PKS: Sekgab Koalisi Ibarat Bayi Telat Lahir

"Seharusnya Sekgab itu terbentuk sesaat setelah pemerintah terbentuk."
Sabtu, 15 Mei 2010, 11:34 WIB
Umi Kalsum, Eko Huda S


VIVAnews - Lahirnya Sekretariat Gabungan (Sekgab) partai koalisi dinilai terlambat. Sekgab yang belum berumur sebulan seharusnya dibentuk sejak pemerintahan berdiri.

Pendapat itu disampaikan salah satu ketua Partai Keadilan Sejahtera, Mahfud Siddiq dalam diskusi Polemik Trijaya FM dengan tema "Sekretariat Koalisi: Antara Harapan dan Kenyataan" di Jakarta, Sabtu 15 Mei 2010.

"Seharusnya Sekgab itu terbentuk sesaat setelah pemerintah terbentuk. Bukan setelah sembilan bulan (terbentuknya pemerintahan), seperti bayi telat lahir, minum air ketuban. Jadi sudah terkontaminasi, ketika lahir sudah biru-biru," kata Mahfud.

Menurut dia, setidaknya terdapat tiga kontaminasi politik yang melatarbelakangi lahirnya Sekgab. Pertama, Sekgab lahir setelah munculnya kasus Bank Century di DPR.

Kedua, saat Presiden SBY meminta Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sebagai ketua hariannya, dan ketiga Sekgab lahir setelah mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan.

Dalam kondisi seperti ini, Mahfud berpendapat harus ada proses detoksifikasi. "Supaya sekgab tidak teracuni. Agar tidak terjadi permasalahan politik setelahnya," kata dia.

Pengamat politik Ikrar Nusabakti di tempat yang sama mengakui, dari kondisi yang terjadi, kelahiran Sekgab tidak terlepas dari proses politik sebelumnya, seperti mundurnya Sri Mulyani. "Pasti ada hubungannya dengan Sri Mulyani. SBY pasti bilang, tuh dia sudah mundur, sekarang apa yang bisa kamu berikan. Kenapa rapat-rapatnya setelah Sri Mulyani mundur," ujar dia.

Sementara politisi Partai Golkar, Zainal Bintang, berharap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie membicarakan masalah Seskab kepada seluruh elemen Golkar.

"Saya senang Golkar dipercaya sebagai ketua harian Sekgab, persoalannya ketua umum harus membicarakan dengan semua elemen," kata Zainal.

Konsolidasi internal sangat diperlukan mengingat track record SBY yang selalu membentuk lembaga ad hoc untuk menyelesaikan permasalahan. (umi)