Dukungan SBY Keropos
Surabaya Post, Kamis, 28 Mei 2009 | 12:40 WIB
JAKARTA-Sikap parpol-parpol mitra koalisi Demokrat yang mendukung penggunaan hak angket Dewan merupakan salah satu bukti keroposnya dukungan kepada pasangan SBY-Boediono. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Mahfudz Siddiq, khawatir elektabilitas pasangan SBY- Boediono merosot.
“PKS memberi peringatan dini untuk menyikapi dinamika lapangan itu dengan tepat,” kata Mahfudz di gedung Parlemen, Senayan, Kamis (29/5).
PKS, kata Mahfudz, berharap elektabilitas pasangan SBY-Boediono yang sejak awal menduduki posisi paling tinggi, tetap dipertahankan hingga pelaksanaan pemilihan presiden mendatang.
Jika elektabilitas itu merosot, Mahfudz mengatakan kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa pemilihan presiden 2009 bisa dua putaran, akan menjadi nyata. “Siapa nanti yang akan masuk ke putaran kedua, kami belum tahu,” kata Mahfudz.
Hanya Fraksi PKS bersama Fraksi Demokrat di DPR yang berdiri untuk menolak penggunaan hak angket DPR atas masalah DPT pemilu legislatif.
Ketua DPP Partai Demokrat bidang politik, Anas Urbaningrum yang dihubungi Kamis) pagi tadi tidak melihat dukungan PKB, PPP, PAN pada penggunaan hak angket itu menunjukkan keroposnya dukungan kepada SBY-Boediono. “Hanya kurang elok saja,” kata Anas.
"Kami yakin koalisi akan tetap kompak dan solid," katanya.
Wakil Sekjen Partai Demokrat, Sjarief Hasan, menilai wajar mitra koalisi pencalonan SBY- Boediono belum satu kata. Partai politik bukanlah komputer yang bisa seirama secara otomatis.
"Koalisi kan baru terbentuk satu minggu terakhir ini, tentu mereka memerlukan waktu untuk melakukan sosialisasi ke daerah," ujar Sjarief di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/5).
"Saya yakin itu tidak mudah karena bukan sistem komputerisasi di mana kebijakan diteken di Jakarta, lalu tiba-tiba di daerah sudah siap. Jadi perlu waktu, apalagi ini melibatkan institusi partai," kata Ketua Fraksi Demokrat di parlemen itu.
Karena itu, sebelum bertambah kacau, Sjarief berharap partai-partai mitra koalisi segera melakukan konsolidasi. "Jangan terlalu lama, kalau bisa secepatnya mengkonsolidasikan," katanya. "Saya yakin hanya karena belum ada sosialisasi dari partai yang bersangkutan," katanya.
Demokrat mengharapkan partai-partai itu mensosialisasikan secara gencar sampai ke daerah-daerah. Namun perbedaan-perbedaan, kata Sjarief, harus disikapi secara biasa.
Beberapa partai mitra koalisi Demokrat memang goyah mendukung SBY-Boediono. Sejumlah kader PAN secara terbuka mendukung pasangan JK-Wiranto. PPP juga terbelah di bawah yang diindikasikan dari kehadiran massa PPP saat deklarasi calon presiden dan wakil presiden, Mega-Prabowo.
PKB yang sebelumnya tampak tunduk dan menerima apa adanya, pada rapat paripurna dewan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum DPP PKB, ternyata ikut berdiri pada kelompok yang menyetujui penggunaan hak angket.
“Padahal dalam lobi malam sebelumnya mereka mengatakan akan menolak,” kata Sjarief Hasan.
Keputusan DPR untuk menggunakan hak angket itu sekarang sedang diproses. Pekan depan dewan akan membentuk panitia angket.
Fraksi PDIP DPR, penggagas penggunaan hak angket berharap DPR segera membentuk panitia angket agar bisa segera bekerja.
Kepada wartawan di ruang rapat FPDIP di Gedung DPR Jakarta, Rabu, sejumlah anggota FPDIP —Hasto Kristianto, Yassona Laoly dan Gayus Lumbuun— juga mengemukakan harapannya bahwa fraksi-fraksi DPR lainnya yang mendukung hak angket DPT itu akan bersama-sama mengawal pelaksanaan penyelidikan seputar kekisruhan DPT pemilu lalu. sam,ntr
Friday, May 29, 2009
Wednesday, May 27, 2009
Ani Yudhoyono dan Herawati Boediono Disarankan Pakai Kerudung
Ani Yudhoyono dan Herawati Boediono Disarankan Pakai Kerudung
Media Indonesia, Selasa, 26 Mei 2009 23:12 WIB
JAKARTA--MI: Ani Yudhoyono dan istri Boediono,
Herawati diharapkan mengenakan kerudung. Pasalnya pencitraan semacam
itu diyakini akan mampu mendongkrak perolehan suara duet SBY-Boediono
pada Pilpres 2009.
"Sentimen semacam ini akan dimanfaatkan oleh kandidat lainnya. Memang
(penampilan) istri JK dan Wiranto bagus. Kalau Ibu Ani dan istri
Boediono memakai kerudung akan memunculkan efek positif bagi publik
terhadap dukungannya kepada SBY-Boediono," ujar Ketua DPP PKS Mahfudz
Siddiq, Selasa (26/5).
Apabila saran memakai kerudung dilaksanakan, Mahfudz menyatakan PKS
akan lebih mudah mengarahkan para kader dan simpatisan PKS agar memilih
SBY-Boediono pada 8 Juli mendatang. "PKS tidak bisa menjaga konstituen
seratus persen ikut elite PKS, tapi berdasarkan pengalaman paling tidak
90 persen loyal ke PKS," tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin.
Menurutnya, dengan ibu Ani dan istri Boediono memakai jilbab akan
memberikan pengaruh baik bagi elektabilitas SBY-Boediono. "Hal semacam
tersebut memang kecil, namun diklangan bawah akan berdampak
signifikan," tukasnya.
Mengenai jatah Menteri, kedua petinggi parpol ini berpendapat sama
bahwa belum ada pembicaraan ke arah sana. "Semua akan dilakukan setelah
pasangan SBY-Boediono memastikan menang. Memang ada saat ini PKS tengah
menggodok nama-nama untuk diajukan ke SBY," tegasnya.
Namun, PKS juga menegaskan tidak akan mengambil jatah Menteri Agama
yang memang biasa diduduki oleh perwakilan dari parpol yang berafiliasi
dengan Nahdatul Ulama. Meski begitu, semua diserahkan kembali kepada
SBY.
Sedangkan Lukman, menyatakan bahwa partainya sama sekali belum
membicarakan menteri. "Kita ingin semua terfokus pada langkah
pemenangan, sehingga tidak terjebak dalam pembagian kekuasaan dan
melalaikan kewajiban sebenarnya untuk memenagkan SBY-Boediono,"
cetusnya. (*/OL-06)
Media Indonesia, Selasa, 26 Mei 2009 23:12 WIB
JAKARTA--MI: Ani Yudhoyono dan istri Boediono,
Herawati diharapkan mengenakan kerudung. Pasalnya pencitraan semacam
itu diyakini akan mampu mendongkrak perolehan suara duet SBY-Boediono
pada Pilpres 2009.
"Sentimen semacam ini akan dimanfaatkan oleh kandidat lainnya. Memang
(penampilan) istri JK dan Wiranto bagus. Kalau Ibu Ani dan istri
Boediono memakai kerudung akan memunculkan efek positif bagi publik
terhadap dukungannya kepada SBY-Boediono," ujar Ketua DPP PKS Mahfudz
Siddiq, Selasa (26/5).
Apabila saran memakai kerudung dilaksanakan, Mahfudz menyatakan PKS
akan lebih mudah mengarahkan para kader dan simpatisan PKS agar memilih
SBY-Boediono pada 8 Juli mendatang. "PKS tidak bisa menjaga konstituen
seratus persen ikut elite PKS, tapi berdasarkan pengalaman paling tidak
90 persen loyal ke PKS," tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin.
Menurutnya, dengan ibu Ani dan istri Boediono memakai jilbab akan
memberikan pengaruh baik bagi elektabilitas SBY-Boediono. "Hal semacam
tersebut memang kecil, namun diklangan bawah akan berdampak
signifikan," tukasnya.
Mengenai jatah Menteri, kedua petinggi parpol ini berpendapat sama
bahwa belum ada pembicaraan ke arah sana. "Semua akan dilakukan setelah
pasangan SBY-Boediono memastikan menang. Memang ada saat ini PKS tengah
menggodok nama-nama untuk diajukan ke SBY," tegasnya.
Namun, PKS juga menegaskan tidak akan mengambil jatah Menteri Agama
yang memang biasa diduduki oleh perwakilan dari parpol yang berafiliasi
dengan Nahdatul Ulama. Meski begitu, semua diserahkan kembali kepada
SBY.
Sedangkan Lukman, menyatakan bahwa partainya sama sekali belum
membicarakan menteri. "Kita ingin semua terfokus pada langkah
pemenangan, sehingga tidak terjebak dalam pembagian kekuasaan dan
melalaikan kewajiban sebenarnya untuk memenagkan SBY-Boediono,"
cetusnya. (*/OL-06)
PKS Pilih Capres, Bukan Istri Capres
PKS Pilih Capres, Bukan Istri Capres
.
Vivanews.com, Selasa, 26 Mei 2009, 11:12 WIB
VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera sudah mantab mendukung duet SBY-Boediono dalam Pemilu Presiden 8 Juli mendatang. Meskipun istri-istri SBY dan Boediono tidak berjilbab, PKS tidak merisaukan faktor itu.
"Yang jelas kami memilih capres, bukan istrinya capres," kata anggota Majelis Syura PKS, Mahfudz Siddiq dalam keterangan kepada VIVAnews melalui telepon, Selasa, 26 Mei 2009.
Pernyataan Mahfudz ini terkait perkataan Wakil Ketua PKS Bidang Politik, Zulkieflimansyah, Senin (25/5) kemarin. Zulkieflimansyah mengatakan, sebagian besar kader PKS jatuh hati pada jilbab istri-istri JK dan Wiranto.
Sedangkan menurut Mahfudz, faktor istri-istri calon presiden bukan merupakan pertimbangan dalam kesepakatan koalisi PKS dengan SBY-Boediono. Faktor istri calon presiden dan wakil presiden tidak pernah dibahas dalam kesepakatan koalisi.
"Jadi, bila jilbab itu menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat, mudah-mudahan Ibu Ani jadi memakai jilbab nantinya," ujar politisi yang juga Ketua Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat.
Saat ini, lanjut Mahfudz, PKS sedang menjalankan keputusan Majelis Syura untuk berkoalisi dengan Demokrat. Kini, PKS tengah masuk pada tahap konsolidasi dan sosialisasi ke tingkat bawah. "Tidak ada perubahan dan tidak ada persoalan serius," ujar dia.
.
Vivanews.com, Selasa, 26 Mei 2009, 11:12 WIB
VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera sudah mantab mendukung duet SBY-Boediono dalam Pemilu Presiden 8 Juli mendatang. Meskipun istri-istri SBY dan Boediono tidak berjilbab, PKS tidak merisaukan faktor itu.
"Yang jelas kami memilih capres, bukan istrinya capres," kata anggota Majelis Syura PKS, Mahfudz Siddiq dalam keterangan kepada VIVAnews melalui telepon, Selasa, 26 Mei 2009.
Pernyataan Mahfudz ini terkait perkataan Wakil Ketua PKS Bidang Politik, Zulkieflimansyah, Senin (25/5) kemarin. Zulkieflimansyah mengatakan, sebagian besar kader PKS jatuh hati pada jilbab istri-istri JK dan Wiranto.
Sedangkan menurut Mahfudz, faktor istri-istri calon presiden bukan merupakan pertimbangan dalam kesepakatan koalisi PKS dengan SBY-Boediono. Faktor istri calon presiden dan wakil presiden tidak pernah dibahas dalam kesepakatan koalisi.
"Jadi, bila jilbab itu menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat, mudah-mudahan Ibu Ani jadi memakai jilbab nantinya," ujar politisi yang juga Ketua Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat.
Saat ini, lanjut Mahfudz, PKS sedang menjalankan keputusan Majelis Syura untuk berkoalisi dengan Demokrat. Kini, PKS tengah masuk pada tahap konsolidasi dan sosialisasi ke tingkat bawah. "Tidak ada perubahan dan tidak ada persoalan serius," ujar dia.
Mengapa PKS Tak Incar Posisi Menteri Agama
Mengapa PKS Tak Incar Posisi Menteri Agama
.
Vivanews.com, Selasa, 26 Mei 2009, 11:34 WIB
VIVAnews - Belum lagi pemilu presiden dilangsungkan, wacana bagi-bagi kekuasaan sudah sering dibicarakan. Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Sidiq mengatakan pembagian kekuasaan belum dibicarakan secara detail.
"Power sharing baru akan dibicarakan secara detail dan tuntas ketika SBY-Boediono sudah menang pilpres," kata Mahfudz ketika ditemui sebelum rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa 26 Mei 2009.
Meski demikian, prinsip-prinsip dasar pembagian kekuasaan sudah dibicarakan, misalnya bahwa pembagian kekuasaan antar partai-partai pendukung SBY-Boediono dilakukan secara proporsional. PKS, tambah dia, saat ini sedang menggodok nama-nama yang akan disiapkan untuk portofolio kabinet.
"Kami menyiapkan nama sebanyak-banyaknya. Yang jelas, PKS hanya mengusulkan, sementara persetujuan akhir ada pada presiden," kata Mahfudz.
Namun yang pasti, ada satu posisi menteri yang tak diincar PKS. "Kami tidak mengincar posisi menteri agama," kata Mahfudz.
Menngapa? "Karena ada satu tradisi politik bahwa pos menteri agama diisi representasi kaum Nahdatul Ulama (NU) atau partai yang punya afiliasi dengan NU. Kami berpendangan pos menteri agama untuk NU," tambah dia.
Senada, Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Zulkieflimansyah mengatakan PKS menghindari pos menteri agama. Sebab, berpotensi membuat fitnah ke PKS semakin menjadi-jadi.
Sebelumnya, Ketua Umum Pemenangan Pemilihan Presiden pasangan SBY-Boediono, Hatta Radjasa mengatakan komposisi kursi menteri bagi partai-partai politik pendukung belum dibicarakan.
Pernyataan Hatta membantah rumor yang berkembang yang menyebut posisi-posisi menteri bagi partai pendukung sudah jelas, misalnya untuk PKS.
.
Vivanews.com, Selasa, 26 Mei 2009, 11:34 WIB
VIVAnews - Belum lagi pemilu presiden dilangsungkan, wacana bagi-bagi kekuasaan sudah sering dibicarakan. Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Sidiq mengatakan pembagian kekuasaan belum dibicarakan secara detail.
"Power sharing baru akan dibicarakan secara detail dan tuntas ketika SBY-Boediono sudah menang pilpres," kata Mahfudz ketika ditemui sebelum rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa 26 Mei 2009.
Meski demikian, prinsip-prinsip dasar pembagian kekuasaan sudah dibicarakan, misalnya bahwa pembagian kekuasaan antar partai-partai pendukung SBY-Boediono dilakukan secara proporsional. PKS, tambah dia, saat ini sedang menggodok nama-nama yang akan disiapkan untuk portofolio kabinet.
"Kami menyiapkan nama sebanyak-banyaknya. Yang jelas, PKS hanya mengusulkan, sementara persetujuan akhir ada pada presiden," kata Mahfudz.
Namun yang pasti, ada satu posisi menteri yang tak diincar PKS. "Kami tidak mengincar posisi menteri agama," kata Mahfudz.
Menngapa? "Karena ada satu tradisi politik bahwa pos menteri agama diisi representasi kaum Nahdatul Ulama (NU) atau partai yang punya afiliasi dengan NU. Kami berpendangan pos menteri agama untuk NU," tambah dia.
