PKS Minta SKB 4 Menteri Dicabut
INILAH.COM, Jakarta - Fraksi PKS meminta kepada pemerintah agar mencabut SKB 4 Menteri yang mengatur mekanisme penentuan upah buruh. Di tengah bangsa yang sedang terkena dampak krisis global, antara pengusaha dan pekerja harus menyadari bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan.
"SKB itu dicabut karena menimbulkan dualisme dan segera kepada kepala daerah untuk melaksanakan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," kata ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, kepada INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (27/11).
Mahfudz menjelaskan dalam UU No 13/2003 sudah mengatur tentang upah minimum buruh. Sementara pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk mengatur itu. Sedangkan pasal 3 dalam SKB 4 Menteri itu menyebutkan penetapan upah minimum oleh gubernur agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.
"SKB itu dinilai oleh buruh dapat membuka ruang untuk mengurangi hak-hak sehingga merugikan kepentingan buruh," katanya.
Mahfudz menyadari bahwa krisis ekonomi yang terjadi saat ini memang dilematis. Pengusaha ingin mempertahankan perusahaannya, namun di sisi lain buruh juga harus memenuhi tuntutan hidupnya. Karena itu, PKS tidak ingin ada hak-hak yang terzalimi antara kedua belah pihak.
"Dalam Islam mereka adalah satu kesatuan, memiliki hak dan kewajiban. Gubernur harus respontif melihat kondisi yang ada dengan memperhatikan pengusaha dan buruh juga," tandasya. [nuz]
Friday, November 28, 2008
PKS Bela Nasib Kaum Buruh
27/11/2008 09:24
PKS Bela Nasib Kaum Buruh
INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera terus bergerak untuk mencuri simpati calon pemilih. Melalui fraksinya di DPR, PKS melakukan pembelaan terhadap kaum buruh dengan mendesak pemerintah segera mencabut SKB 4 Menteri yang mengatur mekanisme penentuan upah buruh.
Di tengah bangsa yang sedang terkena dampak krisis global, antara pengusaha dan pekerja harus menyadari bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan.
"SKB itu dicabut karena menimbulkan dualisme dan segera kepada kepala daerah untuk melaksanakan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," kata ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, kepada INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (27/11).
Mahfudz menjelaskan dalam UU No 13/2003 sudah mengatur tentang upah minimum buruh. Sementara pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk mengatur itu. Sedangkan pasal 3 dalam SKB 4 Menteri itu menyebutkan penetapan upah minimum oleh gubernur agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.
"SKB itu dinilai oleh buruh dapat membuka ruang untuk mengurangi hak-hak sehingga merugikan kepentingan buruh," katanya.
Mahfudz menyadari bahwa krisis ekonomi yang terjadi saat ini memang dilematis. Pengusaha ingin mempertahankan perusahaannya, namun di sisi lain buruh juga harus memenuhi tuntutan hidupnya. Karena itu, PKS tidak ingin ada hak-hak yang terzalimi antara kedua belah pihak.
"Dalam Islam mereka adalah satu kesatuan, memiliki hak dan kewajiban. Gubernur harus respontif melihat kondisi yang ada dengan memperhatikan pengusaha dan buruh juga," tandasya. [nuz]
PKS Bela Nasib Kaum Buruh
INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera terus bergerak untuk mencuri simpati calon pemilih. Melalui fraksinya di DPR, PKS melakukan pembelaan terhadap kaum buruh dengan mendesak pemerintah segera mencabut SKB 4 Menteri yang mengatur mekanisme penentuan upah buruh.
Di tengah bangsa yang sedang terkena dampak krisis global, antara pengusaha dan pekerja harus menyadari bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan.
"SKB itu dicabut karena menimbulkan dualisme dan segera kepada kepala daerah untuk melaksanakan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," kata ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, kepada INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (27/11).
Mahfudz menjelaskan dalam UU No 13/2003 sudah mengatur tentang upah minimum buruh. Sementara pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk mengatur itu. Sedangkan pasal 3 dalam SKB 4 Menteri itu menyebutkan penetapan upah minimum oleh gubernur agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.
"SKB itu dinilai oleh buruh dapat membuka ruang untuk mengurangi hak-hak sehingga merugikan kepentingan buruh," katanya.
Mahfudz menyadari bahwa krisis ekonomi yang terjadi saat ini memang dilematis. Pengusaha ingin mempertahankan perusahaannya, namun di sisi lain buruh juga harus memenuhi tuntutan hidupnya. Karena itu, PKS tidak ingin ada hak-hak yang terzalimi antara kedua belah pihak.
"Dalam Islam mereka adalah satu kesatuan, memiliki hak dan kewajiban. Gubernur harus respontif melihat kondisi yang ada dengan memperhatikan pengusaha dan buruh juga," tandasya. [nuz]
Thursday, November 27, 2008
DANA PEMILU
DANA PEMILU
Golkar Dukung Penyertaan
NPWP bagi Donatur Kampanye
Kamis, 27 Nopember 2008
JAKARTA (Suara Karya): Partai golkar mendukung usulan penyertaan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi penyumbang dana kampanye pemilu sebesar Rp 5 juta ke atas.
"Saya rasa wacana itu cukup bagus dan saya juga yakin, setiap orang yang mampu memberikan sumbangan mulai dari Rp 5 juta itu pasti sudah memiliki NPWP," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, yang juga Ketua DPR, kepada wartawan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu.
Menurut Agung, Partai Golkar tidak keberatan dengan usulan itu.
"Tidak ada masalah dengan NPWP kalau itu memang kewajiban dan Komisi Pemilihan Umum menghendaki demikian. Partai Golkar siap dan tidak keberatan," katanya.
Menurut Agung, penyumbang dana kampanye dengan nilai Rp 5 juta ke atas dipastikan di dalam kesehariannya punya usaha dan memiliki NPWP.
Di samping itu, menurut Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 ini, penerapan NPWP itu nantinya bisa memasukkan uang ke kas negara. "Jadi, tidak ada alasan untuk menolak wacana ini," katanya.
Dengan begitu, menurut dia, sumbangan tidak hanya mengalir ke partai politik atau para calon anggota legislatif saja, tetapi juga ke kas negara. "Dengan demikian, pertanggungjawaban penyumbang bukan saja ke partai, tapi melainkan juga ke negara," katanya.
Namun, Agung menekankan, wacana ini harus diatur secara jelas oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.
"Juga tentunya, dalam mengatur ini KPU harus berpatokan pada Undang-Undang Pemilu. Jangan sampai peraturan yang dibuat KPU melanggar peraturan yang lebih tinggi," ujar Agung lagi.
Praktik Cuci Uang
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding juga mendukung usulan tersebut. "PKB mendukung ide penyertaan NPWP. Gagasan itu bagus untuk transparansi," katanya.
Menurut Abdul, peraturan itu diterbitkan agar partai politik tidak sembarangan melakukan transaksi dengan penyumbang dana. "Bisa saja partai itu jadi tempat cuci uang atau mencari keuntungan lain," kata Abdul.
Dengan menggunakan NPWP itu, kata Abdul, pengurus partai dapat berhati-hati mengontrol masuknya sumbangan. Partai juga gampang mengetahui bagaimana dana itu dikelola internal organisasi. "Kalau sumbernya jelas, apa-apanya jelas, ini menjadi bagus," katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS, Mahfudz Siddiq, mengaku agak keberatan dengan aturan tersebut. Alasannya, Badan Pengawas Pemilu terlalu teknis. "Persoalannya begini, dalam urusan politik, ada orang-orang yang menyumbang, tapi tak ingin disertakan namanya. Dilihat dari sisi jumlahnya tak melampaui Undang-Undang Pemilu. Seperti orang menyumbang ke masjid dengan menggunakan nama 'hamba Allah'," ujarnya,
Ia menjelaskan, ketika menyumbang di atas 5 juta rupiah harus menyertakan NPWP, mereka bisa batal. Akibatnya, PKS khawatir pemasukan partai akan berkurang.
Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu, Wirdyaningsih, usai bertemu pimpinan KPU mendesak agar KPU berani melakukan terobosan ini.
Pencantuman NPWP ini, menurut dia, untuk mendukung pencegahan korupsi dan praktik pencucian uang. Aturan pencantuman NPWP juga mendukung program pemerintah. "Penyumbang itu kan orang kaya. Kalau memiliki NPWP, itu berarti bertanggung jawab," katanya. (Rully)
Golkar Dukung Penyertaan
NPWP bagi Donatur Kampanye
Kamis, 27 Nopember 2008
JAKARTA (Suara Karya): Partai golkar mendukung usulan penyertaan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi penyumbang dana kampanye pemilu sebesar Rp 5 juta ke atas.
"Saya rasa wacana itu cukup bagus dan saya juga yakin, setiap orang yang mampu memberikan sumbangan mulai dari Rp 5 juta itu pasti sudah memiliki NPWP," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, yang juga Ketua DPR, kepada wartawan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu.
Menurut Agung, Partai Golkar tidak keberatan dengan usulan itu.
"Tidak ada masalah dengan NPWP kalau itu memang kewajiban dan Komisi Pemilihan Umum menghendaki demikian. Partai Golkar siap dan tidak keberatan," katanya.
Menurut Agung, penyumbang dana kampanye dengan nilai Rp 5 juta ke atas dipastikan di dalam kesehariannya punya usaha dan memiliki NPWP.
Di samping itu, menurut Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 ini, penerapan NPWP itu nantinya bisa memasukkan uang ke kas negara. "Jadi, tidak ada alasan untuk menolak wacana ini," katanya.
Dengan begitu, menurut dia, sumbangan tidak hanya mengalir ke partai politik atau para calon anggota legislatif saja, tetapi juga ke kas negara. "Dengan demikian, pertanggungjawaban penyumbang bukan saja ke partai, tapi melainkan juga ke negara," katanya.
Namun, Agung menekankan, wacana ini harus diatur secara jelas oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.
"Juga tentunya, dalam mengatur ini KPU harus berpatokan pada Undang-Undang Pemilu. Jangan sampai peraturan yang dibuat KPU melanggar peraturan yang lebih tinggi," ujar Agung lagi.
Praktik Cuci Uang
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding juga mendukung usulan tersebut. "PKB mendukung ide penyertaan NPWP. Gagasan itu bagus untuk transparansi," katanya.
Menurut Abdul, peraturan itu diterbitkan agar partai politik tidak sembarangan melakukan transaksi dengan penyumbang dana. "Bisa saja partai itu jadi tempat cuci uang atau mencari keuntungan lain," kata Abdul.
Dengan menggunakan NPWP itu, kata Abdul, pengurus partai dapat berhati-hati mengontrol masuknya sumbangan. Partai juga gampang mengetahui bagaimana dana itu dikelola internal organisasi. "Kalau sumbernya jelas, apa-apanya jelas, ini menjadi bagus," katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS, Mahfudz Siddiq, mengaku agak keberatan dengan aturan tersebut. Alasannya, Badan Pengawas Pemilu terlalu teknis. "Persoalannya begini, dalam urusan politik, ada orang-orang yang menyumbang, tapi tak ingin disertakan namanya. Dilihat dari sisi jumlahnya tak melampaui Undang-Undang Pemilu. Seperti orang menyumbang ke masjid dengan menggunakan nama 'hamba Allah'," ujarnya,
Ia menjelaskan, ketika menyumbang di atas 5 juta rupiah harus menyertakan NPWP, mereka bisa batal. Akibatnya, PKS khawatir pemasukan partai akan berkurang.
Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu, Wirdyaningsih, usai bertemu pimpinan KPU mendesak agar KPU berani melakukan terobosan ini.
Pencantuman NPWP ini, menurut dia, untuk mendukung pencegahan korupsi dan praktik pencucian uang. Aturan pencantuman NPWP juga mendukung program pemerintah. "Penyumbang itu kan orang kaya. Kalau memiliki NPWP, itu berarti bertanggung jawab," katanya. (Rully)
PDIP Minta Kadernya Abaikan SKB 4 Menteri
PDIP Minta Kadernya Abaikan SKB 4 Menteri
Kompas, Rabu, 26 November 2008 | 21:57 WIB
JAKARTA, RABU - Permintaan pencabutan SKB 4 menteri tentang upah minimum tenaga kerja tidak hanya dilakukan PDI Perjuangan secara resmi melalui Fraksi PDI Perjuangan di DPR. Kini, PDI Perjuangan juga mengirimkan surat berupa instruksi khusus kepada seluruh gubernur, bupati maupun walikota yang mendapat dukungan PDI Perjuangan pada pilkada untuk tetap mengacu pada UU 13/2003 dalam menetapkan upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten/kota.
"DPP PDI Perjuangan secara resmi telah mengirimkan instruksi khusus ke para gubernur, bupati, dan kepada para walikota untuk mengeluarkan kebijakan yang memihak pada kaum buruh dalam menentukan UMP maupun UMK. Bagi kami jelas, SKB itu hanya memperburuk kehidupan buruh dan tidak membantu pengusaha dalam mencegah PHK terhadap pekerja," tegas Ribka Tjiptaning dalam jumpa pers di DPR, Rabu (26/11). Ribka adalah anggota FPDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi IX --membidangi masalah kesehatan serta ketenagakerjaan.
PDI Perjuangan, diakuinya juga memiliki strategi lain untuk memperjuangkan agar pemerintah mau mencabut SKB 4 menteri itu. Yaitu, melakukan penggalangan dengan menggulirkan hak interpelasi soal SKB ini.
"Ya, kami akan mempelopori pengajuan hak interpelasi atas SKB 4 menteri ini. Apabila gagal, maka kami, PDI Perjuangan akan turun ke jalan melakukan aksi dengan para buruh untuk menyuarakan penolakan diberlakukannya SKB tersebut. Kami akan bersama-sama para buruh terus mendesak pemerintah untuk mencabut surat yang kami anggap tidak pro dengan nasib rakyat kecil itu," tegasnya.
Sementara itu, Ketua FPKS DPR, Mahfudz Siddiq mengimbau kepada pemerintah agar masalah upah buruh lebih baik dikembalikan ke UU 13/2003. Mahfudz memberikan alasan, SKB 4 menteri terkesan memandulkan kebijakan para gubernur, bupati, dan walikota dalam menentukan upah minimum buruh.
"Oleh karena itu, sebaiknya, dikembalikan saja ke UU Ketenagakerjaan. Bagi kami, SKB memberikan kewenangan pada para pengusaha untuk bernegosiasi tentang kenaikan upah buruh. Dan penentuan upah minimum buruh tidak boleh melanggar ketentuan yang telah ditetapkan gubernur. Terlebih lagi, SKB tidak boleh melanggar ketentuan yang sudah ada," tandas Mahfudz Siddiq. (Persda Network/YAT)
Kompas, Rabu, 26 November 2008 | 21:57 WIB
JAKARTA, RABU - Permintaan pencabutan SKB 4 menteri tentang upah minimum tenaga kerja tidak hanya dilakukan PDI Perjuangan secara resmi melalui Fraksi PDI Perjuangan di DPR. Kini, PDI Perjuangan juga mengirimkan surat berupa instruksi khusus kepada seluruh gubernur, bupati maupun walikota yang mendapat dukungan PDI Perjuangan pada pilkada untuk tetap mengacu pada UU 13/2003 dalam menetapkan upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten/kota.
"DPP PDI Perjuangan secara resmi telah mengirimkan instruksi khusus ke para gubernur, bupati, dan kepada para walikota untuk mengeluarkan kebijakan yang memihak pada kaum buruh dalam menentukan UMP maupun UMK. Bagi kami jelas, SKB itu hanya memperburuk kehidupan buruh dan tidak membantu pengusaha dalam mencegah PHK terhadap pekerja," tegas Ribka Tjiptaning dalam jumpa pers di DPR, Rabu (26/11). Ribka adalah anggota FPDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi IX --membidangi masalah kesehatan serta ketenagakerjaan.
PDI Perjuangan, diakuinya juga memiliki strategi lain untuk memperjuangkan agar pemerintah mau mencabut SKB 4 menteri itu. Yaitu, melakukan penggalangan dengan menggulirkan hak interpelasi soal SKB ini.
"Ya, kami akan mempelopori pengajuan hak interpelasi atas SKB 4 menteri ini. Apabila gagal, maka kami, PDI Perjuangan akan turun ke jalan melakukan aksi dengan para buruh untuk menyuarakan penolakan diberlakukannya SKB tersebut. Kami akan bersama-sama para buruh terus mendesak pemerintah untuk mencabut surat yang kami anggap tidak pro dengan nasib rakyat kecil itu," tegasnya.
Sementara itu, Ketua FPKS DPR, Mahfudz Siddiq mengimbau kepada pemerintah agar masalah upah buruh lebih baik dikembalikan ke UU 13/2003. Mahfudz memberikan alasan, SKB 4 menteri terkesan memandulkan kebijakan para gubernur, bupati, dan walikota dalam menentukan upah minimum buruh.
"Oleh karena itu, sebaiknya, dikembalikan saja ke UU Ketenagakerjaan. Bagi kami, SKB memberikan kewenangan pada para pengusaha untuk bernegosiasi tentang kenaikan upah buruh. Dan penentuan upah minimum buruh tidak boleh melanggar ketentuan yang telah ditetapkan gubernur. Terlebih lagi, SKB tidak boleh melanggar ketentuan yang sudah ada," tandas Mahfudz Siddiq. (Persda Network/YAT)
Wednesday, November 26, 2008
Citra DPR yang Kian Tergerus
Citra DPR yang Kian Tergerus
Pengantar Redaksi:
Jakarta - Ruangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI direnovasi dengan anggaran sebesar Rp 33,4 miliar. Padahal, Indonesia masih berkutat dengan dampak krisis global. Sikap DPR RI ini seolah membuat citra DPR kian terpuruk. Namun, bagai angin lalu, renovasi terus berlanjut. SH menurunkan tulisan khusus mengenai hal ini.
Oleh
Vidi Vici
DPR kembali menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi bangsa. Di saat, masyarakat sedang bergelut dengan kesusahan hidup sehari-hari, DPR justru melakukan renovasi ruangan anggotanya. Biayanya tidak tangung-tanggung, Rp 33,4 miliar!
Hari ini, Senin (24/11), merupakan hari pertama para anggota DPR kembali berkantor setelah menyelesaikan masa reses. Sebagian dari mereka bakal mendapati ruangan kerja yang berbeda dari saat ditinggalkan. Sepatu mengkilap anggota DPR yang terhormat akan menginjak karpet baru di ruang kerja. Karpet berwarna coklat muda itu menggantikan karpet lama berwarna biru keabu-abuan. Ruangan staf pun menjadi lebih luas.
“Biayanya kurang lebih hanya 16 juta per ruangan,” demikian Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh menjelaskan mengenai biaya renovasi ruangan tersebut. Kesetjenan DPR menghitung, total biaya renovasi ruangan seluruh anggota DPR mencapai Rp 9,15 miliar.
