Koalisi Protes Boediono

Koalisi Protes Boediono
Republika, Rabu, 13 Mei 2009 pukul 23:59:00
JAKARTA — Mencuatnya Boediono sebagai calon wa kil presiden pendamping Susilo Bambang Yu dho yono (SBY), mendapat reaksi dari partaipar tai mitra koalisi Partai Demokrat (PD). PAN, PKS, PPP, dan PKB, me wacanakan pembentukan po ros alternatif.

Mereka me nilai nama Gubernur BI itu mencuat tanpa komunikasi. Sekjen PKS, Anis Matta, mengaku baru mendengar na ma Boediono pada Senin (11/5). ‘’Sementara besok (hari ini—Red) sudah ada penandatanganan kontrak politik. Ini jelas indikasi yang kurang baik,’‘ kata Anis Matta dalam pertemuan keempat partai itu di ruang Fraksi PKS.

Pertemuan itu dihadiri Sekjen PAN, Zulkifli Hasan; Ketua DPP PKB, Imam Nahrowi; Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saifuddin. Mereka menya takan terkejut dengan munculnya nama Boediono dan khawatir menurunkan militansi ka der partai pendukung koalisi dalam Pemilu Presiden.

Apalagi, mereka memandang Boediono tidak memenuhi syarat cawapres yang disampaikan SBY. Syarat keempat adalah akseptabilitas, sedangkan syarat kelima membantu penguatan koalisi. Boediono yang tak berasal dari par tai mereka nilai tak akan membuat koalisi makin kuat.

Mereka pun sempat menghitung-hitung perolehan kursi empat partai itu ditambah dengan Golkar, Hanura, dan Gerindra. Hasilnya, 315 kursi atau 56 persen. Partai atau gabungan partai berhak mengajukan capres/cawapres bila jum lah kursinya mencapai 20 persen atau 25 persen suara.

Tadi malam, PKS, PAN, dan PPP kembali melakukan pertemuan. Pertemuan menghasilkan tiga kesimpulan. Per tama, pembatalan kontrak poli tik. Kedua, penandatanganan kontrak dilakukan secara ‘multilateral’, bukan ‘bilateral’. Ke tiga, membawa masalah ke tingkat jajaran pengurus yang lebih tinggi.

Piagam kon trak politik PD dengan mitra koalisinya yang direncanakan diteken Rabu (13/5) hari ini pun batal dilaksana kan. ‘’Kami mendapatkan konfirmasi dari PD bahwa penandatanganan kon trak politik besok batal,’‘ kata Anis Matta.

Selain pertemuan PKS, PAN, dan PPP di Hotel Nikko, pertemuan juga digelar di Wisma Negara, tadi malam. Mensesneg, Hatta Rajasa, diutus SBY bertemu Sekjen PAN, Zul kifli Hasan; Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali; Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. PKS, kata Hatta, diundang tapi tak hadir.

Hatta mengatakan SBY tak akan menarik pilihannya. Dia tetap memilih Boediono sebagai cawapres.

‘’Saya kira pilihan sudah melalui proses cukup panjang. Maka kita serahkan calonnya kepada Presiden. Beliau yang paling tahu, yang tepat sesuai kriteria yang sudah ditetapkan itu,’‘ kilah Hatta yang dalam pertemuan didampingi Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan Ketua Umum PD, Hadi Utomo.

Bahwa Boediono akan menjadi cawapres SBY, menurut Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah, disampaikan Kurdi Mustofa, orang dekat SBY, kepada Ke tua Dewan Syura PKS, Hilmi Aminuddin, Senin (11/5).

PD merencanakan mengumum kan cawapres pada Jumat (15/5), atau sehari sebelum penutupan pendaftaran pasangan capres/cawapres di Komisi Pe milihan Umum (KPU).

Menyikapi perkembangan itu, Wakil Ketua Umum Gol kar, Agung Laksono, menggelar kon ferensi pers. Kendati telah meng usung JK-Wiranto, Agung menga ta kan, pihaknya tetap bu ka pintu. ‘’Lebih banyak yang bergabung kan lebih baik.’‘

Ketua Umum Gerindra, Suhardi, bahkan menyatakan siap membangun poros bersama dengan partai-partai yang hengkang dari PD. ‘’Ten tu saja akan kita sambut dengan ta ngan terbuka,’‘ katanya.

Ketua PP Muhammadiyah, KH Yu nahar Ilyas, dan Ketua MUI, Ami dhan, menilai tak ma salah cawapres dari parpol atau profesional. Tapi, mereka berharap chemistry nasionalis-Islam tetap dipertimbangkan.