Senada, Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Zulkieflimansyah mengatakan PKS menghindari pos menteri agama. Sebab, berpotensi membuat fitnah ke PKS semakin menjadi-jadi.
Sebelumnya, Ketua Umum Pemenangan Pemilihan Presiden pasangan SBY-Boediono, Hatta Radjasa mengatakan komposisi kursi menteri bagi partai-partai politik pendukung belum dibicarakan.
Pernyataan Hatta membantah rumor yang berkembang yang menyebut posisi-posisi menteri bagi partai pendukung sudah jelas, misalnya untuk PKS.
SBY coalition faces growing fragility
SBY coalition faces growing fragility
The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 05/27/2009 10:30 AM | Headlines
Voters may well be scratching their heads over the viability of President Susilo Bambang Yudhoyono's coalition bloc after some surprising events unfolded in the past few days.
Initially, SBY's Democratic Party (PD) seemed to have forged a strong coalition, with four Islamic based parties – the Prosperous Justice Party (PKS), the National Mandate Party (PAN), the National Awakening Party (PKB) and the United Development Party (PPP) — offering support for his re-election bid in the July presidential election.
On Sunday however, the public watched as the flags of PAN and PPP were waved during the presidential candidacy declaration of SBY’s rival – Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) chairwoman Megawati Soekarnoputri and her running mate Prabowo Subianto – at the Bantargebang dump in Bekasi.
One of PAN’s executives, Dradjad Wibowo, has also been accused of spending more time with Golkar Party presidential candidate Jusuf Kalla and running mate Wiranto from the People’s Conscience Party (Hanura) than with SBY and running mate former Bank Indonesia governor Boediono, the PD candidates.
Then on Monday, PKS deputy secretary-general Zukieflimansyah said that despite his party elite remaining solidly behind SBY, their grassroots constituents may vote for Kalla and Wiranto instead because their wives have a more “Islamic” way of dressing.
Both spouses wear the headdress, known as the jilbab, daily.
On Tuesday, an unexpected event at the House of Representatives plenary session added to the coalition confusion.
Several parties, already officially aligned with the SBY coalition, spearheaded Tuesday's push by the House to scrutinize the government over the election voter list fiasco, which marred the April legislative elections.
Around 40 million eligible voters were reportedly left off the electoral roll and denied the right to cast a ballot, bringing the legitimacy of PD's election victory into disrepute.
PD rejected the House endorsement for an inquiry, but its only coalition partner to follow suit was the PKS.
Following the meeting, PD chairman at the House Syarif Hasan said he was very disappointed with the apparent disloyalty shown by the other coalition partners.
“I am very disappointed with PAN, PKB and PPP. Their legislators need to understand that a coalition can only work if all elements involved in it are fully committed. All I can say right now is that I will report to SBY directly regarding the situation that had taken place today,” he said in Jakarta on Tuesday.
Head of the PPP at the House, Lukman Hakim Saifuddin, denied accusations that his party was disloyal to PD by voting for the inquiry.
“It serves as a gateway to ensure better general elections in the future.”
Although concerned, Syarif said he believed the other parties in the coalition would respect the agreement and the PD political bloc.
“The official coalition agreement is barely a week old. It is not surprising some party constituents are not familiar with the stances.”
Syarif said the argument that the jilbab was the only proper way for Muslim women to express modesty was “debatable”.
“PD is a party based on the ideologies of nationalism and religion. During our daily activities, we like to use a ‘nationalistic’ dress code, but during special religious occasions, we will also use the proper religious dress code,” he said.
“So, it is not necessary for Bu Ani [Mrs. Yudhoyono] to start wearing a jilbab daily,” he added.
However, head of the PKS at the House, Mahfudz Siddiq, said SBY encouraging his wife to wear the jilbab, similar to the wives of Kalla and Wiranto, may not be such a bad idea. (hdt)
The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 05/27/2009 10:30 AM | Headlines
Voters may well be scratching their heads over the viability of President Susilo Bambang Yudhoyono's coalition bloc after some surprising events unfolded in the past few days.
Initially, SBY's Democratic Party (PD) seemed to have forged a strong coalition, with four Islamic based parties – the Prosperous Justice Party (PKS), the National Mandate Party (PAN), the National Awakening Party (PKB) and the United Development Party (PPP) — offering support for his re-election bid in the July presidential election.
On Sunday however, the public watched as the flags of PAN and PPP were waved during the presidential candidacy declaration of SBY’s rival – Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) chairwoman Megawati Soekarnoputri and her running mate Prabowo Subianto – at the Bantargebang dump in Bekasi.
One of PAN’s executives, Dradjad Wibowo, has also been accused of spending more time with Golkar Party presidential candidate Jusuf Kalla and running mate Wiranto from the People’s Conscience Party (Hanura) than with SBY and running mate former Bank Indonesia governor Boediono, the PD candidates.
Then on Monday, PKS deputy secretary-general Zukieflimansyah said that despite his party elite remaining solidly behind SBY, their grassroots constituents may vote for Kalla and Wiranto instead because their wives have a more “Islamic” way of dressing.
Both spouses wear the headdress, known as the jilbab, daily.
On Tuesday, an unexpected event at the House of Representatives plenary session added to the coalition confusion.
Several parties, already officially aligned with the SBY coalition, spearheaded Tuesday's push by the House to scrutinize the government over the election voter list fiasco, which marred the April legislative elections.
Around 40 million eligible voters were reportedly left off the electoral roll and denied the right to cast a ballot, bringing the legitimacy of PD's election victory into disrepute.
PD rejected the House endorsement for an inquiry, but its only coalition partner to follow suit was the PKS.
Following the meeting, PD chairman at the House Syarif Hasan said he was very disappointed with the apparent disloyalty shown by the other coalition partners.
“I am very disappointed with PAN, PKB and PPP. Their legislators need to understand that a coalition can only work if all elements involved in it are fully committed. All I can say right now is that I will report to SBY directly regarding the situation that had taken place today,” he said in Jakarta on Tuesday.
Head of the PPP at the House, Lukman Hakim Saifuddin, denied accusations that his party was disloyal to PD by voting for the inquiry.
“It serves as a gateway to ensure better general elections in the future.”
Although concerned, Syarif said he believed the other parties in the coalition would respect the agreement and the PD political bloc.
“The official coalition agreement is barely a week old. It is not surprising some party constituents are not familiar with the stances.”
Syarif said the argument that the jilbab was the only proper way for Muslim women to express modesty was “debatable”.
“PD is a party based on the ideologies of nationalism and religion. During our daily activities, we like to use a ‘nationalistic’ dress code, but during special religious occasions, we will also use the proper religious dress code,” he said.
“So, it is not necessary for Bu Ani [Mrs. Yudhoyono] to start wearing a jilbab daily,” he added.
However, head of the PKS at the House, Mahfudz Siddiq, said SBY encouraging his wife to wear the jilbab, similar to the wives of Kalla and Wiranto, may not be such a bad idea. (hdt)
Tuesday, May 26, 2009
At-Taskhir
Ikhwahfillah kemabil di post kan artikel menarik ini dari Seri Artikel Majalah Tarbawi-5
Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua.
At Taskhir
Salah satu tujuan dari kepemimpinan dan kekuasaan adalah isti’mar al-ardh, yaitu memakmurkan kehidupan umat manusia. Kepemimpinan yang sukses terletak pada kemampuannya untuk mendayagunakan berbagai sumber daya kekuatan itu. Pernahkah kita menyadari bahwa Nabi Sulaiman as bahkan bahkan memiliki kemampuan untuk mendayagunakan potensi kekuatan bangsa Jin dan hewan untuk mewujudkan tujuan kekuasaannya sebagai raja.
Saya bukan ingin mengajak Anda berfikir agar salah satu syarat calon Presiden adalah mampu menundukkan sumber daya Jin. Tapi ingin menyajikan satu perspektif prinsipil bahwa kepemimpinan dan kekuasaan harus mampu melihat berbagai potensi sumber daya yang ada atau diadakan sebagai energi positif yang mesti dikelola. Bukankah Rasulullah saw pernah memberi isyarat bahwa satu waktu agama Islam ini akan ditolong oleh rajulun fajir? Yaitu orang-orang yang jauh dari standar keimanan dan keshalehan, namun memiliki kekuatan yang bisa didayagunakan.
Salah satu kesalahan berfikir dan bersikap di antara kaum muslimin adalah ketika menakar dan menseleksi unsur-unsur kekuatan yang layak dilibatkan dalam proses istikhlaf menurut ukuran keimanan dan keshalehan. Mereka yang di luar itu lalu diposisikan sebagai lawan yang harus dicurigai atau bahkan dimusuhi. Ini pula yang telah menciptakan polarisasi klasik antara kekuatan politik Islam dan kekuatan politik non-Islam, dengan beragam label ideologi dan aliran politiknya.
Masih menurut mereka, adalah suatu keanehan dan penyimpangan manakala ada kekuatan politik Islam bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan politik non-Islam. Ditambah lagi satu obsesi bahwa kekuatan-kekuatan politik Islam harus bersatu di bawah satu bendera saja, untuk kemudian berhadapan vis a vis dengan selainnya. Sejumlah dalil dan tafsir sejarah pun disertakan untuk melanggengkan paham ini.
Saudaraku, perlu kita pahami bahwa kepemimpinan dan kekuasaan adalah wilayah al-mashlahah al-‘ammah, atau domain kepentingan umum. Kepemimpinan menurut Islam adalah untuk kemashlahatan semua manusia yang bernaung di dalam ruang kekuasaan itu, siapapun mereka. Bahkan juga untuk kemashlahatan semua makhluk selain manusia. Coba lihat, bukankah syariat Islam juga mengatur hak-hak bangsa Jin yang tidak boleh kita zhalimi. Misalnya kita dianjurkan Rasulullah untuk tidak memakan tulang, karena itu aset pangan bangsa Jin. Sementara sekarang berkembang menu makanan berduri atau bertulang lunak, sehingga ludes semua hak bangsa Jin itu dimangsa manusia.
Saya minta maaf jika mengambil contoh ektrem dan paradoks, dikarenakan ini adalah perkara penting. Yaitu menyangkut cara pandang yang membentuk perilaku kita dalam kerangka bermasyarakat dan bernegara. Kepemimpinan dan kekuasaan yang bercirikan pendayagunaan berbagai sumber daya kekuatan untuk pencapaian tujuan isti’mar al-ardh ini yang disebut sebagai At-Taskhir. Konsep ini mengacu kepada firman Allah: ”Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu ni’mat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.” (Luqman: 20).
Ketika Allah menetapkan Takrim (pemuliaan) posisi manusia sebagai Khalifatullah fil-Ardh, maka Allah ikuti dengan Taskhir. Yaitu penyediaan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas kepemimpinan. Secara tabiat, berbagai sumber daya itu bersifat tunduk kepada kekuasaan untuk dikelola menjadi energi positif. Dan secara tabiat pula, kepemimpinan manusia mampu menundukkan mereka.
Dari konsep dan prinsip Taskhir, maka pahamlah kita praktek kepemimpinan dan kekuasaan yang dijalankan oleh Rasulullah saw. Bagaimana beliau mendayagunakan posisi terhormat nasabnya untuk bernegosiasi dengan a-immatul-kufr (pemimpin-pemimpin kekufuran) Makkah. Bagaimana beliau membangun komunikasi dan aliansi dengan Raja Habasyah untuk keperluan suaka politik sebagian sahabatnya. Bagaimana beliau gunakan tangan-tangan sebagian tokoh musyrikin Makkah untuk mencabut embargo dan blokade terhadap komunitas kaum muslimin yang sudah berlangsung selama tiga tahun. Bagaimana beliau menyewa secara profesional Abdullah Uraiqith – seorang musyrik – sebagai pemandu jalan saat hijrah ke Madinah.
Juga bagaimana beliau merekrut tokoh-tokoh simpul dari kelompok-kelompok besar masyarakat Madinah, dan memuliakan posisi mereka. Bagaimana beliau membiarkan keberadaan tokoh-tokoh munafik Madinah, namun membatasi ruang-geraknya. Bagaimana beliau mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok Yahudi dalam Piagam Madinah, dan mengikat mereka dengan klausul hukum yang tegas. Bagaimana beliau menolak kehadiran Abu Jundul dan pengikutnya untuk masuk Madinah, dan bersikap diam atas berbagai operasi yang mereka lakukan terhadap kafilah-kafilah dagang Quraisy Makkah.
Juga bagaimana Rasulullah membuka luas arus perdagangan antar negara di Madinah. Bagaimana beliau menugaskan beberapa sahabat untuk mempelajari bahasa dan budaya Yahudi dan Nasrani. Bagaimana beliau mengadopsi banyak tradisi dan teknologi negara atau bangsa lain untuk kemashlahatan ummat. Termasuk dalam hal Rasulullah saw menikahi Shafiyyah, seorang putri tokoh sentral Yahudi yang ditaklukkan dalam peperangan.
Ikhwah fillah, konsep Taskhir tentu saja berdimensi sangat luas. Pastinya ia melekat pada konsep kepemimpinan dan kekuasaan. Ia menyangkut penundukkan dan pendayagunaan berbagai sumber daya alam untuk kemakmuran. Menyangkut penundukkan dan pendayagunaan sumber daya manusia – dengan aneka keragamannya – untuk mewujudkan masyarakat hadhari atau berperadaban. Juga menyangkut penundukkan dan pendayagunakan berbagai potensi kekuatan buruk atau destruktif menjadi unsur kekuatan yang positif atau minimal netral.
Memimpin dunia berarti meletakkan semua komponennya di bawah kendali kita. Seorang pemimpin akan memandang semua yang ada di sekelilingnya sebagai sumber daya potensial yang harus dikelola dan ditundukkan. Siapapun, apapun dan bagaimanapun adanya. Seorang pemimpin tidak akan mudah melakukan fragmentasi atau pengkotak-kotakan, lalu melakukan sikap baro’ah atau garis demarkasi terhadap kotak-kotak yang berbeda dengan dirinya. Secara aqidah dan ibadah memang harus dan mudah untuk membeda-bedakan manusia. Namun sekali lagi, kepemimpinan dan kekuasaan adalah wilayah al-mashlahah al-’ammah.
Nah saudaraku, mari kita lihat kembali Indonesia – negeri kita yang besar ini. Semangat kita pastilah ingin memimpin negeri ini. Mari lihat dengan cermat; begitu beragamnya penduduk negeri ini – dari suku, bahasa, agama, budaya dan aneka ikatan primordial lainnya. Bahkan keberagaman itu terlihat jelas di umat Islam sebagai komponen mayoritas penduduknya. Perbedaan aliran fiqh, ormas atau kelompok, tingkat pemahaman dan komitmen terhadap syari’at, hingga perbedaan cara memperjuangkan aspirasinya. Indonesia begitu melimpah ruah sumber daya alam dan ekonominya. Namun lihatlah sebagian besar didominasi oleh aktor-aktor bisnis non-muslim, bahkan asing. Lihat juga tentara sebagai garda depan pertahanan negara. Untuk waktu lama mereka didoktrin bahwa Islam adalah ancaman terhadap (kekuasaan) negara. Lalu lihat juga begitu banyaknya para pegiat sosial, budaya, hukum dan politik yang ingin mendorong demokratisasi di berbagai bidang, namun memiliki referensi ideologi aneka warna.
Kenyataan lainnya, bangsa ini makin terpuruk dalam lubang kemiskinan. Menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya angka pengangguran, tingkat inflasi yang makin membumbung, angka putus sekolah masih tinggi, kriminalitas masih merajalela, korupsi tak pernah berhenti, budaya bebas dan semau gue jadi tren generasi muda, patriotisme dan semangat kebangsaan makin tipis, dan mengagungkan budaya barat jadi simbol kemajuan.