Namun, itu belum biaya keseluruhan dana yang dihabiskan DPR untuk memperbaiki fasilitas di gedung itu. Ada 26 unit pekerjaan renovasi lain yang jika ditotal mencapai Rp 33,4 miliar. Nining mengatakan, jumlah itu wajar saja. Begini perhitungan Nining; Renovasi ruangan Rp 9,15 miliar, ditambah penambahan 10 ruangan baru untuk anggota DPR periode mendatang (sesuai UU Pemilu Legislatif, angota akan bertambah dari 550 menjadi 560), Rp 10 miliar. Ada juga pekerjaan mekanikal dan elektrikal sistem berbiaya Rp 7,7 miliar, perbaikan toilet Rp 157 juta, pembiayaan sistem pengamanan dan pajak menghabiskan Rp 2,3 miliar. “Dihitung semuanya, ditambah pengadaan furnitur Rp 6,9 miliar. Jadi, totalnya 33,4 miliar,” ujar Nining.
Menurut Nining, renovasi itu dilakukan atas permintaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI. Alasannya, toilet DPR sudah sejak 1986 tidak pernah diganti. Selain itu, ruangan bagi para pembantu anggota dewan, yaitu staf ahli dan sekretaris, perlu diperlebar. Ruangan 2x4 dianggap terlalu sempit sehingga diperlebar 80 sentimeter. Total luas ruangan anggota dewan dan ruang bagi stafnya adalah 4x7 meter.
Keputusan menggeser penyekat itu diambil dalam rapat BURT tanggal 17 Juli 2008. Nining menyatakan, dia hanya menjalankan yang sudah menjadi kebijakan DPR. Seluruh biaya diambil dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek itu juga sudah melalui proses tender dan telah disampaikan kepada seluruh fraksi DPR.
Perusahaan yang memenangkan proyek renovasi senilai Rp 25,6 miliar adalah PT Perumaham Pembangunan (PP). Sementara yang memenangkan proyek pengadaaan furnitur senilai Rp 6,9 miliar adalah PT Cahaya Sakti. Pekerjaan proyek dilakukan mulai 8 November 2008 sampai berakhirnya masa reses DPR, Senin, 24 November 2008.
Citra Buruk
Namun, baru empat hari proyek berjalan, muncul protes dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP). Dalam surat resminya, fraksi tersebut meminta pekerjaan renovasi ruangan anggota fraksinya dihentikan. Alasannya, pemberitahuan rencana renovasi itu dilakukan saat anggota DPR sedang reses, sehingga kurang sosialisasi.
Sekretaris Fraksi PPP Lukman Hakiem mengkhawatirkan citra buruk yang akan menimpa lembaga legsilatif. “Dalam kondisi pencitraan DPR yang buruk, urgensi renovasi berbiaya miliaran itu masih perlu dibicarakan,” katanya.
Segera setelah muncul protes di media massa, fraksi lain melalui pimpinanannya ikut melakukan aksi penolakan. Padahal, sebelumnya para wakil fraksi di BURT telah menyetujui rencana renovasi ini. “Memang ada sedikit missed,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan.
Dia menyatakan, apa yang menjadi pendapat wakil fraksi di BURT tidak otomatis menjadi pendapat pimpinan fraksi. Dia mengaku dilematis karena pimpinan BURT adalah anggota Fraksi Partai Demokrat. Partai Keadilan Sejahtera juga menolak renovasi. Beberapa anggota legislatif secara tegas menyatakan tidak ingin ruangannya disentuh. Mereka bahkan menempelkan tulisan “Tidak Boleh Direnovasi” di pintu ruangan.
Sayuti Asyahtri dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) mengatakan, ruangannya masih cukup representatif untuk mendukung kinerjanya sehingga tidak perlu direnovasi. Hal yang sama disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). “Ruangan kami masih cukup sehingga kami tidak memerlukan renovasi,” ujar Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq.
Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC) Sulastio mengatakan, penolakan yang dilakukan merupakan politik pencitraan semata. Pasalnya, penolakan baru dilakukan setelah masalah renovasi ramai dibicarakan di media massa. Padahal, fraksi juga mempunyai wakil yang membicarakan mengenai renovasi di BURT.
“Ini hanya cari muka saja. Kenapa sebelumnya di BURT tidak menyatakan keberatan?” katanya.
Namun, Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formapi) Sebastian Salang mengatakan, bukan sikap anggota BURT dan pimpinan fraksi saja yang perlu dipertanyakan, tetapi juga peran pimpinan DPR. “Ini kan sudah sering terjadi dan merusak citra DPR. Seharusnya pimpinan DPR bertanggung jawab,” katanya.
Mahfudz Siddig mengatakan, tanpa persetujuan pimpinan DPR, keputusan yang dihasilkan rapat BURT tidak akan berjalan. Dia menyatakan BURT hanya alat yang membantu pimpinan dewan sehingga apa pun keputusan yang dibuat BURT, tetap harus mendapat persetujuan pimpinan dewan.
Pengerjaan renovasi itu juga menimbulkan kecurigaan adanya penggelembungan harga. Pasalnya, harga seluruh proyek tersebut terbilang fantastis. Uang negara sebesar 10 miliar untuk membuat sepuluh ruangan baru dinilai terlalu besar. Itu artinya, setiap ruangan sebesar 7x4 meter dibuat dengan anggaran Rp 1 miliar atau setara dengan sebuah rumah mewah lengkap dengan perabotannya.
Rasa Keadilan
Secara logika, kata Mahfudz, jumlah tersebut patut dipertanyakan. “Jika dilihat dari logika anggaran, jumlah sebesar itu tentu belum efisien,” ujarnya. Jumlah 16 juta untuk renovasi setiap ruangan juga dinilai terlalu besar karena pekerjaanya hanya menggeser sekat.
Sebastian Salang mengatakan, tidak mengapa jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelidiki dugaan adanya penggelembungan harga. Apalagi, jika melihat mekanisme proyek yang tidak transparan. Bahkan, jika ada lembaga profesional yang ingin menguji biaya renovasi, tidak perlu membuat DPR merasa dilecehkan.
Dia menyebutkan, dengan penggunaan anggaran sebesar itu, di saat kondisi masyarakat yang sedang terpuruk saat ini, DPR sesungguhnya telah melecehkan rasa keadilan masyarakat. DPR juga terus mengerjakan proyek kontroversial yang mencederai rasa keadilan, seperti pengadaan laptop maupun TV plasma.
DPR, kata Sebastian, telah menggunakan mekanisme tidak transparan dalam pengambilan keputusan untuk proyek. “Lain kali, mekanismenya harus jelas dan transparan,” ujarnya.
Meski mendapat protes sejumlah fraksi, namun renovasi tetap dilaksanakan. Penyebabnya, sejumlah ruangan sudah keburu dibongkar sebelum ada penolakan fraksi. Akhirnya, yang sudah telanjur dibongkar, tetap dilanjutkan dan jumlahnya 232 ruangan. “Sisanya menunggu konfirmasi dari masing-masing anggota. Kami tidak akan membongkar ruangan yang anggotanya menolak,” kata Nining Indra Saleh.
Renovasi tersebut, menurut beberapa anggota dewan tidak perlu dilakukan karena ruangan yang mereka tempati saat ini masih cukup baik, nyaman, dan representatif. Eva Kusuma Sundari dari F-PDIP dan Ketua Fraksi PDS Carol Daniel Kadang menyebutkan, ruangan tidak akan menjadi sempit karena tidak setiap hari anggota DPR berada di ruang kerjanya.
Aroma pemborosan amat mencolok dalam proyek ini. “Lebih baik dananya dialihkan untuk kepentingan rakyat saja,” kata Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo. n
Pengantar Redaksi:
Jakarta - Ruangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI direnovasi dengan anggaran sebesar Rp 33,4 miliar. Padahal, Indonesia masih berkutat dengan dampak krisis global. Sikap DPR RI ini seolah membuat citra DPR kian terpuruk. Namun, bagai angin lalu, renovasi terus berlanjut. SH menurunkan tulisan khusus mengenai hal ini.
Oleh
Vidi Vici
DPR kembali menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi bangsa. Di saat, masyarakat sedang bergelut dengan kesusahan hidup sehari-hari, DPR justru melakukan renovasi ruangan anggotanya. Biayanya tidak tangung-tanggung, Rp 33,4 miliar!
Hari ini, Senin (24/11), merupakan hari pertama para anggota DPR kembali berkantor setelah menyelesaikan masa reses. Sebagian dari mereka bakal mendapati ruangan kerja yang berbeda dari saat ditinggalkan. Sepatu mengkilap anggota DPR yang terhormat akan menginjak karpet baru di ruang kerja. Karpet berwarna coklat muda itu menggantikan karpet lama berwarna biru keabu-abuan. Ruangan staf pun menjadi lebih luas.
“Biayanya kurang lebih hanya 16 juta per ruangan,” demikian Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh menjelaskan mengenai biaya renovasi ruangan tersebut. Kesetjenan DPR menghitung, total biaya renovasi ruangan seluruh anggota DPR mencapai Rp 9,15 miliar.
Namun, itu belum biaya keseluruhan dana yang dihabiskan DPR untuk memperbaiki fasilitas di gedung itu. Ada 26 unit pekerjaan renovasi lain yang jika ditotal mencapai Rp 33,4 miliar. Nining mengatakan, jumlah itu wajar saja. Begini perhitungan Nining; Renovasi ruangan Rp 9,15 miliar, ditambah penambahan 10 ruangan baru untuk anggota DPR periode mendatang (sesuai UU Pemilu Legislatif, angota akan bertambah dari 550 menjadi 560), Rp 10 miliar. Ada juga pekerjaan mekanikal dan elektrikal sistem berbiaya Rp 7,7 miliar, perbaikan toilet Rp 157 juta, pembiayaan sistem pengamanan dan pajak menghabiskan Rp 2,3 miliar. “Dihitung semuanya, ditambah pengadaan furnitur Rp 6,9 miliar. Jadi, totalnya 33,4 miliar,” ujar Nining.
Menurut Nining, renovasi itu dilakukan atas permintaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI. Alasannya, toilet DPR sudah sejak 1986 tidak pernah diganti. Selain itu, ruangan bagi para pembantu anggota dewan, yaitu staf ahli dan sekretaris, perlu diperlebar. Ruangan 2x4 dianggap terlalu sempit sehingga diperlebar 80 sentimeter. Total luas ruangan anggota dewan dan ruang bagi stafnya adalah 4x7 meter.
Keputusan menggeser penyekat itu diambil dalam rapat BURT tanggal 17 Juli 2008. Nining menyatakan, dia hanya menjalankan yang sudah menjadi kebijakan DPR. Seluruh biaya diambil dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek itu juga sudah melalui proses tender dan telah disampaikan kepada seluruh fraksi DPR.
Perusahaan yang memenangkan proyek renovasi senilai Rp 25,6 miliar adalah PT Perumaham Pembangunan (PP). Sementara yang memenangkan proyek pengadaaan furnitur senilai Rp 6,9 miliar adalah PT Cahaya Sakti. Pekerjaan proyek dilakukan mulai 8 November 2008 sampai berakhirnya masa reses DPR, Senin, 24 November 2008.
Citra Buruk
Namun, baru empat hari proyek berjalan, muncul protes dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP). Dalam surat resminya, fraksi tersebut meminta pekerjaan renovasi ruangan anggota fraksinya dihentikan. Alasannya, pemberitahuan rencana renovasi itu dilakukan saat anggota DPR sedang reses, sehingga kurang sosialisasi.
Sekretaris Fraksi PPP Lukman Hakiem mengkhawatirkan citra buruk yang akan menimpa lembaga legsilatif. “Dalam kondisi pencitraan DPR yang buruk, urgensi renovasi berbiaya miliaran itu masih perlu dibicarakan,” katanya.
Segera setelah muncul protes di media massa, fraksi lain melalui pimpinanannya ikut melakukan aksi penolakan. Padahal, sebelumnya para wakil fraksi di BURT telah menyetujui rencana renovasi ini. “Memang ada sedikit missed,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan.
Dia menyatakan, apa yang menjadi pendapat wakil fraksi di BURT tidak otomatis menjadi pendapat pimpinan fraksi. Dia mengaku dilematis karena pimpinan BURT adalah anggota Fraksi Partai Demokrat. Partai Keadilan Sejahtera juga menolak renovasi. Beberapa anggota legislatif secara tegas menyatakan tidak ingin ruangannya disentuh. Mereka bahkan menempelkan tulisan “Tidak Boleh Direnovasi” di pintu ruangan.
Sayuti Asyahtri dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) mengatakan, ruangannya masih cukup representatif untuk mendukung kinerjanya sehingga tidak perlu direnovasi. Hal yang sama disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). “Ruangan kami masih cukup sehingga kami tidak memerlukan renovasi,” ujar Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq.
Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC) Sulastio mengatakan, penolakan yang dilakukan merupakan politik pencitraan semata. Pasalnya, penolakan baru dilakukan setelah masalah renovasi ramai dibicarakan di media massa. Padahal, fraksi juga mempunyai wakil yang membicarakan mengenai renovasi di BURT.
“Ini hanya cari muka saja. Kenapa sebelumnya di BURT tidak menyatakan keberatan?” katanya.
Namun, Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formapi) Sebastian Salang mengatakan, bukan sikap anggota BURT dan pimpinan fraksi saja yang perlu dipertanyakan, tetapi juga peran pimpinan DPR. “Ini kan sudah sering terjadi dan merusak citra DPR. Seharusnya pimpinan DPR bertanggung jawab,” katanya.
Mahfudz Siddig mengatakan, tanpa persetujuan pimpinan DPR, keputusan yang dihasilkan rapat BURT tidak akan berjalan. Dia menyatakan BURT hanya alat yang membantu pimpinan dewan sehingga apa pun keputusan yang dibuat BURT, tetap harus mendapat persetujuan pimpinan dewan.
Pengerjaan renovasi itu juga menimbulkan kecurigaan adanya penggelembungan harga. Pasalnya, harga seluruh proyek tersebut terbilang fantastis. Uang negara sebesar 10 miliar untuk membuat sepuluh ruangan baru dinilai terlalu besar. Itu artinya, setiap ruangan sebesar 7x4 meter dibuat dengan anggaran Rp 1 miliar atau setara dengan sebuah rumah mewah lengkap dengan perabotannya.
Rasa Keadilan
Secara logika, kata Mahfudz, jumlah tersebut patut dipertanyakan. “Jika dilihat dari logika anggaran, jumlah sebesar itu tentu belum efisien,” ujarnya. Jumlah 16 juta untuk renovasi setiap ruangan juga dinilai terlalu besar karena pekerjaanya hanya menggeser sekat.
Sebastian Salang mengatakan, tidak mengapa jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelidiki dugaan adanya penggelembungan harga. Apalagi, jika melihat mekanisme proyek yang tidak transparan. Bahkan, jika ada lembaga profesional yang ingin menguji biaya renovasi, tidak perlu membuat DPR merasa dilecehkan.
Dia menyebutkan, dengan penggunaan anggaran sebesar itu, di saat kondisi masyarakat yang sedang terpuruk saat ini, DPR sesungguhnya telah melecehkan rasa keadilan masyarakat. DPR juga terus mengerjakan proyek kontroversial yang mencederai rasa keadilan, seperti pengadaan laptop maupun TV plasma.
DPR, kata Sebastian, telah menggunakan mekanisme tidak transparan dalam pengambilan keputusan untuk proyek. “Lain kali, mekanismenya harus jelas dan transparan,” ujarnya.
Meski mendapat protes sejumlah fraksi, namun renovasi tetap dilaksanakan. Penyebabnya, sejumlah ruangan sudah keburu dibongkar sebelum ada penolakan fraksi. Akhirnya, yang sudah telanjur dibongkar, tetap dilanjutkan dan jumlahnya 232 ruangan. “Sisanya menunggu konfirmasi dari masing-masing anggota. Kami tidak akan membongkar ruangan yang anggotanya menolak,” kata Nining Indra Saleh.
Renovasi tersebut, menurut beberapa anggota dewan tidak perlu dilakukan karena ruangan yang mereka tempati saat ini masih cukup baik, nyaman, dan representatif. Eva Kusuma Sundari dari F-PDIP dan Ketua Fraksi PDS Carol Daniel Kadang menyebutkan, ruangan tidak akan menjadi sempit karena tidak setiap hari anggota DPR berada di ruang kerjanya.
Aroma pemborosan amat mencolok dalam proyek ini. “Lebih baik dananya dialihkan untuk kepentingan rakyat saja,” kata Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo. n
Monday, November 24, 2008
Prabowo, Wiranto hint at coalition
Prabowo, Wiranto hint at coalition
Abdul Khalik , The Jakarta Post , Jakarta | Sat, 11/22/2008 12:54 PM | National
In a move that could end years of bitter rivalry, prominent military figures Prabowo Subianto and Wiranto have hinted at the possibility of joining forces in the next presidential election.
In separate statements both Prabowo, chief patron of the Greater Indonesian Movement Party (Gerindra) and Wiranto, chairman of the People's Conscience Party (Hanura), admitted competing against either President Susilo Bambang Yudhoyono or former president Megawati Soekarnoputri would be difficult in the absence of a coalition.
Pressure has been mounting for parties to merge since a recent law stated that only a party, or coalition of parties, could contest the presidential elections if it secured at least 20 percent of House of Representatives seats or 25 percent of popular votes in the legislative elections.
"There is no other way. We have to form a coalition with a party, and I think Hanura is one of the options. Pak Wiranto and myself are (loyal to) red and white," Prabowo said Friday, referring to the two parties' nationalist platform.
Prabowo was speaking after a "nostalgic meeting" with Timor Leste armed forces chief of staff Col. Lere Anan Timur. Both were adversaries when Timor Leste was part of Indonesia.
Wiranto has also acknowledged that Hanura should team up with other parties, including Gerindra, to qualify for the presidential election.
Wiranto said whoever secured the highest vote in terms of popularity and electability in the national polls deserved the chance to run for presidency, whether it was himself, Prabowo or anybody else in the coalition.
A recent survey by the Indonesian Survey Institute (LSI) found Wiranto and Prabowo were neck to neck in the polls and were the third and fourth most popular presidential candidates respectively behind Yudhoyono and Megawati. A different survey by the National Leadership Centee (NLC) ranked Prabowo third, ahead of Wiranto.
More recent surveys however have consistently put Gerindra above Hanura, attributing the result to aggressive TV ads.
Prabowo said Gerindra would not depend solely on TV ads but would run an intensive campaign at a grassroots level.
Speculation has been rife for the last few weeks that the Prosperous Justice Party (PKS) would support a coalition between Prabowo and Wiranto, forming a third axis to compete with Yudhoyono and Megawati.
Although not ruling out a possibility of supporting such a coalition, PKS faction chairman at the House of Representatives Mahfudz Siddiq said any formal coalition involving PKS nominating a presidential candidate would be decided after the legislative election in April 2009.
"Right now, we are open to communication with any parties or figures," Mahfudz said.
In a bid to lure more voters, PKS has run television campaigns featuring prominent figures identifiable with Wiranto and Probowo, including former president Soeharto, to boost their image as national heroes.
Abdul Khalik , The Jakarta Post , Jakarta | Sat, 11/22/2008 12:54 PM | National
In a move that could end years of bitter rivalry, prominent military figures Prabowo Subianto and Wiranto have hinted at the possibility of joining forces in the next presidential election.
In separate statements both Prabowo, chief patron of the Greater Indonesian Movement Party (Gerindra) and Wiranto, chairman of the People's Conscience Party (Hanura), admitted competing against either President Susilo Bambang Yudhoyono or former president Megawati Soekarnoputri would be difficult in the absence of a coalition.
Pressure has been mounting for parties to merge since a recent law stated that only a party, or coalition of parties, could contest the presidential elections if it secured at least 20 percent of House of Representatives seats or 25 percent of popular votes in the legislative elections.
