Konfrefrensi Press Tentang "Poros Alternatif"

Suasana Pertemuan Poros Alternatif Selasa, 12/5/2009

PKS: Ini Indikasi PD Koalisi Dengan PDIP
VIVAnews, Selasa, 12 Mei 2009, 13:13 WIB
Arry Anggadha, Mohammad Adam
- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, menilai majunya nama Gubernur Bank Indonesia, Boediono, sebagai calon wakil presiden adalah indikasi dari koalisi yang sedang dibangun Partai Demokrat dan PDI Perjuangan.

Mahfudz Siddiq menjelaskan, konsep koalisi dengan Demokrat ini adalah harus ada aturan main yang jelas di antara partai. Selain itu, koalisi dengan Demokrat harus berbasis dengan platform.

"Dengan adanya pemberitaan Pak Boediono sebagai cawapres SBY, sepertinya ada semangat koordinasi diantara partai berkoalisi yang kurang baik," kata Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 12 Mei 2009.

Menurutnya, unsur-unsur koalisi saat ini justru hanya dapat keputusan melalui kebijakan sepihak. Apalagi, lanjut Mahfudz Siddiq, partai-partai sudah menyalurkan aspirasi dengan mengajukan cawapres kepada SBY. "Tapi tidak ada timbal balik," ujarnya.

Mahfudz Siddiq pun menilai ada indikasi lain dari penunjukan Boediono ini. "Ini ada sinyalemen adanya koalisi Demokrat dan PDIP," ujarnya.

Meski demikian, Mahfudz Siddiq, mengaku belum tahu apakah informasi penunjukan Boediono itu benar. Untuk itu, lanjut Mahfudz Siddiq, empat partai yang sudah berkoalisi dengan Demokrat berupaya meingkatkan komunikasi di antara mereka.

"Kami punya perasaan adanya lack of communication dan kami khawatir ini akan menjadi barrier yang serius dalam perjalanan ke depan," jelasnya.

Ajak PPP-PKB, PKS Gembosi SBY?
2/05/09 12:05
INILAH.COM, Vina Nurul Iklima
, Jakarta - PKS sangat kecewa karena tak diajak berembuk dalam pembentukan pasangan SBY-Boediono. Merasa ada tanda-tanda komunikasi politik yang bermasalah, partai dakwah itu pun mengajak PKB dan PPP menggelar rapat membahas hal tersebut. PKS akan gembosi SBY?
"Kita tak diberitahukan soal itu (SBY-Boed). Ini kan ada tanda-tanda proses koalisi yang tak lancar, hanya 1 arah. Kita akan bicarakan, komunikasi dengan unsur-unsur yang lain. Kita akan duduk bareng dengan PPP dan PKB," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senyan, Jakarta, Selasa (12/5).
Mahfudz mengatakan bila siang ini tugas-tugas dari masing-masing parpol selesai, maka pertemuan akan langsung digelar. "Tempat dan waktunya belum, tapi akan sesegera mungkin," imbuhnya.
Pertemuan itu, lanjut Mahfudz, terkait kabar SBY sudah jelas memilih Boediono secara tiba-tiba sebagai cawapres. Padahal PKS mengingatkan bahwa sebelumnya SBY menginginkan cawapres yang se-platform dengan Demokrat, bukan PDIP.
"Kita memang mendapat informasi bahwa kemungkinan besar SBY mengambil Boediono dan kabar juga bahwa Boediono endorsement dari PDIP. Padahal dari awal SBY menginginkan koalisi yang rule based, makanya kami menggarap itu, tapi kok diujung jalan ada muncul SBY-Boediono?" paparnya.
Terkait apakah dengan keputusan SBY mencomot Boediono menjadi cawapres, maka PKS akan keluar koalisi, Mahfudz masih melihat-lihat situasi. PKS akan memperlajari terus perkembangan yang semakin secepat.
"Tergantung. Karena kami dapat informasi sepihak. Kita melihat juga itu terjadi sebagai politik kepentingan jangka spendek, bukan atas dasar platform," tandasnya. [ikl/ana]



Nama Boediono Mengejutkan
Republika Newsroom, Selasa, 12 Mei 2009 pukul 11:56:00
JAKARTA -- Munculnya nama Boediono sebagai kandidat kuat cawapres SBY mengejutkan parpol-parpol koalisi SBY. Mereka mengaku terkejut dengan alasan-alasan yang berlainan.

PKS menyatakan terkejut karena pencalonan Boediono ini adalah usulan dari PDIP. "Kami sangat terkejut, karena pencalonan Boediono ini kabarnya merupakan endorcement dari PDIP," ujar Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR Selasa (12/5).

Selain itu, kata dia, PKS juga belum mendapatkan informasi resmi dari Demokrat tentang hal tersebut. Ia menyatakan, PKS kini mulai meragukan ucapan yang pernah dikeluarkan SBY bahwa koalisi haruslah berdasarkan platform. "Dengan endorcement yang dilakukan PDIP, kami jadi ragu apakah SBY menyusun koalisi ini berbasis platform atau kepentingan politik sesaat saja," ujar Mahfudz.