Negeri ini butuh kepemimpinan yang baik. Barisan dakwah memiliki modal paling pokok untuk memimpin. Yaitu manusia-manusia yang sadar akan posisinya sebagai khalifatullah dan sadar akan statusnya sebagai ‘abdullah (hamba Allah) yang harus beriman dan beramal shaleh. Istikhlaf (proses menuju kepemimpinan) tidak cukup hanya dengan seruan atau teriakan. Tapi juga pada sejauh mana kita mampu mengkapitalisasi berbagai sumber daya kekuatan untuk dihimpun menjadi energi positif untuk tujuan mulia. Di sinilah sifat inklusif Islam memberi jalan bagi tathbiq ru’yah at-taskhir, atau implementasi pandangan taskhir sebagai syarat mulusnya proses istikhlaf. Wallahu a’laam bish-showaab.
Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua.
At Taskhir
Salah satu tujuan dari kepemimpinan dan kekuasaan adalah isti’mar al-ardh, yaitu memakmurkan kehidupan umat manusia. Kepemimpinan yang sukses terletak pada kemampuannya untuk mendayagunakan berbagai sumber daya kekuatan itu. Pernahkah kita menyadari bahwa Nabi Sulaiman as bahkan bahkan memiliki kemampuan untuk mendayagunakan potensi kekuatan bangsa Jin dan hewan untuk mewujudkan tujuan kekuasaannya sebagai raja.
Saya bukan ingin mengajak Anda berfikir agar salah satu syarat calon Presiden adalah mampu menundukkan sumber daya Jin. Tapi ingin menyajikan satu perspektif prinsipil bahwa kepemimpinan dan kekuasaan harus mampu melihat berbagai potensi sumber daya yang ada atau diadakan sebagai energi positif yang mesti dikelola. Bukankah Rasulullah saw pernah memberi isyarat bahwa satu waktu agama Islam ini akan ditolong oleh rajulun fajir? Yaitu orang-orang yang jauh dari standar keimanan dan keshalehan, namun memiliki kekuatan yang bisa didayagunakan.
Salah satu kesalahan berfikir dan bersikap di antara kaum muslimin adalah ketika menakar dan menseleksi unsur-unsur kekuatan yang layak dilibatkan dalam proses istikhlaf menurut ukuran keimanan dan keshalehan. Mereka yang di luar itu lalu diposisikan sebagai lawan yang harus dicurigai atau bahkan dimusuhi. Ini pula yang telah menciptakan polarisasi klasik antara kekuatan politik Islam dan kekuatan politik non-Islam, dengan beragam label ideologi dan aliran politiknya.
Masih menurut mereka, adalah suatu keanehan dan penyimpangan manakala ada kekuatan politik Islam bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan politik non-Islam. Ditambah lagi satu obsesi bahwa kekuatan-kekuatan politik Islam harus bersatu di bawah satu bendera saja, untuk kemudian berhadapan vis a vis dengan selainnya. Sejumlah dalil dan tafsir sejarah pun disertakan untuk melanggengkan paham ini.
Saudaraku, perlu kita pahami bahwa kepemimpinan dan kekuasaan adalah wilayah al-mashlahah al-‘ammah, atau domain kepentingan umum. Kepemimpinan menurut Islam adalah untuk kemashlahatan semua manusia yang bernaung di dalam ruang kekuasaan itu, siapapun mereka. Bahkan juga untuk kemashlahatan semua makhluk selain manusia. Coba lihat, bukankah syariat Islam juga mengatur hak-hak bangsa Jin yang tidak boleh kita zhalimi. Misalnya kita dianjurkan Rasulullah untuk tidak memakan tulang, karena itu aset pangan bangsa Jin. Sementara sekarang berkembang menu makanan berduri atau bertulang lunak, sehingga ludes semua hak bangsa Jin itu dimangsa manusia.
Saya minta maaf jika mengambil contoh ektrem dan paradoks, dikarenakan ini adalah perkara penting. Yaitu menyangkut cara pandang yang membentuk perilaku kita dalam kerangka bermasyarakat dan bernegara. Kepemimpinan dan kekuasaan yang bercirikan pendayagunaan berbagai sumber daya kekuatan untuk pencapaian tujuan isti’mar al-ardh ini yang disebut sebagai At-Taskhir. Konsep ini mengacu kepada firman Allah: ”Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu ni’mat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.” (Luqman: 20).
Ketika Allah menetapkan Takrim (pemuliaan) posisi manusia sebagai Khalifatullah fil-Ardh, maka Allah ikuti dengan Taskhir. Yaitu penyediaan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas kepemimpinan. Secara tabiat, berbagai sumber daya itu bersifat tunduk kepada kekuasaan untuk dikelola menjadi energi positif. Dan secara tabiat pula, kepemimpinan manusia mampu menundukkan mereka.
Dari konsep dan prinsip Taskhir, maka pahamlah kita praktek kepemimpinan dan kekuasaan yang dijalankan oleh Rasulullah saw. Bagaimana beliau mendayagunakan posisi terhormat nasabnya untuk bernegosiasi dengan a-immatul-kufr (pemimpin-pemimpin kekufuran) Makkah. Bagaimana beliau membangun komunikasi dan aliansi dengan Raja Habasyah untuk keperluan suaka politik sebagian sahabatnya. Bagaimana beliau gunakan tangan-tangan sebagian tokoh musyrikin Makkah untuk mencabut embargo dan blokade terhadap komunitas kaum muslimin yang sudah berlangsung selama tiga tahun. Bagaimana beliau menyewa secara profesional Abdullah Uraiqith – seorang musyrik – sebagai pemandu jalan saat hijrah ke Madinah.
Juga bagaimana beliau merekrut tokoh-tokoh simpul dari kelompok-kelompok besar masyarakat Madinah, dan memuliakan posisi mereka. Bagaimana beliau membiarkan keberadaan tokoh-tokoh munafik Madinah, namun membatasi ruang-geraknya. Bagaimana beliau mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok Yahudi dalam Piagam Madinah, dan mengikat mereka dengan klausul hukum yang tegas. Bagaimana beliau menolak kehadiran Abu Jundul dan pengikutnya untuk masuk Madinah, dan bersikap diam atas berbagai operasi yang mereka lakukan terhadap kafilah-kafilah dagang Quraisy Makkah.
Juga bagaimana Rasulullah membuka luas arus perdagangan antar negara di Madinah. Bagaimana beliau menugaskan beberapa sahabat untuk mempelajari bahasa dan budaya Yahudi dan Nasrani. Bagaimana beliau mengadopsi banyak tradisi dan teknologi negara atau bangsa lain untuk kemashlahatan ummat. Termasuk dalam hal Rasulullah saw menikahi Shafiyyah, seorang putri tokoh sentral Yahudi yang ditaklukkan dalam peperangan.
Ikhwah fillah, konsep Taskhir tentu saja berdimensi sangat luas. Pastinya ia melekat pada konsep kepemimpinan dan kekuasaan. Ia menyangkut penundukkan dan pendayagunaan berbagai sumber daya alam untuk kemakmuran. Menyangkut penundukkan dan pendayagunaan sumber daya manusia – dengan aneka keragamannya – untuk mewujudkan masyarakat hadhari atau berperadaban. Juga menyangkut penundukkan dan pendayagunakan berbagai potensi kekuatan buruk atau destruktif menjadi unsur kekuatan yang positif atau minimal netral.
Memimpin dunia berarti meletakkan semua komponennya di bawah kendali kita. Seorang pemimpin akan memandang semua yang ada di sekelilingnya sebagai sumber daya potensial yang harus dikelola dan ditundukkan. Siapapun, apapun dan bagaimanapun adanya. Seorang pemimpin tidak akan mudah melakukan fragmentasi atau pengkotak-kotakan, lalu melakukan sikap baro’ah atau garis demarkasi terhadap kotak-kotak yang berbeda dengan dirinya. Secara aqidah dan ibadah memang harus dan mudah untuk membeda-bedakan manusia. Namun sekali lagi, kepemimpinan dan kekuasaan adalah wilayah al-mashlahah al-’ammah.
Nah saudaraku, mari kita lihat kembali Indonesia – negeri kita yang besar ini. Semangat kita pastilah ingin memimpin negeri ini. Mari lihat dengan cermat; begitu beragamnya penduduk negeri ini – dari suku, bahasa, agama, budaya dan aneka ikatan primordial lainnya. Bahkan keberagaman itu terlihat jelas di umat Islam sebagai komponen mayoritas penduduknya. Perbedaan aliran fiqh, ormas atau kelompok, tingkat pemahaman dan komitmen terhadap syari’at, hingga perbedaan cara memperjuangkan aspirasinya. Indonesia begitu melimpah ruah sumber daya alam dan ekonominya. Namun lihatlah sebagian besar didominasi oleh aktor-aktor bisnis non-muslim, bahkan asing. Lihat juga tentara sebagai garda depan pertahanan negara. Untuk waktu lama mereka didoktrin bahwa Islam adalah ancaman terhadap (kekuasaan) negara. Lalu lihat juga begitu banyaknya para pegiat sosial, budaya, hukum dan politik yang ingin mendorong demokratisasi di berbagai bidang, namun memiliki referensi ideologi aneka warna.
Kenyataan lainnya, bangsa ini makin terpuruk dalam lubang kemiskinan. Menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya angka pengangguran, tingkat inflasi yang makin membumbung, angka putus sekolah masih tinggi, kriminalitas masih merajalela, korupsi tak pernah berhenti, budaya bebas dan semau gue jadi tren generasi muda, patriotisme dan semangat kebangsaan makin tipis, dan mengagungkan budaya barat jadi simbol kemajuan.
Negeri ini butuh kepemimpinan yang baik. Barisan dakwah memiliki modal paling pokok untuk memimpin. Yaitu manusia-manusia yang sadar akan posisinya sebagai khalifatullah dan sadar akan statusnya sebagai ‘abdullah (hamba Allah) yang harus beriman dan beramal shaleh. Istikhlaf (proses menuju kepemimpinan) tidak cukup hanya dengan seruan atau teriakan. Tapi juga pada sejauh mana kita mampu mengkapitalisasi berbagai sumber daya kekuatan untuk dihimpun menjadi energi positif untuk tujuan mulia. Di sinilah sifat inklusif Islam memberi jalan bagi tathbiq ru’yah at-taskhir, atau implementasi pandangan taskhir sebagai syarat mulusnya proses istikhlaf. Wallahu a’laam bish-showaab.
Tuesday, May 19, 2009
Kesepakatan Antara Ketua MS PKS - SBY
Ikhwahfillah, seluruh kader dan simpatisan PKS, semoga Allah menyertai langkah-langkah kita dengan nikmat dan petunjuknya.
Berikut kesepakatan antara Ketua Majelis Syura PKS Ust. KH Hilmi Aminudin dengan Capres SBY pada hari Jum`at, 15 Mei 2009 di Bandung, yang merupakan bagian dari kontrak politik sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari piagam koalisi yang ditandatangani partai-partai di Cikeas Sabtu, 16 Mei 2009.
Kontrak Politik itu berisi 4 hal, yaitu kesepakatan :
1. Aturan main koalisi di pemerintahan
2. Aturan main koalisi di parlemen
3. Platform kebijakan pemerintahan koalisi dibidnag politik, ekonomi,sosbud dam hublu
4. Mekanisme komunikasi koalisi
Naskah kontrak politik inilah yang belum disepakati oleh kedua tokoh, sementara hal ini menjadi syarat koalisi yang ditetapkan Majelis Syura PKS
platform kebijakan bidang ekonomi yang disepakati PKS dan SBY, ada 3 hal pokok yaitu pertama, pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan pemerataan ekonomi, kesamaan dan kemudahan akses, informasi, dan peluang usaha, serta pemberdayaan kemampuan usaha
Kedua, menegakkan kedaulatan ekonomi nasional dengan mereformasi kebijakan makro ekonomi yang mengarah kepada kemandirian dan kesetaraan serta kedaulatan ekonomi rakyat.
Ketiga, ketahanan dan kemandirian ekonomi di sektor pangan, energi, dan air melalui revitalisasi, efesiensi, intensifikasi dan diversifikasi.
Demikianlah kesepakan hasil dari tarik-ulur dan komunikasi yang telah tercapai antara PKS dan SBY. semoga ini bisa memberikan pelurusan atas semua misinformasi dan kesalahpahaman yang telah terjadi.
Berikut kesepakatan antara Ketua Majelis Syura PKS Ust. KH Hilmi Aminudin dengan Capres SBY pada hari Jum`at, 15 Mei 2009 di Bandung, yang merupakan bagian dari kontrak politik sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari piagam koalisi yang ditandatangani partai-partai di Cikeas Sabtu, 16 Mei 2009.
Kontrak Politik itu berisi 4 hal, yaitu kesepakatan :
1. Aturan main koalisi di pemerintahan
2. Aturan main koalisi di parlemen
3. Platform kebijakan pemerintahan koalisi dibidnag politik, ekonomi,sosbud dam hublu
4. Mekanisme komunikasi koalisi
Naskah kontrak politik inilah yang belum disepakati oleh kedua tokoh, sementara hal ini menjadi syarat koalisi yang ditetapkan Majelis Syura PKS
platform kebijakan bidang ekonomi yang disepakati PKS dan SBY, ada 3 hal pokok yaitu pertama, pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan pemerataan ekonomi, kesamaan dan kemudahan akses, informasi, dan peluang usaha, serta pemberdayaan kemampuan usaha
Kedua, menegakkan kedaulatan ekonomi nasional dengan mereformasi kebijakan makro ekonomi yang mengarah kepada kemandirian dan kesetaraan serta kedaulatan ekonomi rakyat.
Ketiga, ketahanan dan kemandirian ekonomi di sektor pangan, energi, dan air melalui revitalisasi, efesiensi, intensifikasi dan diversifikasi.
Demikianlah kesepakan hasil dari tarik-ulur dan komunikasi yang telah tercapai antara PKS dan SBY. semoga ini bisa memberikan pelurusan atas semua misinformasi dan kesalahpahaman yang telah terjadi.
Wawancara, Kita Mengikatnya dengan Kontrak Politik
Wawancara, Kita Mengikatnya dengan Kontrak Politik
Sabili, 19 Mei 2009
Memang performance SBY sedang bagus-bagusnya. Terbukti dari perolehan suara yang mencapai 300%. Sungguh capaian yang spektakuler. Kenaikan tiga kali lipat ini sampai membuat fungsionaris Partai Demokrat sendiri tercengang.
Lihat saja gaya kampanye SBY, hampir tiap Banner Demokrat selalu menghadirkan SBY bersama calegnya. Sang caleg PD baru merasa pede alias percaya diri kalau disandingkan dengan sosok gagah SBY. Sepertinya kampanye legislatif kemarin sudah menjadi ajang kampanye Pilpres. Jadi orang lain barus siap kuda-kuda, SBY sudah menyerang.
Dengan modal ini, SBY-Demokrat dengan percaya diri melenggang ke Pemilu berikutnya, Pilpres. Seorang pengamat politik dari UI dalam sebuah diskusi internal mengatakan, “SBY dipasangkan dengan botol pun akan menang,” katanya..
Karena itukah PKS bersanding koalisi dengan SBY?
Untuk menjawab pertanyaan ini wartawan Abidah Wafaa dari Sabili mewawancarai Mahfudz Siddiq, Ketua Fraksi PKS.
Berikut petikannya:
Apa yang mendasari PKS berkoalisi dengan SBY – Berbudi?
Karena Platformnya, secara detil saya tidak hafal. Namun hal tersebut berdasarkan platform yang disampaikan tim 5 dari PKS dan tim 9 dari partai Demokrat. Di antara platform tersebut berisi tentang, koalisi pemerintahan, koalisi parlemen, agenda arah kebijakan nasional dan manajemen kebijakan nasional.
Secara global berkaitan dengan politik, sosial, budaya, hukum dan hubungan internasional. Berkaitan juga dengan pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi kerakyatan, memperluas ekonomi. Pemberdayaan ekonomi rakyat dan juga penguatan ekonomi ditengah pertarungan global.