"There is no other way. We have to form a coalition with a party, and I think Hanura is one of the options. Pak Wiranto and myself are (loyal to) red and white," Prabowo said Friday, referring to the two parties' nationalist platform.
Prabowo was speaking after a "nostalgic meeting" with Timor Leste armed forces chief of staff Col. Lere Anan Timur. Both were adversaries when Timor Leste was part of Indonesia.
Wiranto has also acknowledged that Hanura should team up with other parties, including Gerindra, to qualify for the presidential election.
Wiranto said whoever secured the highest vote in terms of popularity and electability in the national polls deserved the chance to run for presidency, whether it was himself, Prabowo or anybody else in the coalition.
A recent survey by the Indonesian Survey Institute (LSI) found Wiranto and Prabowo were neck to neck in the polls and were the third and fourth most popular presidential candidates respectively behind Yudhoyono and Megawati. A different survey by the National Leadership Centee (NLC) ranked Prabowo third, ahead of Wiranto.
More recent surveys however have consistently put Gerindra above Hanura, attributing the result to aggressive TV ads.
Prabowo said Gerindra would not depend solely on TV ads but would run an intensive campaign at a grassroots level.
Speculation has been rife for the last few weeks that the Prosperous Justice Party (PKS) would support a coalition between Prabowo and Wiranto, forming a third axis to compete with Yudhoyono and Megawati.
Although not ruling out a possibility of supporting such a coalition, PKS faction chairman at the House of Representatives Mahfudz Siddiq said any formal coalition involving PKS nominating a presidential candidate would be decided after the legislative election in April 2009.
"Right now, we are open to communication with any parties or figures," Mahfudz said.
In a bid to lure more voters, PKS has run television campaigns featuring prominent figures identifiable with Wiranto and Probowo, including former president Soeharto, to boost their image as national heroes.
Friday, November 21, 2008
PKS Nobatkan 100 Pemimpin Muda Indonesia
Republika, Kamis, 20 November 2008 pukul 23:15:00
BANDUNG – DPP PKS menobatkan 100 figur nasional sebagai Pemimpin Muda Indonesia di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Kamis (20/11). Dalam acara tersebut, PKS mulai menggunakan yel-yel ‘Merdeka’ sebagai seruan semangat regenerasi kepemimpinan nasional.
Figur pemuda yang dinobatkan sebagai 100 Pemimpin Muda Indonesia itu, di antaranya, Tifatul Sembiring (Presiden PKS), Ahmad Heryawan (gubernur Jabar), Maruarar Sirait (Politisi PDIP), Lukman Hakiem Syaifuddin (Ketua Fraksi PPP DPR RI), Erick Tohir (Dirut PT Republika Media Mandiri), Ikhwanul Kiram (Pemimpin Redaksi HU Republika), Adhyaksa Dault (Menpora), Hidayat Nurwahid (Ketua MPR), Arifin Ilham (ulama), dan Anis Matta (Sekjen DPP PKS).
Hasil pantauan , acara tersebut warnai dengan terikana yel-yel ‘’Allohu Akbar’’ dan ‘Merdeka’. Ketua Panitia Peluncuran 100 Pemimpin Muda Nasional Versi PKS, Mahfudz Siddiq, menjelaskan, 100 pemimpin muda tersebut mulai diseleksi sejak dua bulan lalu. Kata dia, terdapat delapan parameter dalam menentukan figur Pemimpin Muda Indonesia.
Delapan parameter itu, yakni, berusia di bawah 50 tahun, integritas moral, wawasan kebangsaan, bervisi besar, kualitas kepemimpinan, kontribusi nyata, berpengaruh, dan berinspirasi. Delapan parameter itu, kata Mahfudz, sama sekali tidak terhalang oleh sekat ideologi, partai, agama, dan kesukuan.
Mahfudz menjelaskan, momentum kepemudaan ini merupakan pemicu semangat terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Sudah saatnya, sambung dia, semangat pemuda menjadi pelopor terwujudnya kemajuan bangsa ini.
Kata Mahfudz, 10 tahun berjalannya rezim reformasi, belum membuahkan perubahan yang signifikan. Pasalnya, pihaknya tidak melihat adanya kebijakan yang progresif di negeri ini. Dia menegaskan, generasi muda yang reformis dan progresif bisa jadi harapan baru bagi Indonesia.
Gubernur Jabar yang juga termasuk dalam 100 Pemimpin Muda Indonesia, Ahmad Heryawan, menyatakan, pemuda merupakan ujung tombak majunya sebuah bangsa. Kata dia, sudah saatnya generasi muda mengambil peran dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa ini.
‘’Bicara ideologi, kesukuan, dan perbedaan agama sudah selesai. Diskusi yang belum selesai, yakni bagaimana bangsa ini makmur dan sejahtera,’’ ujar Heryawan dalam sambutannya sebagai gubernur Jabar, Kamis (20/11). Dia menyatakan, Bandung (Jabar) harus dijadikan tempat bangkitnya semangat perubahan di tanah air ini.
Anggota DPR RI dari PDIP yang terpilih dalam 100 Pemimpin Muda Indonesia versi PKS, Maruarar Sirait (Ara), menyikapi lain soal acara penobatan itu. Pihaknya menyatakan, pemberian penghargaan dari PKS itu, merupakan sinyal semakin matangnya rencana koalisi PKS dan PDIP dalam pilpres 2009.
‘’Kedatangan saya dalam acara peluncuran 100 Pemimpin Muda Indonesia versi PKS ini, atas persetujuan Sekjen DPP PDIP,’’ ujar Ara kepada wartawan di Gedung Sabuga, Bandung, Kamis (20/11). Dia mengungkapkan, Ketua MPR RI yang juga mantan presiden PKS, Hidayat Nurwahid pun, merupakan salah satu figur yang diproyeksikan sebagai calon wakil presiden yang mendampingi capres Megawati.
Dia menyatakan, rencana koalisi tersebut tidak bisa dilakukan secara cepat. Kata dia, harus ada proses pematangan yang membutuhkan waktu yang panjang dalam menentukan mitra koalisi. Tidak hanya dengan PKS, pihaknya pun membuka diri terhadap partai besar dan kecil yang berminat bergabung dengan PDIP dalam menghadapi pilpres. san/pt
Republika, Kamis, 20 November 2008 pukul 23:15:00
BANDUNG – DPP PKS menobatkan 100 figur nasional sebagai Pemimpin Muda Indonesia di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Kamis (20/11). Dalam acara tersebut, PKS mulai menggunakan yel-yel ‘Merdeka’ sebagai seruan semangat regenerasi kepemimpinan nasional.
Figur pemuda yang dinobatkan sebagai 100 Pemimpin Muda Indonesia itu, di antaranya, Tifatul Sembiring (Presiden PKS), Ahmad Heryawan (gubernur Jabar), Maruarar Sirait (Politisi PDIP), Lukman Hakiem Syaifuddin (Ketua Fraksi PPP DPR RI), Erick Tohir (Dirut PT Republika Media Mandiri), Ikhwanul Kiram (Pemimpin Redaksi HU Republika), Adhyaksa Dault (Menpora), Hidayat Nurwahid (Ketua MPR), Arifin Ilham (ulama), dan Anis Matta (Sekjen DPP PKS).
Hasil pantauan , acara tersebut warnai dengan terikana yel-yel ‘’Allohu Akbar’’ dan ‘Merdeka’. Ketua Panitia Peluncuran 100 Pemimpin Muda Nasional Versi PKS, Mahfudz Siddiq, menjelaskan, 100 pemimpin muda tersebut mulai diseleksi sejak dua bulan lalu. Kata dia, terdapat delapan parameter dalam menentukan figur Pemimpin Muda Indonesia.
Delapan parameter itu, yakni, berusia di bawah 50 tahun, integritas moral, wawasan kebangsaan, bervisi besar, kualitas kepemimpinan, kontribusi nyata, berpengaruh, dan berinspirasi. Delapan parameter itu, kata Mahfudz, sama sekali tidak terhalang oleh sekat ideologi, partai, agama, dan kesukuan.
Mahfudz menjelaskan, momentum kepemudaan ini merupakan pemicu semangat terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Sudah saatnya, sambung dia, semangat pemuda menjadi pelopor terwujudnya kemajuan bangsa ini.
Kata Mahfudz, 10 tahun berjalannya rezim reformasi, belum membuahkan perubahan yang signifikan. Pasalnya, pihaknya tidak melihat adanya kebijakan yang progresif di negeri ini. Dia menegaskan, generasi muda yang reformis dan progresif bisa jadi harapan baru bagi Indonesia.
Gubernur Jabar yang juga termasuk dalam 100 Pemimpin Muda Indonesia, Ahmad Heryawan, menyatakan, pemuda merupakan ujung tombak majunya sebuah bangsa. Kata dia, sudah saatnya generasi muda mengambil peran dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa ini.
‘’Bicara ideologi, kesukuan, dan perbedaan agama sudah selesai. Diskusi yang belum selesai, yakni bagaimana bangsa ini makmur dan sejahtera,’’ ujar Heryawan dalam sambutannya sebagai gubernur Jabar, Kamis (20/11). Dia menyatakan, Bandung (Jabar) harus dijadikan tempat bangkitnya semangat perubahan di tanah air ini.
Anggota DPR RI dari PDIP yang terpilih dalam 100 Pemimpin Muda Indonesia versi PKS, Maruarar Sirait (Ara), menyikapi lain soal acara penobatan itu. Pihaknya menyatakan, pemberian penghargaan dari PKS itu, merupakan sinyal semakin matangnya rencana koalisi PKS dan PDIP dalam pilpres 2009.
‘’Kedatangan saya dalam acara peluncuran 100 Pemimpin Muda Indonesia versi PKS ini, atas persetujuan Sekjen DPP PDIP,’’ ujar Ara kepada wartawan di Gedung Sabuga, Bandung, Kamis (20/11). Dia mengungkapkan, Ketua MPR RI yang juga mantan presiden PKS, Hidayat Nurwahid pun, merupakan salah satu figur yang diproyeksikan sebagai calon wakil presiden yang mendampingi capres Megawati.
Dia menyatakan, rencana koalisi tersebut tidak bisa dilakukan secara cepat. Kata dia, harus ada proses pematangan yang membutuhkan waktu yang panjang dalam menentukan mitra koalisi. Tidak hanya dengan PKS, pihaknya pun membuka diri terhadap partai besar dan kecil yang berminat bergabung dengan PDIP dalam menghadapi pilpres. san/pt
Setelah Massa Soeharto, PKS Bidik Kaum Muda
Setelah Massa Soeharto, PKS Bidik Kaum Muda
"Penghargaan dan iklan kontroversial tak efektif."
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera menyerahkan penghargaan bagi 100 pemimpin muda di Sabuga Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat. Langkah ini dinilai sebagai upaya Partai menjaring suara kaum muda dan menjajaki koalisi partai.
Ketua Operasi Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS Mahfudz Siddiq mengatakan tokoh muda itu dinilai memiliki kontribusi terhadap bangsa dan negara. Para tokoh yang dianugerahi penghargaan itu berasal dari partai politik, tokoh agama, dan aktivis hak asasi. "Mereka sudah confirm namanya dimasukkan," kata dia ketika dihubungi kemarin.
Sejumlah nama politikus yang masuk daftar antara lain Anas Urbaningrum (Partai Demokrat), Lukman Hakiem Syaifuddin (Partai Persatuan Pembangunan), Ganjar Pranowo (PDI Perjuangan), Yuddy Chrisnandi (Partai Golkar), dan sejumlah tokoh muda PKS. Kalangan rohaniwan di antaranya Abdulah Gymnastiar. Aktivis Usman Hamid pun masuk daftar.
Namun, Mahfudz mengatakan acara tersebut hanya dihadiri sekitar 60 orang dari 100 tokoh itu. "Mungkin karena halangan teknis," kata Mahfudz. Mereka, kata dia, bersedia menerima penghargaan tapi tak bisa hadir karena menilai lokasi penyerahan di Bandung terlalu jauh.
Dua di antara nama penerima penghargaan yang tak hadir adalah mantan aktivis mahasiswa Fajroel Rachman dan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Fajroel menolak hadir karena penghargaan ini dinilai sebagai cara menjaring massa kaum muda. "Ini kan untuk menyuarakan PKS partai terbuka dan menggalang kaum muda," kata Fajroel. "PKS melakukannya sangat rapi."
Alasan lain, kata Fajroel, PKS mengkhianati perjuangan reformasi melalui iklan yang menempatkan penguasa Orde Baru, Soeharto, dalam deretan guru dan pahlawan bangsa. "Ini merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi," katanya. Fajroel mengaku pernah meminta PKS mencabut iklan dan meminta maaf.
Adapun Anas tak hadir karena masih berada di Jawa Timur. Anas menilai penghargaan ini sebagai upaya membangun mutual respect di antara berbagai elemen bangsa. Pemberian ini, kata dia, perlu dihormati sebagai niat baik membangun kebersamaan dan optimisme. Ia mengatakan partai lebih baik membangun optimisme di kalangan kader muda. "Sebagai energi bagi kemajuan bangsa," kata dia.
Namun, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menilai pemberian penghargaan ini sebagai langkah awal penjajakan koalisi partai. "Seperti kehabisan akal (mencapai target suara)," kata pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris. "Segala upaya dilakukan."
Langkah PKS ini dinilai tak akan efektif mempengaruhi perolehan suara pemilihan 2009. Dia mencontohkan iklan yang menampilkan sosok Soeharto sebagai salah satu guru bangsa dan pahlawan. Iklan itu dinilai menjadi bumerang bagi PKS. Iklan ini tak meningkatkan popularitas, tapi menciptakan keraguan publik terhadap misi partai.
Syamsuddin menilai PKS terlalu percaya diri. Padahal, kata dia, seperti partai lain, PKS tak memiliki agenda yang jelas. "Yang dilakukan hanya pembodohan kepada publik."
Soal penolakan penghargaan dan kehadiran, Mahfudz menilai itu bukan masalah. Penghargaan, katanya, bukan untuk menggaet suara kaum muda. "Bukan untuk PKS sebagai partai, tapi untuk kepentingan bangsa akan pemimpin muda," kata Mahfudz. EKO ARI | DWI RIYANTO A | NININ DAMAYANTI
"Penghargaan dan iklan kontroversial tak efektif."
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera menyerahkan penghargaan bagi 100 pemimpin muda di Sabuga Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat. Langkah ini dinilai sebagai upaya Partai menjaring suara kaum muda dan menjajaki koalisi partai.
Ketua Operasi Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS Mahfudz Siddiq mengatakan tokoh muda itu dinilai memiliki kontribusi terhadap bangsa dan negara. Para tokoh yang dianugerahi penghargaan itu berasal dari partai politik, tokoh agama, dan aktivis hak asasi. "Mereka sudah confirm namanya dimasukkan," kata dia ketika dihubungi kemarin.
Sejumlah nama politikus yang masuk daftar antara lain Anas Urbaningrum (Partai Demokrat), Lukman Hakiem Syaifuddin (Partai Persatuan Pembangunan), Ganjar Pranowo (PDI Perjuangan), Yuddy Chrisnandi (Partai Golkar), dan sejumlah tokoh muda PKS. Kalangan rohaniwan di antaranya Abdulah Gymnastiar. Aktivis Usman Hamid pun masuk daftar.
Namun, Mahfudz mengatakan acara tersebut hanya dihadiri sekitar 60 orang dari 100 tokoh itu. "Mungkin karena halangan teknis," kata Mahfudz. Mereka, kata dia, bersedia menerima penghargaan tapi tak bisa hadir karena menilai lokasi penyerahan di Bandung terlalu jauh.
Dua di antara nama penerima penghargaan yang tak hadir adalah mantan aktivis mahasiswa Fajroel Rachman dan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Fajroel menolak hadir karena penghargaan ini dinilai sebagai cara menjaring massa kaum muda. "Ini kan untuk menyuarakan PKS partai terbuka dan menggalang kaum muda," kata Fajroel. "PKS melakukannya sangat rapi."
Alasan lain, kata Fajroel, PKS mengkhianati perjuangan reformasi melalui iklan yang menempatkan penguasa Orde Baru, Soeharto, dalam deretan guru dan pahlawan bangsa. "Ini merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi," katanya. Fajroel mengaku pernah meminta PKS mencabut iklan dan meminta maaf.
Adapun Anas tak hadir karena masih berada di Jawa Timur. Anas menilai penghargaan ini sebagai upaya membangun mutual respect di antara berbagai elemen bangsa. Pemberian ini, kata dia, perlu dihormati sebagai niat baik membangun kebersamaan dan optimisme. Ia mengatakan partai lebih baik membangun optimisme di kalangan kader muda. "Sebagai energi bagi kemajuan bangsa," kata dia.
Namun, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menilai pemberian penghargaan ini sebagai langkah awal penjajakan koalisi partai. "Seperti kehabisan akal (mencapai target suara)," kata pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris. "Segala upaya dilakukan."
Langkah PKS ini dinilai tak akan efektif mempengaruhi perolehan suara pemilihan 2009. Dia mencontohkan iklan yang menampilkan sosok Soeharto sebagai salah satu guru bangsa dan pahlawan. Iklan itu dinilai menjadi bumerang bagi PKS. Iklan ini tak meningkatkan popularitas, tapi menciptakan keraguan publik terhadap misi partai.
Syamsuddin menilai PKS terlalu percaya diri. Padahal, kata dia, seperti partai lain, PKS tak memiliki agenda yang jelas. "Yang dilakukan hanya pembodohan kepada publik."
Soal penolakan penghargaan dan kehadiran, Mahfudz menilai itu bukan masalah. Penghargaan, katanya, bukan untuk menggaet suara kaum muda. "Bukan untuk PKS sebagai partai, tapi untuk kepentingan bangsa akan pemimpin muda," kata Mahfudz. EKO ARI | DWI RIYANTO A | NININ DAMAYANTI
PKS Learns to Rock
Kamis, 20/11/2008 09:50 WIB
PKS Learns to Rock
Laurencius Simanjuntak - detikNews
PKS Kumpulkan Ahli Waris Pahlawan
Jakarta - Menyandang predikat partai dakwah ternyata tidak selalu membuat PKS kaku dalam menentukan pilihan-pilihannya. Termasuk dalam pilihan selera musik.
Acara Silaturahim dan Dialog Antar Keluarga Pahlawan Nasional yang diadakan PKS di Jakarta, Rabu (19/11/2008) tidak menyuguhkan qasidah, pop Islami, nasyid, atau sejenisnya.
Partai Islam ini justru memilih rock. Musik yang sering diidentikkan dengan kebebasan dan perlawanan. Band pop rock asal Bandung, Cokelat, pun menjadi pilihan PKS sebagai pengisi acara.
Tidak tanggung-tanggung, lagu Indonesia Raya yang biasanya dinyanyikan dengan syahdu dalam setiap pembukaan acara nasional, seakan-akan terlalu konservatif untuk dibawakan secara hening. Tanpa mengurangi makna lagu kebangsaan itu, Cokelat membawakannya dengan beat ngerock, dan para hadirin pun seolah-olah mendapat warna baru dari lagu ciptaan WR Supratman itu.
Bahkan Cokelat berulang kali naik panggung membawakan lagu-lagu bernafaskan nasionalisme dan perjuangan, yang tentu saja tetap ngerock, sebagai selingan ketika berlangsungnya dialog.
