Selasa, 18 Mei 2010 07:17 WIB
Aryo Bhawono
JAKARTA--MI: Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menegaskan bahwa Sekretariat Bersama (Sekber) Koalisi berada di bawah kendalinya cukup melegakan partai koalisi. Pernyataan Presiden itu memberikan kejelasan atas berbagai spekulasi akibat duduknya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai Ketua Harian Sekber Koalisi.
"Kami menyambut baik bahwa presiden menegaskan sebagai pemilik otoritas utama. Ini menjelaskan prokontra yang terjadi. Sekarang ini clear," ungkap Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, ketika dihubungi di Jakarta, Senin (17/5).
Ia menyatakan bahwa pidato Presiden Yudhoyono yang menjelaskan bahwa Sekber tidak boleh menjadi forum yang mensubordinasi partai-partai koalisi. Karena koalisi terbangun atas komitmen bersama.
"Sejak awal, partai memiliki komitmen yang sama, jadi kedudukannya juga sama. Sekarang ini clear," jelasnya.
Menurutnya penjelasan presiden dalam pidato tersebut telah memberi arahan kepada Sekber agar bekerja dalam wilayah koalisi politik. Sekber tidak akan memasuki wilayah kewenangan Presiden.
Dengan pemahaman itu maka kerancuan makna koordinasi dan konsultasi antara koalisi dan pemerintahan dapat dihindari. Sekber tidak boleh memasuki wilayah pemerintahan.
Walaupun merasakan kelegaan yang sama, Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo mengingatkan bahwa Sekber tetap membawa kerancuan dalam pemahaman koordinasi dan konsultasi. Sebagai lembaga informal, Sekber dapat menjadi sarana koordinasi dan konsultasi. Namun dengan kekuatan koalisi di DPR, maka Sekber dapat melakukan intervensi terhadap pemerintah.
"Jika sekadar membentuk forum kesepakatan antarfraksi di DPR tak masalah. Namun jika sampai ada ancaman dari Sekber ke pihak pemerintah tentang tuntutan yang harus dipenuhi, ini masalah besar," jelasnya. (AO/OL-03)
No comments:
Post a Comment