PKS-PKB Protes Mubarok

PKS-PKB Protes Mubarok
Soal Menteri, Tak Pernah Tekan SBY
Radar Sulteng, 28/8/09

JAKARTA - Pernyataan Ahmad Mubarok bahwa mendekatnya Partai Demokrat dan PDIP merupakan manuver untuk menekan partai mitra koalisi SBY, agar tidak banyak menuntut soal jatah menteri, memicu kontroversi. Elite PKS dan PKB yang merasa ditembak melalui komentar wakil ketua umum DPP Partai Demokrat itu pun angkat suara, memprotes Mubarok.

"Sepengetahuan saya, nggak ada tekan-menekan begitu," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta kemarin (27/8). Menurut dia, pembicaraan resmi mengenai kabinet di internal koalisi masih belum dimulakan. SBY, tegas Mahfudz, baru berencana membahasnya dengan parpol mitra koalisi setelah pelantikan DPR, 1 Oktober mendatang.

Mahfudz mengakui pernah menyebut bahwa jatah PKS di kabinet mendatang sebaiknya ditambah. Sebab, jumlah kursi PKS di parlemen juga meningkat dari 45 kursi (2004-2009) menjadi 57 kursi (2009-2014), sehingga kontribusi politiknya menjadi lebih besar. Saat ini, ada tiga kader PKS yang duduk di kabinet SBY. "Tapi, itu kan pernyataan kepada media. Komunikasi langsung antarparpol mitra koalisi dengan SBY, sampai minta tambah jatah menteri, tidak ada itu," tegas Mahfudz.

Dia justru menyesalkan apabila motif kedekatan PDIP dan Demokrat memang benar seperti yang disampaikan Mubarok. "Ketika proses politik yang jelas tampak di permukaan hanya dipoles sebagai permainan, itu musibah politik," tandasnya.

Adakah indikasi bahwa pernyataan Mubarok tersebut merupakan bagian dari desain besar untuk mendorong PKS keluar dari koalisi? "Saya nggak yakin ini desain besar. Pak Mubarok itu memang orangnya polos, kadang-kadang naif," jawab Mahfudz yang juga ketua Fraksi PKS tersebut.

Sekjen DPP PKB Lukman Edi juga menegaskan, tidak ada alasan bagi partai mitra koalisi untuk menekan SBY. Sebab, berdasar pengalaman bersama-sama selama lima tahun terakhir, SBY selalu berkomitmen dan konsisten memegang formulasi menteri di kabinetnya. "Kami juga sangat paham bahwa urusan kabinet itu prerogatif presiden," tegas menteri percepatan daerah tertinggal tersebut sebelum menggelar raker dengan Komisi V DPR kemarin. Lukman menandaskan, pada waktunya nanti, SBY akan mengajak para pimpinan parpol untuk membicarakan komposisi kabinet.

PKB, imbuh Lukman, berpandangan bahwa konsep proporsionalitas di kabinet tidak hanya berdasar kuantitas atau jumlah perolehan kursi di kabinet. Namun, juga aspek kualitas dukungan. Dia mengingatkan, PKB merupakan parpol yang pertama menyatakan dukungan terhadap pencapresan SBY kembali. "Formulasi ini kan yang dipakai untuk menyusun kabinet periode 2004-2009. Jadi, mungkin bisa dipakai lagi," kata Lukman. Di kabinet SBY periode sekarang, PKB dijatah dua menteri.

Wasekjen DPP PKB Nursyahbani Katjasungkana, sebelumnya, sempat menyatakan bahwa PKB seharusnya mendapatkan tambahan jatah menteri. Memang kursi PKB di DPR menyusut dari 52 kursi (2004-2009) menjadi 27 kursi (2009-2014). Tapi, itu kompensasi yang wajar bagi PKB sebagai parpol mitra koalisi yang pertama mendukung SBY.

Secara tersirat, Lukman berharap jatah menteri bagi PKB tetap bertahan, minimal dua kursi. "Kalau dapat satu, pasti buat Muhaimin (Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar, Red). Tapi, PKB kan pertama mendukung SBY. Barangkali, itu bisa jadi pertimbangan. Manusia bisa jalan enak kalau kakinya dua," ujarnya sambil bercanda.