"Selama saya membawakan acara, baru pertama kali acara diselingi musik seperti ini," ucap host acara sore itu, Rahma Sarita, sambil tertawa kecil.
Pelebaran Sayap
Presiden PKS Tifatul selalu mengatakan partainya akan terus bergerak ke tengah (nasionalis) meninggalkan citra partai Islam ekslusif (kanan) yang selama ini selalu disangkakan kepada PKS.
"Karena pangsa pasar (pemilih) terbesar itu nasionalis," cetus Tifatul di sela-sela acara.
Tifatul pun mengaku tidak takut partai yang dipimpinya itu akan ditinggalkan pemilihnya karena pergeseran ideologi ke tengah ini.
"Menurut riset pemilih PKS 80 persennya adalah pemilih loyal," ujar pria yang biasa dipanggil Ustad ini.
Iklan hari pahlawan (meski kontroversial) dan mungkin juga musik rock pada sore itu mempertegas partai dakwah ini akan meninggalkan citra eksklusifnya dan mendobrak tradisi lama yang kolot.
Lihat saja sikap Ketua FPKS Mahfudz Siddiq yang seperti menahan tubuhnya untuk bergoyang mendengar hentakan Indonesia Pusaka oleh Cokelat, dan hanya bisa mengangguk-anggukan kepala sambil sesekali bertepuk tangan.
Mahfudz dan beberapa kader lain memang masih malu-malu untuk terlalu berekspresi pada sore itu. Atau jangan-jangan mereka justru masih menyimpan energi agar ekspresi itu diluapkan pada saatnya nanti.
Energi yang bisa saja benar-benar meluap dan siap ngerock di waktu yang tepat di 2009. Yang jelas sore itu PKS sedang belajar ngerock.
PKS Learns to Rock
Laurencius Simanjuntak - detikNews
PKS Kumpulkan Ahli Waris Pahlawan
Jakarta - Menyandang predikat partai dakwah ternyata tidak selalu membuat PKS kaku dalam menentukan pilihan-pilihannya. Termasuk dalam pilihan selera musik.
Acara Silaturahim dan Dialog Antar Keluarga Pahlawan Nasional yang diadakan PKS di Jakarta, Rabu (19/11/2008) tidak menyuguhkan qasidah, pop Islami, nasyid, atau sejenisnya.
Partai Islam ini justru memilih rock. Musik yang sering diidentikkan dengan kebebasan dan perlawanan. Band pop rock asal Bandung, Cokelat, pun menjadi pilihan PKS sebagai pengisi acara.
Tidak tanggung-tanggung, lagu Indonesia Raya yang biasanya dinyanyikan dengan syahdu dalam setiap pembukaan acara nasional, seakan-akan terlalu konservatif untuk dibawakan secara hening. Tanpa mengurangi makna lagu kebangsaan itu, Cokelat membawakannya dengan beat ngerock, dan para hadirin pun seolah-olah mendapat warna baru dari lagu ciptaan WR Supratman itu.
Bahkan Cokelat berulang kali naik panggung membawakan lagu-lagu bernafaskan nasionalisme dan perjuangan, yang tentu saja tetap ngerock, sebagai selingan ketika berlangsungnya dialog.
"Selama saya membawakan acara, baru pertama kali acara diselingi musik seperti ini," ucap host acara sore itu, Rahma Sarita, sambil tertawa kecil.
Pelebaran Sayap
Presiden PKS Tifatul selalu mengatakan partainya akan terus bergerak ke tengah (nasionalis) meninggalkan citra partai Islam ekslusif (kanan) yang selama ini selalu disangkakan kepada PKS.
"Karena pangsa pasar (pemilih) terbesar itu nasionalis," cetus Tifatul di sela-sela acara.
Tifatul pun mengaku tidak takut partai yang dipimpinya itu akan ditinggalkan pemilihnya karena pergeseran ideologi ke tengah ini.
"Menurut riset pemilih PKS 80 persennya adalah pemilih loyal," ujar pria yang biasa dipanggil Ustad ini.
Iklan hari pahlawan (meski kontroversial) dan mungkin juga musik rock pada sore itu mempertegas partai dakwah ini akan meninggalkan citra eksklusifnya dan mendobrak tradisi lama yang kolot.
Lihat saja sikap Ketua FPKS Mahfudz Siddiq yang seperti menahan tubuhnya untuk bergoyang mendengar hentakan Indonesia Pusaka oleh Cokelat, dan hanya bisa mengangguk-anggukan kepala sambil sesekali bertepuk tangan.
Mahfudz dan beberapa kader lain memang masih malu-malu untuk terlalu berekspresi pada sore itu. Atau jangan-jangan mereka justru masih menyimpan energi agar ekspresi itu diluapkan pada saatnya nanti.
Energi yang bisa saja benar-benar meluap dan siap ngerock di waktu yang tepat di 2009. Yang jelas sore itu PKS sedang belajar ngerock.
Dengan Alasan Rekonsiliasi, PKS Kumpulkan Keluarga Pahlawan
Jawa Pos[ Kamis, 20 November 2008 ]
Dengan Alasan Rekonsiliasi, PKS Kumpulkan Keluarga Pahlawan
JAKARTA - PKS (Partai Keadilan Sejahtera) kembali melakukan manuver politik yang mengejutkan. Setelah tayangan iklan politik yang menampilkan sejumlah pahlawan dan tokoh nasional penuh dengan pro dan kontra, kemarin (19/11) partai tersebut mengumpulkan sejumlah keluarga para pahlawan itu.
Acara yang berlangsung meriah di Jakarta Convention Center tersebut dikemas dalam rangkaian peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan 10 November. ''PKS tidak ingin mengadili sejarah, tapi belajar dari sejarah. Yang baik menjadi tauladan, yang buruk ditinggalkan,'' kata Presiden PKS Tifatul Sembiring memberi alasan atas langkah politik pencitraan itu.
Keluarga pahlawan yang hadir, antara lain, Agustanzil Sjahroezah (cucu KH Agus Salim), Halida Hatta (putri Bung Hatta), KH Salahuddin Wahid (cucu KH Hasyim Asy'ari), Bambang Sulistomo (putra Bung Tomo), Aisyah Gani (putri Syafrudin Prawiranegara), dan Amelia Ahmad Yani (putri Jenderal Ahmad Yani).
Meski mantan penguasa Orba, Soeharto, belum dinobatkan negara sebagai pahlawan nasional, PKS tetap menghadirkan Siti Hediati alias Titik (putri Soeharto). ''Soeharto berkuasa 32 tahun. Bagaimanapun, beliau menjadi bagian dari sejarah bangsa ini,'' ujar Tifatul.
Apakah PKS mendukung penetapan Soeharto menjadi pahlawan nasional? ''Pemberian gelar pahlawan itu kapasitas negara, bukan PKS. Di DPP PKS sendiri belum ada kesepakatan mengenai itu,'' jelasnya.
Di antara ratusan warga PKS yang hadir dalam acara itu, terlihat Ketua Majelis Syura PKS KH Hilmi Aminudin. Ada juga penyair Taufiq Ismail yang membacakan puisi dan grup band Coklat yang membawakan lagu-lagu perjuangan.
Tifatul menyampaikan, PKS berharap iklan pahlawan nasional dan agenda silaturahmi antarkeluarga pahlawan itu menjadi awal bagi rekonsiliasi nasional. Dengan begitu, lanjut dia, bangsa Indonesia bisa melangkah tanpa dibebani dendam sejarah dan stereotip masa lalu.
''Langkah PKS ini hanya jembatan kecil untuk terjadinya islah. Kita harus membangun koalisi besar untuk kehidupan yang lebih baik,'' tegasnya. Tifatul mengaku tidak ambil pusing bila ada yang menilai langkah PKS itu hanya manuver politik menjelang Pemilu 2009.
''Silakan saja berpikir begitu. Yang jelas, PKS bukan kroni kelompok tertentu, bukan tengah cari dana kampanye. Acara ini hanya silaturahmi,'' kata Tifatul.
Menariknya, ketika semua keluarga pahlawan nasional diundang menjadi panelis, hanya Titik -putri Soeharto- yang tidak naik ke panggung. Ketua panitia yang juga Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq menjelaskan bahwa forum PKS itu pada dasarnya memang untuk keluarga pahlawan nasional. ''Pak Harto belum mendapat gelar pahlawan dari negara. Selain itu, Bu Titik sendiri tadi minta untuk tidak bicara di depan,'' terangnya.(pri/tof)
Dengan Alasan Rekonsiliasi, PKS Kumpulkan Keluarga Pahlawan
JAKARTA - PKS (Partai Keadilan Sejahtera) kembali melakukan manuver politik yang mengejutkan. Setelah tayangan iklan politik yang menampilkan sejumlah pahlawan dan tokoh nasional penuh dengan pro dan kontra, kemarin (19/11) partai tersebut mengumpulkan sejumlah keluarga para pahlawan itu.
Acara yang berlangsung meriah di Jakarta Convention Center tersebut dikemas dalam rangkaian peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan 10 November. ''PKS tidak ingin mengadili sejarah, tapi belajar dari sejarah. Yang baik menjadi tauladan, yang buruk ditinggalkan,'' kata Presiden PKS Tifatul Sembiring memberi alasan atas langkah politik pencitraan itu.
Keluarga pahlawan yang hadir, antara lain, Agustanzil Sjahroezah (cucu KH Agus Salim), Halida Hatta (putri Bung Hatta), KH Salahuddin Wahid (cucu KH Hasyim Asy'ari), Bambang Sulistomo (putra Bung Tomo), Aisyah Gani (putri Syafrudin Prawiranegara), dan Amelia Ahmad Yani (putri Jenderal Ahmad Yani).
Meski mantan penguasa Orba, Soeharto, belum dinobatkan negara sebagai pahlawan nasional, PKS tetap menghadirkan Siti Hediati alias Titik (putri Soeharto). ''Soeharto berkuasa 32 tahun. Bagaimanapun, beliau menjadi bagian dari sejarah bangsa ini,'' ujar Tifatul.
Apakah PKS mendukung penetapan Soeharto menjadi pahlawan nasional? ''Pemberian gelar pahlawan itu kapasitas negara, bukan PKS. Di DPP PKS sendiri belum ada kesepakatan mengenai itu,'' jelasnya.
Di antara ratusan warga PKS yang hadir dalam acara itu, terlihat Ketua Majelis Syura PKS KH Hilmi Aminudin. Ada juga penyair Taufiq Ismail yang membacakan puisi dan grup band Coklat yang membawakan lagu-lagu perjuangan.
Tifatul menyampaikan, PKS berharap iklan pahlawan nasional dan agenda silaturahmi antarkeluarga pahlawan itu menjadi awal bagi rekonsiliasi nasional. Dengan begitu, lanjut dia, bangsa Indonesia bisa melangkah tanpa dibebani dendam sejarah dan stereotip masa lalu.
''Langkah PKS ini hanya jembatan kecil untuk terjadinya islah. Kita harus membangun koalisi besar untuk kehidupan yang lebih baik,'' tegasnya. Tifatul mengaku tidak ambil pusing bila ada yang menilai langkah PKS itu hanya manuver politik menjelang Pemilu 2009.
''Silakan saja berpikir begitu. Yang jelas, PKS bukan kroni kelompok tertentu, bukan tengah cari dana kampanye. Acara ini hanya silaturahmi,'' kata Tifatul.
Menariknya, ketika semua keluarga pahlawan nasional diundang menjadi panelis, hanya Titik -putri Soeharto- yang tidak naik ke panggung. Ketua panitia yang juga Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq menjelaskan bahwa forum PKS itu pada dasarnya memang untuk keluarga pahlawan nasional. ''Pak Harto belum mendapat gelar pahlawan dari negara. Selain itu, Bu Titik sendiri tadi minta untuk tidak bicara di depan,'' terangnya.(pri/tof)
Swing Voter Pilih Capres yang Pulihkan Ekonomi
Swing Voter Pilih Capres yang Pulihkan Ekonomi
Suara Pembaruan.
[JAKARTA] Suara pemilih mengambang (swing voter) hanya akan disalurkan kepada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang dianggap mampu memperbaiki kondisi ekonomi bangsa dan mening- katkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, jika ingin merebut suara swing voter, partai politik (parpol) harus mengusung capres dan cawapres yang mampu memberikan jaminan perbaikan ekonomi.
Hal itu dikatakan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq menjawab SP di sela-sela silaturahmi dan dialog antarkeluarga pahlawan nasional bertajuk Membangkitkan Kembali Spirit Kepahlawanan pada Kaum Muda Indonesia, di Jakarta, Rabu (19/11). Dikatakan, swing voter adalah kelompok masyarakat yang belum menentukan pilihan politiknya saat ini, baik dukung- an kepada parpol maupun capres-cawapres. Swing voter berpotensi menjadi golongan (golput), jika harapan mereka terhadap parpol maupun capres-cawapres 2009, tak sesuai dengan yang diinginkan. Karena itu, dalam pandangan PKS, capres-cawapres ke depan adalah figur yang mampu meningkatkan daya beli ma- syarakat, menjamin ketersediaan bahan baku, menekan inflasi, serta menyediakan lapangan kerja dan menjamin tak ada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Secara terpisah, Ketua Umum DPP Partai Peduli Rakyat Nasional, Amelia A Yani mengatakan, rakyat sangat membu- tuhkan perubahan. Artinya, capres-cawapres bukan figur yang itu-itu saja atau figur lama yang terbukti tak mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. “Partai kami meli- hat para pemilih mengambang akan memberikan suaranya kepada capres-cawapres yang merupakan tokoh baru atau tokoh alternatif,” katanya. Sebaliknya, Direktur Eksekutif Indobarometer, M Qodari menyatakan sejauh ini belum ada cara untuk menarik swing voter. Penyebab utamanya adalah persoalan sistemik di tu- buh parpol. “Dulu pemilih yang dekat dengan parpol mencapai 25-35 persen, sekarang hanya 15 persen sisanya swing voter. Sesungguhnya ini persoalan sistemik. Bagaimana rakyat bisa dekat dengan parpol bila kinerjanya rendah,” kata Qodari. Capres Sendiri Sementara itu, fungsionaris Partai Golkar Fadel Muham- mad menyatakan untuk mendongkrak perolehan suara, Golkar harus segera mengumumkan capres-cawapres. “Hen- daknya Golkar sebagai partai terbesar harus mencalonkan kadernya sendiri dalam Pilpres 2009,” tegasnya. Dikatakan, setelah Sultan mendeklarasikan diri sebagai capres dan dukungan terus mengalir, Partai Golkar meng- alami dilematis. Namun menurut Fadel, Golkar tak perlu ragu mendukung Sultan, demi mendongkrak perolehan suara. Bahkan, menurutnya, fenomena munculnya Sri Sultan ke bursa capres, sama menariknya dengan pemilu di Amerika Serikat. Presiden Bush pun berawal dari gubernur. “Barangkali rakyat Amerika memilihnya, karena posisi gubernur lebih dekat dan lebih mengerti kebutuhan rakyat, daripada orang yang belum pernah menjadi pejabat publik,” ujar Fadel. [J-11/ASR/152]
Suara Pembaruan.
[JAKARTA] Suara pemilih mengambang (swing voter) hanya akan disalurkan kepada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang dianggap mampu memperbaiki kondisi ekonomi bangsa dan mening- katkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, jika ingin merebut suara swing voter, partai politik (parpol) harus mengusung capres dan cawapres yang mampu memberikan jaminan perbaikan ekonomi.
Hal itu dikatakan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq menjawab SP di sela-sela silaturahmi dan dialog antarkeluarga pahlawan nasional bertajuk Membangkitkan Kembali Spirit Kepahlawanan pada Kaum Muda Indonesia, di Jakarta, Rabu (19/11). Dikatakan, swing voter adalah kelompok masyarakat yang belum menentukan pilihan politiknya saat ini, baik dukung- an kepada parpol maupun capres-cawapres. Swing voter berpotensi menjadi golongan (golput), jika harapan mereka terhadap parpol maupun capres-cawapres 2009, tak sesuai dengan yang diinginkan. Karena itu, dalam pandangan PKS, capres-cawapres ke depan adalah figur yang mampu meningkatkan daya beli ma- syarakat, menjamin ketersediaan bahan baku, menekan inflasi, serta menyediakan lapangan kerja dan menjamin tak ada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Secara terpisah, Ketua Umum DPP Partai Peduli Rakyat Nasional, Amelia A Yani mengatakan, rakyat sangat membu- tuhkan perubahan. Artinya, capres-cawapres bukan figur yang itu-itu saja atau figur lama yang terbukti tak mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. “Partai kami meli- hat para pemilih mengambang akan memberikan suaranya kepada capres-cawapres yang merupakan tokoh baru atau tokoh alternatif,” katanya. Sebaliknya, Direktur Eksekutif Indobarometer, M Qodari menyatakan sejauh ini belum ada cara untuk menarik swing voter. Penyebab utamanya adalah persoalan sistemik di tu- buh parpol. “Dulu pemilih yang dekat dengan parpol mencapai 25-35 persen, sekarang hanya 15 persen sisanya swing voter. Sesungguhnya ini persoalan sistemik. Bagaimana rakyat bisa dekat dengan parpol bila kinerjanya rendah,” kata Qodari. Capres Sendiri Sementara itu, fungsionaris Partai Golkar Fadel Muham- mad menyatakan untuk mendongkrak perolehan suara, Golkar harus segera mengumumkan capres-cawapres. “Hen- daknya Golkar sebagai partai terbesar harus mencalonkan kadernya sendiri dalam Pilpres 2009,” tegasnya. Dikatakan, setelah Sultan mendeklarasikan diri sebagai capres dan dukungan terus mengalir, Partai Golkar meng- alami dilematis. Namun menurut Fadel, Golkar tak perlu ragu mendukung Sultan, demi mendongkrak perolehan suara. Bahkan, menurutnya, fenomena munculnya Sri Sultan ke bursa capres, sama menariknya dengan pemilu di Amerika Serikat. Presiden Bush pun berawal dari gubernur. “Barangkali rakyat Amerika memilihnya, karena posisi gubernur lebih dekat dan lebih mengerti kebutuhan rakyat, daripada orang yang belum pernah menjadi pejabat publik,” ujar Fadel. [J-11/ASR/152]
100 Pemimpin Muda Versi PKS
20/11/2008 23:17 wib - Nasional Aktual
100 Pemimpin Muda Versi PKS
Bandung, CyberNews. Tidak semua tokoh yang termasuk daftar "100 Pemimpin Muda Indonesia" versi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hadir pada acara menghadiri peluncuran acara tersebut di Gedung Sabuga Bandung, Kamis (20/11) malam.
Dari kubu partai bernomor urut 8 itu juga tak semua pejabat teras hadir. Presiden Tifatul Sembiring absen karena harus menghadiri acara lain yang lebih penting. Tifatul sendiri masuk daftar tokoh keluaran partainya itu. Malam itu PKS diwakili Ketua Dewan Syuro Hilmi Aminuddin dan Sekjen Anis Matta.
Meski demikian, acara tersebut cukup meriah karena dihadiri ribuan kader PKS. Acara juga diisi oleh kegiatan hiburan dengan menampilkan grup band Nidji dan Opick, yang juga satu tokoh di antara seratusan tokoh itu.
