ANALISIS: SBY tebar ambisi

WASPADA ONLINE

Pidato Presiden SBY tentang Nota Keuangan 2010, hari ini, terkesan merupakan upaya SBY dalam mewujudkan janji-janji politik yang pernah ia sampaikan dalam kampanye pemilu presiden lalu. Persis seperti pidato kenegaraan tahun 2008 dulu, kini pun SBY kembali menebar ambisi.

Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan di hadapan seluruh anggota DPR/DPD, Presiden SBY didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pidato kenegaraan terkait RAPBN 2010 tersebut seperti pertaruhan bagi SBY dalam membuktikan sukses tahun pertama pemerintahan periode kedua.

Sedikitnya ada tujuh prioritas program kerja pemerintah terkait kebijakan ekonomi nasional. Mulai soal menjaga sektor riil, mencegah gelombang PHK, dan menurunkan angka penganguran, menjaga stabilitas harga bahan pokok, meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat, memberikan perlindungan pada masyarakat miskin, menjaga ketahanan pangan dan energi, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi 4-4,5%.

Beberapa program populis tampaknya akan terus dipertahankan pemerintahan SBY. Menurut SBY, dalam RAPBN tahun 2010 ini, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp37,0 triliun. "Sasaran yang hendak dicapai dari prioritas tersebut adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 12-13,5%," ujar SBY di hadapan Sidang Paripurna Luar Biasa DPR RI, hari ini.

Program untuk kesejahteraan rakyat, seperti PNPM, BOS, Jamkesmas, PKH, dan Beras Bersubsidi akan terus dilanjutkan dalam RAPBN 2010. Ia menambahkan, alokasi anggaran yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada tahun 2010 direncanakan mencapai Rp51,2 triliun.

Dalam pidato kenegaraan tersebut SBY juga menyebutkan beberapa departemen yang mendapat alokasi anggaran tertinggi. Yaitu Departemen Pendidikan Nasional direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp51,8 triliun, Departemen Pertahanan sebesar Rp40,7 triliun, Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp34,3 triliun, Departemen Agama sebesar Rp26,0 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp25,8 triliun, Departemen Kesehatan sebesar Rp20,8 triliun, dan Departemen Perhubungan sebesar Rp16,0 triliun.

Merespons pidato RAPBN Presiden SBY, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP PDIP Taufiq Kiemas menilai secara umum, materi pidato SBY menunjukkan anggaran yang prorakyat. "Saya rasa itu sedikit lebih maju, prorakyat, lebih bagus. Mudah-mudahan di sidang Panitia Aggaran dipenuhi," ujar Taufiq yang ditemui seusai sidang Paripurna Luar Biasa DPR.

Meski demikian, ia mencatat, untuk anggaran TNI (pertahanan) harus diprioritaskan untuk pembelian alat utama sistem senjata (alutsista). "Saya rasa masalah TNI yang seharusnya lebih banyak. Supaya bisa beli alutsista yang baru, jangan memperbaiki terus. Kalau memperbaiki terus kasihan juga TNI-nya," tandasnya.

Sementara secara terpisah, Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq juga menilai, pidato RAPBN Presiden SBY secara umum menjanjikan perbaikan ekonomi. Meskipun, bagi PKS terdapat beberapa catatan kritis atas pidato SBY. "Secara umum Nota Keuangan 2010 menjanjikan perbaikan ekonomi," ujar Mahfudz.

Walau demikian, Mahfudz menilai pemerintah luput dalam meningkatkan anggaran di sektor pertanian. Peningkatan anggaran pertanian penting, sambung Mahfudz, sebagai antisipasi dampak El Nino serta untuk pemicu swasembada beras. "Harusnya ada peningkatan anggaran di sektor pertanian," tegasnya. Di atas semua itu, Mahfudz berharap perlu adanya akselerasi birokrasi di daerah agar program pembangunan lebih efektif.

Nota keuangan yang dibacakan SBY, tak ubahnya sebagai pertaruhan di tahun pertama bagi pemerintahan baru SBY-Boediono kelak. Urusan nota keuangan bukan hal yang baru bagi eksekutif, namun berbeda bagi parlemen di periode 2009-2014. Meskipun, jika merujuk komposisi kekuatan parlemen, akan didominasi koalisi pendukung SBY. Bisa dipastikan, RAPBN 2010 yang disampakan Presiden, akan copy paste dengan keputusan DPR dan pemerintah kelak.