Mengenai kemungkinan bergabungnya PDIP dan Golkar, Lukman berharap itu tidak mengubah formulasi kompensasi politik bagi koalisi utama yang sudah disusun SBY. Namun, dia menyarankan adanya peninjauan kembali terhadap kontrak politik. "Karena semangatnya adalah koalisi yang permanen sebagai bentuk dukungan penuh kepada pemerintah," jelas Lukman.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengklarifikasi pernyataan Mubarok. Menurut dia, Partai Demokrat tidak punya agenda untuk menekan partai-partai mitra koalisi. Sebaliknya, Anas percaya bahwa partai-partai mitra koalisi juga tidak akan menekan Partai Demokrat dan SBY.

"Koalisi SBY-Boediono dibangun dengan sangat serius, jelas, terang, serta berangkat dari semangat kerja sama dan saling percaya," tegasnya.

Komunikasi dengan PDIP juga merupakan proses politik yang wajar. Meski komunikasi tersebut belum menghasilkan kesimpulan yang final, lanjut Anas, semangatnya sejalan dengan pemikiran SBY tentang rekonsiliasi pascakompetisi. "Saya rasa statement itu dimaksudkan beliau (Akhmad Mubarok, Red) sebagai kelakar penyegar saja," kata mantan Ketum PB HMI itu. (pri/agm)


PDIP Mainan Demokrat

Bangkapos/Dokedisi: 27/Aug/2009
JAKARTA, BANGKA POS — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok kembali melontarkan pernyataan yang diperkirakan menyulut polemik. Kali ini dia mengatakan pendekatan yang dilakukan partai pemenang Pemilu itu kepada PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar, hanyalah bagian dari permainan politik.
Sasaran permainan ini untuk menekan empat Parpol koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Partai pendukung koalisi dinilai mulai mendikte presiden terpilih agar memberi jatah banyak menteri dan pejabat negara lainnya kepada kadernya. Ada 20 Parpol pendukung koalisi, empat parpol di antaranya lolos parliamentary threshold atau batas ambang batas dan memiliki wakil di DPR RI, yakni PKS, PAN PKB dan PPP.

“Ini bagian dari permainan politik untuk menekan parpol lain yang terlalu banyak menuntut,” ujar Acmad Mubarok, dalam diskusi di Gedung DPD Jakarta, Rabu (26/8).

Sebelum Pemilu Legislatif 8 April silam, pernyataan Achmad Mubarok sempat mengundang polemik. Dalam satu acara Partai Demokrat, Mubarok memperkirakan peroleh suara Golkar tidak akan besar, hanya sekitar 2,5 persen. Bahkan pernyataan itu memicu keretakan hubungan Partai Golkar dan Partai Demokrat dan berujung pada berpisahnya pasangan SBY-Jusuf Kalla pada Pilpres 2009.

Kembali pada tofik pendekatan pada PDIP, Achmad Mubarok mengatakan, permainan politik dalam panggung politik sah-sah saja. Kadang kala politik dimulai dari yang tidak serius, namun karena tujuannya baik kemudian bisa jadi serius.

“Tapi sampai di mana ujungnya permainan politik ini belum tahu, karena semuanya masih sedang berproses,” ujarnya.

Mubarok juga membantah Demokrat telah secara aktif mendekati partai oposisi, PDIP. Sebaliknya, kata dia, PDIP lah yang mulai lebih dulu mendekat ke Demokrat. Selanjutnya Demokrat memanfaatkan pendekatan itu untuk menekan mitra koalisi, partai-partai lain, sehingga tidak berani macam-macam.

“Sebab ada indikasi seperti 2004 lalu, parpol mencoba menakut-nakuti. Tapi, SBY tidak terpengaruh dalam menyusun kabinetnya,” tegasnya.

Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PPD) Ahmad Mubarok yang menyatakan kedekatan partainya dengan PDI-P hanya permainan politik, mendapat reaksi serius dari salah satu partai koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Fraksi PKS di DPR Mahfudz Siddiq, membantah pengakuan Mubarok tentang tuntutan yang cenderung mendikte dari parpol pendukung koalisi kepada SBY. (Persda Network/yat/js)