Belasan penerima sebutan yang hadir di antaranya tokoh muda PDIP, Maruarar Sirait, wakil ketua DPD, Irman Gusman, tokoh muda PPP, Lukman Hakim Syaefuddin, Amelia Murad, Gubernur Jabar Ahmad Heriawan, dan Ipang Wahid.
Seratus tokoh muda versi PKS itu banyak memuat nama-nama beken macam tiga kader PKS yakni Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Menpora Adhyaksa Dault dan Mentan Anton Apriantono, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh (Demokrat), dai Abdullah Gymnastiar, Anggito Abimanyu, Rahmat Gobel, Budiman Sujatmiko, Ganjar Pranowo, Chandra M Hamzah (KPK), Hanung Bramantyo, Iwan Fals, Menkeu Sri Mulyani, Usman Hamid, Yenny Wahid, tokoh muda Golkar, Yudi Chrisnandi.
Ketua panitia acara yang dikemas dengan tajuk "Panggung Pemuda Indonesia", Mahfudz Siddiq menjelaskan peluncuran tokoh muda itu sebagai upaya memberikan altenatif pilihan bagi masyarakat. Langkah itu juga untuk percepatan regenerasi kepemimpinan.
"Terhadap tokoh terpilih, PKS ingin bersinergi untuk memperbaiki kondisi Indonesia," tandasnya. Kriteria pemimpin muda didasarkan pada delapan parameter di antaranya berusia di bawah 50 tahun, integritas moral, kualitas leadership teruji, visi besar, berkontribusi nyata, berpengaruh, dan menginspirasi.
Tokoh-tokoh itu dipilih dengan meniadakan sekat ideologi, partai, agama, suku, dan lain sejenisnya. Kategorinya berasal dari akademisi, aktivis, pengusaha, politisi, birokrat, budayawan, dan agamawan. "PKS percaya generasi muda reformis bisa menjadi harapan baru Indonesia,' katanya.
Maruarar Sirait menghargai upaya PKS. Untuk itu, dia bersedia hadir. Kehadirannya, katanya, mendapat restu partai. Terhadap tokoh yang tidak hadir, dia tak mau berkomentar karena itu hak masing-masing.
Menurut dia, langkah itu juga menjadi bagian dari upaya PDIP dan PKS menjalin koalisi. "Kalau jodoh kenapa tidak, kita bisa sama-sama," katanya.
Dia juga menjelaskan bahwa salah satu kader terbaik PKS, Hidayat Nurwahid diincar pihaknya untuk dijadikan pasangan bagi capres yang juga ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya.
"Kalau penjajagannya setelah Pemilu legislatif, rasanya waktu terlalu mepet untuk saling mengenal di antara kedua belah pihak," tandas Ara, sapaannya.
100 Pemimpin Muda Versi PKS
Bandung, CyberNews. Tidak semua tokoh yang termasuk daftar "100 Pemimpin Muda Indonesia" versi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hadir pada acara menghadiri peluncuran acara tersebut di Gedung Sabuga Bandung, Kamis (20/11) malam.
Dari kubu partai bernomor urut 8 itu juga tak semua pejabat teras hadir. Presiden Tifatul Sembiring absen karena harus menghadiri acara lain yang lebih penting. Tifatul sendiri masuk daftar tokoh keluaran partainya itu. Malam itu PKS diwakili Ketua Dewan Syuro Hilmi Aminuddin dan Sekjen Anis Matta.
Meski demikian, acara tersebut cukup meriah karena dihadiri ribuan kader PKS. Acara juga diisi oleh kegiatan hiburan dengan menampilkan grup band Nidji dan Opick, yang juga satu tokoh di antara seratusan tokoh itu.
Belasan penerima sebutan yang hadir di antaranya tokoh muda PDIP, Maruarar Sirait, wakil ketua DPD, Irman Gusman, tokoh muda PPP, Lukman Hakim Syaefuddin, Amelia Murad, Gubernur Jabar Ahmad Heriawan, dan Ipang Wahid.
Seratus tokoh muda versi PKS itu banyak memuat nama-nama beken macam tiga kader PKS yakni Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Menpora Adhyaksa Dault dan Mentan Anton Apriantono, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh (Demokrat), dai Abdullah Gymnastiar, Anggito Abimanyu, Rahmat Gobel, Budiman Sujatmiko, Ganjar Pranowo, Chandra M Hamzah (KPK), Hanung Bramantyo, Iwan Fals, Menkeu Sri Mulyani, Usman Hamid, Yenny Wahid, tokoh muda Golkar, Yudi Chrisnandi.
Ketua panitia acara yang dikemas dengan tajuk "Panggung Pemuda Indonesia", Mahfudz Siddiq menjelaskan peluncuran tokoh muda itu sebagai upaya memberikan altenatif pilihan bagi masyarakat. Langkah itu juga untuk percepatan regenerasi kepemimpinan.
"Terhadap tokoh terpilih, PKS ingin bersinergi untuk memperbaiki kondisi Indonesia," tandasnya. Kriteria pemimpin muda didasarkan pada delapan parameter di antaranya berusia di bawah 50 tahun, integritas moral, kualitas leadership teruji, visi besar, berkontribusi nyata, berpengaruh, dan menginspirasi.
Tokoh-tokoh itu dipilih dengan meniadakan sekat ideologi, partai, agama, suku, dan lain sejenisnya. Kategorinya berasal dari akademisi, aktivis, pengusaha, politisi, birokrat, budayawan, dan agamawan. "PKS percaya generasi muda reformis bisa menjadi harapan baru Indonesia,' katanya.
Maruarar Sirait menghargai upaya PKS. Untuk itu, dia bersedia hadir. Kehadirannya, katanya, mendapat restu partai. Terhadap tokoh yang tidak hadir, dia tak mau berkomentar karena itu hak masing-masing.
Menurut dia, langkah itu juga menjadi bagian dari upaya PDIP dan PKS menjalin koalisi. "Kalau jodoh kenapa tidak, kita bisa sama-sama," katanya.
Dia juga menjelaskan bahwa salah satu kader terbaik PKS, Hidayat Nurwahid diincar pihaknya untuk dijadikan pasangan bagi capres yang juga ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya.
"Kalau penjajagannya setelah Pemilu legislatif, rasanya waktu terlalu mepet untuk saling mengenal di antara kedua belah pihak," tandas Ara, sapaannya.
Suryadharma akan Mundur dari Kabinet
20/11/2008 13:48 wib - Nasional Aktual
Suryadharma akan Mundur dari Kabinet
Jakarta, CyberNews. Rencana Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali untuk mundur dari posisinya sebagai menteri koperasi dan UKM dinilai sebagai implikasi rangkap jabatan dalam Undang-undang Pemilihan Presiden.
Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, salah satu alasan partainya menolak adanya pasal rangkap jabatan dalam RUU Pilpres dan RUU kementerian negara, adalah dampak buruk yang akan berimbas pada konsentrasi pimpinan partai di pemerintahan. "Makanya, kenapa PKS dalam UU pemilu dan pilpres mengusulkan tidak ada rangkap jabatan," katanya Mahfudz, Kamis (20/11/2008).
Hal tersebut, lanjutnya, sekaligus akan berdampak pada tarik menarik kepentingan antara posisi ketua umum partai dengan posisinya di kabinet. "Misalnya Wapres yang sempat dikritik lemah oleh partainya," katanya.
Mahfudz mengaku, menjelang pemilu 2009 ini, konsentrasi para ketua umum partai yang berada di posisi kabinet akan terbelah. "Satu sisi untuk pemenangan pemilu, satu sisi untuk tugasnya di pemerintahan," katanya.
Disinggung mengenai apakah partainya akan mengikuti jejak partai lain yang mencabut komponen partai yang terlibat di kabinet, Mahfudz menegaskan partainya tidak berniat menarik kadernya.
"Kami enggak ada rencana, karena posisi mereka enggak ada di strukural DPP. Selain itu mereka juga sudah dikonsentrasikan untuk di kabinet," pungkasnya.
(OKZ /CN08)
Suryadharma akan Mundur dari Kabinet
Jakarta, CyberNews. Rencana Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali untuk mundur dari posisinya sebagai menteri koperasi dan UKM dinilai sebagai implikasi rangkap jabatan dalam Undang-undang Pemilihan Presiden.
Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, salah satu alasan partainya menolak adanya pasal rangkap jabatan dalam RUU Pilpres dan RUU kementerian negara, adalah dampak buruk yang akan berimbas pada konsentrasi pimpinan partai di pemerintahan. "Makanya, kenapa PKS dalam UU pemilu dan pilpres mengusulkan tidak ada rangkap jabatan," katanya Mahfudz, Kamis (20/11/2008).
Hal tersebut, lanjutnya, sekaligus akan berdampak pada tarik menarik kepentingan antara posisi ketua umum partai dengan posisinya di kabinet. "Misalnya Wapres yang sempat dikritik lemah oleh partainya," katanya.
Mahfudz mengaku, menjelang pemilu 2009 ini, konsentrasi para ketua umum partai yang berada di posisi kabinet akan terbelah. "Satu sisi untuk pemenangan pemilu, satu sisi untuk tugasnya di pemerintahan," katanya.
Disinggung mengenai apakah partainya akan mengikuti jejak partai lain yang mencabut komponen partai yang terlibat di kabinet, Mahfudz menegaskan partainya tidak berniat menarik kadernya.
"Kami enggak ada rencana, karena posisi mereka enggak ada di strukural DPP. Selain itu mereka juga sudah dikonsentrasikan untuk di kabinet," pungkasnya.
(OKZ /CN08)
Thursday, November 20, 2008
Polemik Iklan: Rekonsiliasi, PKS Undang Mamiek Soeharto
Polemik Iklan: Rekonsiliasi, PKS Undang Mamiek Soeharto
JAKARTA (Dtc/Lampost): PKS mewujudkan niatnya untuk melakukan rekonsiliasi ahli waris pahlawan di JCC Senayan, Rabu (19-11). Selain Solahuddin Wahid mendapat undangan, Mamiek Soeharto juga diundang sebagai representasi keluarga Cendana.
Acara rekonsiliasi itu bertajuk Silaturahmi dan dialog antarkeluarga Pahlawan Nasional. Acara ini seiring momentum 100 tahun Kebangkitan Nasional dan 80 tahun Sumpah Pemuda serta Hari Pahlawan. Tema acara yang digelar sejak pukul 12.30 WIB hingga 16.30 WIB itu, untuk membangkitkan kembali spirit kepahlawanan pada kaum muda.
Ketua panitia acara Mahfudz Siddiq menjelaskan acara ini dihadiri oleh Bambang Sulistomo (putra Bung Tomo), K.H. Sholahuddin Wahid (cucu K.H. Hasyim Asy'ari), Agustanzil Sjahoezah (cucu K.H. Agus Salim), Cahyo (putra Jenderal Gatot Subroto) dan Rahmawati (putri Bung Karno). Kemudian, Halida Hatta (putri Bung Hatta), Mamiek Soeharto, Anis Baswedan, K. Hilmi Aminudin (Ketua Majelis Syura PKS). "Semua yang diundang adalah keturunan dan ahli waris para pahlawan nasional," kata Mahfudz yang juga Ketua F-PKS DPR.
Acara ini dibuka oleh Presiden PKS Tifatul Sembiring. Sebagai selingan adalah grup band Cokelat yang akan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Penyair Taufik Ismail juga akan membacakan puisinya.
Rekonsiliasi ini digelar menyusul kontroversi iklan Hari Pahlawan PKS yang menempatkan Soeharto sebagai "pahlawan dan guru bangsa".
Sebelumnya, Solahuddin Wahid menyambut baik ajakan rekonsiliasi yang digagas PKS. Adik Gus Dur itu mengaku siap memenuhi undangan PKS. Cucu pahlawan Hasyim Asy'ari ini justru memuji langkah PKS yang menggalang pertemuan ahli waris pemimpin bangsa.
"Saya diundang lewat telepon. Rencananya acara 19 November. Saya siap menghadirinya dan kebetulan saya di Jakarta," kata pria yang akrab disapa Gus Solah itu.
Menurut dia, rekonsiliasi ahli waris bangsa yang digagas PKS sangat bagus. "Rekonsiliasi ada sejak dahulu. Bagus-bagus saja. Orang yang menghargai para pahlawan, melestarikan nilai-nilai kepahlawanan kepada masyarakat kan bagus. PKS cerdik soal ini." K-3
JAKARTA (Dtc/Lampost): PKS mewujudkan niatnya untuk melakukan rekonsiliasi ahli waris pahlawan di JCC Senayan, Rabu (19-11). Selain Solahuddin Wahid mendapat undangan, Mamiek Soeharto juga diundang sebagai representasi keluarga Cendana.
Acara rekonsiliasi itu bertajuk Silaturahmi dan dialog antarkeluarga Pahlawan Nasional. Acara ini seiring momentum 100 tahun Kebangkitan Nasional dan 80 tahun Sumpah Pemuda serta Hari Pahlawan. Tema acara yang digelar sejak pukul 12.30 WIB hingga 16.30 WIB itu, untuk membangkitkan kembali spirit kepahlawanan pada kaum muda.
Ketua panitia acara Mahfudz Siddiq menjelaskan acara ini dihadiri oleh Bambang Sulistomo (putra Bung Tomo), K.H. Sholahuddin Wahid (cucu K.H. Hasyim Asy'ari), Agustanzil Sjahoezah (cucu K.H. Agus Salim), Cahyo (putra Jenderal Gatot Subroto) dan Rahmawati (putri Bung Karno). Kemudian, Halida Hatta (putri Bung Hatta), Mamiek Soeharto, Anis Baswedan, K. Hilmi Aminudin (Ketua Majelis Syura PKS). "Semua yang diundang adalah keturunan dan ahli waris para pahlawan nasional," kata Mahfudz yang juga Ketua F-PKS DPR.
Acara ini dibuka oleh Presiden PKS Tifatul Sembiring. Sebagai selingan adalah grup band Cokelat yang akan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Penyair Taufik Ismail juga akan membacakan puisinya.
Rekonsiliasi ini digelar menyusul kontroversi iklan Hari Pahlawan PKS yang menempatkan Soeharto sebagai "pahlawan dan guru bangsa".
Sebelumnya, Solahuddin Wahid menyambut baik ajakan rekonsiliasi yang digagas PKS. Adik Gus Dur itu mengaku siap memenuhi undangan PKS. Cucu pahlawan Hasyim Asy'ari ini justru memuji langkah PKS yang menggalang pertemuan ahli waris pemimpin bangsa.
"Saya diundang lewat telepon. Rencananya acara 19 November. Saya siap menghadirinya dan kebetulan saya di Jakarta," kata pria yang akrab disapa Gus Solah itu.
Menurut dia, rekonsiliasi ahli waris bangsa yang digagas PKS sangat bagus. "Rekonsiliasi ada sejak dahulu. Bagus-bagus saja. Orang yang menghargai para pahlawan, melestarikan nilai-nilai kepahlawanan kepada masyarakat kan bagus. PKS cerdik soal ini." K-3
Mamiek-Rachma akan Dipertemukan PKS
16/11/2008 06:06
Mamiek-Rachma akan Dipertemukan PKS
Windi Widia Ningsih
INILAH.COM, Jakarta - PKS serius menjajaki gelar acara silaturahmi para ahli waris tokoh bangsa. Setelah heboh dengan iklan kampanye 8 tokoh bangsa yang mengundang banyak kritik, PKS nantinya akan mengupayakan pertemuan antara keturunan Soekarno dengan Soeharto.
"Yang sudah pasti akan hadir dari keluarga Soeharto yakni Mamiek (Siti Hutami Endang Adiningsih). Sedangkan dari keluarga Soekarno yaitu Rachma (Rachmawati Soekarnoputri)," kata Ketua FPKS Mahfudz Shiddiq kepada INILAH.COM, Minggu (16/11).
Dituturkan dia, acara silaturahim keluarga para tokoh bangsa itu akan digelar PKS pada Rabu 19 November 2008 di Jakarta Convention Center pukul 12.00-16.00 WIB.
"Tidak hanya keluarga tokoh yang muncul dalam iklan PKS, tapi lebih luas lagi, yakni dari seluruh pahlawan nasional," kata Mahfudz.
Dalam acara tersebut, sambung dia, akan disajikan dialog interaktif mengenai membangkitkan spirit kepahlawanan pada generasi muda Indonesia. Acara juga akan dihibur grup band musik Cokelat.
"Selain Mamiek dan Rachma, yang sudah konfirmasi hadir dari keluarga Mohammad Hatta yakni Halida Hatta, dari keluarga Bung Tomo yakni Bambang Sulastomo, keluarga KH Hasyim Asy'ari yakni KH Salahuddin Wahid. Ada juga dari keluarga KH Agus Salim dan keluarga Jenderal Gatot Subroto," tutur Mahfudz.
Sedangkan menurut Sekjen PKS Anis Matta para keluarga tokoh bangsa menyambut undangan silaturahmi tersebut. "Mereka memberikan tanggapan positif mengenai pertemuan ini," katanya.
Iklan kampanye PKS dengan tema Hari Pahlawan menampilkan foto wajah 8 tokoh nasional. Mereka adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Soeharto, Soetomo, KH Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), KH Hasyim Asy’ari (NU), Mohammad Natsir, dan Jenderal Besar Sudirman.[win/sss]
Mamiek-Rachma akan Dipertemukan PKS
Windi Widia Ningsih
INILAH.COM, Jakarta - PKS serius menjajaki gelar acara silaturahmi para ahli waris tokoh bangsa. Setelah heboh dengan iklan kampanye 8 tokoh bangsa yang mengundang banyak kritik, PKS nantinya akan mengupayakan pertemuan antara keturunan Soekarno dengan Soeharto.
"Yang sudah pasti akan hadir dari keluarga Soeharto yakni Mamiek (Siti Hutami Endang Adiningsih). Sedangkan dari keluarga Soekarno yaitu Rachma (Rachmawati Soekarnoputri)," kata Ketua FPKS Mahfudz Shiddiq kepada INILAH.COM, Minggu (16/11).
Dituturkan dia, acara silaturahim keluarga para tokoh bangsa itu akan digelar PKS pada Rabu 19 November 2008 di Jakarta Convention Center pukul 12.00-16.00 WIB.
"Tidak hanya keluarga tokoh yang muncul dalam iklan PKS, tapi lebih luas lagi, yakni dari seluruh pahlawan nasional," kata Mahfudz.
Dalam acara tersebut, sambung dia, akan disajikan dialog interaktif mengenai membangkitkan spirit kepahlawanan pada generasi muda Indonesia. Acara juga akan dihibur grup band musik Cokelat.
"Selain Mamiek dan Rachma, yang sudah konfirmasi hadir dari keluarga Mohammad Hatta yakni Halida Hatta, dari keluarga Bung Tomo yakni Bambang Sulastomo, keluarga KH Hasyim Asy'ari yakni KH Salahuddin Wahid. Ada juga dari keluarga KH Agus Salim dan keluarga Jenderal Gatot Subroto," tutur Mahfudz.
Sedangkan menurut Sekjen PKS Anis Matta para keluarga tokoh bangsa menyambut undangan silaturahmi tersebut. "Mereka memberikan tanggapan positif mengenai pertemuan ini," katanya.