Atas dasar perkembangan terakhir ini PKS, kata dia, berjanji akan mempelajarinya baik-baik, bahkan rencananya PKS akan membicarakannya dengan parpol-parpol koalisi seperti PPP,PAN,PKB, dan PPP. " Kami dan PKB, PPP, dan PAN akan duduk bersama membahas masalah ini," ujarnya.

Mahfudz menegaskan, masalahnya bukan nama Boediono yang menjadi cawapres, namun tidak adanya manajemen koalisi yg baik, serta adanya proses komunikasi politik timbal balik yang tidak lancar.

Selain itu, PKS kemungkinan juga belum akan menandatangani kontrak politik dengan Demokrat. " Saat ini draft kontrak politik tersebut sudah ada, tetapi kapan PKS akan menandatangani akan ditentukan perkembangan yang terjadi," tutur Mahfudz.

Sementara itu, PAN juga menyatakan terkejut dengan keputusan SBY itu. Sekjen PAN, Zulkifli Hasan, berpendapat pilihan SBY itu dapat melemahkan militansi kader-kader parpol. "Karena sebelumnya kami mengira pendamping SBY berasal dari parpol," ujarnya.

Namun lebih lanjutnya, kata dia, PAN akan membicarakannya dengan parpol-parpol lain dalam satu gerbong koalisi. "Kita akan bicarakan dulu dengan teman-teman yang lain karena bagaimanapun ini adalah hak presiden," ujarnya. - nan/ahi

PKS: Cawapres SBY Harus Parpol-Islam
INILAH.COM, 12/05/2009 - 13:00
Vina Nurul Iklima

Jakarta - Dengan memilih Gubernur BI Boediono, SBY dianggap dapat mereduksi kesan Islam yang kental dalam koalisi yang digalang PD dengan PKB, PKS, PPP. Namun PKS menyatakan sikap agar cawapres pendamping SBY memiliki unsur parpol dan merepresentasikan Islam.
"Kita bukan mengultimatum. Kita membicarakan itu untuk menyatakan sikap. Cawapresnya dari parpol peserta koalisi dan merepresentasikan umat," ujar Sekjen PKS Anis Matta dalam jumpa pers bersama PKB, PPP, PAN, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/5).
Sebagai parpol Islam, lanjut dia, hal ini penting dipertanggungjawabkan kepada konstituen. PKS mempertimbangkan penolakan arus dari bawah. Jika mau menang tapi kalau sejak awal tidak punya militansi atau tak terwakili, maka akan susah.
"Kita ingin menyatukan sikap, selain Demokrat, dalam koalisi, insya Allah nanti Gerindra, kita akan mengambil sikap, seandainya keputusan ini akan tetap dipaksakan. Sebagaimana konvensi reformasi, kombinasi Islam nasionalis itu harus tetap ada," kata Anis.
Mengenai SBY-Boediono, sambung Anis, pihaknya baru diberitahu Senin kemarin menjelang dzuhur, bentuknya pemberitahuan awal resmi. Namun masalah ini belum diberitahukan secara resmi. PKS menghargai keputusan SBY, namun diharapkan ada representasi umat Islam, sebab ini juga meningkatkan elektabilitas.
Kapan akan bertemu PD sampaikan unek-unek? "Belum tahu, tapi mungkin besok tim dari PKS akan bertemu dengan Tim 9 Demokrat, sudah ada undangan jam sepuluh, tapi belum tahu tempatnya di mana. Itu tanya saja ke Pak Mahfudz (Ketua FPKS Mahfudz Siddiq)," ujar Anis. [sss]


PKS Pikir Peluang ke Gerindra-JK Win
INILAH.COM, 12/05/2009 - 13:26, Vina Nurul Iklima
Jakarta - Kabar dipilihnya Boediono oleh SBY mengundang reaksi dari parpol koalisi. PKS menyatakan sikap agar cawapres pendamping SBY harus dari parpol peserta koalisi dan merepresentasikan umat Islam. Kalau tidak, PKS mulai memikirkan peluang ke Gerindra atau JK Win.
"Kita harus memikirkan juga, karena ini kan singkat waktunya, harus banyak pertimbangan," kata Ketua FPKS Mahfudz Shiddiq saat ditanya mengenai peluang PKS ke Gerindra atau JK Win atau membentuk koalisi baru.
Meski demikian, Mahfudz menegaskan pihaknya belum berkomunikasi dengan Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres maupun dengan duet JK-Wiranto yang dikenal dengan slogan JK Win.
"Belum. Baru di sini saja, antara parpol peserta koalisi," ujar Mahfudz dalam jumpa pers bersama dengan PKB, PPP di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/5).
Hal senada disampaikan sebelumnya oleh Sekjen PKS Anis Matta. "Kita ingin menyatukan sikap, selain Demokrat, dalam koalisi, insya Allah nanti Gerindra, kita akan mengambil sikap, seandainya keputusan ini akan tetap dipaksakan. Sebagaimana konvensi reformasi, kombinasi Islam nasionalis itu harus tetap ada," kata Anis. [jib/sss]