Pernyataan Mubarok Dinilai Ganggu Koalisi

Sindo-Thursday, 27 August 2009
JAKARTA(SI) – Pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok dikhawatirkan akan mengganggu soliditas partai politik mitra koalisi pendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Marzuki Alie menyayangkan pernyataan Mubarok yang dia nilai tidak benar. Pernyataan itu dinilai kontraproduktif sebab koalisi yang selama ini dibangun dengan kerja keras bisa terganggu. Marzuki pun meminta partai mitra koalisi agar memaklumi pernyataan itu.

”Ngomong gitu kan nggak ada gunanya, hanya menimbulkan situasi politik yang nggak enak. Hubungan dengan teman jadi nggakbaik.Secara pribadi saya sampaikan kepada teman-teman koalisi mohon dimaklumi,” katanya di Jakarta kemarin. Sebelumnya, Mubarok menyatakan bahwa komunikasi yang dibangun antara Partai Demokrat dan PDIP hanyalah permainan politik untuk mengantisipasi tekanan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hal itu diungkapkan Mubarok terkait wacana penyusunan kabinet mendatang. Namun, Marzuki menilai Mubarok memang sering mengeluarkan pernyataan kontraproduktif. Dia mengaku sering dibuat bingung dengan pernyataan-pernyataan kontroversial Mubarok. ”Teman-teman kan sudah tahu Pak Mubarok. Bukan sekali dua kali saja.

Banyak sekali pernyataan beliau yang kontroversial. Kadang kita juga bingung,” tutur Marzuki. Sebelumnya, Mubarok pernah membuat pernyataan yang membuat Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) tersinggung. Mubarok waktu itu menyebut Golkar akan meraup 2,4% suara di pemilu legislatif.

Menurut Marzuki, ada sumbangsih media yang kurang tepat, dengan mengutip pernyataan- pernyataan Mubarok yang membingungkan sehingga menimbulkan dampak politik luar biasa. ”Dulu, yang 2,5 persen itu, beliau langsung ditegur Pak SBY karena merusak koalisi yang kita bangun. Pak JK juga langsung bereaksi keras,”ucap Marzuki. Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy enggan mengomentari pernyataan Mubarok itu.

Menurut dia, kalau pernyataan itu adalah indikasi bahwa Demokrat akan menggandeng PDIP, dia meminta agar SBY tidak melakukan perubahan formulasi proporsional kabinet yang telah disepakati sebelumnya.Formulasi proporsional adalah sesuai dengan hasil pemilu legislatif lalu. ”Ya, kalau itu indikasi bergabung (PDIP-PD) tidak apa-apa.

Asal formulasi proporsional koalisi utama yang sudah disusun SBY tidak berubah,walaupun masuknya PDIP atau Golkar.Kabinet ini memang prerogatif presiden. Namun, SBY berjanji akan mengajak bicara para pimpinan partai untuk kabinet setelah semua rampung,”katanya saat ditemui di Komisi V DPR kemarin.

Lukman menilai, jika PDIP dan atau Golkar bergabung, diperlukan revisi atas kontrak politik yang dibuat antara Demokrat dengan mitra koalisi. Dalam kontrak politik itu disebutkan bahwa koalisi yang dibangun adalah permanen untuk membangun sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien.

”Kalau Golkar dan PDIP bergabung, nanti DPR akan sangat fleksibel mirip 2004–2009 di mana komunikasi DPR dan presiden sangat situasional. Belum tentu partai itu akan semua mendukung kebijakan pemerintah. Bisa jadi, satu kebijakan didukung, sementara yang lain dikritik habis.

Untuk itu, ada peninjauan kembali atau revisi kontrak politik, terutama untuk mengatur bagaimana di legislatif nanti,”katanya. Ketua DPP PKS Mahfudz Shiddiq mengaku, partainya tidak tersinggung dengan pernyataan Mubarok. PKS sejauh ini masih terus memegang kepercayaan yang dibangun antara SBY dengan PKS sebagai pondasi koalisi. (helmi firdaus)