Gelar Pahlawan Soeharto Harus Objektif

Gelar Pahlawan Soeharto Harus Objektif

[JAKARTA] Pemberian gelar sebagai pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto harus mempertimbangkan semua aspek, dilakukan secara objektif, komprehensif, dan menyeluruh. Jika semua aspek itu telah terpenuhi, pemberian gelar terhadap penguasa Orde Baru itu bisa saja dilakukan.

Hal itu dikatakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mahfudz Siddiq kepada SP di Jakarta, Selasa (11/11).

"Harus dikaji benar bagaimana kepemimpinannya di masa lalu. Apa yang sudah dilakukan bagi bangsa ini, baik sebelum maupun sesudah menjabat presiden. Apa saja kesalahannya terhadap rakyat dan bangsa. Semua harus dikaji secara bijaksana, obyektif, dan proporsional," katanya.

Soal PKS yang menampilkan gambar Soeharto dalam kampanye Pemilu 2009, menurut Mahfudz, partainya memiliki pertimbangan bahwa seluruh energi positif tokoh-tokoh bangsa yang telah tiada maupun yang masih hidup harus dihidupkan untuk membangkitkan semangat rakyat dalam membangun perubahan bagi bangsa.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) Ganjar Pranowo mengatakan, partainya walaupun secara politik pernah banyak dirugikan di masa pemerintahan Soeharto, tak ingin terjebak dalam penilaian bersifat subjektif atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada almarhum Soeharto.

Pemberian gelar kepahlawanan, kata Ganjar, sudah diatur dalam UU. "Jika prosedur UU sudah dilakukan, maka akan tertangkap dengan mudah seberapa layak Soeharto bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional, termasuk reaksi masyarakat seperti apa," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono mengharapkan pemerintah dapat mengabulkan permintaan mereka untuk menetapkan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional.

"Permintaan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah kami ajukan ke pemerintah. Partai Golkar berharap pemerintah dapat segera menyetujuinya," Agung. [J-11]