Ketua MPR, Hidayat Nur Wa hid, enggan mengomentari pe nunjukan Boediono. ‘’Kita per silakan ke Pak SBY agar ber istikharah dengan benar, me mikirkan dengan cermat, dan memilih dengan baik, ti dak mengulangi perma salahan.’‘ nan/ade/wed/osa/san/ikh/ann

Boediono Bikin Gerah
Sriwijaya Post - 13 Mei 2009
JAKARTA, SRIPO — Informasi mengenai posisi Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono bakal menjadi calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono ternyata membikin gerah sejumlah parpol yang selama ini sudah siap berkoalisi dengan Partai Demokrat, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan semalam para pentolan PKS, PAN, dan PPP bertemu di Hotel Nikko.
Namun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang selama ini juga jadi mitra koalisi tidak memasalahkan penunjukkan Boediono sebagai Cawapres SBY. Paling tidak hal itu dikatakan oleh Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar. “Saya ditelepon oleh orang yang dekat dengan Pak SBY, katanya hampir pasti Pak Boediono yang dipilih,” katanya, di Jakarta, Selasa (12/5).
Menurut Muhaimin, penentuan Cawapres Boediono tidak mengajak parpol yang berkoalisi dengan Partai Demokrat. “Partai-partai belum dilibatkan untuk membicarakan itu, semestinya diajaklah,” katanya.
Sewaktu disinggung mengenai koalisi alternatif untuk membendung Boediono, Muhaimin belum bisa memastikan itu terjadi, karena belum mendapat konfirmasi dari Demokrat sendiri. Bagi Muhaimin sekarang ini bukan soal Boediono, melainkan partai-partai yang berkoalisi dengan Demokrat belum dilibatkan membicarakan soal itu.
Bagi Muhaimin sendiri, meskipun partai-partai yang koalisi dengan Partai Demokrat tidak diajak bicara untuk membahas cawapres Boediono, PKB tidak kecewa. “Sampai saat ini PKB tetap bersama SBY, apapun diputuskan Pak SBY, kami tetap mendukung,” tegasnya.
PKS tak TerimaNamun tidak demikian dengan PKS. “Kita mau minta penjelasan soal calon wakil presiden Boediono sebelum 15 Mei 2009. Jika tidak, koalisi PKS dengan Demokrat bisa terancam bubar,” ujar anggota Majelis Syura PKS, Mahfudz Siddiq dalam keterangan di gedung DPR, Selasa.
Mahfud Siddiq juga didampingi Sekjen PKS Anis Matta. Selain itu ada juga Sekjen PAN Zulkifli Hasan, Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu PPP Lukman Hakim Saifuddin, dan Ketua DPP PKB Imam Nachrowi. Anis Matta menegaskan, seandainya Boediono tetap dipaksakan sebelum ada pembicaraan bersama, partai-partai pendukung akan membentuk poros baru.
Mahfudz Siddiq menjelaskan, Boediono bukanlah figur yang pas untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilihan Presiden 2009, karena yang bersangkutan tidak akrab dengan partai politik. “Boediono juga tidak dekat dengan kelompok Islam. Selain itu, Boediono juga sama-sama Jawa seperti halnya SBY,” ujar Mahfudz.
Tunda KesepakatanSementara itu diperoleh informasi semalam, penandatanganan kesepakatan koalisi antara Partai Demokrat dengan PKS, PAN, dan PPP ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Keputusan tersebut menyusul mencuatnya nama Boediono sebagai pendamping presiden untuk Susilo Bambang Yudhoyono.
“Sudah ada konfirmasi dari pihak Demokrat, bahwa rencana penandatanganan koalisi ini akan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan,” kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta dalam jumpa pers tadi malam.
Tiga partai politik yaitu PAN, PKS, dan PPP, semalam menggelar pertemuan konsolidasi membahas soal keputusan sepihak dari Partai Demokrat ini. Partai Kebangkitan Bangsa diundang dalam pertemuan tersebut tetapi tidak hadir. Pertemuan berlangsung di Hotel Nikko Jakarta.
Sedianya penandatanganan koalisi itu akan dilakukan hari ini di Hotel Sultan. Penundaan itu datang dari pihak Demokrat. “Tadi sore ada yang memberi tahu ke masing-masing partai soal ini,” kata Anis seperti dilansir tempointeraktif.
Selain soal penundaaan penandatanganan koalisi, baik PAN, PKS, dan PPP sama-sama sepakat nota kesepahamaan dengan Partai Demokrat hanya akan dibahas bersama bukan melalui pertemuan bilateral yang selama ini dilakukan. “Kami juga ingin agar dikomunikasikan pada level yang lebih tinggi,” kata Anis. (persda network/mur/js/TI)




SBY Said to Pick Boediono as VP
Jakarta Globe, 13 Mei 2009
President Susilo Bambang Yudhoyono’s allies are ready to turn their backs on his coalition after hearing news that he is poised to reveal Bank Indonesia Governor Boediono as his running mate.

Three of the four key members of the coalition with the Democrats — the National Mandate Party (PAN), Prosperous Justice Party (PKS) and United Development Party (PPP) — on Tuesday said they were postponing their plans to make the coalition official in a signing that was scheduled for today. The other key party, the National Awakening Party (PKB), has so far only threatened to pull out.

PKS chairman Mahfudz Siddiq said earlier on Tuesday that Yudhoyono’s reluctance to discuss the selection for his number two had irked his coalition partners, which had demanded Yudhoyono select a running mate with ties to a political party.

“If the vice president comes from a political party, we deem that he or she will have stronger political skills,” Mahfudz said at the House of Representatives.