Selain itu, berkaitan dengan ketahanan energi pangan, air dan ekonomi nasional agar tidak dicampuri intervensi asing yang dapat merugikan ekonomi rakyat.
Karena itu kita berkoalisi dengan SBY berhubungan juga akan tugas pengawalan dengan penjajahan yang dialami di seluruh belahan dunia yang dialami oleh umat muslim lainnya di dunia. Seperti yang terjadi di Pattani, Mindanao, Palestina dan lainnya.
Bagaimana Anda menaggapi Boediono seorang neoliberal yang notabene diusung oleh PKS?
Secara personal kita tidak mempersoalkan. Karena Boediono adalah orang yang baik. Untuk itu kita mengikatnya dengan kebijakan ekonomi dengan kontrak politik. Dengan demikian PKS berpartisipasi dan dapat mengkritisi arah kebijakan ekonomi tersebut.
Itupun kontrak politik yang kita ajukan oleh PKS ditandatangani setelah menit-menit terakhir Karena platform tersebut seharusnya berjalan dua arah.
Bagaimana PKS melakukan komunikasi arah kebijakan tersebut dengan para konstituennya, mengingat dari beberapa kalangan umat memiliki resistensi terhadap Boediono?
PKS sesuai dengan kebijakan majelis Syuro, dengan demikian PKS selalu melakukan partisipasi aktif. Bukan hanya di parlemen, namun di pemerintahan.
Alhamdulillah secara prinsip dapat menerima hal tersebut. Karena PKS adalah partai dakwah tsiqoh pada qiyadah supaya prinsip Islam dan dakwah dapat berjalan secara beriringan. Majelis Syuro bukan hasil keputusan perorangan sehingga trasformasi sesungguhnya bersifat umum ke khusus.
News Focus: PKS` decision nothing to do with ministerial post being eyed
by Eliswan Azly
Jakarta (ANTARA News) - Secretary General of the Prosperous Justice Party (PKS) Anis Matta said his party`s decision to continue its coalition with the Democratic Party (PD) had nothing to do with the ration of ministerial post or power sharing in the future government system.
"It was actually made on the basis of a political consideration to jointly build this nation. It`s wrong if PKS is reported to be wishy-washy," he said in Makassar on Monday.
According to him, what PKS wanted to show was that as a participant of the coalition, all parties had an equal position and stance as partner.
In this case, PKS had actually made a strong interruption to Susilo Bambang Yudhoyono following the issue on Budiono whose appointment was never discussed with the coalition partners. But that matter was something natural.
"It is like a friend whereas PKS and PD should mutually advise each other. This is a big interruption from a big family to measure how big our value is," he said.
He further said that it was PKS which had already determined its stance as it could get angry and agree with its friend. It was needed if a person started to have a strong domination.
PKS again expressed support to the SBY-Budiono ticket after SBY asked for an apology following the lack of communication in appointing a vice presidential candidate who would be Yudhoyono`s running mate in the upcoming presidential race.
In addition, PKS` coalition with the Democratic Party to support the SBY-Boediono pair was inseparable from some agreement reached over platform of economic policies.
The first agreement had to do with the eradication of poverty and unemployment through economic equality. Either it is the form of similar and easy access, information and business opportunities and the empowerment of the people`s economy.
The second agreement in this case upheld the national economic sovereignty. One of them was by revising macro economic policies into self-reliant ones and equality as well as people`s economic equality.
The third had to do with defence and economic self reliance in the sectors of food, energy and water through revitalization, efficiency, intensification and diversification.
Earlier, Anis Matta said his party would pursue another alternative coalition if the talks with Yudhoyono`s camp to overcome the problem ended in failure.
However Boediono`s candidacy had created a havoc within PD`s block of coalition
parties, which included PKS.
"What we deplore much is not the appointment of Boediono as running mate, but it is more focused on the lack of communication that has been built," he said.
According to him, all along Yudhoyono had heralded his partnership with the political parties that supported him. But as time went by, Yudhoyoho eventually abandoned his commitment by making a strategic decision on his own.
The PKS would decide what further steps it would take independently and without the influence of other political parties, he said.
"But if the problem remains unsolved beyond the limits of our tolerance, PKS will immediately pursue an alternative coalescing course which we have already prepared," Anis Matta said.
Asked what the alternative course was, Another PKS faction chairman Mahfudz Siddiq said it would be revealed in the next few days.
According to Siddiq, PKS had made intensive political communication with other parties such as with the Megawati Soekarnoputri-Parabowo camp as well as the Jusuf Kalla-Wiranto camp.
PKS might form a new bloc with other political parties or switch its support to the Jusuf Kalla-Wiranto pair.
"We respect from Jusuf Kalla because he is consistent in running for the presidency
although based on surveys he is an `underdog," Siddiq said.
If the talks with SBY ended in failure, an alternative coalition might emerge following the disappointment of the political parties that have aligned themselves with the Democratic Party (PD), Mahfudz said.
Two of the parties in the coalition, the Prosperous Justice Party (PKS) and the United Development Party (PPP), have expressed their disappointment.
The main reason for their disappointment is the lack of communication from the PD in determining Susilo Bambang Yudhoyono`s running mate in the July presidential election.
"The PD never talked to us and all of a sudden, Boediono emerges as the vice-presidential candidate for SBY," he said last week.
In response to PKS stance to remain its coalition with SBY, Dr Sofyan Siregar, a political analyst currently a roving lecturer of the Islamic University of North Sumatra said that in politics, there was no permanent friend and enemy. What was permanent was only the interest.
If PKS considered maintaining its coalition with SBY was more advantageous than disrupting the coalition, it was actually a political stance, he said adding that whatever the reason, the public would see it as political stance of that Islamic-based party.
However, the attitude of the Democratic Party in building coalition with its coalition partner still lacked behind the Golkar?s way in convincing its coalition partner.
The Democratic Party should actually learn from Golkar which immediately put the coalition in the form of a document, the procedure of which really convinced its coalition partners.
"But on the other way round, the coalition with the Democratic Party is only in the form of discourse. There is no a guaranty that the coalition can be maintained," Sofyan said.
"It is because of this condition, it seems that the appointment of Budiono without discussing it first with coalition parties is deemed as an act of dishonor by the coalition parties. Practically, what has happened is just a lack of communication," Sofyan said.
On one side, the Democratic Party thought it is the right of SBY to appoint his running mate for the presidential race later, as his party has tallied over 20 percent amid a vacuum of coalition agreement.
On the other hand, coalition parties saw that SBY took no notice of the procedure in building a coalition with other parties, as whatever had been decided should be discussed with coalition partners if transparency is expected to be upheld, Sofyan said.(*)
PKS tepis isu tambah jatah menteri
Waspada, Monday, 18 May 2009 18:20 WIB
JAKARTA - Meski sebelumnya presiden PKS Tifatul Sembiring sudah mengakui bahwa pihaknya dapat kursi menteri banyak, bergabungnya PKS dalam koalisi Partai Demokrat yang mengusung SBY-Boediono, bukan karena bertambahnya jatah kursi menteri. Tapi soal platform kebijakan di bidang ekonomi.
"Platform kebijakan bidang ekonomi yang disepakati ada 3 hal pokok," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, hari ini.
Kesepakatan tersebut pertama, ujar Mahfudz, mengenai pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan pemerataan ekonomi. Baik itu kesamaan dan kemudahan akses, informasi dan peluang usaha, serta pemberdayaan kemampuan usaha ekonomi rakyat.
Yang kedua, lanjut Ketua FPKS ini, kesepakatan juga didapat dalam hal menegakkan kedaulatan ekonomi nasional. Salah satunya adalah dengan mereformasi kebijakan makro ekonomi yang mengarah kepada kemandirian dan kesetaraan serta kedaulatan ekonomi rakyat.
"Ketiga, ketahanan dan kemandirian ekonomi di sektor pangan, energi dan air melalui revitalisasi, efesiensi, intensifikasi dan diversifikasi," tandas Mahfudz
Monday, May 18, 2009
Mega-Bowo Deklarasi di Lokasi Wong Cilik.
Mega-Bowo Deklarasi di Lokasi Wong Cilik.
Republika Newsroom, Minggu, 17 Mei 2009 pukul 21:47:00
JAKARTA—Pasangan capres-cawapres PDIP dan Gerindra, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Bowo) memutuskan untuk melakukan deklarasi pencalonan mereka di lokasi wong cilik.
Fungsionaris DPP PDIP, Gayus Lumbuun, mengatakan, penetapan lokasi deklarasi Mega-Bowo di daerah pemukiman rakyat kecil berkesesuaian dengan tema kampanye dan isu politik yang diusung PDIP-Gerindra.
“Kita kan ingin mewujudkan konsep ekonomi kerakyatan untuk memperbaiki kondisi wong cilik yang semakin sulit hidup di negeri kaya-raya ini,” ujar Gayus kepada Republika, Ahad (17/5).
Lalu dimana lokasi yang dipilih Mega-Bowo untuk pendeklarasian mereka” Sejauh ini, kata Gayus, sudah mengerucut pada wilayah Bekasi, Jawa Barat, yang terdapat kawasan kumuh di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Bantar Gebang.
Namun demikian, keputusan pasti lokasi baru dibicarakan Mega-Bowo dan tim pemenangan pilpres PDIP dan Gerindra pada hari ini, Senin (18/5). “Kalau waktu deklarasinya mudah-mudahan pekan ini juga, tapi belum besok (hari ini, red),” imbuh Gayus.
Ihwal target pasangan Mega-Bowo, Gayus meyakini, kolaborasi kedua orang nomor satu di PDIP dan Gerindra tersebut mampu mengungguli pasangan capres-cawapres lainnya.
Optimisme demikian bukan tanpa alasan. Menurut Gayus, ketidakmampuan pemerintahan saat ini dalam memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat kecil menjadi pintu masuk untuk melakukan pembaruan kebijakan.
“Pembaruan kebijakan ekonomi dan politik inilah yang menjadi arah perjuangan Mega-Bowo. Rakyat harus bisa hidup mandiri dan tidak lagi mengandalkan bantuan-bantuan untuk menyelesaikan kesulitan mereka,” papar Gayus.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan jika pihaknya sudah menandatangani kontrak politik koalisi bersama Partai Demokrat (PD) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Penandatanganan kontrak politik tersebut dilakukan PKS di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, pada Sabtu (16/5).
“Sebelumnya PKS sudah mendapatkan kepastian persetujuan draft kontrak politik dari SBY pada Jumat (15/5) sore sebelum deklarasi SBY-Boediono,” jelas Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq.
Mahfudz menjelaskan, kesepakatan yang tercapai antara Ketua Majelis Syura PKS, Hilmi Aminuddin, dan SBY di Bandung adalah kontrak politik sebagai lampiran tak terpisahkan dari piagam koalisi yang ditandatangani partai-partai mitra koalisi di Cikeas
Kontrak politik itu berisi empat hal, yaitu kesepakatan aturan main koalisi di pemerintahan, aturan main koalisi di parlemen, platform kebijakan pemerintahan koalisi di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan hubungan luar negeri, serta mekanisme komunikasi koalisi.
Terkait platform kebijakan bidang ekonomi yang disepakati PKS dan SBY, kata Mahfudz, mencakup tiga hal, yaitu pertama, pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan pemerataan ekonomi, kesamaan dan kemudahan akses, informasi, dan peluang usaha, serta pemberdayaan kemampuan usaha
Kedua, menegakkan kedaulatan ekonomi nasional dengan mereformasi kebijakan makro ekonomi yang mengarah kepada kemandirian dan kesetaraan serta kedaulatan ekonomi rakyat. Serta ketiga, ketahanan dan kemandirian ekonomi di sektor pangan, energi, dan air melalui revitalisasi, efesiensi, intensifikasi dan diversifikasi.
“Semua kesepakatan politik ini diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih baik selama lima tahun mendatang dan mendatangkan manfaat buat umat,” tandas Mahfudz. ade/pur
Republika Newsroom, Minggu, 17 Mei 2009 pukul 21:47:00
JAKARTA—Pasangan capres-cawapres PDIP dan Gerindra, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Bowo) memutuskan untuk melakukan deklarasi pencalonan mereka di lokasi wong cilik.
Fungsionaris DPP PDIP, Gayus Lumbuun, mengatakan, penetapan lokasi deklarasi Mega-Bowo di daerah pemukiman rakyat kecil berkesesuaian dengan tema kampanye dan isu politik yang diusung PDIP-Gerindra.
“Kita kan ingin mewujudkan konsep ekonomi kerakyatan untuk memperbaiki kondisi wong cilik yang semakin sulit hidup di negeri kaya-raya ini,” ujar Gayus kepada Republika, Ahad (17/5).
Lalu dimana lokasi yang dipilih Mega-Bowo untuk pendeklarasian mereka” Sejauh ini, kata Gayus, sudah mengerucut pada wilayah Bekasi, Jawa Barat, yang terdapat kawasan kumuh di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Bantar Gebang.
Namun demikian, keputusan pasti lokasi baru dibicarakan Mega-Bowo dan tim pemenangan pilpres PDIP dan Gerindra pada hari ini, Senin (18/5). “Kalau waktu deklarasinya mudah-mudahan pekan ini juga, tapi belum besok (hari ini, red),” imbuh Gayus.
Ihwal target pasangan Mega-Bowo, Gayus meyakini, kolaborasi kedua orang nomor satu di PDIP dan Gerindra tersebut mampu mengungguli pasangan capres-cawapres lainnya.
Optimisme demikian bukan tanpa alasan. Menurut Gayus, ketidakmampuan pemerintahan saat ini dalam memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat kecil menjadi pintu masuk untuk melakukan pembaruan kebijakan.
“Pembaruan kebijakan ekonomi dan politik inilah yang menjadi arah perjuangan Mega-Bowo. Rakyat harus bisa hidup mandiri dan tidak lagi mengandalkan bantuan-bantuan untuk menyelesaikan kesulitan mereka,” papar Gayus.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan jika pihaknya sudah menandatangani kontrak politik koalisi bersama Partai Demokrat (PD) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Penandatanganan kontrak politik tersebut dilakukan PKS di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, pada Sabtu (16/5).
“Sebelumnya PKS sudah mendapatkan kepastian persetujuan draft kontrak politik dari SBY pada Jumat (15/5) sore sebelum deklarasi SBY-Boediono,” jelas Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq.
Mahfudz menjelaskan, kesepakatan yang tercapai antara Ketua Majelis Syura PKS, Hilmi Aminuddin, dan SBY di Bandung adalah kontrak politik sebagai lampiran tak terpisahkan dari piagam koalisi yang ditandatangani partai-partai mitra koalisi di Cikeas
Kontrak politik itu berisi empat hal, yaitu kesepakatan aturan main koalisi di pemerintahan, aturan main koalisi di parlemen, platform kebijakan pemerintahan koalisi di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan hubungan luar negeri, serta mekanisme komunikasi koalisi.
Terkait platform kebijakan bidang ekonomi yang disepakati PKS dan SBY, kata Mahfudz, mencakup tiga hal, yaitu pertama, pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan pemerataan ekonomi, kesamaan dan kemudahan akses, informasi, dan peluang usaha, serta pemberdayaan kemampuan usaha
Kedua, menegakkan kedaulatan ekonomi nasional dengan mereformasi kebijakan makro ekonomi yang mengarah kepada kemandirian dan kesetaraan serta kedaulatan ekonomi rakyat. Serta ketiga, ketahanan dan kemandirian ekonomi di sektor pangan, energi, dan air melalui revitalisasi, efesiensi, intensifikasi dan diversifikasi.
“Semua kesepakatan politik ini diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih baik selama lima tahun mendatang dan mendatangkan manfaat buat umat,” tandas Mahfudz. ade/pur
Friday, May 15, 2009
PKS: Demokrat Jangan Takabur
PKS: Demokrat Jangan Takabur
Republika, Jumat, 15 Mei 2009 pukul 23:39:00
Seharusnya, Demokrat percaya kekuatan terbesar ada di Tuhan.
