KORAN TEMPO
Jumat, 14 Mei 2010
JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera menyatakan tak khawatir Partai Golkar akan meminta jatah kursi tambahan di kabinet.
Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq mengatakan lebih percaya kepada keterangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa informasi perombakan kabinet akan disampaikan secara langsung. "Saya percaya kepada kata-kata Presiden," kata Mahfudz kemarin.
Partai-partai koalisi pada Kamis pekan lalu lalu sepakat mendirikan Sekretariat Gabungan Partai Koalisi, dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai ketua harian.
"Tidak ada kekecewaan. Pilihan Yudhoyono sebagai ketua koalisi untuk memilih Aburizal tetap kami hormati," kata Mahfudz.
Kendati begitu, dia menegaskan tetap mewaspadai manuver-manuver politik Partai Golkar. Mahfudz mengaku belum mendengar isu reshuffle. "Kalaupun itu beredar, isu tersebut sengaja diembuskan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan," ujarnya.
Mahfudz pun percaya tetap ada keseimbangan kekuatan dalam Sekretariat Gabungan. Sebab, Sekretariat bukan hanya berisi dua partai, Demokrat dan Golkar. "Ada enam partai yang bisa saling mengingatkan," ujar Mahfudz.
Adapun Golkar membantah anggapan mengincar tambahan kursi menteri di kabinet. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menilai kekhawatiran itu tak beralasan, karena koalisi dibentuk bukan untuk ajang transaksi kekuasaan. "Koalisi bukan untuk transaksional, tapi berdasar visi dan ideologi," ujar Idrus kemarin.
Menurut dia, Golkar terlibat dalam koalisi semata-mata untuk menjaga stabilitas politik dan dukungan kuat bagi pemerintah. Idrus menegaskan, koalisi bukan untuk jangka pendek dan bagi-bagi kekuasaan. "Jangan terperangkap hal-hal yang pragmatis."
Dalam nota kesepahaman partai koalisi, Idrus melanjutkan, tercantum bahwa Presiden dapat meminta masukan dari partai koalisi tentang hal-hal penting, termasuk pembentukan kabinet.
Sejauh ini, Presiden Yudhoyono belum meminta Golkar menyiapkan kadernya untuk kursi tambahan di kabinet. Kendati begitu, kata Idrus, "Itu kan hak prerogatif Presiden. Bisa saja dia tidak minta masukan dari anggota koalisi."PUTI NOVIYANDA | BUNGA MANGGIASIH | SUKMA
No comments:
Post a Comment