Iklan kampanye PKS dengan tema Hari Pahlawan menampilkan foto wajah 8 tokoh nasional. Mereka adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Soeharto, Soetomo, KH Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), KH Hasyim Asy’ari (NU), Mohammad Natsir, dan Jenderal Besar Sudirman.[win/sss]
Friday, November 14, 2008
Digagas Capres 'Poros Tengah' Keinginan munculnya kandidat wajah baru menguat.
Kamis, 13 November 2008 pukul 09:19:00
Digagas Capres 'Poros Tengah' Keinginan munculnya kandidat wajah baru menguat.
JAKARTA -- Tingginya syarat maju menjadi calon presiden (capres) yang ditetapkan dalam Undang-undang Pemilihan Presiden (Pilpres)--20 kursi di DPR atau 25 persen suara pemilu--dirasakan sebagai ganjalan bagi sejumlah parpol dan bakal capres. Mereka mulai memikirkan dan bergerilya untuk lahirnya poros tengah sebagai kendaraan politik alternatif.
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Jenderal TNI (Purn) Wiranto, mengakui, dengan syarat dukungan sebesar itu, praktis hanya akan memunculkan capres yang tidak terlalu banyak atau istilah Rizal Ramli '4L' (lu lagu, lu lagi). Peluang bagi Wiranto untuk maju sebagai capres pun, kendati kesiapan partainya optimistis masuk lima besar Pemilu 2009, cukup berat.
''Kompetisi dalam capres sudah dihapus dengan rekayasa perundang-undangan (yang dilakukan partai-partai besar),'' kata Wiranto dalam diskusi Redaksi Republika, Rabu (12/11). Tapi, bagi mantan panglima ABRI dan menko polkam ini, masih terbuka peluang kalau bisa menggalang kekuatan poros tengah.
Selain berharap pada koalisi partai, Wiranto juga mengaku akan segera melakukan uji materi ()judicial review atas syarat dukungan di Undang-undang Pilpres. ''Semuanya sudah kita siapkan,'' kata figur yang dalam iklannya ingin mewakafkan sisa hidupnya untuk membangun Indonesia.Perlawanan terhadap UU Pilpres juga ditunjukkan oleh mantan gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. Ia siap menggalang kekuatan partai-partai politik 'poros tengah' yang menginginkan capres alternatif seperti dirinya.
Pendekatan politik sudah dilakukan Bang Yos untuk memenuhi hajatnya. Diyakini mantan pangdam jaya ini, bila partai-partai poros tengah bisa bersatu, capres yang diusungnya bisa mengalahkan kandidat dari partai-partai besar. ''Saya ingin menjadi calon alternatif itu,'' tegasnya.Ketua Umum Jenderal Soedirman Center, Bugiakso, juga memandang penting munculnya capres alternatif. ''Pemimpin sekarang belum seperti yang diharapkan rakyat karena lebih mendahulukan kepentingan kelompoknya dan sektoral,'' kritik cucu Jenderal Soedirman ini.
Sikap PKS dan PKB
PKS tidak menutup pintu bagi munculnya capres alternatif. Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional DPP PKS, Mahfudz Siddiq, mengatakan bahwa PKS akan melihat realitas politik menjelang Pilpres 2009. ''Kalau realitas politik memang diperlukan capres alternatif di luar Megawati dan SBY, sangat mungkin PKS akan menggalang dukungan parpol lain,'' ungkap Mahfudz.
Kondisi yang mendorong PKS memunculkan capres alternatif lewat koalisi parpol menengah apabila dukungan masyarakat terhadap figur di luar Megawati dan SBY terus meningkat. ''Sekarang, masih dalam tahap komunikasi politik,'' kata Mahfudz. Salah satu hasil Simposium dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyebutkan dukungan poros alternatif. Tujuannya untuk memunculkan tokoh baru.
''Kami melihat perkembangan politik belakangan ini. Calon pilpres nanti didominasi tokoh lama,'' kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Jazilul Fawaid. Ia melihat, PDIP pasti mengusung Megawati. Sementara itu, SBY dan Jusuf Kalla kemungkinan akan maju lagi berpasangan. ''PKB telah berkomitmen untuk mengusung tokoh baru, baik jika target suara dalam pemilu tercapai maupun tidak,'' katanya. dwo/djo
Digagas Capres 'Poros Tengah' Keinginan munculnya kandidat wajah baru menguat.
JAKARTA -- Tingginya syarat maju menjadi calon presiden (capres) yang ditetapkan dalam Undang-undang Pemilihan Presiden (Pilpres)--20 kursi di DPR atau 25 persen suara pemilu--dirasakan sebagai ganjalan bagi sejumlah parpol dan bakal capres. Mereka mulai memikirkan dan bergerilya untuk lahirnya poros tengah sebagai kendaraan politik alternatif.
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Jenderal TNI (Purn) Wiranto, mengakui, dengan syarat dukungan sebesar itu, praktis hanya akan memunculkan capres yang tidak terlalu banyak atau istilah Rizal Ramli '4L' (lu lagu, lu lagi). Peluang bagi Wiranto untuk maju sebagai capres pun, kendati kesiapan partainya optimistis masuk lima besar Pemilu 2009, cukup berat.
''Kompetisi dalam capres sudah dihapus dengan rekayasa perundang-undangan (yang dilakukan partai-partai besar),'' kata Wiranto dalam diskusi Redaksi Republika, Rabu (12/11). Tapi, bagi mantan panglima ABRI dan menko polkam ini, masih terbuka peluang kalau bisa menggalang kekuatan poros tengah.
Selain berharap pada koalisi partai, Wiranto juga mengaku akan segera melakukan uji materi ()judicial review atas syarat dukungan di Undang-undang Pilpres. ''Semuanya sudah kita siapkan,'' kata figur yang dalam iklannya ingin mewakafkan sisa hidupnya untuk membangun Indonesia.Perlawanan terhadap UU Pilpres juga ditunjukkan oleh mantan gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. Ia siap menggalang kekuatan partai-partai politik 'poros tengah' yang menginginkan capres alternatif seperti dirinya.
Pendekatan politik sudah dilakukan Bang Yos untuk memenuhi hajatnya. Diyakini mantan pangdam jaya ini, bila partai-partai poros tengah bisa bersatu, capres yang diusungnya bisa mengalahkan kandidat dari partai-partai besar. ''Saya ingin menjadi calon alternatif itu,'' tegasnya.Ketua Umum Jenderal Soedirman Center, Bugiakso, juga memandang penting munculnya capres alternatif. ''Pemimpin sekarang belum seperti yang diharapkan rakyat karena lebih mendahulukan kepentingan kelompoknya dan sektoral,'' kritik cucu Jenderal Soedirman ini.
Sikap PKS dan PKB
PKS tidak menutup pintu bagi munculnya capres alternatif. Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional DPP PKS, Mahfudz Siddiq, mengatakan bahwa PKS akan melihat realitas politik menjelang Pilpres 2009. ''Kalau realitas politik memang diperlukan capres alternatif di luar Megawati dan SBY, sangat mungkin PKS akan menggalang dukungan parpol lain,'' ungkap Mahfudz.
Kondisi yang mendorong PKS memunculkan capres alternatif lewat koalisi parpol menengah apabila dukungan masyarakat terhadap figur di luar Megawati dan SBY terus meningkat. ''Sekarang, masih dalam tahap komunikasi politik,'' kata Mahfudz. Salah satu hasil Simposium dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyebutkan dukungan poros alternatif. Tujuannya untuk memunculkan tokoh baru.
''Kami melihat perkembangan politik belakangan ini. Calon pilpres nanti didominasi tokoh lama,'' kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Jazilul Fawaid. Ia melihat, PDIP pasti mengusung Megawati. Sementara itu, SBY dan Jusuf Kalla kemungkinan akan maju lagi berpasangan. ''PKB telah berkomitmen untuk mengusung tokoh baru, baik jika target suara dalam pemilu tercapai maupun tidak,'' katanya. dwo/djo
PKS Belum Tahu Renovasi DPR
13/11/2008 07:50
PKS Belum Tahu Renovasi DPR
Abdullah Mubarok
Mahfudz Siddiq
(pks.co.id)
INILAH.COM, Jakarta – Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq mengaku belum mengetahui renovasi yang dilakukan di Gedung Nusantara I DPR. Sebab, hingga kini ruang kerja fraksinya tidak ada tanda-tanda akan dibongkar.
"Saya nggak tahu mengenai itu. Tadi saya ke lantai tiga, ruangan fraksi, tetapi nggak ada apa-apa. Mungkin di lantai lain," ujar Mahfudz, kepada INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (13/11).
Namun, Mahfudz enggan untuk berkomentar lebih jauh mengenai renovasi yang memakan dana lebih dari Rp33 miliar itu. Sebab, ia mengaku memang belum mengetahui hal itu.
"Bukannya tidak ada sosialisasi.Tapi memang saya tidak tahu. berdasarkan yang saya lihat juga memang tidak ada renovasi," ujar Mahfudz.
Berdasarkan informasi yang diterima INILAH.COM, renovasi ruang kerja dan toilet di Gedung Nusantara I DPR, khusus untuk ruang kerja dan toilet memerlukan anggaran sebesar Rp26.263.848.000.
Sedangkan untuk pembangunan 10 kamar kerja baru dan furniturnya dibutuhkan biaya Rp7.205.253.000. Sehingga total anggaran yang dikeluarkan untuk renovasi tersebut Rp33.469.101.000. [nuz]
PKS Belum Tahu Renovasi DPR
Abdullah Mubarok
Mahfudz Siddiq
(pks.co.id)
INILAH.COM, Jakarta – Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq mengaku belum mengetahui renovasi yang dilakukan di Gedung Nusantara I DPR. Sebab, hingga kini ruang kerja fraksinya tidak ada tanda-tanda akan dibongkar.
"Saya nggak tahu mengenai itu. Tadi saya ke lantai tiga, ruangan fraksi, tetapi nggak ada apa-apa. Mungkin di lantai lain," ujar Mahfudz, kepada INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (13/11).
Namun, Mahfudz enggan untuk berkomentar lebih jauh mengenai renovasi yang memakan dana lebih dari Rp33 miliar itu. Sebab, ia mengaku memang belum mengetahui hal itu.
"Bukannya tidak ada sosialisasi.Tapi memang saya tidak tahu. berdasarkan yang saya lihat juga memang tidak ada renovasi," ujar Mahfudz.
Berdasarkan informasi yang diterima INILAH.COM, renovasi ruang kerja dan toilet di Gedung Nusantara I DPR, khusus untuk ruang kerja dan toilet memerlukan anggaran sebesar Rp26.263.848.000.
Sedangkan untuk pembangunan 10 kamar kerja baru dan furniturnya dibutuhkan biaya Rp7.205.253.000. Sehingga total anggaran yang dikeluarkan untuk renovasi tersebut Rp33.469.101.000. [nuz]
Perseteruan Petinggi Cuma Soal Teknis, PKS Tegaskan Masih Solid
Kamis, 13/11/2008 16:49 WIB
Perseteruan Petinggi Cuma Soal Teknis, PKS Tegaskan Masih Solid
Gunawan Mashar - detikNews
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) retak. Begitu pandangan pengamat politik melihat silang pendapat petinggi partai Islam itu menghadapi kontroversi iklan yang menampilkan Soeharto sebagai pahlawan. PKS mengakui memang ada perseteruan internal. Tapi, katanya, PKS tetap solid.
"Itu persoalan teknis. Sudah selesai sebenarnya. Karena memang gelar kepahlawanan itu ditentukan presiden," ujar Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq dalam percakapan dengan detikcom, Kamis (13/11/2008).
Petinggi PKS memang tidak satu kata menghadapi kontroversi iklan Hari Pahlawan yang memunculkan Soeharto sebagai pahlawan. Presiden PKS Tifatul Sembiring menyatakan iklan tersebut salah karena beda dengan konsep. Tifatul pun menegaskan PKS tidak pernah menganggap ataupun menjadikan Soeharto sebagai pahlawan.
Sikap bertolak belakang disampaikan Sekjen PKS Anis Matta dan Ketua FPKS Mahfudz Siddiq. Anis menganggap tidak ada yang salah dengan iklan tersebut. Iklan itu dibuat untuk rekonsiliasi bangsa. Jadi sah saja Soeharto dimasukkan sebagai salah satu tokoh guru bangsa atau pahlawan.
Wasekjen PKS Fahri Hamzah menilai perseteruan Tifatul dan Anis Matta cs tersebut hanya masalah perbedaan pernyataan saja. Ia membantah ada keretakan di tubuh PKS. "Tidak ada, itu hanya perbedaan statement. Tidak ada perbedaan sikap terhadap iklan. Iklan itu keputusan bulat," bantah Fahri.
Lebih lanjut Fahri mengatakan jika di PKS hingga saat ini masih solid dan tidak ada perpecahan. "Di PKS itu tidak ada akrobat politik. Tidak ada yang liar. Bisa dipecat kalau dia begitu. Yang jelas PKS masih solid," jelasnya.
Perbedaan statemen yang dikeluarkan oleh Tifatul Sembiring dengan Anis Matta, menurut Fahri hanyalah perbedaan respon ketika ditanyai wartawan. "Itu perbedaan respon. Suatu pertanyaan seketika dijawab, langsung terkirim, dia (Tifatul) mungkin tidak lihat (iklan PKS). Tapi nggak adalah seperti itu (perpecahan)," terang Fahri memcoba meyakinkan.
(gun/iy)
Perseteruan Petinggi Cuma Soal Teknis, PKS Tegaskan Masih Solid
Gunawan Mashar - detikNews
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) retak. Begitu pandangan pengamat politik melihat silang pendapat petinggi partai Islam itu menghadapi kontroversi iklan yang menampilkan Soeharto sebagai pahlawan. PKS mengakui memang ada perseteruan internal. Tapi, katanya, PKS tetap solid.
"Itu persoalan teknis. Sudah selesai sebenarnya. Karena memang gelar kepahlawanan itu ditentukan presiden," ujar Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq dalam percakapan dengan detikcom, Kamis (13/11/2008).
Petinggi PKS memang tidak satu kata menghadapi kontroversi iklan Hari Pahlawan yang memunculkan Soeharto sebagai pahlawan. Presiden PKS Tifatul Sembiring menyatakan iklan tersebut salah karena beda dengan konsep. Tifatul pun menegaskan PKS tidak pernah menganggap ataupun menjadikan Soeharto sebagai pahlawan.
Sikap bertolak belakang disampaikan Sekjen PKS Anis Matta dan Ketua FPKS Mahfudz Siddiq. Anis menganggap tidak ada yang salah dengan iklan tersebut. Iklan itu dibuat untuk rekonsiliasi bangsa. Jadi sah saja Soeharto dimasukkan sebagai salah satu tokoh guru bangsa atau pahlawan.
Wasekjen PKS Fahri Hamzah menilai perseteruan Tifatul dan Anis Matta cs tersebut hanya masalah perbedaan pernyataan saja. Ia membantah ada keretakan di tubuh PKS. "Tidak ada, itu hanya perbedaan statement. Tidak ada perbedaan sikap terhadap iklan. Iklan itu keputusan bulat," bantah Fahri.
Lebih lanjut Fahri mengatakan jika di PKS hingga saat ini masih solid dan tidak ada perpecahan. "Di PKS itu tidak ada akrobat politik. Tidak ada yang liar. Bisa dipecat kalau dia begitu. Yang jelas PKS masih solid," jelasnya.
Perbedaan statemen yang dikeluarkan oleh Tifatul Sembiring dengan Anis Matta, menurut Fahri hanyalah perbedaan respon ketika ditanyai wartawan. "Itu perbedaan respon. Suatu pertanyaan seketika dijawab, langsung terkirim, dia (Tifatul) mungkin tidak lihat (iklan PKS). Tapi nggak adalah seperti itu (perpecahan)," terang Fahri memcoba meyakinkan.
(gun/iy)
Petinggi beda sikap, internal PKS diindikasikan retak
Edisi : Jum'at, 14 November 2008 , Hal.3
Petinggi beda sikap, internal PKS diindikasikan retak
Jakarta (Espos) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diindikasikan mengalami keretakan. Hal ini terlihat dari silang pendapat para petinggi PKS terkait iklan kontroversial partai tersebut yang menampilkan gambar Soeharto bersama tokoh lain yang disebut sebagai pahlawan dan guru bangsa.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diindikasikan mengalami keretakan. Hal ini terlihat dari silang pendapat para petinggi PKS terkait iklan kontroversial partai tersebut yang menampilkan gambar Soeharto bersama tokoh lain yang disebut sebagai pahlawan dan guru bangsa.
Namun petinggi PKS menyatakan saat ini PKS tetap solid. Seperti diketahui, untuk memperingati Hari Pahlawan, PKS menampilkan sejumlah tokoh nasional dalam iklan yang ditayangkan di TV pada 8-11 November 2008 lalu. Iklan itu menjadi kontroversi karena juga memasukkan mantan Presiden Soeharto sebagai salah satu tokoh guru bangsa dan pahlawan.
Menghadapi kontroversi tersebut, Presiden PKS Tifatul Sembiring meralat dan menyatakan iklan tersebut salah karena beda dari konsep awal. Tifatul juga menegaskan, PKS tidak pernah menganggap ataupun menjadikan Soeharto sebagai pahlawan.
Namun Sekjen PKS Anis Matta membantahnya. Iklan tersebut menurutnya tetap sesuai dengan konsep semula. Iklan tersebut dibuat dalam rangka rekonsiliasi bangsa.
Perbedaan pandangan soal iklan ini menurut pengamat pilitik dari LIPI Lili Romli merupakan awal keretakan di tubuh partai berazaskan Islam tersebut. ”Ini menunjukkan ada keretakan. Kedua petingginya tidak ada satu pandangan. Kalau dibiarkan, bisa menjadi keretakan serius buat PKS,” ujar Lili Romli dalam perbincangan, Kamis (13/11).
Lili menyayangkan dibuatnya iklan Soeharto sebagai pahlawan. Menurutnya, di saat masyarakat Indonesia masih belum bisa melupakan kesalahan Soeharto, PKS justru menganggap Soeharto sebagai pahlawan.
Tetap solid
Iklan tersebut, lanjut Lili, justru mencitrakan PKS sebagai partai yang oportunis. Iklan itu tidak menunjukkan PKS pluralis, justru oportunis dan pragmatis.
Sementara itu, PKS mengakui memang ada perseteruan internal. Tapi, PKS tetap solid. ”Itu persoalan teknis. Sudah selesai sebenarnya. Karena memang gelar kepahlawanan itu ditentukan presiden,” ujar Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq dalam, Kamis.
Sementara, Wasekjen PKS Fahri Hamzah menilai perseteruan Tifatul dan Anis Matta cs tersebut hanya masalah perbedaan pernyataan saja. Ia membantah ada keretakan di tubuh PKS. ”Tidak ada, itu hanya perbedaan statement. Tidak ada perbedaan sikap terhadap iklan. Iklan itu keputusan bulat,” bantah Fahri.
Lebih lanjut Fahri mengatakan jika di PKS hingga saat ini masih solid dan tidak ada perpecahan.
”Di PKS itu tidak ada akrobat politik. Tidak ada yang liar. Bisa dipecat kalau dia begitu. Yang jelas PKS masih solid,” jelasnya. - Oleh : dtc
Pengamat: PKS Retak karena Iklan Soeharto
Jumat, 14-11-2008
MedanBisnis – Jakarta
Pengamat menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) retak. Indikasinya, para petinggi PKS silang pendapat menghadapi kontroversi iklan partai itu yang menampilkan Soeharto sebagai pahlawan.
