PKS Minta Tembusan 
Partai Golkar Membatasi Diri soal Perombakan Kabinet

Kamis, 20 Mei 2010 | 03:56 WIB

Jakarta, Kompas - Partai Keadilan Sejahtera menilai, sekretariat gabungan koalisi ikut mengevaluasi menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Jika hasilnya menyangkut menteri dari koalisi, tentu juga ditembuskan ke partai koalisi. Partai juga wajib melakukan evaluasi.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq di Jakarta, Rabu (19/5), menyatakan, dirinya belum mengetahui laporan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto tentang hasil evaluasi kementerian yang disampaikan di Jakarta, Selasa (Kompas, 19/5). Sebab, laporan itu belum ditembuskan ke partai.

”Pak Kuntoro memang bertugas mengevaluasi kerja kementerian secara periodik. Jika hasilnya menyangkut menteri dari koalisi, tentu juga ditembuskan ke partai koalisi. Sebab, partai juga wajib melakukan evaluasi,” katanya. Dengan adanya sekretariat gabungan, menurut Mahfudz, mungkin hasil evaluasi dilaporkan melalui lembaga itu. ”Namun, kami belum menerima tembusan laporan itu,” ujarnya.

Tentang kemungkinan ada menteri dari PKS yang mendapat nilai merah hingga ada kemungkinan diganti, Mahfudz menjawab, ”Saya tidak mau menduga.”

Namun, Sutan Bhatoegana dari Partai Demokrat menuturkan, soal evaluasi menteri tidak masuk dalam pembahasan di setgab. Sebab, masalah menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

Priyo Budi Santoso dari Partai Golkar menilai, masalah menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Golkar pun membatasi diri membicarakan hal itu. ”Jika diminta oleh Presiden, kami akan memberikan masukan,” katanya.

PPP dan PKS terancam ”dikeluarkan” dari kabinet apabila Presiden melakukan perombakan besar-besaran di kabinet. Sikap partai anggota koalisi dalam kasus Bank Century kemungkinan akan menjadi pertimbangan Presiden untuk mengocok ulang para menterinya.

Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, dalam diskusi di Dewan Perwakilan Daerah, Rabu, mengatakan, penyelidikan kasus Bank Century cukup mengganggu stabilitas kekuasaan pemerintah. Karena itu, Presiden rela memberikan pengorbanan politik. Selain mengangkat Aburizal Bakrie sebagai ketua harian setgab, kemungkinan Presiden juga melakukan perombakan kabinet.

Apabila partai-partai koalisi tidak melanjutkan penyelesaian politik kasus Bank Century, kemungkinan Presiden hanya melakukan perombakan terbatas. Sebaliknya, jika partai koalisi masih mempersoalkan proses politik kasus itu, Presiden kemungkinan merombak besar-besaran.

Soal evaluasi berujung perombakan kabinet, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menampik hal itu. ”Oh, enggak-enggak...,” ujarnya.

Meski belum tahu rapor hasil kerjanya, Menteri Perhubungan Freddy Numberi tetap yakin rapornya tidak merah. (nta/day/nwo/har)