JAKARTA -- Pernyataan kubu Partai Demokrat (PD), yang menyebut kekuatan Tuhan mengubah keputusan yang diambil Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya satu persen, menuai kritik. PD dianggap takabur dengan mengeluarkan pernyataan ini.
Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, mengingatkan, agar PD jangan sombong dan takabur dalam menjalankan komunikasi politiknya. ''Kalau saya mau membalikkan pernyataan Demokrat menjadi 99 persen (keputusan) di tangan Tuhan dan satu persennya di tangan SBY. Jangan takabur gitu dong masa Tuhan dikasih porsi satu persen,'' ujar Mahfudz di gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/5).
Pernyataan ini merupakan respons atas pernyataan yang dilontarkan Wakil Ketua Umum DPP PD, Achmad Mubarok. Saat itu, Mubarok menegaskan sudah tidak ada lagi kekuatan yang bisa mengubah keputusan SBY. Kalaupun masih ada daya Tuhan mengubah keputusan SBY, kemampuan itu hanya diberi kadar satu persen.
Atas pernyataan itu, Mahfudz mengingatkan, banyak sekali kisah kekalahan seseorang lantaran dirinya merasa paling digjaya dan menyingkirkan peran Tuhan dalam kehidupannya.
Betapa pun yakinnya manusia bisa mengendalikan keadaan dan masyarakat sosialnya, namun Tuhan hendaknya tetap ditempatkan pada posisi paling tinggi. ''Tidak hanya dikasih satu persen begitu,'' ujar Mahfudz.
Dicontohkannya, Pemilu 1999 telah membuat PDIP menjadi kekuatan politik paling dominan dengan meraih dukungan lebih dari 30 persen suara pemilih. Dukungan yang amat besar tersebut ternyata tidak membuat PDIP, yang diidentikkan sebagai parpol sekuler, menyatakan Tuhan hanya punya peran satu persen.
Mubarok membantah kalau PD takabur. Menurut Mubarok, justru apa pun keputusan PD atas penetapan cawapres, bisa saja batal bila Tuhan mengizinkan.
''Bukan, ini bukannya takabur. Justru filosofisnya benar yang saya katakan itu. Karena Tuhan Mahabesar, walau hanya hanya kemungkinan batalnya cawapres itu cuma satu persen, bila Tuhan mengizinkan, cawapres itu bisa saja batal,'' kata Mubarok.
Bisa mengancam SBY
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani, mengatakan, koalisi PD akan terguncang bila PKS memutuskan keluar. ''Kalau PKS keluar dari koalisi dengan Partai Demokrat, itu pengaruhnya paling signifikan,'' kata Saiful.
Dampak keluarnya PKS bisa menggembosi elektabilitas SBY di Pilpres 2009. ''Mungkin bisa mengurangi sampai 20 persen atau di bawahnya,'' kata Saiful. Ia juga menjelaskan, angka dukungan terhadap duet SBY-Boediono bukanlah angka absolut yang menggambarkan harapan responden.
Diingatkan pula, rentang angka dukungan terhadap SBY-Boediono sebesar 67,2 hingga 72,8 persen, karena masih dipengaruhi oleh euforia kemenangan PD. Saiful memperkirakan, bila pengaruh euforia itu hilang, angkanya akan berubah.
Koordinator Nasional (Kornas) Koalisi Kerakyatan, Jumhur Hidayat, meminta semua pendukung SBY untuk bersikap dewasa. ''Marilah kita semua dewasa dalam berpolitik. Kita ciptakan suasana yang kondusif. Janganlah pragmatisme sesaat yang dikedepankan,'' ungkapnya.
Manuver parpol yang mengancam keluar dari koalisi PD dianggapnya hanya gertak sambal. Menurutnya, pada akhirnya mereka akan gabung lagi untuk mengusung duet SBY-Boediono.
Penolakan berlanjut
Aksi penolakan terhadap Boediono masih terus berlanjut. Tidak hanya dari partai politik, tapi juga dari masyarakat. Bahkan, berbagai spanduk penolakan juga dipasang di beberapa titik di Kota Bandung.
''Kalau Boediono tetap jadi cawapres, kami siap mengajak masyarakat Jawa Barat untuk tidak memilih SBY dalam pilpres nanti,'' kata Ketua Komite Peduli Jawa Barat (KPJB) Kabupaten Bandung, Lili Muslihat, Kamis (14/5).
Aksi penolakan Boediono ini juga ditunjukkan oleh berbagai kalangan dengan menempelkan spanduk di berbagai sudut di Kota Bandung. Salah satu spanduk yang dipasang itu bertuliskan Say No to Boediono, Say Yes to Budi Anduk. ade/evy/rfa
Thursday, May 14, 2009
PKS dan PAN Masih Kecewa Soal Boediono
PKS dan PAN Masih Kecewa Soal Boediono
Koran Tempo, 14/5/09
JAKARTA - Sikap petinggi Partai Keadilan Sejahtera terpecah menyikapi penunjukan Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengaku partainya mulai membina komunikasi dengan Partai Golkar. Adapun Ketua Tim Advokasi PKS Agus Purnomo menyatakan partainya tak akan mengubah dukungan koalisi.
"Sampai saat ini tidak ada masalah komunikasi dengan JK (Jusuf Kalla)," kata Fahri di gedung MPR/DPR kemarin. Namun, dia menambahkan, keputusan final PKS akan diserahkan kepada Majelis Syuro dan para petinggi.
Sebaliknya, menurut Agus Purnomo, kesepakatan koalisi dengan Partai Demokrat sudah mencapai 90 persen. "Platform sudah hampir selesai, tinggal 10 persen saja," katanya kemarin.
Menurut Agus, yang menjadi masalah dalam soal penunjukan Boediono adalah keputusan Yudhoyono itu tidak disosialisasi lebih dulu kepada mitra koalisi. "Kalau petinggi partai ketemu bicara dan koalisi, itu untuk saling mengingatkan," ujarnya
Menyusul pencalonan Boediono sebagai calon wakil presiden, empat partai politik yang menjadi mitra koalisi Demokrat sempat mengancam untuk mundur karena kecewa. Mereka adalah Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera.
Adanya jalinan komunikasi politik dengan Golkar dan Jusuf Kalla merupakan lembaran baru bagi PKS. Sebab, sebelumnya, partai ini sempat menempatkan Golkar dan Kalla sebagai pihak yang perlu dijauhi dalam koalisi. Bahkan PKS sempat mengancam akan menarik diri dari koalisi dengan Demokrat jika Kalla dipilih oleh Yudhoyono sebagai calon wakil presiden.
"PKS ingin koalisi tanpa Golkar," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Mahfudz Siddiq saat dihubungi Tempo, pertengahan April lalu. Bahkan, menurut dia, PKS mengusulkan agar Yudhoyono menggaet figur nonpartai untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. "Figur nonpartai akan mengukuhkan sistem presidensial," katanya kala itu.
Menghadapi perkembangan politik ini, Golkar menyambut gembira. Bahkan, menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Syamsul Muarif, Golkar sengaja menunda pendaftaran pasangan calon presiden-wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum. Alasannya, mereka masih membuka peluang partai-partai lain bergabung mendukung Kalla-Wiranto.
Adapun Partai Amanat Nasional masih meminta Yudhoyono mempertimbangkan kembali pemilihan Boediono. Majelis Pertimbangan Partai Amien Rais meminta Yudhoyono mempertimbangkan kemajemukan dan adanya unsur luar Jawa dalam pasangan calon dari Partai Demokrat. "Nanti kesulitan kalau calonnya Jawa dan Jawa," kata orang dekat Amien Rais, Dradjad Wibowo, saat ditanyai mengenai pertemuan Amien dan Yudhoyono di Wisma Negara kemarin.
Yudhoyono, kata Dradjad, menanggapi bahwa keputusan memilih Boediono untuk menghindari perselisihan di partai koalisi. "Itu alasan beliau tidak memilih pendampingnya dari partai," kata Dradjad. Meski begitu, PAN belum berencana mengubah keputusan rapat kerja nasional mengenai arah koalisi ke Demokrat. EKO ARI | KURNIASIH BUDI | DWI RIYANTO | WAHYUDIN FAHMI | DWI WIYANA
SBY insists on choosing Boediono as running mate
The Jakarta Post , JAKARTA Thursday, May 14, 2009 12:22 PM
President Susilo Bambang Yudhoyono has named Central Bank Govenor Boediono as his running mate for the upcoming presidential election, and now must face the outraged challenges from the parties that supported his coalition and re-election efforts.
The president's special envoy Hatta Radjasa held talks with leaders of the parties Tuesday evening to win their backing for the choice.
"I think the choice [of Boediono] has been made after a long and objective process. The decision should therefore be left to the President. He knows best which candidate will suit his criteria. We lend our support," Hatta, who is the State Secretary, said to Antara.
Yudhoyono, also chief patron of the legislative election winning Democratic Party, is anticipated to officially announce Boediono's nomination in Bandung on Friday.
Accompanied by Cabinet Secretary Sudi Silalahi and Democratic Party chief Hadi Utomo, Hatta met with United Development Party (PPP) leader Suryadharma Ali, National Awakening Party (PKB) chief Muhaimin Iskandar and secretary-general of the National Mandate Party (PAN) Zulkifli Hasan for two hours at the State Guest House.
The leader of the Prosperous Justice Party (PKS) was invited but did not attend.
Hatta said it was appropriate that the presidential candidate picked a vice presidential candidate to avoid conflict among the supporting parties who also proposed their own candidates.
Executives of PKS, PPP and PAN later held a closed-door meeting in a hotel in Central Jakarta to discuss Boediono's nomination.
PKS executive Mahfudz Siddiq said he was surprised by Yudhoyono's choice, claiming it had never really considered an option. Mahfudz said PKS and the other Yudhoyono allies would soon announce their response to the matter.
Hatta was optimistic, however, the coalition led by PD would remain solid and expected Yudhoyono would be meeting the leader of the Indonesia Democratic Party of Struggle (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, by Friday. Such a meeting would signal the end to their personal feud and long-lasting rivalry between the two parties.
PDI-P officials denied any link with Boediono's nomination.
"To my knowledge, Boediono is not a PDI-P member. He was named the finance minister during Megawati's tenure due to his competence," PDI-P deputy chairman Tjahjo Kumolo said.
He said Hatta informed Megawati of Boediono's nomination during their discussion Monday.
Separately, the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) expressed its support for Boediono's, claiming he and Finance Minister Sri Mulyani Indrawati had together successfully secured Indonesia's economic success.
PKS Bisa Terima Boediono, Asalkan ...
Okezone, 14/5/09
JAKARTA - Perkembangan mengenai partai koalisi SBY yang pecah terus terjadi. PKS yang awalnya bersikukuh mempersoalkan pencalonan cawapres Boediono masih ada kemungkinan untuk berubah. Bahkan PKS bersedia mendukung Boediono tapi dengan satu syarat, apakah itu?
"Kami tidak mempermasalahkan pencalonan Boediono. Tetapi yang kami persoalkan adalah komunikasi politik yang dibangun SBY. Kami bisa menerima Boediono asalkan ada argumentasi logis yang diberikan SBY," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq sebelum
Rapat Dewan Pimpinan Tinggi Partai PKS di Gedung Dakwah PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2009).
Karena itu Mahfudz menyayangkan mengapa hingga saat ini belum ada komunikasi yang dijalin dari SBY kepada PKS terkait pencalonan cawapres Boediono.
"Sampai saat ini belum ada argumentasi logis yang diberikan SBY pada kami," tandasnya.
Mahfudz juga menambahkan kalaupun PKS menerima Boediono sebagai cawapres, SBY tetap harus menyediakan ruang terbuka untuk mitra koalisi melakukan diskusi atau dialog.
Sampai saat ini rapat dewan pimpinan masih berlangsung. Mengenai rumor yang beredar di dalam rapat, sebanyak sembilan wilayah dakwah menyatakan kekecewaannya terhadap sikap SBY tersebut.
PKS: Mudah-mudahan Cikeas Dengar
Inilah. 13/05/2009 - 02:06, Mevi Linawati
Jakarta – PKS tidak merasa berkewajiban untuk mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, karena mereka belum menandatangani kontrak koalisi. Karena itu, partai berlambang dua bulan sabit mengapit sebatang padi ini berharap ada perubahan sikap dari SBY pada aspirasi yang disuarakan partai-partai yang ingin berkoalisi.
Hal itu diungkapkan Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, usai pertemuan PKS, PAN, dan PPP, di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa (12/5) malam. Menurutnya, PKS tidak masalah atas keputusan Partai Demokrat yang akan menunda kontrak koalisi hingga waktu yang tidak ditentukan.
“Kita sendiri belum terikat kontrak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan satu dua hari ini didengar cikeas suapaya direspon,” ucap Ketua Fraksi PKS DPR ini.
PKS sendiri menyesalkan mekanisme pengambilan keputusan SBY yang menggandeng Boediono sebagai cawapres. Menurut Sekjen DPP PKS Anis Matta, konstituen PKS keberatan dengan dipilihnya Boediono sebagai cawapres SBY.
Ia meminta agar SBY memperbaiki pengambilan keputusan. Sehingga jika ada hal besar dapat dibicarakan bersama dan tidak diputuskan sepihak. [nuz]
Wednesday, May 13, 2009
Koalisi Protes Boediono
Koalisi Protes Boediono
Republika, Rabu, 13 Mei 2009 pukul 23:59:00
JAKARTA — Mencuatnya Boediono sebagai calon wa kil presiden pendamping Susilo Bambang Yu dho yono (SBY), mendapat reaksi dari partaipar tai mitra koalisi Partai Demokrat (PD). PAN, PKS, PPP, dan PKB, me wacanakan pembentukan po ros alternatif.
Mereka me nilai nama Gubernur BI itu mencuat tanpa komunikasi. Sekjen PKS, Anis Matta, mengaku baru mendengar na ma Boediono pada Senin (11/5). ‘’Sementara besok (hari ini—Red) sudah ada penandatanganan kontrak politik. Ini jelas indikasi yang kurang baik,’‘ kata Anis Matta dalam pertemuan keempat partai itu di ruang Fraksi PKS.
Pertemuan itu dihadiri Sekjen PAN, Zulkifli Hasan; Ketua DPP PKB, Imam Nahrowi; Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saifuddin. Mereka menya takan terkejut dengan munculnya nama Boediono dan khawatir menurunkan militansi ka der partai pendukung koalisi dalam Pemilu Presiden.
Apalagi, mereka memandang Boediono tidak memenuhi syarat cawapres yang disampaikan SBY. Syarat keempat adalah akseptabilitas, sedangkan syarat kelima membantu penguatan koalisi. Boediono yang tak berasal dari par tai mereka nilai tak akan membuat koalisi makin kuat.
Mereka pun sempat menghitung-hitung perolehan kursi empat partai itu ditambah dengan Golkar, Hanura, dan Gerindra. Hasilnya, 315 kursi atau 56 persen. Partai atau gabungan partai berhak mengajukan capres/cawapres bila jum lah kursinya mencapai 20 persen atau 25 persen suara.
Tadi malam, PKS, PAN, dan PPP kembali melakukan pertemuan. Pertemuan menghasilkan tiga kesimpulan. Per tama, pembatalan kontrak poli tik. Kedua, penandatanganan kontrak dilakukan secara ‘multilateral’, bukan ‘bilateral’. Ke tiga, membawa masalah ke tingkat jajaran pengurus yang lebih tinggi.
Piagam kon trak politik PD dengan mitra koalisinya yang direncanakan diteken Rabu (13/5) hari ini pun batal dilaksana kan. ‘’Kami mendapatkan konfirmasi dari PD bahwa penandatanganan kon trak politik besok batal,’‘ kata Anis Matta.