Mahfudz said a representative from Yudhoyono told the PKS on Monday that the president had decided on Boediono as his running mate. He said the party also heard Boediono was endorsed by the opposition Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P).

The PDI-P and Democrats have held talks over the last several days, and rumors have flown of a possible coalition in the next government or at the House. The PDI-P won the third largest number of votes in the April 9 legislative elections.

Later on Tuesday, PKS secretary general Anis Matta said, “We are postponing our plan to enter a coalition with the Democratic Party.” He spoke after a meeting with PAN and PPP executives on the eve of the planned signing of the coalition with the Democrats.

Mahfudz said the parties were now waiting for a reaction. He said the four key parties could decide to throw their weight behind the Great Indonesia Movement Party (Gerindra), which garnered just 4.6 percent of the national vote but has been adamant in pushing its founder, Prabowo Subianto, as its candidate for president.

A coalition with Gerindra would increase their share of the pie to 28.5 percent of the national vote or 34 percent of the 560 House seats, more or less on par with the strength of a Democrats-PDI-P coalition. Mahfudz said the four could also shift their support to Golkar chairman Jusuf Kalla, who has already declared his intention to run for the presidency on a ticket with the chairman of the People’s Conscience Party (Hanura), retired Gen. Wiranto.

PAN’s central board chairman, Zulkifli Hasan, said he was surprised when State Secretary Hatta Rajasa informed him that Boediono would most probably be Yudhoyono’s running mate.

“We actually expected the vice president to be picked by Yudhoyono would come from a political party,” Zulkifli said.

PKB chairman Muhaimin Iskandar said Yudhoyono had never involved his party in talks about potential running mates. “It will be a new problem if he does not involve us,” Muhaimin warned.

PDI-P’s campaign’s manager, Tjahjo Kumolo, denied speculation that the choice of Boediono was at their behest, saying: “Megawati never recommend Boediono. We never proposed a candidate to anyone.”

Syarif Hasan, a member of Tim Sembilan (Team of Nine), which was formed to assess potential running mates for Yudhoyono, said that the decision was still subject to change.

“All parties can propose their candidates but Yudhoyono’s decision must be the best decision, and we expect the decision can be accepted by all sides,” he said.

PKS-PAN-PPP Tolak Cawapres Boediono

Tribun Kaltim, Rabu, 13 Mei 2009 | 09:00 WITA
JAKARTA - Merebaknya nama Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono ke dalam bursa cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mendapat reaksi keras dari sejumlah partai politik. Boediono dianggap bukan figur yang pas mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilihan Presiden 2009, karena tidak akrab dengan partai politik.

Hingga berita ini diturunkan, PKS, PAN dan PPP, merapatkan barisan di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa (12/5) malam. Mereka berkumpul terkait dengan munculnya isu bahwa SBY akan memilih Boediono sebagai cawapres. Salah satu agenda yang dibicarakan adalah terkait dengan nasib koalisi bersama SBY dan Partai Demokrat. "Kita rapat untuk menyamakan pandangan dan menyikapi perkembangan terbaru," kata Wakil Sekretaris DPP PPP Romy Romahurmuzy.

Menurut Romy, pertemuan ini diinisiasi oleh PKS sebagai partai yang mengaku paling kaget dan tidak siap jika SBY menggandeng Boediono. Dalam pertemuan itu diharapkan terjadi titik temu pandangan antar partai koalisi yang kecewa, sehingga lebih mudah dalam menentukan langkah ke depannya.

Informasi Boediono bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhyono ternyata telah diinformasikan kepada Ketua Umum DPP PKB, Mumaimin Iskandar.

"Saya ditelepon oleh orang yang dekat dengan Pak SBY. Katanya hampir pasti Pak Boediono yang dipilih." Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mendapat informasi serupa mengenai posisi Boediono.

Menurut Muhaimin, penentuan calon wakil presiden (cawapres) Boediono itu tidak melibatkan parpol yang berkoalisi dengan Partai Demokrat. "Partai-partai belum dilibatkan untuk membicarakan hal itu, semestinya diajaklah," katanya.

Sewaktu disinggung mengenai koalisi alternatif untuk membendung Boediono, Muhaimin belum bisa memastikan bahwa hal itu akan terjadi. Alasannya, ia sendiri belum mendapat konfirmasi dari Demokrat.

Bagi Muhaimin, sekarang ini bukan soal Boediono, melainkan partai-partai yang berkoalisi dengan Demokrat yang hingga kini belum dilibatkan SBY membicarakan siapa cawapres yang bakal dipilih. Bagi Muhaimin, meski partai-partai yang koalisi dengan Partai Demokrat tidak diajak bicara untuk membahas cawapres Boediono, PKB tidak kecewa.

"Sampai saat ini PKB tetap bersama SBY, apapun keputusan yang diambil Pak SBY. Kami tetap mendukung," tegasnya

Koalisi Bubar
Bagaimana dengan PKS? "Kita mau minta penjelasan soal calon wakil presiden Boediono sebelum 15 Mei 2009. Jika tidak, koalisi PKS dengan Demokrat bisa terancam bubar," ujar anggota Majelis Syura PKS, Mahfudz Siddiq dalam keterangan pernya di gedung DPR, Selasa.