Untuk memperingati Hari Pahlawan, PKS menampilkan sejumlah tokoh nasional dalam iklan yang ditayangkan di TV pada 8-11 November 2008 lalu. Iklan itu menjadi kontroversi karena juga memasukkan mantan Presiden Soeharto sebagai salah satu tokoh guru bangsa dan pahlawan.
Menghadapi kontroversi itu, Presiden PKS Tifatul Sembiring meralat dan menyatakan iklan itu salah karena beda dari konsep awal. Tifatul juga menegaskan, PKS tidak pernah menganggap ataupun menjadikan Soeharto sebagai pahlawan.
Namun, Sekjen PKS Anis Matta membantahnya. Iklan itu menurutnya sesuai dengan konsep semula dan dibuat dalam rangka rekonsiliasi bangsa. Perbedaan pandangan soal iklan itu menurut pengamat pilitik dari LIPI, Lili Romli, merupakan awal keretakan di tubuh partai itu.
“Ini menunjukkan ada keretakan. Kedua petingginya tidak satu pandangan. Kalau dibiarkan bisa menjadi keretakan serius bagi PKS,” ujar Lili Romli, Kamis (13/11). Lili menyayangkan dibuatnya iklan Soeharto sebagai pahlawan. Menurut dia, di saat rakyat Indonesia masih belum bisa melupakan kesalahan Soeharto, PKS justru menganggap Soeharto sebagai pahlawan.
“Ini malah kontraproduktif bagi PKS. Di saat orang lagi semangat meminta semua tindakan Soeharto yang dianggap korupsi untuk diusut, malah PKS mengiklankan,” kata Lili. Dengan membuat iklan itu, lanjut Lili, PKS malah tampak mencitrakan dirinya sebagai partai oportunis. “Dengan pasang iklan itu, tidak menunjukkan PKS pluralis, justru oportunis dan pragmatis,” jelas Lili.
Lantas apa yang harus dilakukan PKS? “Kalau sudah diiklankan dan sudah selesai tayang, susah klarifikasi karena iklan sudah keluar. Tapi bagaimana agar dampak iklan tersebut tidak menghancurkan PKS, itu yang harus segera diantisipasi,” tandasnya.
Terhadap penilaian pengamat bahwa ada keretakan terkait silang pendapat petinggi PKS mengenai kontroversi iklan yang menampilkan Soeharto sebagai pahlawan itu, PKS mengakui memang ada perseteruan internal namun juga ditegaskan kalau partai itu tetap solid.
“Itu persoalan teknis. Sudah selesai sebenarnya. Karena memang gelar kepahlawanan itu ditentukan presiden,” ujar Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, Kamis.
Sedangkan Wasekjen PKS, Fahri Hamzah, menilai perseteruan Tifatul dan Anis Matta itu hanya masalah perbedaan pernyataan saja. Ia membantah ada keretakan di tubuh PKS. (war/wan-dn)
Petinggi beda sikap, internal PKS diindikasikan retak
Jakarta (Espos) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diindikasikan mengalami keretakan. Hal ini terlihat dari silang pendapat para petinggi PKS terkait iklan kontroversial partai tersebut yang menampilkan gambar Soeharto bersama tokoh lain yang disebut sebagai pahlawan dan guru bangsa.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diindikasikan mengalami keretakan. Hal ini terlihat dari silang pendapat para petinggi PKS terkait iklan kontroversial partai tersebut yang menampilkan gambar Soeharto bersama tokoh lain yang disebut sebagai pahlawan dan guru bangsa.
Namun petinggi PKS menyatakan saat ini PKS tetap solid. Seperti diketahui, untuk memperingati Hari Pahlawan, PKS menampilkan sejumlah tokoh nasional dalam iklan yang ditayangkan di TV pada 8-11 November 2008 lalu. Iklan itu menjadi kontroversi karena juga memasukkan mantan Presiden Soeharto sebagai salah satu tokoh guru bangsa dan pahlawan.
Menghadapi kontroversi tersebut, Presiden PKS Tifatul Sembiring meralat dan menyatakan iklan tersebut salah karena beda dari konsep awal. Tifatul juga menegaskan, PKS tidak pernah menganggap ataupun menjadikan Soeharto sebagai pahlawan.
Namun Sekjen PKS Anis Matta membantahnya. Iklan tersebut menurutnya tetap sesuai dengan konsep semula. Iklan tersebut dibuat dalam rangka rekonsiliasi bangsa.
Perbedaan pandangan soal iklan ini menurut pengamat pilitik dari LIPI Lili Romli merupakan awal keretakan di tubuh partai berazaskan Islam tersebut. ”Ini menunjukkan ada keretakan. Kedua petingginya tidak ada satu pandangan. Kalau dibiarkan, bisa menjadi keretakan serius buat PKS,” ujar Lili Romli dalam perbincangan, Kamis (13/11).
Lili menyayangkan dibuatnya iklan Soeharto sebagai pahlawan. Menurutnya, di saat masyarakat Indonesia masih belum bisa melupakan kesalahan Soeharto, PKS justru menganggap Soeharto sebagai pahlawan.
Tetap solid
Iklan tersebut, lanjut Lili, justru mencitrakan PKS sebagai partai yang oportunis. Iklan itu tidak menunjukkan PKS pluralis, justru oportunis dan pragmatis.
Sementara itu, PKS mengakui memang ada perseteruan internal. Tapi, PKS tetap solid. ”Itu persoalan teknis. Sudah selesai sebenarnya. Karena memang gelar kepahlawanan itu ditentukan presiden,” ujar Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq dalam, Kamis.
Sementara, Wasekjen PKS Fahri Hamzah menilai perseteruan Tifatul dan Anis Matta cs tersebut hanya masalah perbedaan pernyataan saja. Ia membantah ada keretakan di tubuh PKS. ”Tidak ada, itu hanya perbedaan statement. Tidak ada perbedaan sikap terhadap iklan. Iklan itu keputusan bulat,” bantah Fahri.
Lebih lanjut Fahri mengatakan jika di PKS hingga saat ini masih solid dan tidak ada perpecahan.
”Di PKS itu tidak ada akrobat politik. Tidak ada yang liar. Bisa dipecat kalau dia begitu. Yang jelas PKS masih solid,” jelasnya. - Oleh : dtc
Pengamat: PKS Retak karena Iklan Soeharto
Jumat, 14-11-2008
MedanBisnis – Jakarta
Pengamat menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) retak. Indikasinya, para petinggi PKS silang pendapat menghadapi kontroversi iklan partai itu yang menampilkan Soeharto sebagai pahlawan.
Untuk memperingati Hari Pahlawan, PKS menampilkan sejumlah tokoh nasional dalam iklan yang ditayangkan di TV pada 8-11 November 2008 lalu. Iklan itu menjadi kontroversi karena juga memasukkan mantan Presiden Soeharto sebagai salah satu tokoh guru bangsa dan pahlawan.
Menghadapi kontroversi itu, Presiden PKS Tifatul Sembiring meralat dan menyatakan iklan itu salah karena beda dari konsep awal. Tifatul juga menegaskan, PKS tidak pernah menganggap ataupun menjadikan Soeharto sebagai pahlawan.
Namun, Sekjen PKS Anis Matta membantahnya. Iklan itu menurutnya sesuai dengan konsep semula dan dibuat dalam rangka rekonsiliasi bangsa. Perbedaan pandangan soal iklan itu menurut pengamat pilitik dari LIPI, Lili Romli, merupakan awal keretakan di tubuh partai itu.
“Ini menunjukkan ada keretakan. Kedua petingginya tidak satu pandangan. Kalau dibiarkan bisa menjadi keretakan serius bagi PKS,” ujar Lili Romli, Kamis (13/11). Lili menyayangkan dibuatnya iklan Soeharto sebagai pahlawan. Menurut dia, di saat rakyat Indonesia masih belum bisa melupakan kesalahan Soeharto, PKS justru menganggap Soeharto sebagai pahlawan.
“Ini malah kontraproduktif bagi PKS. Di saat orang lagi semangat meminta semua tindakan Soeharto yang dianggap korupsi untuk diusut, malah PKS mengiklankan,” kata Lili. Dengan membuat iklan itu, lanjut Lili, PKS malah tampak mencitrakan dirinya sebagai partai oportunis. “Dengan pasang iklan itu, tidak menunjukkan PKS pluralis, justru oportunis dan pragmatis,” jelas Lili.
Lantas apa yang harus dilakukan PKS? “Kalau sudah diiklankan dan sudah selesai tayang, susah klarifikasi karena iklan sudah keluar. Tapi bagaimana agar dampak iklan tersebut tidak menghancurkan PKS, itu yang harus segera diantisipasi,” tandasnya.
Terhadap penilaian pengamat bahwa ada keretakan terkait silang pendapat petinggi PKS mengenai kontroversi iklan yang menampilkan Soeharto sebagai pahlawan itu, PKS mengakui memang ada perseteruan internal namun juga ditegaskan kalau partai itu tetap solid.
“Itu persoalan teknis. Sudah selesai sebenarnya. Karena memang gelar kepahlawanan itu ditentukan presiden,” ujar Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, Kamis.
Sedangkan Wasekjen PKS, Fahri Hamzah, menilai perseteruan Tifatul dan Anis Matta itu hanya masalah perbedaan pernyataan saja. Ia membantah ada keretakan di tubuh PKS. (war/wan-dn)
Thursday, November 13, 2008
Mahfudz Siddiq: Konsep Iklan PKS Tidak Salah
Mahfudz Siddiq: Konsep Iklan PKS Tidak Salah
Rabu, 12 November 2008 | 19:04 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Tim Politik Pemenangan Pemilu PKS, Mahfudz Siddiq, mengatakan tidak ada kesalahan konsep iklan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam memperingati hari Pahlawan. "Ide dasarnya seperti itu," katanya saat dihubungi, Rabu (12/11).
Ketua Fraksi PKS DPR ini mengakui iklan itu telah mengalami beberapa perubahan dari konsep yang dipresentasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat partai. "Memang ada beberapa perubahan, sesuai dengan masukan-masukan dari pengurus," katanya. Namun, lanjut dia, pada perubahan terakhir itu Tifatul tidak menghadiri.
Dalam konsep iklan awal, saat tayangan awal, tokoh yang muncul pertama kali adalah Soekarno dan Soeharto. Kedua tokoh ini dikuti tulisan berbunyi 'mereka sudah memberikan apa yang mereka bisa.' Lalu dalam tayangan berikutnya muncul tokoh Jenderal Soedirman dan Bung Tomo yang diberi komentar 'mereka telah memberikan apa yang mereka punya.' Gambar berikutnya adalah KH Hasyim Asy'ari dan KH Ahmad Dahlan yang disusul tulisan 'mereka adalah guru bangsa.' Terakhir barulah tokoh Mohammad Hatta dan Moh Natsir dengan komentar 'mereka adalah pahlawan kita.'
Namun, pada konsep terakhir mengalami perubahan dengan menampilkan tokoh itu dan pada kata-kata akhir iklan dinyatakan pahlawan dan guru bangsa.
Pernyataan Mahfudz berkebalikan dengan pernyataan Presiden PKS Tifatul Sembiring. Di beberapa media dia menyatakan telah terjadi kesalahan konsep dalam iklan PKS itu.
Mahfudz pun mengakui siap diklarifikasi Tifatul. "Siap. Tidak masalah," katanya."Bukan masalah besar.
Rabu, 12 November 2008 | 19:04 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Tim Politik Pemenangan Pemilu PKS, Mahfudz Siddiq, mengatakan tidak ada kesalahan konsep iklan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam memperingati hari Pahlawan. "Ide dasarnya seperti itu," katanya saat dihubungi, Rabu (12/11).
Ketua Fraksi PKS DPR ini mengakui iklan itu telah mengalami beberapa perubahan dari konsep yang dipresentasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat partai. "Memang ada beberapa perubahan, sesuai dengan masukan-masukan dari pengurus," katanya. Namun, lanjut dia, pada perubahan terakhir itu Tifatul tidak menghadiri.
Dalam konsep iklan awal, saat tayangan awal, tokoh yang muncul pertama kali adalah Soekarno dan Soeharto. Kedua tokoh ini dikuti tulisan berbunyi 'mereka sudah memberikan apa yang mereka bisa.' Lalu dalam tayangan berikutnya muncul tokoh Jenderal Soedirman dan Bung Tomo yang diberi komentar 'mereka telah memberikan apa yang mereka punya.' Gambar berikutnya adalah KH Hasyim Asy'ari dan KH Ahmad Dahlan yang disusul tulisan 'mereka adalah guru bangsa.' Terakhir barulah tokoh Mohammad Hatta dan Moh Natsir dengan komentar 'mereka adalah pahlawan kita.'
Namun, pada konsep terakhir mengalami perubahan dengan menampilkan tokoh itu dan pada kata-kata akhir iklan dinyatakan pahlawan dan guru bangsa.
Pernyataan Mahfudz berkebalikan dengan pernyataan Presiden PKS Tifatul Sembiring. Di beberapa media dia menyatakan telah terjadi kesalahan konsep dalam iklan PKS itu.
Mahfudz pun mengakui siap diklarifikasi Tifatul. "Siap. Tidak masalah," katanya."Bukan masalah besar.
Wednesday, November 12, 2008
Gelar Pahlawan Soeharto Harus Objektif
Gelar Pahlawan Soeharto Harus Objektif
[JAKARTA] Pemberian gelar sebagai pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto harus mempertimbangkan semua aspek, dilakukan secara objektif, komprehensif, dan menyeluruh. Jika semua aspek itu telah terpenuhi, pemberian gelar terhadap penguasa Orde Baru itu bisa saja dilakukan.
Hal itu dikatakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mahfudz Siddiq kepada SP di Jakarta, Selasa (11/11).
"Harus dikaji benar bagaimana kepemimpinannya di masa lalu. Apa yang sudah dilakukan bagi bangsa ini, baik sebelum maupun sesudah menjabat presiden. Apa saja kesalahannya terhadap rakyat dan bangsa. Semua harus dikaji secara bijaksana, obyektif, dan proporsional," katanya.
Soal PKS yang menampilkan gambar Soeharto dalam kampanye Pemilu 2009, menurut Mahfudz, partainya memiliki pertimbangan bahwa seluruh energi positif tokoh-tokoh bangsa yang telah tiada maupun yang masih hidup harus dihidupkan untuk membangkitkan semangat rakyat dalam membangun perubahan bagi bangsa.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) Ganjar Pranowo mengatakan, partainya walaupun secara politik pernah banyak dirugikan di masa pemerintahan Soeharto, tak ingin terjebak dalam penilaian bersifat subjektif atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada almarhum Soeharto.
Pemberian gelar kepahlawanan, kata Ganjar, sudah diatur dalam UU. "Jika prosedur UU sudah dilakukan, maka akan tertangkap dengan mudah seberapa layak Soeharto bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional, termasuk reaksi masyarakat seperti apa," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono mengharapkan pemerintah dapat mengabulkan permintaan mereka untuk menetapkan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional.
"Permintaan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah kami ajukan ke pemerintah. Partai Golkar berharap pemerintah dapat segera menyetujuinya," Agung. [J-11]
[JAKARTA] Pemberian gelar sebagai pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto harus mempertimbangkan semua aspek, dilakukan secara objektif, komprehensif, dan menyeluruh. Jika semua aspek itu telah terpenuhi, pemberian gelar terhadap penguasa Orde Baru itu bisa saja dilakukan.
Hal itu dikatakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mahfudz Siddiq kepada SP di Jakarta, Selasa (11/11).
"Harus dikaji benar bagaimana kepemimpinannya di masa lalu. Apa yang sudah dilakukan bagi bangsa ini, baik sebelum maupun sesudah menjabat presiden. Apa saja kesalahannya terhadap rakyat dan bangsa. Semua harus dikaji secara bijaksana, obyektif, dan proporsional," katanya.
Soal PKS yang menampilkan gambar Soeharto dalam kampanye Pemilu 2009, menurut Mahfudz, partainya memiliki pertimbangan bahwa seluruh energi positif tokoh-tokoh bangsa yang telah tiada maupun yang masih hidup harus dihidupkan untuk membangkitkan semangat rakyat dalam membangun perubahan bagi bangsa.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) Ganjar Pranowo mengatakan, partainya walaupun secara politik pernah banyak dirugikan di masa pemerintahan Soeharto, tak ingin terjebak dalam penilaian bersifat subjektif atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada almarhum Soeharto.
Pemberian gelar kepahlawanan, kata Ganjar, sudah diatur dalam UU. "Jika prosedur UU sudah dilakukan, maka akan tertangkap dengan mudah seberapa layak Soeharto bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional, termasuk reaksi masyarakat seperti apa," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono mengharapkan pemerintah dapat mengabulkan permintaan mereka untuk menetapkan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional.
"Permintaan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah kami ajukan ke pemerintah. Partai Golkar berharap pemerintah dapat segera menyetujuinya," Agung. [J-11]
Tuesday, November 11, 2008
KPU Diminta Gunakan Sisa Logistik Pemilu 2004
KPU Diminta Gunakan Sisa Logistik Pemilu 2004
Inilah.com, Senin, 10 November 2008 - 13:06 wib
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan bisa menginventarisir logistik Pemilu 2004 untuk digunakan kembali pada Pemilu 2009. Ini demi menekan biaya logistik, terutama pada biaya pengadaan tinta pemilu yang dinilai besar.
Salah satu yang menyebabkan tingginya anggaran Pemilu 2009 yaitu penyediaan dua botol tintal pemilu di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2004, dua botol tinta per TPS merupakan pemborosan karena banyak TPS yang tidak menghabiskan semuanya.
"Jadi KPU harus menginventarisir logistik Pemilu 2004 yang masih bisa dipakai, termasuk tinta," kata Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada okezone melalui pesan singkat, Senin (10/11/2008).
KPU, lanjutnya, garus mengadakan evaluasi volume tinta yang terpakai pada Pemilu 2004 (putaran dua). Serta memproyeksi kebutuhan sesuai peningkatan jumlah pemilih.
"Jangan sampai pengadaan tinta pada Pemilu 2009, jauh lebih banyak dari pada penambahan jumlah pemilih," tandasnya. (lsi)
Inilah.com, Senin, 10 November 2008 - 13:06 wib
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan bisa menginventarisir logistik Pemilu 2004 untuk digunakan kembali pada Pemilu 2009. Ini demi menekan biaya logistik, terutama pada biaya pengadaan tinta pemilu yang dinilai besar.
Salah satu yang menyebabkan tingginya anggaran Pemilu 2009 yaitu penyediaan dua botol tintal pemilu di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2004, dua botol tinta per TPS merupakan pemborosan karena banyak TPS yang tidak menghabiskan semuanya.
"Jadi KPU harus menginventarisir logistik Pemilu 2004 yang masih bisa dipakai, termasuk tinta," kata Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada okezone melalui pesan singkat, Senin (10/11/2008).
KPU, lanjutnya, garus mengadakan evaluasi volume tinta yang terpakai pada Pemilu 2004 (putaran dua). Serta memproyeksi kebutuhan sesuai peningkatan jumlah pemilih.