Selain pertemuan PKS, PAN, dan PPP di Hotel Nikko, pertemuan juga digelar di Wisma Negara, tadi malam. Mensesneg, Hatta Rajasa, diutus SBY bertemu Sekjen PAN, Zul kifli Hasan; Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali; Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. PKS, kata Hatta, diundang tapi tak hadir.
Hatta mengatakan SBY tak akan menarik pilihannya. Dia tetap memilih Boediono sebagai cawapres.
‘’Saya kira pilihan sudah melalui proses cukup panjang. Maka kita serahkan calonnya kepada Presiden. Beliau yang paling tahu, yang tepat sesuai kriteria yang sudah ditetapkan itu,’‘ kilah Hatta yang dalam pertemuan didampingi Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan Ketua Umum PD, Hadi Utomo.
Bahwa Boediono akan menjadi cawapres SBY, menurut Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah, disampaikan Kurdi Mustofa, orang dekat SBY, kepada Ke tua Dewan Syura PKS, Hilmi Aminuddin, Senin (11/5).
PD merencanakan mengumum kan cawapres pada Jumat (15/5), atau sehari sebelum penutupan pendaftaran pasangan capres/cawapres di Komisi Pe milihan Umum (KPU).
Menyikapi perkembangan itu, Wakil Ketua Umum Gol kar, Agung Laksono, menggelar kon ferensi pers. Kendati telah meng usung JK-Wiranto, Agung menga ta kan, pihaknya tetap bu ka pintu. ‘’Lebih banyak yang bergabung kan lebih baik.’‘
Ketua Umum Gerindra, Suhardi, bahkan menyatakan siap membangun poros bersama dengan partai-partai yang hengkang dari PD. ‘’Ten tu saja akan kita sambut dengan ta ngan terbuka,’‘ katanya.
Ketua PP Muhammadiyah, KH Yu nahar Ilyas, dan Ketua MUI, Ami dhan, menilai tak ma salah cawapres dari parpol atau profesional. Tapi, mereka berharap chemistry nasionalis-Islam tetap dipertimbangkan.
Ketua MPR, Hidayat Nur Wa hid, enggan mengomentari pe nunjukan Boediono. ‘’Kita per silakan ke Pak SBY agar ber istikharah dengan benar, me mikirkan dengan cermat, dan memilih dengan baik, ti dak mengulangi perma salahan.’‘ nan/ade/wed/osa/san/ikh/ann
Boediono Bikin Gerah
Sriwijaya Post - 13 Mei 2009
JAKARTA, SRIPO — Informasi mengenai posisi Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono bakal menjadi calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono ternyata membikin gerah sejumlah parpol yang selama ini sudah siap berkoalisi dengan Partai Demokrat, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan semalam para pentolan PKS, PAN, dan PPP bertemu di Hotel Nikko.
Namun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang selama ini juga jadi mitra koalisi tidak memasalahkan penunjukkan Boediono sebagai Cawapres SBY. Paling tidak hal itu dikatakan oleh Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar. “Saya ditelepon oleh orang yang dekat dengan Pak SBY, katanya hampir pasti Pak Boediono yang dipilih,” katanya, di Jakarta, Selasa (12/5).
Menurut Muhaimin, penentuan Cawapres Boediono tidak mengajak parpol yang berkoalisi dengan Partai Demokrat. “Partai-partai belum dilibatkan untuk membicarakan itu, semestinya diajaklah,” katanya.
Sewaktu disinggung mengenai koalisi alternatif untuk membendung Boediono, Muhaimin belum bisa memastikan itu terjadi, karena belum mendapat konfirmasi dari Demokrat sendiri. Bagi Muhaimin sekarang ini bukan soal Boediono, melainkan partai-partai yang berkoalisi dengan Demokrat belum dilibatkan membicarakan soal itu.
Bagi Muhaimin sendiri, meskipun partai-partai yang koalisi dengan Partai Demokrat tidak diajak bicara untuk membahas cawapres Boediono, PKB tidak kecewa. “Sampai saat ini PKB tetap bersama SBY, apapun diputuskan Pak SBY, kami tetap mendukung,” tegasnya.
PKS tak TerimaNamun tidak demikian dengan PKS. “Kita mau minta penjelasan soal calon wakil presiden Boediono sebelum 15 Mei 2009. Jika tidak, koalisi PKS dengan Demokrat bisa terancam bubar,” ujar anggota Majelis Syura PKS, Mahfudz Siddiq dalam keterangan di gedung DPR, Selasa.
Mahfud Siddiq juga didampingi Sekjen PKS Anis Matta. Selain itu ada juga Sekjen PAN Zulkifli Hasan, Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu PPP Lukman Hakim Saifuddin, dan Ketua DPP PKB Imam Nachrowi. Anis Matta menegaskan, seandainya Boediono tetap dipaksakan sebelum ada pembicaraan bersama, partai-partai pendukung akan membentuk poros baru.
Mahfudz Siddiq menjelaskan, Boediono bukanlah figur yang pas untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilihan Presiden 2009, karena yang bersangkutan tidak akrab dengan partai politik. “Boediono juga tidak dekat dengan kelompok Islam. Selain itu, Boediono juga sama-sama Jawa seperti halnya SBY,” ujar Mahfudz.
Tunda KesepakatanSementara itu diperoleh informasi semalam, penandatanganan kesepakatan koalisi antara Partai Demokrat dengan PKS, PAN, dan PPP ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Keputusan tersebut menyusul mencuatnya nama Boediono sebagai pendamping presiden untuk Susilo Bambang Yudhoyono.
“Sudah ada konfirmasi dari pihak Demokrat, bahwa rencana penandatanganan koalisi ini akan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan,” kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta dalam jumpa pers tadi malam.
Tiga partai politik yaitu PAN, PKS, dan PPP, semalam menggelar pertemuan konsolidasi membahas soal keputusan sepihak dari Partai Demokrat ini. Partai Kebangkitan Bangsa diundang dalam pertemuan tersebut tetapi tidak hadir. Pertemuan berlangsung di Hotel Nikko Jakarta.
Sedianya penandatanganan koalisi itu akan dilakukan hari ini di Hotel Sultan. Penundaan itu datang dari pihak Demokrat. “Tadi sore ada yang memberi tahu ke masing-masing partai soal ini,” kata Anis seperti dilansir tempointeraktif.
Selain soal penundaaan penandatanganan koalisi, baik PAN, PKS, dan PPP sama-sama sepakat nota kesepahamaan dengan Partai Demokrat hanya akan dibahas bersama bukan melalui pertemuan bilateral yang selama ini dilakukan. “Kami juga ingin agar dikomunikasikan pada level yang lebih tinggi,” kata Anis. (persda network/mur/js/TI)
SBY Said to Pick Boediono as VP
Jakarta Globe, 13 Mei 2009
President Susilo Bambang Yudhoyono’s allies are ready to turn their backs on his coalition after hearing news that he is poised to reveal Bank Indonesia Governor Boediono as his running mate.
Three of the four key members of the coalition with the Democrats — the National Mandate Party (PAN), Prosperous Justice Party (PKS) and United Development Party (PPP) — on Tuesday said they were postponing their plans to make the coalition official in a signing that was scheduled for today. The other key party, the National Awakening Party (PKB), has so far only threatened to pull out.
PKS chairman Mahfudz Siddiq said earlier on Tuesday that Yudhoyono’s reluctance to discuss the selection for his number two had irked his coalition partners, which had demanded Yudhoyono select a running mate with ties to a political party.
“If the vice president comes from a political party, we deem that he or she will have stronger political skills,” Mahfudz said at the House of Representatives.
Mahfudz said a representative from Yudhoyono told the PKS on Monday that the president had decided on Boediono as his running mate. He said the party also heard Boediono was endorsed by the opposition Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P).
The PDI-P and Democrats have held talks over the last several days, and rumors have flown of a possible coalition in the next government or at the House. The PDI-P won the third largest number of votes in the April 9 legislative elections.
Later on Tuesday, PKS secretary general Anis Matta said, “We are postponing our plan to enter a coalition with the Democratic Party.” He spoke after a meeting with PAN and PPP executives on the eve of the planned signing of the coalition with the Democrats.
Mahfudz said the parties were now waiting for a reaction. He said the four key parties could decide to throw their weight behind the Great Indonesia Movement Party (Gerindra), which garnered just 4.6 percent of the national vote but has been adamant in pushing its founder, Prabowo Subianto, as its candidate for president.
A coalition with Gerindra would increase their share of the pie to 28.5 percent of the national vote or 34 percent of the 560 House seats, more or less on par with the strength of a Democrats-PDI-P coalition. Mahfudz said the four could also shift their support to Golkar chairman Jusuf Kalla, who has already declared his intention to run for the presidency on a ticket with the chairman of the People’s Conscience Party (Hanura), retired Gen. Wiranto.
PAN’s central board chairman, Zulkifli Hasan, said he was surprised when State Secretary Hatta Rajasa informed him that Boediono would most probably be Yudhoyono’s running mate.
“We actually expected the vice president to be picked by Yudhoyono would come from a political party,” Zulkifli said.
PKB chairman Muhaimin Iskandar said Yudhoyono had never involved his party in talks about potential running mates. “It will be a new problem if he does not involve us,” Muhaimin warned.
PDI-P’s campaign’s manager, Tjahjo Kumolo, denied speculation that the choice of Boediono was at their behest, saying: “Megawati never recommend Boediono. We never proposed a candidate to anyone.”
Syarif Hasan, a member of Tim Sembilan (Team of Nine), which was formed to assess potential running mates for Yudhoyono, said that the decision was still subject to change.
“All parties can propose their candidates but Yudhoyono’s decision must be the best decision, and we expect the decision can be accepted by all sides,” he said.
PKS-PAN-PPP Tolak Cawapres Boediono
Tribun Kaltim, Rabu, 13 Mei 2009 | 09:00 WITA
JAKARTA - Merebaknya nama Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono ke dalam bursa cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mendapat reaksi keras dari sejumlah partai politik. Boediono dianggap bukan figur yang pas mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilihan Presiden 2009, karena tidak akrab dengan partai politik.
Hingga berita ini diturunkan, PKS, PAN dan PPP, merapatkan barisan di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa (12/5) malam. Mereka berkumpul terkait dengan munculnya isu bahwa SBY akan memilih Boediono sebagai cawapres. Salah satu agenda yang dibicarakan adalah terkait dengan nasib koalisi bersama SBY dan Partai Demokrat. "Kita rapat untuk menyamakan pandangan dan menyikapi perkembangan terbaru," kata Wakil Sekretaris DPP PPP Romy Romahurmuzy.
Menurut Romy, pertemuan ini diinisiasi oleh PKS sebagai partai yang mengaku paling kaget dan tidak siap jika SBY menggandeng Boediono. Dalam pertemuan itu diharapkan terjadi titik temu pandangan antar partai koalisi yang kecewa, sehingga lebih mudah dalam menentukan langkah ke depannya.
Informasi Boediono bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhyono ternyata telah diinformasikan kepada Ketua Umum DPP PKB, Mumaimin Iskandar.
"Saya ditelepon oleh orang yang dekat dengan Pak SBY. Katanya hampir pasti Pak Boediono yang dipilih." Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mendapat informasi serupa mengenai posisi Boediono.
Menurut Muhaimin, penentuan calon wakil presiden (cawapres) Boediono itu tidak melibatkan parpol yang berkoalisi dengan Partai Demokrat. "Partai-partai belum dilibatkan untuk membicarakan hal itu, semestinya diajaklah," katanya.
Sewaktu disinggung mengenai koalisi alternatif untuk membendung Boediono, Muhaimin belum bisa memastikan bahwa hal itu akan terjadi. Alasannya, ia sendiri belum mendapat konfirmasi dari Demokrat.
Bagi Muhaimin, sekarang ini bukan soal Boediono, melainkan partai-partai yang berkoalisi dengan Demokrat yang hingga kini belum dilibatkan SBY membicarakan siapa cawapres yang bakal dipilih. Bagi Muhaimin, meski partai-partai yang koalisi dengan Partai Demokrat tidak diajak bicara untuk membahas cawapres Boediono, PKB tidak kecewa.
"Sampai saat ini PKB tetap bersama SBY, apapun keputusan yang diambil Pak SBY. Kami tetap mendukung," tegasnya
Koalisi Bubar
Bagaimana dengan PKS? "Kita mau minta penjelasan soal calon wakil presiden Boediono sebelum 15 Mei 2009. Jika tidak, koalisi PKS dengan Demokrat bisa terancam bubar," ujar anggota Majelis Syura PKS, Mahfudz Siddiq dalam keterangan pernya di gedung DPR, Selasa.
Saat memberikan penjelasan, Mahfud Siddiq didampingi Sekjen PKS Anis Matta. Selain itu ada juga Sekjen PAN Zulkifli Hasan, Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu PPP, Lukman Hakim Saifuddin, dan Ketua DPP PKB Imam Nachrowi. Anis Matta menegaskan, seandainya Boediono tetap dipaksakan sebelum ada pembicaraan bersama, partai-partai pendukung akan membentuk poros baru.
"Makanya di sini kami berkumpul, mungkin juga nanti akan menghubungi Gerindra untuk menyatakan penolakan terhadap Gubernur Bank Indonesia itu," katanya. Kendati demikian, lanjut Anis, PKS tetap menghormati Demokrat dan SBY untuk memilih calon wakil presiden.
Tetapi bagaimanapun, putusan Demokrat dan SBY itu dinilai harus dapat merepresentasikan konstituen. "Ini dalam rangka menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan RI)," kata Anis.
Mahfudz Siddiq menjelaskan, Boediono bukanlah figur yang pas untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilihan Presiden 2009, karena yang bersangkutan tidak akrab dengan partai politik. "Boediono juga tidak dekat dengan kelompok Islam. Selain itu, Boediono juga sama-sama Jawa seperti halnya SBY," ujar Mahfudz.
Wakil Sekjen Gerakan Indonesia Baru (GIB) Bambang Purnomo menyatakan alasan SBY mengambil Boediono adalah untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. "SBY butuh pendamping dari kalangan profesional. Pilihan kepada Boediono, cukup beralasan melihat besarnya tantangan di bidang ekonomi. Jadi SBY perlu pendamping yang mengerti soal ekonomi," katanya.
Menurut Bambang yang pernah menjadi Sekretaris Eksekutif SBY-JK tahun 2004 lalu, sejauh ini kiprah Boediono dalam mengendalikan moneter dan perbankan nasional, cukup berhasil. "Mungkin itu, pandangan Pak SBY. Saya kira, kita juga harus hormati pandangan tersebut," kata Bambang. (persda network/mur/js)
Atribut SBY-Boediono Dicetak
Suara Merdeka, 13 Mei 2009
JAKARTA- Tanda-tanda Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memilih Gubernur BI, Boediono, sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi dalam pemilihan presiden mendatang semakin kuat.
Sejumlah atribut bergambar SBY-Boediono dalam proses pencetakan. Baju seragam yang akan digunakan untuk deklarasi pada 15 Mei di Bandung, sudah dibuat dan dalam proses penyelesaian.
”Desain baju untuk deklarasi pasangan SBY-Boediono sudah dibuatkan. Sekarang lagi dalam proses,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Indonesia Bersatu (GIB), Bambang Purnomo, Selasa (12/5).
Berbagai bendera dan spanduk yang mendukung acara deklarasi juga sudah disiapkan. Sayangnya mengenai tema yang akan diusung belum bisa disampaikan karena bisa berubah sampai waktu deklarasi.
Selain itu, motif warna yang akan dipakai dalam seragam deklarasi dan umbul-umbul deklarasi juga disiapkan. Rencananya, motif warna yang akan dipakai adalah merah-putih. Maknanya lambang kebangsaan hakiki yang menjadi semangat perjuangan bangsa Indonesia.
”Motifnya, didominasi warna putih, tetapi ada hiasan merahnya di pinggir. Pesannya ingin menyampaikan semangat kebangsaan,” kata Bambang Purnomo.