Saat memberikan penjelasan, Mahfud Siddiq didampingi Sekjen PKS Anis Matta. Selain itu ada juga Sekjen PAN Zulkifli Hasan, Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu PPP, Lukman Hakim Saifuddin, dan Ketua DPP PKB Imam Nachrowi. Anis Matta menegaskan, seandainya Boediono tetap dipaksakan sebelum ada pembicaraan bersama, partai-partai pendukung akan membentuk poros baru.

"Makanya di sini kami berkumpul, mungkin juga nanti akan menghubungi Gerindra untuk menyatakan penolakan terhadap Gubernur Bank Indonesia itu," katanya. Kendati demikian, lanjut Anis, PKS tetap menghormati Demokrat dan SBY untuk memilih calon wakil presiden.

Tetapi bagaimanapun, putusan Demokrat dan SBY itu dinilai harus dapat merepresentasikan konstituen. "Ini dalam rangka menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan RI)," kata Anis.

Mahfudz Siddiq menjelaskan, Boediono bukanlah figur yang pas untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilihan Presiden 2009, karena yang bersangkutan tidak akrab dengan partai politik. "Boediono juga tidak dekat dengan kelompok Islam. Selain itu, Boediono juga sama-sama Jawa seperti halnya SBY," ujar Mahfudz.

Wakil Sekjen Gerakan Indonesia Baru (GIB) Bambang Purnomo menyatakan alasan SBY mengambil Boediono adalah untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. "SBY butuh pendamping dari kalangan profesional. Pilihan kepada Boediono, cukup beralasan melihat besarnya tantangan di bidang ekonomi. Jadi SBY perlu pendamping yang mengerti soal ekonomi," katanya.

Menurut Bambang yang pernah menjadi Sekretaris Eksekutif SBY-JK tahun 2004 lalu, sejauh ini kiprah Boediono dalam mengendalikan moneter dan perbankan nasional, cukup berhasil. "Mungkin itu, pandangan Pak SBY. Saya kira, kita juga harus hormati pandangan tersebut," kata Bambang. (persda network/mur/js)

Atribut SBY-Boediono Dicetak
Suara Merdeka, 13 Mei 2009
JAKARTA- Tanda-tanda Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memilih Gubernur BI, Boediono, sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi dalam pemilihan presiden mendatang semakin kuat.

Sejumlah atribut bergambar SBY-Boediono dalam proses pencetakan. Baju seragam yang akan digunakan untuk deklarasi pada 15 Mei di Bandung, sudah dibuat dan dalam proses penyelesaian.

”Desain baju untuk deklarasi pasangan SBY-Boediono sudah dibuatkan. Sekarang lagi dalam proses,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Indonesia Bersatu (GIB), Bambang Purnomo, Selasa (12/5).

Berbagai bendera dan spanduk yang mendukung acara deklarasi juga sudah disiapkan. Sayangnya mengenai tema yang akan diusung belum bisa disampaikan karena bisa berubah sampai waktu deklarasi.

Selain itu, motif warna yang akan dipakai dalam seragam deklarasi dan umbul-umbul deklarasi juga disiapkan. Rencananya, motif warna yang akan dipakai adalah merah-putih. Maknanya lambang kebangsaan hakiki yang menjadi semangat perjuangan bangsa Indonesia.

”Motifnya, didominasi warna putih, tetapi ada hiasan merahnya di pinggir. Pesannya ingin menyampaikan semangat kebangsaan,” kata Bambang Purnomo.

Pria yang menjadi Sekretaris Pusat Informasi Media Center SBY-JK dalam Pilpres 2004 lalu ini menjelaskan, model baju dengan motif merah putih yang akan digunakan nanti mengambil model perjuangan. Namun Bambang tidak menjelaskan bentuk persisnya model perjuangan yang dimaksud.

”Pokoknya background dan latar belakang kebangsaan dan perjuangan yang mendominasi. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail sekarang,” paparnya.

Saat ditanya apakah pilihan warna merah-putih itu sebagai simbul bersatunya Partai Demokrat yang mengganti warna birunya dengan warna putih dan PDI-P yang warna partainya memang merah, Bambang mengatakan boleh-boleh saja menafsirkan seperti itu. ”Itu hak Anda menafsirkan,” kata Staf Ahli Staf Khusus SBY, Heru Lelono, ini.

Tidak hanya seragam dan motif warna yang akan dipakai dalam deklarasi yang sudah disiapkan, berkas pendaftaran ke KPU pun telah diurus dan siap diserahkan kepada KPU.

”Pak Boediono sudah diminta bapak presiden untuk melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan oleh pasangan capres-cawapres untuk daftar di KPU,” katanya.

Menurut dia, persiapan laporan harta kekayaan yang menjadi syarat dari pengajuan pasangan capres dan cawapres juga telah dilakukan. Hal ini untuk mengantisipasi mepetnya waktu pendaftaran dan waktu deklarasi.

”Laporan ke KPK dan semua persyaratan soal itu sudah dalam proses. Tinggal nanti setelah deklarasi langsung bisa didaftarkan,” paparnya.

