Aceh. (ANTARA/Azhari)
VIVAnews - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal mengkaji pola pembiayaan untuk industri pertahanan agar bisa memudahkan pendanaan dari lembaga keuangan.
"Kalau kita mau membuat suatu blue print baru, pasti itu termasuk didalamnya aspek pola pembiayaan," ujar Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan,Jakarta, Kamis, 5 November 2009.
Menurut Mustafa, kementerian akan mencari alternatif pola pembiayaan baru agar industri pertahanan tidak lagi mengalami kesulitan pembiayaan.
Namun, ketika disinggung apakah akan ada penjaminan dari pemerintah seperti proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt, dirinya menjawab bahwa alternatif pembiayaan tersebut belum mengarah kepada hal itu. "Itu belum disebut," katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lanjut Mustafa, telah meminta kementerian BUMN segera merevitalisasi industri strategis termasuk di dalamnya industri pertahanan dan persenjataan.
Untuk diketahui, pemerintah memiliki perusahaan negara yang berkaitan dengan industri persenjataan yaitu PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia.
Dalam revitalisasi tersebut, kementerian rencananya akan mendorong industri persenjataan agar menghasilkan produk yang sesuai dengan standar serta kriteria yang dibutuhkan oleh konsumen di dalam dan luar negeri.
Kendati demikian, industri persenjataan milik BUMN saat ini sebenarnya sudah memenuhi standar yang diperlukan konsumen. Namun, masih diperlukan perbaikan-perbaikan untuk menghasilkan BUMN yang bisa berkompetisi misalnya dari segi manajemen. "Kalau standar sistem, prosedur sudah memenuhi syarat," kata Mustafa.
Mustafa menambahkan, dirinya juga tetap akan membuka keran ekspor senjata dengan tetap memperhatikan kebutuhan dalam negeri.
antique.putra@vivanews.com
No comments:
Post a Comment