Kamis, 20 Mei 2010 pukul 11:41 Republika Online
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi santai wacana perombakan (reshuffle) kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka mau saja kursinya dicopot, asal yang menyampaikan bukan kroco-kroco (anak buah level bawah-Red).
Anggota Fraksi PKS, Agus Purnomo, mengatakan, jika memang akan ada reshuffle kabinet, para penentu kebijakan dari tiap partai koalisi berkumpul satu meja. Kemudian, dalam pertemuan tersebut diputuskan partai mana yang harus mundur dari kabinet.
''Tentukan dalam pertemuan itu, kalau PKS diminta mundur, ya mundur. Tapi, yang ngomong reshuffle jangan kroco-kroco,'' tegas Agus, dalam sebuah diskusi di gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/5).
Agus meyakini posisi PKS di kabinet aman. "PKS ke depannya santai. Menteri sepertinya aman," kata dia.
Perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden SBY. Karena itu, kata Agus, PKS baru memercayai adanya reshuffle kabinet jika hal itu keluar dari mulut SBY sebagai penentu kebijakan (policy maker). "Policy maker-nya kan SBY, bukan orang seperti Ruhut (politisi Demokrat, Ruhut Sitompul-Red)," tambah Agus.
Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, optimistis menteri kabinet dari partainya tidak terkena dalam kemungkinan perombakan kabinet. ''Komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjalan baik dan sampai sejauh ini Presiden tidak pernah membicarakan soal kemungkinan reshuffle,'' kata Mahfudz.
Dijelaskannya, indikator kinerja menteri di kabinet ditentukan oleh pencapaian target setelah enam bulan bekerja. Sejauh ini, katanya, evaluasi yang dilakukan internal PKS terhadap empat menteri dari partai tersebut di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II cukup baik.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menambahkan, ada dua kemungkinan yang akan dilakukan SBY terkait reshuffle. Yakni, reshuffle kabinet terbatas dengan mengganti menteri meuangan (menkeu), atau reshuffle besar dengan menggusur menteri dari partai koalisi yang dinilai membangkang.
Menurut Arbi, saat ini SBY memilih opsi reshuffle kabinet terbatas dengan mengganti Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Tujuannya untuk membekukan proses politik kasus Bank Century. Jika nantinya tetap ada partai koalisi yang meneruskan proses politik kasus Bank Century dengan menggalang Hak Menyatakan Pendapat, Arbi yakin SBY tidak akan tinggal diam.
"PPP dan PKS bisa ditendang dari kabinet kalau main prinsip-prinsip saja tidak berpikir pragmatis," tambah Arbi. Pada Selasa (18/5), Ketua DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menyatakan telah meminta Presiden SBY segera melakukan reshuffle kabinet.
Anggota Fraksi PKS, Agus Purnomo, mengatakan, jika memang akan ada reshuffle kabinet, para penentu kebijakan dari tiap partai koalisi berkumpul satu meja. Kemudian, dalam pertemuan tersebut diputuskan partai mana yang harus mundur dari kabinet.
''Tentukan dalam pertemuan itu, kalau PKS diminta mundur, ya mundur. Tapi, yang ngomong reshuffle jangan kroco-kroco,'' tegas Agus, dalam sebuah diskusi di gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/5).
Agus meyakini posisi PKS di kabinet aman. "PKS ke depannya santai. Menteri sepertinya aman," kata dia.
Perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden SBY. Karena itu, kata Agus, PKS baru memercayai adanya reshuffle kabinet jika hal itu keluar dari mulut SBY sebagai penentu kebijakan (policy maker). "Policy maker-nya kan SBY, bukan orang seperti Ruhut (politisi Demokrat, Ruhut Sitompul-Red)," tambah Agus.
Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, optimistis menteri kabinet dari partainya tidak terkena dalam kemungkinan perombakan kabinet. ''Komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjalan baik dan sampai sejauh ini Presiden tidak pernah membicarakan soal kemungkinan reshuffle,'' kata Mahfudz.
Dijelaskannya, indikator kinerja menteri di kabinet ditentukan oleh pencapaian target setelah enam bulan bekerja. Sejauh ini, katanya, evaluasi yang dilakukan internal PKS terhadap empat menteri dari partai tersebut di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II cukup baik.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menambahkan, ada dua kemungkinan yang akan dilakukan SBY terkait reshuffle. Yakni, reshuffle kabinet terbatas dengan mengganti menteri meuangan (menkeu), atau reshuffle besar dengan menggusur menteri dari partai koalisi yang dinilai membangkang.
Menurut Arbi, saat ini SBY memilih opsi reshuffle kabinet terbatas dengan mengganti Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Tujuannya untuk membekukan proses politik kasus Bank Century. Jika nantinya tetap ada partai koalisi yang meneruskan proses politik kasus Bank Century dengan menggalang Hak Menyatakan Pendapat, Arbi yakin SBY tidak akan tinggal diam.
"PPP dan PKS bisa ditendang dari kabinet kalau main prinsip-prinsip saja tidak berpikir pragmatis," tambah Arbi. Pada Selasa (18/5), Ketua DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menyatakan telah meminta Presiden SBY segera melakukan reshuffle kabinet.
andri, ed: sadewo
No comments:
Post a Comment