Pria yang menjadi Sekretaris Pusat Informasi Media Center SBY-JK dalam Pilpres 2004 lalu ini menjelaskan, model baju dengan motif merah putih yang akan digunakan nanti mengambil model perjuangan. Namun Bambang tidak menjelaskan bentuk persisnya model perjuangan yang dimaksud.
”Pokoknya background dan latar belakang kebangsaan dan perjuangan yang mendominasi. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail sekarang,” paparnya.
Saat ditanya apakah pilihan warna merah-putih itu sebagai simbul bersatunya Partai Demokrat yang mengganti warna birunya dengan warna putih dan PDI-P yang warna partainya memang merah, Bambang mengatakan boleh-boleh saja menafsirkan seperti itu. ”Itu hak Anda menafsirkan,” kata Staf Ahli Staf Khusus SBY, Heru Lelono, ini.
Tidak hanya seragam dan motif warna yang akan dipakai dalam deklarasi yang sudah disiapkan, berkas pendaftaran ke KPU pun telah diurus dan siap diserahkan kepada KPU.
”Pak Boediono sudah diminta bapak presiden untuk melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan oleh pasangan capres-cawapres untuk daftar di KPU,” katanya.
Menurut dia, persiapan laporan harta kekayaan yang menjadi syarat dari pengajuan pasangan capres dan cawapres juga telah dilakukan. Hal ini untuk mengantisipasi mepetnya waktu pendaftaran dan waktu deklarasi.
”Laporan ke KPK dan semua persyaratan soal itu sudah dalam proses. Tinggal nanti setelah deklarasi langsung bisa didaftarkan,” paparnya.
Mengenai persiapan jargon-jargon kampanye, ungkap dia, itu sudah ada tim sendiri yang mengurusnya. Tetapi sebagai elemen pendukung SBY, pihaknya juga sudah menyiapkan jargon dan kata-kata yang pas memasangkan SBY-Boediono.
Meminta Klarifikasi
Sementara itu, tiga partai politik yang merupakan mitra koalisi Partai Demokrat, yaitu PKS, PPP, dan PAN, meminta SBY memberikan klarifikasi dan penjelasan seiring menguatnya nama Boediono sebagai cawapres. Bahkan, ketiga partai tersebut menyatakan siap untuk membentuk sebuah koalisi baru.
Dalam konferensi pers bersama di Gedung DPR, Jakarta, Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq mengharapkan agar sebelum 15 Mei, baik Yudhoyono ataupun Demokrat menjelaskan menguatnya nama Boediono sebagai cawapres.
’’Sebab, dulu kita pernah menyampaikan pada Yudhoyono bahwa Boediono bukan figur yang tepat untuk cawapres karena dia tidak akrab dengan parpol dan kelompok Islam. Selain itu, Boediono juga sama-sama dari Jawa,’’ ujarnya Selasa (12/5).
Ketua FPKS DPR ini juga mengungkapkan, penjelasan mengenai Boediono diperlukan karena PKS menilai bahwa Gubernur BI tersebut merupakan endorsement dari PDI-P yang belakangan semakin mesra dengan Demokrat.
’’Kalau ini yang terjadi, memang sangat mengejutkan karena kami sebagai salah satu unsur koalisi yang sejak awal berkomunikasi dengan Demokrat tidak pernah mendapat informasi dan bahkan diajak bicara tentang persoalan tersebut. Sementara kami meyakini betul bahwa Pak SBY akan melakukan koalisi berbasis aturan dan platform,’’ ujar Mahfudz.
Tiba-tiba, lanjutnya, di ujung jalan muncul koalisi Demokrat dengan PDI-P, kemudian muncul Boediono tanpa ada pembicaraan platform.
Menurut Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminudin, dirinya mendapat informasi itu dari utusan Cikeas, Senin (11/5). ’’Tapi, yang diberitahu utusan dari Cikeas bahwa Boediono calon wakil presiden, tidak hanya PKS, tapi seluruh partai koalisi,’’ katanya.
Hilmi enggan menyebutkan utusan yang dimaksud. Utusan itu menemui Hilmi secara langsung. Dia menduga pemberitahuan ini sebagai votter test untuk mengetahui reaksi partai politik koalisi atas pilihan SBY. Alasannya, utusan Cikeas menyatakan ini hanya pemberitahuan awal. ’’Pemberitahuan resmi diberikan melalui musyawarah partai koalisi,’’ katanya.
Pihaknya kecewa karena SBY memilih Gubernur BI Boediono sebagai cawapres. Boediono memiliki dua kelemahan, yaitu tak didukung partai politik dan elektabilitas mayoritas pemilih Muslim. ’’Boediono bukan representasi keumatan,’’ ujarnya.
Kabar kawinnya PDIP-Partai Demokrat (PD), menurut Presiden PKS Tifatul Sembiring, merupakan hal yang tidak wajar. Sebab, hubungan PDIP-PD seperti dua tetangga tidak bertegur sapa selama lima tahun, tapi tiba-tiba tetangga yang satu ingin kawin.
Hal yang sama juga dikemukakan Sekjen PAN Zulkifli Hasan. Seperti halnya PKS, PAN juga terkejut ketika menerima kabar dari utusan khusus Yudhoyono yang memberitahukan bahwa Boediono sebagai cawapres.
Adapun Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefuddin menambahkan, Yudhoyono dan Demokrat harus memberikan penjelasan secara terbuka apa dasar pertimbangan tidak memilih kader parpol sebagai cawapres pada pertemuan antara Demokrat dan mitra koalisinya hari ini. ’’Kita ingin cawapres yang punya akses dengan parlemen demi kelancaran dan kedekatan antara pemerintah dengan parlemen di masa mendatang,’’ ujarnya.
Koalisi Baru
Mahfudz Siddiq menegaskan, jika penjelasan Yudhoyono dan Demokrat terhadap pemilihan Boediono tidak memuaskan, maka PKS, PPP, dan PAN siap membentuk koalisi alternatif baru, termasuk bergabung dengan Gerindra dan Golkar-Hanura.
Menurutnya, gabungan suara ketiga partai bersama Gerindra, apalagi ditambah PKB dapat mencapai 28,5 persen suara sah Pemilu. ’’Itu setara dengan 192 kursi DPR atau 34 persen jumlah kursi. Seandainya PDI-P dan Demokrat berkoalisi sekitar 34 persen juga. Jadi berimbang,’’ katanya.
Jika bergabung dengan Golkar-Hanura juga bukan hal yang sulit karena Kalla-Wiranto sudah menjalin komunikasi dengan dua ormas besar yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. ’’Sayap-sayap organisasi itu ada di semua parpol di sini. Kalau bergabung dengan JK-Win kita akan memperoleh 315 kursi,’’ tambah Mahfudz.
Sikap berbeda diutarakan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar yang menegaskan bahwa partainya akan tetap bersama Demokrat siapa pun cawapres yang dipilih Yudhoyono.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyambut baik ’lirikan’ PKS, PPP, dan PAN untuk beralih dukungan ke JK-Wiranto.
Di tempat terpisah, pengamat politik Indo Barometer M Qodari mengatakan, bila berkaca dari kasus pemilihan Gubernur Bank Indonesia beberapa waktu lalu, bisa jadi pengajuan Boediono sebagai cawapres SBY merupakan sebuah test case.
’’Kita ingat dulu kan yang diajukan Agus Martowardojo yang Dirut Bank Mandiri, lalu ditolak. Ini kan pengalaman pahit. Akhirnya diajukan Menko Perekonomian Boediono dan jadilah dia. Bisa saja ini kembali semacam test case kepada publik dan parpol-parpol yang telah berkoalisi ke Demokrat,’’ katanya.
Qodari menilai, dengan maraknya penolakan terhadap Boediono, peluang Hatta Radjasa juga masih terbuka. ’’Tapi, kalau untuk save di 2014, SBY lebih enak pilih Boediono karena sudah tua umurnya, kalau memilih Hatta ya masih rentan untuk berkompetisi, dengan bintang-bintang Demokrat,’’ katanya.
Terlalu Jauh
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok, menilai reaksi keberatan beberapa parpol terhadap Boediono terlalu jauh. ’’Kita yang di Demokrat saja belum tahu siapa pastinya cawapres Pak SBY, kok mereka sudah keberatan seperti itu,’’ katanya menjawab Suara Merdeka, kemarin.
Dia tidak yakin, keberatan yang disampaikan tokoh-tokoh parpol di DPR itu merupakan suara bulat yang mewakili parpolnya, melainkan lebih merupakan cetusan pribadi-pribadi.
Mubarok mengakui, memang beredar SMS yang isinya Boediono adalah cawapres SBY. ’’SMS itu konon katanya dari Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Saya katakan itu tidak benar, Anas sendiri membantah adanya SMS itu.’’
Sementara, Anas menilai, parpol-parpol sahabat Demokrat dalam koalisi bukan meradang dan akan meninggalkan koalisi yang tengah dibangun. Menurutnya, ini hanya masalah komunikasi saja.
Pengamat politik LIPI Dr Lili Romli menilai, meradangnya parpol-parpol yang sudah bermesraan dengan Partai Demokrat, terkait dengan Boediono yang diposisikan menjadi cawapres, menunjukkan bahwa mereka sebenarnya masih menimbang-nimbang koalisi Demokrat.
’’Mereka belum total ke Demokrat, dan masih ingin ikut berperan besar dalam menentukan hal-hal tertentu di koalisi yang dibangun Demokrat,’’ katanya.
Terpisah Ketua Bapilu PDI-Perjuangan Tjahjo Kumolo menyangkal jika munculnya nama Boediono merupakan rekomendasi dari PDI Perjuangan.
’’Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan partai. Boediono bukan rekomendasi kami, hanya saja dia pernah menjadi menteri pada kabinet Ibu Mega,’’ tandasnya.
Mengenai keberatan sejumlah partai peserta koalisi SBY dengan figur Boediono, Tjahjo enggan berkomentar. ’’Itu urusan rumah tangga orang, kami tak mau ikut campur. Itu hak mereka. Kita santai saja. Siapa pun boleh mengajukan cawapres,’’ ujarnya.(bn,F4,di,J22,dtc-49,76)
Mitra Koalisi Terima Boediono
Sindo, 13 Mei 2009
JAKARTA(SI) – Mitra koalisi Partai Demokrat menyetujui Boediono sebagai calon wakil presiden (cawapres) pilihan calon presiden (capres) Susilo BambangYudhoyono (SBY).
Pembicaraan mengenai resminya Boediono sebagai cawapres SBY disampaikan langsung utusan khusus SBY,Hatta Rajasa dan Sudi Silalahi beserta Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo, kepada para ketua umum partai politik pendukung koalisi. Pembicaraan berlangsung di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,tadi malam. Pimpinan partai mitra koalisi Demokrat yang menghadiri pertemuan itu antara lain Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali,Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, dan Sekretaris Jenderal DPP PAN Zulkifli Hasan.
Ketua Umum DPP PKS Tifatul Sembiring tidak hadir dalam pertemuan itu,meskipun sudah diundang melalui telepon. Para pimpinan parpol hadir di Wisma Negara atas undangan Sudi Silalahi pada pukul 19.00 WIB.Menurut Hatta, hasil diskusi yang berlangsung selama hampir satu jam itu menyepakati untuk mendukung SBY-Boediono pada pemilu presiden (pilpres) tahun ini.“Kita berdiskusi dan akhirnya bisa dipahami. Karena itu saya kira kuncinya adalah komunikasi menjelaskan itu.”
“Saya sudah berbicara bahwa apa yang menjadi pilihan Pak SBY ini sudah melalui pertimbangan dan proses yang cukup panjang,” ujar Hatta tadi malam. Hatta mengatakan, dipilihnya Boediono tidak berdasarkan titipan seperti disampaikan banyak pihak selama ini. Boediono yang saat ini masih menjabat gubernur BI, merupakan orang paling tepat dan memenuhi kriteria sebagai cawapres pilihan SBY. “Oleh sebab itu, kita berikan dukungan. Karena memang kita berkomitmen untuk menegakkan sistem presidensial kabinet agar kita tidak repot untuk saling mencalonkan,” urainya.
Saat pertemuan itu berlangsung, Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, berada di Istana Negara. SBY hanya menunggu hasil pertemuan itu.Menurut Hatta, sebagai capres,SBY dalam waktu dekat akan melakukan komunikasi dengan partai mitra koalisi. Sudi Silalahi menambahkan, dalam laporannya kepada SBY tadi malam,mereka membicarakan kesiapan deklarasi SBY-Boediono sebagai pasangan capres-cawapres. Presiden SBY hari ini akan bertolak ke Manado untuk membuka World Ocean Conference (WOC).
Presiden dan rombongan akan berada di Manado selama tiga hari dan dijadwalkan tiba kembali ke Jakarta pada Jumat (15/5) pagi. Setiba di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Presiden SBY akan langsung menuju Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung untuk pendeklarasian pasangan capres pada pilpres mendatang.
Sempat Mengancam
Sebelumnya,dalam pertemuan wakil PKS, PKB, PAN, dan PPP di ruang Fraksi PKS, Gedung DPR, Jakarta, sempat muncul ancaman akan meninggalkan koalisi Partai Demokrat. Pihak yang bertindak sebagai tuan rumah adalah Ketua Fraksi KPS Mahfudz Siddiq.
Pertemuan dihadiri Sekretaris Jenderal DPP PKS Anis Matta, Sekretaris Jenderal DPP PAN Zulkifli Hasan,Ketua DPP PKB Iman Nachrowi, dan Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin.Seusai rapat mereka keterangan bahwa mereka tidak setuju jika SBY memilih Boediono. Mereka berharap cawapres diambil dari parpol peserta koalisi. Mahfudz Siddiq menilai pemilihan Boediono sebagai keputusan sepihak.Alasannya,mereka belum pernah diajak bicara.
“Kami lebih sering dapat informasi dari jalanan dan media daripada dari Partai Demokrat sendiri,”ungkapnya. Mahfudz mengatakan, jika nama Boediono masih dipaksakan, ada alternatif pembentukan poros alternatif. “Bisa mengajak Gerindra atau bergabung dengan Jusuf Kalla-Wiranto,”ujarnya. Mereka juga menghitung kemungkinan membentuk poros baru di atas papan tulis. Di papan itu tertulis estimasi suara dan kursi jika bergabung bersama Gerindra atau dengan Jusuf Kalla-Wiranto.
Lukman Hakim menjelaskan bahwa PPP sebenarnya menyerahkan pilihan kepada SBY, namun mempertanyakan pertimbangan dipilihnya Boediono juga tidak ada salahnya.Ketua Fraksi PPP ini mengatakan, penjelasan SBY bisa menjadi bahan dalam menjelaskan persolan ini ke konstituen.Alasannya, banyak konstituen juga yang menginginkan cawapres dari parpol. Malam harinya keempat parpol kembali menggelar pertemuan informaldiHotelNikko, Jakarta.Pertemuan ini dihadiri PKS,PAN,dan PPP minus PKB.
Mereka hanya memutuskan untuk menunda penandatanganan koalisi dengan Demokrat. Anis Matta mengatakan, sikap itu adalah reaksi atas dipilihnya Boediono sebagai cawapres SBY. “Semua nota kesepakatan akan ditandatangani secara multilateral dan tidak secara bilateral. Hasil pertemuan ini akan dilanjutkan pada level yang lebih tinggi,”ujarnya. Pertemuan itu digelar di lantai 15, Hotel Nikko. Selain Anis, hadir pula Zulkifli Hasan, dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy. Pertemuan itu berlangsung tertutup selama hampir 1,5 jam.
Amien: Saya Gagal Pahami SBY
Sementara itu, keputusan memilih Boediono mendapat kecaman keras dari Ketua Majelis Penasihat Partai PAN Amien Rais. Bahkan menurut Amien,parpolyang selama ini mendukung,yaitu PAN, PKB, PPP, serta PKS sudah menyatukan tekad dan melakukan penolakan.“ Kami sudah berbicara dan duduk satu meja dengan PKS,PKB serta PPP,langkah SBY benar-benar menyinggung,” ujar Amien Rais kepada Seputar Indonesiakemarin.