Mengenai persiapan jargon-jargon kampanye, ungkap dia, itu sudah ada tim sendiri yang mengurusnya. Tetapi sebagai elemen pendukung SBY, pihaknya juga sudah menyiapkan jargon dan kata-kata yang pas memasangkan SBY-Boediono.

Meminta Klarifikasi

Sementara itu, tiga partai politik yang merupakan mitra koalisi Partai Demokrat, yaitu PKS, PPP, dan PAN, meminta SBY memberikan klarifikasi dan penjelasan seiring menguatnya nama Boediono sebagai cawapres. Bahkan, ketiga partai tersebut menyatakan siap untuk membentuk sebuah koalisi baru.

Dalam konferensi pers bersama di Gedung DPR, Jakarta, Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq mengharapkan agar sebelum 15 Mei, baik Yudhoyono ataupun Demokrat menjelaskan menguatnya nama Boediono sebagai cawapres.

’’Sebab, dulu kita pernah menyampaikan pada Yudhoyono bahwa Boediono bukan figur yang tepat untuk cawapres karena dia tidak akrab dengan parpol dan kelompok Islam. Selain itu, Boediono juga sama-sama dari Jawa,’’ ujarnya Selasa (12/5).

Ketua FPKS DPR ini juga mengungkapkan, penjelasan mengenai Boediono diperlukan karena PKS menilai bahwa Gubernur BI tersebut merupakan endorsement dari PDI-P yang belakangan semakin mesra dengan Demokrat.

’’Kalau ini yang terjadi, memang sangat mengejutkan karena kami sebagai salah satu unsur koalisi yang sejak awal berkomunikasi dengan Demokrat tidak pernah mendapat informasi dan bahkan diajak bicara tentang persoalan tersebut. Sementara kami meyakini betul bahwa Pak SBY akan melakukan koalisi berbasis aturan dan platform,’’ ujar Mahfudz.

Tiba-tiba, lanjutnya, di ujung jalan muncul koalisi Demokrat dengan PDI-P, kemudian muncul Boediono tanpa ada pembicaraan platform.

Menurut Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminudin, dirinya mendapat informasi itu dari utusan Cikeas, Senin (11/5). ’’Tapi, yang diberitahu utusan dari Cikeas bahwa Boediono calon wakil presiden, tidak hanya PKS, tapi seluruh partai koalisi,’’ katanya.

Hilmi enggan menyebutkan utusan yang dimaksud. Utusan itu menemui Hilmi secara langsung. Dia menduga pemberitahuan ini sebagai votter test untuk mengetahui reaksi partai politik koalisi atas pilihan SBY. Alasannya, utusan Cikeas menyatakan ini hanya pemberitahuan awal. ’’Pemberitahuan resmi diberikan melalui musyawarah partai koalisi,’’ katanya.

Pihaknya kecewa karena SBY memilih Gubernur BI Boediono sebagai cawapres. Boediono memiliki dua kelemahan, yaitu tak didukung partai politik dan elektabilitas mayoritas pemilih Muslim. ’’Boediono bukan representasi keumatan,’’ ujarnya.

Kabar kawinnya PDIP-Partai Demokrat (PD), menurut Presiden PKS Tifatul Sembiring, merupakan hal yang tidak wajar. Sebab, hubungan PDIP-PD seperti dua tetangga tidak bertegur sapa selama lima tahun, tapi tiba-tiba tetangga yang satu ingin kawin.

Hal yang sama juga dikemukakan Sekjen PAN Zulkifli Hasan. Seperti halnya PKS, PAN juga terkejut ketika menerima kabar dari utusan khusus Yudhoyono yang memberitahukan bahwa Boediono sebagai cawapres.

Adapun Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefuddin menambahkan, Yudhoyono dan Demokrat harus memberikan penjelasan secara terbuka apa dasar pertimbangan tidak memilih kader parpol sebagai cawapres pada pertemuan antara Demokrat dan mitra koalisinya hari ini. ’’Kita ingin cawapres yang punya akses dengan parlemen demi kelancaran dan kedekatan antara pemerintah dengan parlemen di masa mendatang,’’ ujarnya.

Koalisi Baru

Mahfudz Siddiq menegaskan, jika penjelasan Yudhoyono dan Demokrat terhadap pemilihan Boediono tidak memuaskan, maka PKS, PPP, dan PAN siap membentuk koalisi alternatif baru, termasuk bergabung dengan Gerindra dan Golkar-Hanura.

Menurutnya, gabungan suara ketiga partai bersama Gerindra, apalagi ditambah PKB dapat mencapai 28,5 persen suara sah Pemilu. ’’Itu setara dengan 192 kursi DPR atau 34 persen jumlah kursi. Seandainya PDI-P dan Demokrat berkoalisi sekitar 34 persen juga. Jadi berimbang,’’ katanya.

Jika bergabung dengan Golkar-Hanura juga bukan hal yang sulit karena Kalla-Wiranto sudah menjalin komunikasi dengan dua ormas besar yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. ’’Sayap-sayap organisasi itu ada di semua parpol di sini. Kalau bergabung dengan JK-Win kita akan memperoleh 315 kursi,’’ tambah Mahfudz.

