Pemerintah Kecewakan DPR

Pemerintah Kecewakan DPR
Senin, 24/03/2008

JAKARTA(SINDO) – Fraksi-fraksi di DPR menyatakan kecewa terhadap jawaban pemerintah atas hak interpelasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Mereka menilai pemerintah tidak serius menyelesaikan kasus yang merugikan APBN sekitar Rp60 triliun per tahun tersebut. Sekretaris Fraksi PAN Muhammad Yasin Kara mengaku kecewa dengan proses hukum terhadap para debitor BLBI.Pihaknya mempersoalkan penangkapan Ketua Tim Jaksa BLBI Urip Tri Gunawan oleh KPK.

”Memang belum ada keputusan dari KPK.Tapi,kejadian itu memberi kesan buruk terhadap penegakan hukum. Sebab, penangkapan Urip hanya beberapa hari pasca- Kejaksaan Agung menutup kasus BLBI,” kata Yasin kepada SINDO kemarin.Dia menyatakan, kasus tersebut mengesankan ada sesuatu di balik penghentian kasus BLBI. Anggota Komisi X DPR ini juga mempersoalkan penyelesaian kasus BLBI yang terkesan tegesa-gesa.

Menurut dia, ada sejumlah debitor yang baru menyelesaikan sebagian kecil tanggungannya, tetapi sudah dianggap selesai. Padahal, negara telah memberikan dispensasi melalui Master of Settlement Agreement and Acquisition (MSAA). Dia juga mempersoalkan upaya sejumlah pihak yang memanfaatkan kelemahan MSAA. ”Ada obligor yang punya utang Rp53 triliun diperbolehkan hanya membayar Rp19 trilun.Tapi, baru bayar Rp1 triliun kok sudah dianggap selesai?” katanya heran.

Anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPR ini meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak melempar tanggung jawab meskipun kebijakan tersebut dibuat di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, Presiden SBY harus konsisten mengusut tuntas secara hukum kasus tersebut. Hal senada disampaikan Sekretaris Fraksi PBR Diah Devawati Ande.Menurut dia, kasus dugaan suap terhadap tim jaksa BLBI patut dipertanyakan.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ini mengatakan, kasus BLBI harus tetap ditindaklanjuti hingga tuntas.” Kami tidak mau tahu.Pemerintah harus bertanggung jawab,” kata Diah saat dihubungi SINDO kemarin. Wakil Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Muhammad Zubair mengatakan, proses hukum kasus BLBI sangat mengecewakan. Menurut dia, seharusnya pemerintah bersikap tegas dalam pengusutan kasus tersebut.

”Kalau kasus ini terus dibiarkan, kasihan rakyat. Mereka menanggung beban yang sangat berat,” ujar anggota Komisi VII DPR ini. Zubair menambahkan, dalam rapat paripurna besok (25/3), pihaknya akan menanyakan komitmen pemerintah terkait penegakan hukum. Menurut dia, jawaban pemerintah pada rapat paripurna (12/3) lalu sangat normatif. Bahkan, hampir tidak ada langkah konkret yang akan diambil.

Pihaknya berharap, penanganan BLBI tidak berhenti setelah pemerintah memberikan jawaban. ”Kita butuh langkah konkret, tidak hanya jawaban normatif,” kritiknya. Sementara itu, fraksi-fraksi masih menyusun tanggapan atas jawaban pemerintah. Sebanyak 40 orang anggota DPR mengajukan hak angket BLBI.Hak angket tersebut diajukan berkaitan dengan tertangkapnya Ketua Tim Jaksa BLBI Urip Tri Gunawan oleh KPK.Pengajuan hak angket tersebut diatur dalam Bab XXIV Pasal 176 tata tertib DPR.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Mahfudz Shiddiq mengaku bisa menerima penjelasan pemerintah.Meski demikian, pihaknya akan tetap mengawal proses hukum kasus BLBI. Menurut dia, pemerintah meminta waktu hingga 2008 untuk menuntaskan kasus tersebut. Jika sampai akhir 2008 proses hukum tidak mengalami perkembangan, PKS mengancam akan mengambil sikap tegas. ”Kita lihat dulu skenario penegakan hukum ala pemerintah. Kalau tidak tuntas,ya kita usulkan hak angket,” ungkapnya. Terkait hak angket yang diajukan 40 anggota DPR, pihaknya akan mempelajari lebih detail.Sebab,PKS tidak ingin hak angket yang diajukan tersebut ditunggangi kepentingan pragmatis. (ahmad baidowi)