SBY Jatah Parpol 17 Menteri

SBY Jatah Parpol 17 Menteri

Radar Banten, Rabu, 06-Mei-2009, 08:02:07
JAKARTA - Calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, tampaknya memberikan sinyal akan memilih calon wakil presiden dari kalangan profesional. Sinyal tersebut terbaca dari cara SBY membagi jatah kursi kabinet untuk kalangan parpol dan profesional.
Anggota Tim Sembilan Partai Demokrat Hayono Isman mengatakan, SBY telah menetapkan pembagian kursi menteri jika terpilih lagi sebagai presiden untuk periode 2009-2014. SBY berencana memiliki 33 menteri. “Dari jumlah itu, 17 kursi diberikan kepada parpol peserta koalisi. Sisanya, 16 kursi, untuk kalangan profesional,” kata Hayono.
Jabatan wakil presiden sering dikatakan SBY sebagai pembantu presiden. Sama dengan menteri yang juga pembantu presiden. Karena itu, jika SBY mengambil cawapres dari kalangan profesional, jumlah pembantu presiden akan seimbang, 17 dari parpol dan 17 dari profesional.
Lalu, siapa kandidat cawapres dari kalangan profesional tersebut? Dua nama yang sering disebut adalah Gubernur BI Boediono dan Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani. “Tapi, sebaiknya jangan berspekulasi soal nama. Kalau nanti disebut, ternyata bukan, kan kasihan,” harap Hayono.
Namun, tambah dia, SBY belum membagi untuk siapa saja 17 kursi parpol tersebut. Yang pasti, 17 kursi parpol itu dijatahkan untuk parpol peserta koalisi. Tentu, persentasenya disesuaikan dengan perolehan suara setiap parpol. “Demokrat maksimal akan mengambil 5 kuri menteri,” kata mantan Menpora tersebut.
Berdasar pengalaman Kabinet Indonesia Bersatu, 18 kursi menjadi jatah parpol. Rinciannya, empat menteri berasal dari Golkar (Menko kesra, Menkum HAM, menteri PPN/kepala Bappenas, dan menteri perindustrian). Tiga menteri dari PKS, yakni Menpora, Menpera, dan Mentan.
Dua menteri dari PKB, yakni menteri PDT dan Menakertrans. PPP diwakili dua menteri, yakni Mensos serta menteri koperasi dan UKM. Kemudian, dua menteri lagi dari PAN, yakni Mendiknas dan Mensesneg. PBB mendapatkan satu kursi, yakni menteri kehutanan. Partai Demokrat mendapatkan empat menteri, terdiri aatas Menbudpar, menteri kelautan dan perikanan, Men-PAN, serta menteri lingkungan hidup.
Koalisi permanen Partai Demokrat kali ini yang sudah pasti akan diikuti PKB dan PKS. Partai lain yang akan bergabung adalah PAN, PPP, PBB, Pelopor, PKPI, dan PDP. Dengan perolehan suara yang ada, mungkin PKS akan mendapatkan jatah paling banyak kedua setelah Demokrat. Setelah itu, PAN, PKB, dan PPP.
Hayono mengatakan, pengumuman koalisi permanen akan dilakukan pada 10 Mei 2009. Setelah itu, pada 11 Mei 2009, dijadwalkan akan dilakukan deklarasi capres dan cawapres. “Kami akan mendeklarasikan di Bandung,” kata Hayono.
Mengapa di Bandung? Hayono mengaku tidak tahu pasti. Keputusan tersebut diambil langsung oleh SBY selaku ketua dewan pembina. “Peristiwa penting tidak selalu harus di Jakarta,” ujarnya.

Kontrak Politik
Pada bagian lain, Demokrat juga terus merapatkan para kandidat mitra koalisi. Mereka tak ingin koalisi yang telah memberikan komitmen kembali lepas. Kemarin (5/5) Tim Sembilan Partai Demokrat bertemu secara terpisah dengan Tim Lima PPP dan PKS di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Dimulai sekitar pukul 14.00, dari Tim Lima PPP hadir Bendahara Umum DPP PPP Suharso Monoarfa, Wasekjen PPP Muhammad Romahurmuzy, dan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah DPW PPP Wan Abu Bakar. Dari kubu Demokrat, ada Jero Wacik yang juga menteri kebudayaan dan pariwisata, Syarief Hasan, ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, dan Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul.
Sesudah pertemuan, PPP belum secara terus terang menyatakan telah mengikat koalisi. Padahal, SBY secara terbuka sudah menyebutkan bergabungnya PPP dengan koalisi incumbent. “Kami sepakat membangun komunikasi politik ke arah koalisi. Jadi, ada proses,” kata Suharso.
Menurut dia, itu pertemuan pertama yang resmi dan formal antara PPP dengan Demokrat. Sejauh ini, tambah Suharso, persoalan cawapres sama sekali tidak dibicarakan.
Dia menuturkan, di internal PPP sudah tidak ada lagi friksi antara kubu yang menginginkan tetap bersama dengan SBY atau berpisah. “Hasil itu bakal kami laporkan kepada SDA (Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali, Red),” ungkapnya. Awalnya, SDA memang memotori gerakan untuk memisahkan diri dari koalisi incumbent SBY.
Romahurmuzy menyampaikan, pada prinsipnya platform PPP dan Demokrat di bidang pembangunan sudah sama. Di antaranya, soal pembangunan yang pro lowongan pekerjaan, pertumbuhan, dan kesejahteraan. “Cuma, ke depan perlu ditambahkan soal pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Dia menyebut pihaknya belum punya kesepakatan soal koalisi. “Kami punya kontrak politik. Mereka (Demokrat, Red) juga punya. Itu harus disinergikan. Apakah akan berangkat dan berakhir pada satu draf, kita lihat saja,” terangnya.
Sesudah PPP, sekitar pukul 16.00 giliran Demokrat bertemu PKS. Dari Tim Lima PKS hadir Presiden PKS Tifatul Sembiring, Mahfudz Siddiq, ketua Fraksi PKS di DPR, dan anggota DPR dari PKS Soeripto.
Tifatul menyampaikan bahwa kontrak politik kerja sama PKS dengan Demokrat di legislatif dan kabinet sudah lebih matang dan konkret. Tidak ada perbedaan mendasar. “Setelah cek akhir antara SBY sebagai ketua Dewan Pembina Demokrat dengan Majelis Syura PKS sebagai dewan tertinggi di PKS, mudah-mudahan bisa ditandatangani sama-sama,” katanya.
Meski begitu, Tifatul menegaskan bahwa di kontrak politik itu tidak ada persoalan cawapres dan format kabinet, melainkan lebih bersifat normatif mengenai masalah kebangsaan.
Menurut dia, kalau melihat tren, kecil sekali PKS akan mengubah arah koalisi. “Sebab, kami sudah jauh. Kecuali, ada sesuatu yang sangat revolusioner. Yang jelas, dari tiga kali ketemu, belum ditemukan perbedaan mendasar dari keinginan memberantas korupsi sampai melanjutkan reformasi,” bebernya.
Termasuk siap legawa kalau cawapres yang dipilih bukan kader PKS” “Beliau berjanji berbicara dengan seluruh peserta koalisi,” ucap Tifatul. Dia hanya menyarankan SBY tetap memilih cawapres dari kalangan parpol bukan profesional (jpnn)