Sikap berbeda diutarakan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar yang menegaskan bahwa partainya akan tetap bersama Demokrat siapa pun cawapres yang dipilih Yudhoyono.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyambut baik ’lirikan’ PKS, PPP, dan PAN untuk beralih dukungan ke JK-Wiranto.
Di tempat terpisah, pengamat politik Indo Barometer M Qodari mengatakan, bila berkaca dari kasus pemilihan Gubernur Bank Indonesia beberapa waktu lalu, bisa jadi pengajuan Boediono sebagai cawapres SBY merupakan sebuah test case.

’’Kita ingat dulu kan yang diajukan Agus Martowardojo yang Dirut Bank Mandiri, lalu ditolak. Ini kan pengalaman pahit. Akhirnya diajukan Menko Perekonomian Boediono dan jadilah dia. Bisa saja ini kembali semacam test case kepada publik dan parpol-parpol yang telah berkoalisi ke Demokrat,’’ katanya.

Qodari menilai, dengan maraknya penolakan terhadap Boediono, peluang Hatta Radjasa juga masih terbuka. ’’Tapi, kalau untuk save di 2014, SBY lebih enak pilih Boediono karena sudah tua umurnya, kalau memilih Hatta ya masih rentan untuk berkompetisi, dengan bintang-bintang Demokrat,’’ katanya.

Terlalu Jauh

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok, menilai reaksi keberatan beberapa parpol terhadap Boediono terlalu jauh. ’’Kita yang di Demokrat saja belum tahu siapa pastinya cawapres Pak SBY, kok mereka sudah keberatan seperti itu,’’ katanya menjawab Suara Merdeka, kemarin.

Dia tidak yakin, keberatan yang disampaikan tokoh-tokoh parpol di DPR itu merupakan suara bulat yang mewakili parpolnya, melainkan lebih merupakan cetusan pribadi-pribadi.

Mubarok mengakui, memang beredar SMS yang isinya Boediono adalah cawapres SBY. ’’SMS itu konon katanya dari Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Saya katakan itu tidak benar, Anas sendiri membantah adanya SMS itu.’’

Sementara, Anas menilai, parpol-parpol sahabat Demokrat dalam koalisi bukan meradang dan akan meninggalkan koalisi yang tengah dibangun. Menurutnya, ini hanya masalah komunikasi saja.

Pengamat politik LIPI Dr Lili Romli menilai, meradangnya parpol-parpol yang sudah bermesraan dengan Partai Demokrat, terkait dengan Boediono yang diposisikan menjadi cawapres, menunjukkan bahwa mereka sebenarnya masih menimbang-nimbang koalisi Demokrat.

’’Mereka belum total ke Demokrat, dan masih ingin ikut berperan besar dalam menentukan hal-hal tertentu di koalisi yang dibangun Demokrat,’’ katanya.
Terpisah Ketua Bapilu PDI-Perjuangan Tjahjo Kumolo menyangkal jika munculnya nama Boediono merupakan rekomendasi dari PDI Perjuangan.

’’Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan partai. Boediono bukan rekomendasi kami, hanya saja dia pernah menjadi menteri pada kabinet Ibu Mega,’’ tandasnya.

Mengenai keberatan sejumlah partai peserta koalisi SBY dengan figur Boediono, Tjahjo enggan berkomentar. ’’Itu urusan rumah tangga orang, kami tak mau ikut campur. Itu hak mereka. Kita santai saja. Siapa pun boleh mengajukan cawapres,’’ ujarnya.(bn,F4,di,J22,dtc-49,76)


Mitra Koalisi Terima Boediono
Sindo, 13 Mei 2009
JAKARTA(SI) – Mitra koalisi Partai Demokrat menyetujui Boediono sebagai calon wakil presiden (cawapres) pilihan calon presiden (capres) Susilo BambangYudhoyono (SBY).

Pembicaraan mengenai resminya Boediono sebagai cawapres SBY disampaikan langsung utusan khusus SBY,Hatta Rajasa dan Sudi Silalahi beserta Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo, kepada para ketua umum partai politik pendukung koalisi. Pembicaraan berlangsung di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,tadi malam. Pimpinan partai mitra koalisi Demokrat yang menghadiri pertemuan itu antara lain Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali,Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, dan Sekretaris Jenderal DPP PAN Zulkifli Hasan.

Ketua Umum DPP PKS Tifatul Sembiring tidak hadir dalam pertemuan itu,meskipun sudah diundang melalui telepon. Para pimpinan parpol hadir di Wisma Negara atas undangan Sudi Silalahi pada pukul 19.00 WIB.Menurut Hatta, hasil diskusi yang berlangsung selama hampir satu jam itu menyepakati untuk mendukung SBY-Boediono pada pemilu presiden (pilpres) tahun ini.“Kita berdiskusi dan akhirnya bisa dipahami. Karena itu saya kira kuncinya adalah komunikasi menjelaskan itu.”