Amien mengaku gagal untuk memahami pola pikir SBY karena biasanya selalu mengedepankan rasionalitas pemikiran dan kehatihatian. Namun yang dilakukan SBY kali ini menurut Amien tidak ubahnya sikap takabur.“Saya telah gagal memahami pemikiran SBY, mengapa memilih Boediono,”ujarnya. Menurut Amien,Partai Demokrat melakukan blunder politik dengan menduetkan SBY-Boediono. “Saya yakin duet SBY- Boediono tidak terlalu layak jual karena menyalahi tradisi baku Indonesia,” kata mantan ketua umum PAN ini. Tradisi baku yang dimaksudnya adalah perpaduan Jawa dan non Jawa seperti duet Soekarno- Hatta.
“Dengan keputusan gegabah ini, maka saya khawatir yang akan meraih keuntungan itu orangorang luar yang ingin melihat ekonomi liberal terus berjalan di Indonesia,” ramalnya. Amien yakin, saat ini bola politik bukan pada Partai Demokrat, PDIP, ataupun Golkar. Karena setelah dihitung jumlah kursi empat partai gabungan PKS, PAN, PPP dan PKB di atas kursi Demokrat, PDIP dan Golkar,yaitu 166 kursi. “Ada kemungkinan bola akan kita lempar ke JK-Win atau digiring sendiri dengan mencalonkan presiden sendiri,”ancamnya.
Menanggapi reaksi atas dipilihnya Boediono, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman mengatakan bahwa tidak ada keharusan bagi SBY menerima cawapres dari partai politik.“Pilihan itu sepenuhnya menjadi hak SBY,” kata Hayono di Jakarta,kemarin.
Mega-SBY
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Pramono Anung mengatakan, dipilihnya Boediono sebagai cawapres SBY tidak ada kaitannya dengan jalinan komunikasi antara PDIP dan Demokrat belakangan ini.Pramono juga membantah anggapan bahwa Boediono bisa menjadi jembatan komunikasi dan penghubung antara Megawati dan SBY.
“Jembatan SBY ke Ibu Mega atau sebaliknya adalah yang diutus oleh beliau.Kalau nggakPak Hatta, ya saya.Itu jembatannya,”katanya. Hal yang sama diungkapkan Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo. Menurutnya, Boediono tidak ada sangkut pautnya dengan PDIP. Tjahjo juga menjelaskan bahwa Boediono tidak pernah menjadi anggota maupun fungsionaris PDIP. Karena Boediono bukan fungsionaris PDIP,maka Megawati juga tidak pernah merekomendasikan agar partainya mendukung Boediono dalam uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi gubernur Bank Indonesia.
“Boediono hanya sebagai menteri koordinator saat Ibu Mega menjadi presiden. Itu saja,”ujarnya. Di sisi lain, Hatta Rajasa yang diutus SBY bertemu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan, dalam waktu dekat diharapkan terjadi pertemuan antara kedua tokoh nasional tersebut. Namun ketika ditanya apakah pertemuan SBY-Mega akan berlangsung sebelum deklarasi capres-cawapres Demokrat Jumat (15/5) mendatang, Hatta menjawab diplomatis.
“Ya tentu saya berdoa ke arah itu. Saya tidak berani berspekulasi,kecuali kita doakan itu bisa terjadi,”jawabnya. Saat dikonfirmasi mengenai undangan kepada Megawati untuk hadir dalam deklarasi tersebut, Hatta mengatakan bahwa dia belum melihat daftar tamu yang akan diundang untuk hadir. Direktur Eksekutif Indonesia Center for Responsive Politic (ICRP) Bara Hasibuan mengatakan, komunikasi politik Partai Demokrat dan PDIP bisa menjadi dasar bagi upaya membangun pemerintahan yang lebih kuat dan stabil.
“SBY telahbelajardarikekurangan pemerintahan sebelumnya, maka sekarang saatnya membangun pemerintahan yang didukung kekuatan nasional seperti PDIP untuk menjawab tantangan periode pemerintahan mendatang,”kata Bara. Bara menilai prinsip-prinsip ideologis kedua partai yang hampir sama mempermudah proses komunikasi. “Jika PDIP bergabung Demokrat, maka akan terwujud koalisi yang ideal bersama partai lain,”katanya. (rarasati syarief/ dian widiyanarko/ helmi firdaus/suharjono/ rahmat sahid/pasti liberti)
SBY Gandeng Boediono, Parpol Koalisi Ancam Cabut
Selasa, 12 Mei 2009 | 13:53 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Kabar Partai Demokrat akan mengusung Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono sebagai cawapres semakin kencang berembus. Sebagai respons atas hal ini, empat parpol, yakni PPP, PKB, PKS, dan PAN mengancam akan membentuk poros alternatif bila calon presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak merevisi nama calon wakil presiden yang akan diusungnya.
"Hitung-hitungan kami, kalau PKS dan empat parpol ini gabung dengan Gerindra, terus misalnya kami gabung dengan Hanura dan Golkar. Maka jumlah kursi kita bisa 60 persen di parlemen. Ini poros alternatif," kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, saat jumpa pers, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/5).
Ia mengatakan, empat parpol kecewa karena Partai Demokrat mengabaikan aspirasi partai koalisi. "Sebelumnya sudah ada aspirasi dari parpol koalisi dan berpandangan lebih baik wapres dari parpol agar memiliki kemampuan politik yang lebih kokoh," ujarnya.
Menurutnya, sosok Boediono tidak mencerminkan hal tesebut. Karena itu, empat parpol ini akan mengadakan rapat lanjutan untuk membahas sikap yang akan diambil. "Hasil rapat akan kami sampaikan respons dan sikap ke SBY," tuturnya.
Ia melanjutkan, empat parpol akan menunggu respons balik dari SBY terkait hal ini.
Tuesday, May 12, 2009
Konfrefrensi Press Tentang "Poros Alternatif"
Suasana Pertemuan Poros Alternatif Selasa, 12/5/2009
PKS: Ini Indikasi PD Koalisi Dengan PDIP
VIVAnews, Selasa, 12 Mei 2009, 13:13 WIB
Arry Anggadha, Mohammad Adam
- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, menilai majunya nama Gubernur Bank Indonesia, Boediono, sebagai calon wakil presiden adalah indikasi dari koalisi yang sedang dibangun Partai Demokrat dan PDI Perjuangan.
Mahfudz Siddiq menjelaskan, konsep koalisi dengan Demokrat ini adalah harus ada aturan main yang jelas di antara partai. Selain itu, koalisi dengan Demokrat harus berbasis dengan platform.
"Dengan adanya pemberitaan Pak Boediono sebagai cawapres SBY, sepertinya ada semangat koordinasi diantara partai berkoalisi yang kurang baik," kata Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 12 Mei 2009.
Menurutnya, unsur-unsur koalisi saat ini justru hanya dapat keputusan melalui kebijakan sepihak. Apalagi, lanjut Mahfudz Siddiq, partai-partai sudah menyalurkan aspirasi dengan mengajukan cawapres kepada SBY. "Tapi tidak ada timbal balik," ujarnya.
Mahfudz Siddiq pun menilai ada indikasi lain dari penunjukan Boediono ini. "Ini ada sinyalemen adanya koalisi Demokrat dan PDIP," ujarnya.
Meski demikian, Mahfudz Siddiq, mengaku belum tahu apakah informasi penunjukan Boediono itu benar. Untuk itu, lanjut Mahfudz Siddiq, empat partai yang sudah berkoalisi dengan Demokrat berupaya meingkatkan komunikasi di antara mereka.
"Kami punya perasaan adanya lack of communication dan kami khawatir ini akan menjadi barrier yang serius dalam perjalanan ke depan," jelasnya.
Ajak PPP-PKB, PKS Gembosi SBY?
2/05/09 12:05
INILAH.COM, Vina Nurul Iklima
, Jakarta - PKS sangat kecewa karena tak diajak berembuk dalam pembentukan pasangan SBY-Boediono. Merasa ada tanda-tanda komunikasi politik yang bermasalah, partai dakwah itu pun mengajak PKB dan PPP menggelar rapat membahas hal tersebut. PKS akan gembosi SBY?
"Kita tak diberitahukan soal itu (SBY-Boed). Ini kan ada tanda-tanda proses koalisi yang tak lancar, hanya 1 arah. Kita akan bicarakan, komunikasi dengan unsur-unsur yang lain. Kita akan duduk bareng dengan PPP dan PKB," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senyan, Jakarta, Selasa (12/5).
Mahfudz mengatakan bila siang ini tugas-tugas dari masing-masing parpol selesai, maka pertemuan akan langsung digelar. "Tempat dan waktunya belum, tapi akan sesegera mungkin," imbuhnya.
Pertemuan itu, lanjut Mahfudz, terkait kabar SBY sudah jelas memilih Boediono secara tiba-tiba sebagai cawapres. Padahal PKS mengingatkan bahwa sebelumnya SBY menginginkan cawapres yang se-platform dengan Demokrat, bukan PDIP.
"Kita memang mendapat informasi bahwa kemungkinan besar SBY mengambil Boediono dan kabar juga bahwa Boediono endorsement dari PDIP. Padahal dari awal SBY menginginkan koalisi yang rule based, makanya kami menggarap itu, tapi kok diujung jalan ada muncul SBY-Boediono?" paparnya.
Terkait apakah dengan keputusan SBY mencomot Boediono menjadi cawapres, maka PKS akan keluar koalisi, Mahfudz masih melihat-lihat situasi. PKS akan memperlajari terus perkembangan yang semakin secepat.
"Tergantung. Karena kami dapat informasi sepihak. Kita melihat juga itu terjadi sebagai politik kepentingan jangka spendek, bukan atas dasar platform," tandasnya. [ikl/ana]
Nama Boediono Mengejutkan
Republika Newsroom, Selasa, 12 Mei 2009 pukul 11:56:00
JAKARTA -- Munculnya nama Boediono sebagai kandidat kuat cawapres SBY mengejutkan parpol-parpol koalisi SBY. Mereka mengaku terkejut dengan alasan-alasan yang berlainan.
PKS menyatakan terkejut karena pencalonan Boediono ini adalah usulan dari PDIP. "Kami sangat terkejut, karena pencalonan Boediono ini kabarnya merupakan endorcement dari PDIP," ujar Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR Selasa (12/5).
Selain itu, kata dia, PKS juga belum mendapatkan informasi resmi dari Demokrat tentang hal tersebut. Ia menyatakan, PKS kini mulai meragukan ucapan yang pernah dikeluarkan SBY bahwa koalisi haruslah berdasarkan platform. "Dengan endorcement yang dilakukan PDIP, kami jadi ragu apakah SBY menyusun koalisi ini berbasis platform atau kepentingan politik sesaat saja," ujar Mahfudz.
Atas dasar perkembangan terakhir ini PKS, kata dia, berjanji akan mempelajarinya baik-baik, bahkan rencananya PKS akan membicarakannya dengan parpol-parpol koalisi seperti PPP,PAN,PKB, dan PPP. " Kami dan PKB, PPP, dan PAN akan duduk bersama membahas masalah ini," ujarnya.
Mahfudz menegaskan, masalahnya bukan nama Boediono yang menjadi cawapres, namun tidak adanya manajemen koalisi yg baik, serta adanya proses komunikasi politik timbal balik yang tidak lancar.
Selain itu, PKS kemungkinan juga belum akan menandatangani kontrak politik dengan Demokrat. " Saat ini draft kontrak politik tersebut sudah ada, tetapi kapan PKS akan menandatangani akan ditentukan perkembangan yang terjadi," tutur Mahfudz.
Sementara itu, PAN juga menyatakan terkejut dengan keputusan SBY itu. Sekjen PAN, Zulkifli Hasan, berpendapat pilihan SBY itu dapat melemahkan militansi kader-kader parpol. "Karena sebelumnya kami mengira pendamping SBY berasal dari parpol," ujarnya.
Namun lebih lanjutnya, kata dia, PAN akan membicarakannya dengan parpol-parpol lain dalam satu gerbong koalisi. "Kita akan bicarakan dulu dengan teman-teman yang lain karena bagaimanapun ini adalah hak presiden," ujarnya. - nan/ahi
PKS: Cawapres SBY Harus Parpol-Islam
INILAH.COM, 12/05/2009 - 13:00
Vina Nurul Iklima
Jakarta - Dengan memilih Gubernur BI Boediono, SBY dianggap dapat mereduksi kesan Islam yang kental dalam koalisi yang digalang PD dengan PKB, PKS, PPP. Namun PKS menyatakan sikap agar cawapres pendamping SBY memiliki unsur parpol dan merepresentasikan Islam.
"Kita bukan mengultimatum. Kita membicarakan itu untuk menyatakan sikap. Cawapresnya dari parpol peserta koalisi dan merepresentasikan umat," ujar Sekjen PKS Anis Matta dalam jumpa pers bersama PKB, PPP, PAN, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/5).
Sebagai parpol Islam, lanjut dia, hal ini penting dipertanggungjawabkan kepada konstituen. PKS mempertimbangkan penolakan arus dari bawah. Jika mau menang tapi kalau sejak awal tidak punya militansi atau tak terwakili, maka akan susah.
"Kita ingin menyatukan sikap, selain Demokrat, dalam koalisi, insya Allah nanti Gerindra, kita akan mengambil sikap, seandainya keputusan ini akan tetap dipaksakan. Sebagaimana konvensi reformasi, kombinasi Islam nasionalis itu harus tetap ada," kata Anis.
Mengenai SBY-Boediono, sambung Anis, pihaknya baru diberitahu Senin kemarin menjelang dzuhur, bentuknya pemberitahuan awal resmi. Namun masalah ini belum diberitahukan secara resmi. PKS menghargai keputusan SBY, namun diharapkan ada representasi umat Islam, sebab ini juga meningkatkan elektabilitas.
Kapan akan bertemu PD sampaikan unek-unek? "Belum tahu, tapi mungkin besok tim dari PKS akan bertemu dengan Tim 9 Demokrat, sudah ada undangan jam sepuluh, tapi belum tahu tempatnya di mana. Itu tanya saja ke Pak Mahfudz (Ketua FPKS Mahfudz Siddiq)," ujar Anis. [sss]
PKS Pikir Peluang ke Gerindra-JK Win
INILAH.COM, 12/05/2009 - 13:26, Vina Nurul Iklima
Jakarta - Kabar dipilihnya Boediono oleh SBY mengundang reaksi dari parpol koalisi. PKS menyatakan sikap agar cawapres pendamping SBY harus dari parpol peserta koalisi dan merepresentasikan umat Islam. Kalau tidak, PKS mulai memikirkan peluang ke Gerindra atau JK Win.
"Kita harus memikirkan juga, karena ini kan singkat waktunya, harus banyak pertimbangan," kata Ketua FPKS Mahfudz Shiddiq saat ditanya mengenai peluang PKS ke Gerindra atau JK Win atau membentuk koalisi baru.
Meski demikian, Mahfudz menegaskan pihaknya belum berkomunikasi dengan Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres maupun dengan duet JK-Wiranto yang dikenal dengan slogan JK Win.
"Belum. Baru di sini saja, antara parpol peserta koalisi," ujar Mahfudz dalam jumpa pers bersama dengan PKB, PPP di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/5).
Hal senada disampaikan sebelumnya oleh Sekjen PKS Anis Matta. "Kita ingin menyatukan sikap, selain Demokrat, dalam koalisi, insya Allah nanti Gerindra, kita akan mengambil sikap, seandainya keputusan ini akan tetap dipaksakan. Sebagaimana konvensi reformasi, kombinasi Islam nasionalis itu harus tetap ada," kata Anis. [jib/sss]
Subscribe to:
Posts (Atom)