“Saya sudah berbicara bahwa apa yang menjadi pilihan Pak SBY ini sudah melalui pertimbangan dan proses yang cukup panjang,” ujar Hatta tadi malam. Hatta mengatakan, dipilihnya Boediono tidak berdasarkan titipan seperti disampaikan banyak pihak selama ini. Boediono yang saat ini masih menjabat gubernur BI, merupakan orang paling tepat dan memenuhi kriteria sebagai cawapres pilihan SBY. “Oleh sebab itu, kita berikan dukungan. Karena memang kita berkomitmen untuk menegakkan sistem presidensial kabinet agar kita tidak repot untuk saling mencalonkan,” urainya.

Saat pertemuan itu berlangsung, Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, berada di Istana Negara. SBY hanya menunggu hasil pertemuan itu.Menurut Hatta, sebagai capres,SBY dalam waktu dekat akan melakukan komunikasi dengan partai mitra koalisi. Sudi Silalahi menambahkan, dalam laporannya kepada SBY tadi malam,mereka membicarakan kesiapan deklarasi SBY-Boediono sebagai pasangan capres-cawapres. Presiden SBY hari ini akan bertolak ke Manado untuk membuka World Ocean Conference (WOC).

Presiden dan rombongan akan berada di Manado selama tiga hari dan dijadwalkan tiba kembali ke Jakarta pada Jumat (15/5) pagi. Setiba di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Presiden SBY akan langsung menuju Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung untuk pendeklarasian pasangan capres pada pilpres mendatang.

Sempat Mengancam

Sebelumnya,dalam pertemuan wakil PKS, PKB, PAN, dan PPP di ruang Fraksi PKS, Gedung DPR, Jakarta, sempat muncul ancaman akan meninggalkan koalisi Partai Demokrat. Pihak yang bertindak sebagai tuan rumah adalah Ketua Fraksi KPS Mahfudz Siddiq.

Pertemuan dihadiri Sekretaris Jenderal DPP PKS Anis Matta, Sekretaris Jenderal DPP PAN Zulkifli Hasan,Ketua DPP PKB Iman Nachrowi, dan Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin.Seusai rapat mereka keterangan bahwa mereka tidak setuju jika SBY memilih Boediono. Mereka berharap cawapres diambil dari parpol peserta koalisi. Mahfudz Siddiq menilai pemilihan Boediono sebagai keputusan sepihak.Alasannya,mereka belum pernah diajak bicara.

“Kami lebih sering dapat informasi dari jalanan dan media daripada dari Partai Demokrat sendiri,”ungkapnya. Mahfudz mengatakan, jika nama Boediono masih dipaksakan, ada alternatif pembentukan poros alternatif. “Bisa mengajak Gerindra atau bergabung dengan Jusuf Kalla-Wiranto,”ujarnya. Mereka juga menghitung kemungkinan membentuk poros baru di atas papan tulis. Di papan itu tertulis estimasi suara dan kursi jika bergabung bersama Gerindra atau dengan Jusuf Kalla-Wiranto.

Lukman Hakim menjelaskan bahwa PPP sebenarnya menyerahkan pilihan kepada SBY, namun mempertanyakan pertimbangan dipilihnya Boediono juga tidak ada salahnya.Ketua Fraksi PPP ini mengatakan, penjelasan SBY bisa menjadi bahan dalam menjelaskan persolan ini ke konstituen.Alasannya, banyak konstituen juga yang menginginkan cawapres dari parpol. Malam harinya keempat parpol kembali menggelar pertemuan informaldiHotelNikko, Jakarta.Pertemuan ini dihadiri PKS,PAN,dan PPP minus PKB.

Mereka hanya memutuskan untuk menunda penandatanganan koalisi dengan Demokrat. Anis Matta mengatakan, sikap itu adalah reaksi atas dipilihnya Boediono sebagai cawapres SBY. “Semua nota kesepakatan akan ditandatangani secara multilateral dan tidak secara bilateral. Hasil pertemuan ini akan dilanjutkan pada level yang lebih tinggi,”ujarnya. Pertemuan itu digelar di lantai 15, Hotel Nikko. Selain Anis, hadir pula Zulkifli Hasan, dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy. Pertemuan itu berlangsung tertutup selama hampir 1,5 jam.

Amien: Saya Gagal Pahami SBY

Sementara itu, keputusan memilih Boediono mendapat kecaman keras dari Ketua Majelis Penasihat Partai PAN Amien Rais. Bahkan menurut Amien,parpolyang selama ini mendukung,yaitu PAN, PKB, PPP, serta PKS sudah menyatukan tekad dan melakukan penolakan.“ Kami sudah berbicara dan duduk satu meja dengan PKS,PKB serta PPP,langkah SBY benar-benar menyinggung,” ujar Amien Rais kepada Seputar Indonesiakemarin.

Amien mengaku gagal untuk memahami pola pikir SBY karena biasanya selalu mengedepankan rasionalitas pemikiran dan kehatihatian. Namun yang dilakukan SBY kali ini menurut Amien tidak ubahnya sikap takabur.“Saya telah gagal memahami pemikiran SBY, mengapa memilih Boediono,”ujarnya. Menurut Amien,Partai Demokrat melakukan blunder politik dengan menduetkan SBY-Boediono. “Saya yakin duet SBY- Boediono tidak terlalu layak jual karena menyalahi tradisi baku Indonesia,” kata mantan ketua umum PAN ini. Tradisi baku yang dimaksudnya adalah perpaduan Jawa dan non Jawa seperti duet Soekarno- Hatta.

“Dengan keputusan gegabah ini, maka saya khawatir yang akan meraih keuntungan itu orangorang luar yang ingin melihat ekonomi liberal terus berjalan di Indonesia,” ramalnya. Amien yakin, saat ini bola politik bukan pada Partai Demokrat, PDIP, ataupun Golkar. Karena setelah dihitung jumlah kursi empat partai gabungan PKS, PAN, PPP dan PKB di atas kursi Demokrat, PDIP dan Golkar,yaitu 166 kursi. “Ada kemungkinan bola akan kita lempar ke JK-Win atau digiring sendiri dengan mencalonkan presiden sendiri,”ancamnya.

Menanggapi reaksi atas dipilihnya Boediono, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman mengatakan bahwa tidak ada keharusan bagi SBY menerima cawapres dari partai politik.“Pilihan itu sepenuhnya menjadi hak SBY,” kata Hayono di Jakarta,kemarin.

Mega-SBY

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Pramono Anung mengatakan, dipilihnya Boediono sebagai cawapres SBY tidak ada kaitannya dengan jalinan komunikasi antara PDIP dan Demokrat belakangan ini.Pramono juga membantah anggapan bahwa Boediono bisa menjadi jembatan komunikasi dan penghubung antara Megawati dan SBY.

“Jembatan SBY ke Ibu Mega atau sebaliknya adalah yang diutus oleh beliau.Kalau nggakPak Hatta, ya saya.Itu jembatannya,”katanya. Hal yang sama diungkapkan Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo. Menurutnya, Boediono tidak ada sangkut pautnya dengan PDIP. Tjahjo juga menjelaskan bahwa Boediono tidak pernah menjadi anggota maupun fungsionaris PDIP. Karena Boediono bukan fungsionaris PDIP,maka Megawati juga tidak pernah merekomendasikan agar partainya mendukung Boediono dalam uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi gubernur Bank Indonesia.

“Boediono hanya sebagai menteri koordinator saat Ibu Mega menjadi presiden. Itu saja,”ujarnya. Di sisi lain, Hatta Rajasa yang diutus SBY bertemu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan, dalam waktu dekat diharapkan terjadi pertemuan antara kedua tokoh nasional tersebut. Namun ketika ditanya apakah pertemuan SBY-Mega akan berlangsung sebelum deklarasi capres-cawapres Demokrat Jumat (15/5) mendatang, Hatta menjawab diplomatis.

“Ya tentu saya berdoa ke arah itu. Saya tidak berani berspekulasi,kecuali kita doakan itu bisa terjadi,”jawabnya. Saat dikonfirmasi mengenai undangan kepada Megawati untuk hadir dalam deklarasi tersebut, Hatta mengatakan bahwa dia belum melihat daftar tamu yang akan diundang untuk hadir. Direktur Eksekutif Indonesia Center for Responsive Politic (ICRP) Bara Hasibuan mengatakan, komunikasi politik Partai Demokrat dan PDIP bisa menjadi dasar bagi upaya membangun pemerintahan yang lebih kuat dan stabil.

“SBY telahbelajardarikekurangan pemerintahan sebelumnya, maka sekarang saatnya membangun pemerintahan yang didukung kekuatan nasional seperti PDIP untuk menjawab tantangan periode pemerintahan mendatang,”kata Bara. Bara menilai prinsip-prinsip ideologis kedua partai yang hampir sama mempermudah proses komunikasi. “Jika PDIP bergabung Demokrat, maka akan terwujud koalisi yang ideal bersama partai lain,”katanya. (rarasati syarief/ dian widiyanarko/ helmi firdaus/suharjono/ rahmat sahid/pasti liberti)

SBY Gandeng Boediono, Parpol Koalisi Ancam Cabut

Selasa, 12 Mei 2009 | 13:53 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Kabar Partai Demokrat akan mengusung Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono sebagai cawapres semakin kencang berembus. Sebagai respons atas hal ini, empat parpol, yakni PPP, PKB, PKS, dan PAN mengancam akan membentuk poros alternatif bila calon presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak merevisi nama calon wakil presiden yang akan diusungnya.
"Hitung-hitungan kami, kalau PKS dan empat parpol ini gabung dengan Gerindra, terus misalnya kami gabung dengan Hanura dan Golkar. Maka jumlah kursi kita bisa 60 persen di parlemen. Ini poros alternatif," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, saat jumpa pers, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/5).
Ia mengatakan, empat parpol kecewa karena Partai Demokrat mengabaikan aspirasi partai koalisi. "Sebelumnya sudah ada aspirasi dari parpol koalisi dan berpandangan lebih baik wapres dari parpol agar memiliki kemampuan politik yang lebih kokoh," ujarnya.
Menurutnya, sosok Boediono tidak mencerminkan hal tesebut. Karena itu, empat parpol ini akan mengadakan rapat lanjutan untuk membahas sikap yang akan diambil. "Hasil rapat akan kami sampaikan respons dan sikap ke SBY," tuturnya.
Ia melanjutkan, empat parpol akan menunggu respons balik dari SBY terkait hal ini.