"Jangan sampai pengadaan tinta pada Pemilu 2009, jauh lebih banyak dari pada penambahan jumlah pemilih," tandasnya. (lsi)
Monday, November 10, 2008
Amrozi Cs Telah Dimakamkan
Amrozi Cs Telah Dimakamkan
Kompas, Senin, 10 November 2008 | 03:00 WIB
Jakarta, Kompas - Tiga terpidana mati peristiwa pemboman di Bali, yakni Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron dieksekusi pada hari Minggu (9/11) di di Lembang Nirboyo, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu pukul 00.15.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Jasman Panjaitan dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Minggu pukul 02.30 menyampaikan,"Sekitar jam 00.15, putusan dalam perkara terpidana Amrozi bin H Nurhasyim, Imam Samudra alias Abdul Aziz, dan Mukhlas alias Ali Ghufron, telah dieksekusi dengan ditembak."
Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN)_Denpasar, Bali, pada 7 Agustus 2003 menghukum Amrozi dengan pidana mati karena terbukti sah dan meyakinkan merencanakan terorisme. Imam Samudra juga dihukum mati oleh PN Denpasar pada 10 September 203. PN Denpasar menghukum mati Ali Ghufron pada 2 Oktober 2003 karena terbukti bersama-sama merencanakan terorisme dan tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi.
Vonis mati itu tetap sama pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bali maupun tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Mereka tidak mengajukan grasi. Ketiga terpidana mati itu dinilai bertanggung jawab atas peledakan bom di Bali pada 12 Oktober 2002.
Jasman menjelaskan kronologi proses eksekusi. Menurutnya, jaksa eksekutor telah memberitahukan pelaksanaan eksekusi pada Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudera pada Rabu (5/11). Ketiganya kemudian dipindahkan ke ruang isolasi pada Jumat (7/11). Tidak ada pesan atau permintaan khusus yang disampaikan Amrozi cs sebelum eksekusi dilaksanakan.
Pada Sabtu (8/11) pukul 23.15, ketiganya dijemput dari ruang isolasi untuk dibawa ke Lembah Nirbaya, yang berjarak dua kilometer dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Batu.
Selang satu jam kemudian, ketiganya dinyatakan meninggal oleh tim medis yang disediakan dari Dinas Kesehatan Cilacap. Jenazah kemudian dibawa kembali ke LP Batu untuk menjalani otopsi di poliklinik LP. Demikian kata Jasman.
Setelah itu, ketiga jenazah dimandikan pihak keluarga dan dikafankan. Sekitar pukul 04.00, jenazah didoakan di Masjid LP Batu kemudian diberangkatkan menuju rumah duka pada 5.45.
Jenasah Amrozi dan Ali Ghufron dimakamkan di kampung halamannya di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, kemarin pukul 14.35. Ribuan orang turut mengantarkan pemakaman itu
Sementara itu kemarin dari Bali diberitakan, telah berlangsung kegiatan doa berbagai kelompok agama untuk perdamaian dan permohonan agar tidak terjadi aksi pemboman kembali di Bali dan dimana pun. Kegiatan itu berlangsung di seputar Ground Zero atau Monumen Bom Bali di Jalan Raya Legian, Kuta.
Ground Zero atau lokasi monumen itu adalah dua titik berdekatan peledakan bom Bali I, 12 Oktober 2002. Kedua titik dimaksud adalah tempat hiburan bernama Sari Club (SC) dan tempat hiburan lain di seberangnya, Pady’s Pub. Lokasi SC hingga sekarang masih dibiarkan kosong atau tanpa bangunan, hingga siapa pun yang lewat di sana langsung mengenang bom yang menelan 202 korban jiwa dan melukai lebih 340 orang lainnya
Sedangkan dari Semarang dikabarkan, Hotel Novotel mendapatkan dua kali acaman bom dari seseorang tak dikenal melalui telepon kepada operator hotel. Menurut Kepala Kepolisian Resor Semarang Timur Ajun Komisaris Besar Polisi Benone Jesaya Louhenapessy, dari hasil penyisiran tersebut, petugas tidak menemukan adanya bom.
Aparat Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, TNI AD dan TNI AL melakukan patroli gabungan pada malam eksekusi terpidana mati
Berbagai pendapat
Kemarin Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq di Jakarta antara lain mengatakan, "Eksekusi mati terhadap terpidana bom bali, telah memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. ”
"Saya berharap, setelah ini masyarakat Indonesia belajar untuk tidak mengembangkan radikalisme yang menggunakan kekerasan. Sementara pemerintah juga lebih serius mengatasi berbagai persoalan yang potensial menumbuh-suburkan radikalisme," ujarnya.
Peneliti senior lembaga penelitian Institute of Defense and Security Studies (IODAS) Edy Prasetyono, kemarin menyatakan penyesalannya atas ekspos beberapa media massa yang dikhawatirkan bisa membuat masyarakat meniru perbuatan ketiganya.
Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono saat ditemui wartawan di Departemen Pertahanan Jumat (7/11) menegaskan, de-radikalisasi dapat ditangani dengan menciptakan keadilan di tengah masyarakat, termasuk menghapuskankorupsi di pemerintah dan swasta.
Dalam kesempatan terpisah, kemarin, anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Sidarto Danusubroto mengingatkan proses eksekusi ketiga terpidana mati itu sudah didasari kekuatan hukum tetap.
Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional Djoko Susilo kemarin mempertanyakan bagaimana bisa porsi liputan peringatan Hari Pahlawan, 10 November, terkalahkan oleh porsi pemberitaan atas Amrozi Cs.
Lukman Hakim Saefudin dari Partai Persatuan Pembangunan mengatakan, cara kekerasan yang dikembangkan hanya akan merugikan bangsa ini .
"Dan jatuhnya korban manusia yang tidak berdosa dalam setiap aksi kekerasan, tentu bertentangan dengan Islam. Eksekusi Amrozi cs menjadi plajaran bangsa ini, ” ujarnya. (ANG/ACI/APO/ANS/ANG/ HAN/UTI/MAM/DWA/ANA/IDR)
Kompas, Senin, 10 November 2008 | 03:00 WIB
Jakarta, Kompas - Tiga terpidana mati peristiwa pemboman di Bali, yakni Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron dieksekusi pada hari Minggu (9/11) di di Lembang Nirboyo, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu pukul 00.15.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Jasman Panjaitan dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Minggu pukul 02.30 menyampaikan,"Sekitar jam 00.15, putusan dalam perkara terpidana Amrozi bin H Nurhasyim, Imam Samudra alias Abdul Aziz, dan Mukhlas alias Ali Ghufron, telah dieksekusi dengan ditembak."
Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN)_Denpasar, Bali, pada 7 Agustus 2003 menghukum Amrozi dengan pidana mati karena terbukti sah dan meyakinkan merencanakan terorisme. Imam Samudra juga dihukum mati oleh PN Denpasar pada 10 September 203. PN Denpasar menghukum mati Ali Ghufron pada 2 Oktober 2003 karena terbukti bersama-sama merencanakan terorisme dan tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi.
Vonis mati itu tetap sama pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bali maupun tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Mereka tidak mengajukan grasi. Ketiga terpidana mati itu dinilai bertanggung jawab atas peledakan bom di Bali pada 12 Oktober 2002.
Jasman menjelaskan kronologi proses eksekusi. Menurutnya, jaksa eksekutor telah memberitahukan pelaksanaan eksekusi pada Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudera pada Rabu (5/11). Ketiganya kemudian dipindahkan ke ruang isolasi pada Jumat (7/11). Tidak ada pesan atau permintaan khusus yang disampaikan Amrozi cs sebelum eksekusi dilaksanakan.
Pada Sabtu (8/11) pukul 23.15, ketiganya dijemput dari ruang isolasi untuk dibawa ke Lembah Nirbaya, yang berjarak dua kilometer dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Batu.
Selang satu jam kemudian, ketiganya dinyatakan meninggal oleh tim medis yang disediakan dari Dinas Kesehatan Cilacap. Jenazah kemudian dibawa kembali ke LP Batu untuk menjalani otopsi di poliklinik LP. Demikian kata Jasman.
Setelah itu, ketiga jenazah dimandikan pihak keluarga dan dikafankan. Sekitar pukul 04.00, jenazah didoakan di Masjid LP Batu kemudian diberangkatkan menuju rumah duka pada 5.45.
Jenasah Amrozi dan Ali Ghufron dimakamkan di kampung halamannya di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, kemarin pukul 14.35. Ribuan orang turut mengantarkan pemakaman itu
Sementara itu kemarin dari Bali diberitakan, telah berlangsung kegiatan doa berbagai kelompok agama untuk perdamaian dan permohonan agar tidak terjadi aksi pemboman kembali di Bali dan dimana pun. Kegiatan itu berlangsung di seputar Ground Zero atau Monumen Bom Bali di Jalan Raya Legian, Kuta.
Ground Zero atau lokasi monumen itu adalah dua titik berdekatan peledakan bom Bali I, 12 Oktober 2002. Kedua titik dimaksud adalah tempat hiburan bernama Sari Club (SC) dan tempat hiburan lain di seberangnya, Pady’s Pub. Lokasi SC hingga sekarang masih dibiarkan kosong atau tanpa bangunan, hingga siapa pun yang lewat di sana langsung mengenang bom yang menelan 202 korban jiwa dan melukai lebih 340 orang lainnya
Sedangkan dari Semarang dikabarkan, Hotel Novotel mendapatkan dua kali acaman bom dari seseorang tak dikenal melalui telepon kepada operator hotel. Menurut Kepala Kepolisian Resor Semarang Timur Ajun Komisaris Besar Polisi Benone Jesaya Louhenapessy, dari hasil penyisiran tersebut, petugas tidak menemukan adanya bom.
Aparat Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, TNI AD dan TNI AL melakukan patroli gabungan pada malam eksekusi terpidana mati
Berbagai pendapat
Kemarin Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq di Jakarta antara lain mengatakan, "Eksekusi mati terhadap terpidana bom bali, telah memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. ”
"Saya berharap, setelah ini masyarakat Indonesia belajar untuk tidak mengembangkan radikalisme yang menggunakan kekerasan. Sementara pemerintah juga lebih serius mengatasi berbagai persoalan yang potensial menumbuh-suburkan radikalisme," ujarnya.
Peneliti senior lembaga penelitian Institute of Defense and Security Studies (IODAS) Edy Prasetyono, kemarin menyatakan penyesalannya atas ekspos beberapa media massa yang dikhawatirkan bisa membuat masyarakat meniru perbuatan ketiganya.
Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono saat ditemui wartawan di Departemen Pertahanan Jumat (7/11) menegaskan, de-radikalisasi dapat ditangani dengan menciptakan keadilan di tengah masyarakat, termasuk menghapuskankorupsi di pemerintah dan swasta.
Dalam kesempatan terpisah, kemarin, anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Sidarto Danusubroto mengingatkan proses eksekusi ketiga terpidana mati itu sudah didasari kekuatan hukum tetap.
Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional Djoko Susilo kemarin mempertanyakan bagaimana bisa porsi liputan peringatan Hari Pahlawan, 10 November, terkalahkan oleh porsi pemberitaan atas Amrozi Cs.
Lukman Hakim Saefudin dari Partai Persatuan Pembangunan mengatakan, cara kekerasan yang dikembangkan hanya akan merugikan bangsa ini .
"Dan jatuhnya korban manusia yang tidak berdosa dalam setiap aksi kekerasan, tentu bertentangan dengan Islam. Eksekusi Amrozi cs menjadi plajaran bangsa ini, ” ujarnya. (ANG/ACI/APO/ANS/ANG/ HAN/UTI/MAM/DWA/ANA/IDR)
PPP, PKS, dan Partai Demokrat Sikapi Eksekusi Amrozi Cs
Jawa Pos, Senin, 10 November 2008 ]
PPP, PKS, dan Partai Demokrat Sikapi Eksekusi Amrozi Cs
JAKARTA - Eksekusi mati terhadap tiga terpidana mati kasus bom Bali I -Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron- direspons sejumlah partai politik. Mereka berharap eksekusi tersebut bisa meredam munculnya teror baru di Indonesia.
''Mudah-mudahan eksekusi itu menjadi pelajaran bagi kita sekaligus mengakhiri munculnya Amrozi-Amrozi baru,'' kata Ketua DPP�PPP Lukman Hakim Syaifuddin di Jakarta kemarin (9/11).
Menurut dia, negara dan agama Islam sama sekali tidak menoleransi segala bentuk jihad yang ditempuh dengan kekerasan. ''Apalagi mengakibatkan jatuhnya banyak korban,'' tegas Lukman yang juga ketua Fraksi PPP DPR tersebut.
Di tempat terpisah, ketua DPP PKS yang juga ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Siddiq, menilai eksekusi Amrozi cs memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. ''Tentu saja itu terlepas dari berbagai kontroversi yang melingkupi,'' ungkapnya.
Dari pengalaman itu, dia berharap masyarakat belajar untuk tidak mengembangkan radikalisme yang menggunakan kekerasan. Di lain sisi, kata Mahfudz, pemerintah harus lebih serius mengatasi berbagai persoalan yang berpotensi menumbuhsuburkan radikalisme.
''Kepada pihak keluarga, semoga diberi keikhlasan dan kesabaran. Semua niat dan amal dikembalikan kepada Allah SWT sebagai hakim terakhir yang Mahaadil dan tidak pernah salah,'' ujarnya.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan, apa pun alasannya, terorisme tidak bisa diterima akal sehat dan kemanusiaan. Namun, akar-akar penyebab lahirnya terorisme juga harus dihilangkan, terutama kemiskinan. ''Termasuk arogansi negara-negara tertentu dalam pergaulan antarbangsa,'' tegas mantan Ketum PB HMI itu. (pri/mk
PPP, PKS, dan Partai Demokrat Sikapi Eksekusi Amrozi Cs
JAKARTA - Eksekusi mati terhadap tiga terpidana mati kasus bom Bali I -Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron- direspons sejumlah partai politik. Mereka berharap eksekusi tersebut bisa meredam munculnya teror baru di Indonesia.
''Mudah-mudahan eksekusi itu menjadi pelajaran bagi kita sekaligus mengakhiri munculnya Amrozi-Amrozi baru,'' kata Ketua DPP�PPP Lukman Hakim Syaifuddin di Jakarta kemarin (9/11).
Menurut dia, negara dan agama Islam sama sekali tidak menoleransi segala bentuk jihad yang ditempuh dengan kekerasan. ''Apalagi mengakibatkan jatuhnya banyak korban,'' tegas Lukman yang juga ketua Fraksi PPP DPR tersebut.
Di tempat terpisah, ketua DPP PKS yang juga ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Siddiq, menilai eksekusi Amrozi cs memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. ''Tentu saja itu terlepas dari berbagai kontroversi yang melingkupi,'' ungkapnya.
Dari pengalaman itu, dia berharap masyarakat belajar untuk tidak mengembangkan radikalisme yang menggunakan kekerasan. Di lain sisi, kata Mahfudz, pemerintah harus lebih serius mengatasi berbagai persoalan yang berpotensi menumbuhsuburkan radikalisme.
''Kepada pihak keluarga, semoga diberi keikhlasan dan kesabaran. Semua niat dan amal dikembalikan kepada Allah SWT sebagai hakim terakhir yang Mahaadil dan tidak pernah salah,'' ujarnya.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan, apa pun alasannya, terorisme tidak bisa diterima akal sehat dan kemanusiaan. Namun, akar-akar penyebab lahirnya terorisme juga harus dihilangkan, terutama kemiskinan. ''Termasuk arogansi negara-negara tertentu dalam pergaulan antarbangsa,'' tegas mantan Ketum PB HMI itu. (pri/mk
F PKS Dukung Eksekusi Amrozi ca
Minggu, 09 2008 11:09 WIB
F PKS Dukung Eksekusi Amrozi ca
Penulis : Fardiansah Noor
JAKARTA--MI: Terlepas dari berbagai kontroversi yang ada, Fraksi PKS DPR mendukung langkah pemerintah yang telah mengeksekusi tiga terpidana mati Bom Bali. Langkah itu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, yaitu keluarga korban, keluarga terpidana mati, maupun masyarakat umum.
Hal itu dikatakan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada Media Indonesia di Jakarta, Minggu (9/11). Dia menjelaskan, setelah dilakukannya eksekusi terhadap tiga terpidana mati Bom Bali, masyarakat Indonesia diharapkan bisa belajar untuk tidak mengembangkan radikalisme yang menggunakan kekerasan.
Sementara, pemerintah juga harus lebih serius mengatasi berbagai persoalan yang potensial menumbuhsuburkan radikalisme. "Semoga semua diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menerima takdir," cetus Mahfudz. (Far/OL-06)
F PKS Dukung Eksekusi Amrozi ca
Penulis : Fardiansah Noor
JAKARTA--MI: Terlepas dari berbagai kontroversi yang ada, Fraksi PKS DPR mendukung langkah pemerintah yang telah mengeksekusi tiga terpidana mati Bom Bali. Langkah itu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, yaitu keluarga korban, keluarga terpidana mati, maupun masyarakat umum.
Hal itu dikatakan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada Media Indonesia di Jakarta, Minggu (9/11). Dia menjelaskan, setelah dilakukannya eksekusi terhadap tiga terpidana mati Bom Bali, masyarakat Indonesia diharapkan bisa belajar untuk tidak mengembangkan radikalisme yang menggunakan kekerasan.
Sementara, pemerintah juga harus lebih serius mengatasi berbagai persoalan yang potensial menumbuhsuburkan radikalisme. "Semoga semua diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menerima takdir," cetus Mahfudz. (Far/OL-06)
PKS: Eksekusi Amrozi Cs Bukti Kepastian Hukum
Minggu, 09-11-2008 | 12:41:14
PKS: Eksekusi Amrozi Cs Bukti Kepastian Hukum
Laporan: Persda Network/Hasanuddin Aco
Jakarta, Tribun - Ketua Fraksi PKS DPR RI Mahfudz Siddiq menilai eksekusi mati terpidana bom Bali, Amrozi cs, telah memberikan kepastian hukum bagi semua pihak - terlepas dari berbagai kontroversi di dalamnya.
"Diharapkan setelah ini masyarakat Indonesia belajar untuk tidak mengembangkan radikalisme yang menggunakan kekerasan. Sementara pemerintah juga lebih serius mengatasi berbagai persoalan yang potensial menumbuhsuburkan radikalisme," kata Mahfudz dalam pesan singkatnya, Minggu (9/11).
Kepada pihak keluarga yang ditinggalkan, Mahfudz, berharap semoga diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menerima takdir.
"Semua niat dan amal dikembalikan kepada Allah SWT hakim terakhir yang Maha Adil dan tidak pernah salah dalam menghakimi," ujarnya.(*)
PKS: Eksekusi Amrozi Cs Bukti Kepastian Hukum
Laporan: Persda Network/Hasanuddin Aco
Jakarta, Tribun - Ketua Fraksi PKS DPR RI Mahfudz Siddiq menilai eksekusi mati terpidana bom Bali, Amrozi cs, telah memberikan kepastian hukum bagi semua pihak - terlepas dari berbagai kontroversi di dalamnya.
"Diharapkan setelah ini masyarakat Indonesia belajar untuk tidak mengembangkan radikalisme yang menggunakan kekerasan. Sementara pemerintah juga lebih serius mengatasi berbagai persoalan yang potensial menumbuhsuburkan radikalisme," kata Mahfudz dalam pesan singkatnya, Minggu (9/11).
Kepada pihak keluarga yang ditinggalkan, Mahfudz, berharap semoga diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menerima takdir.
"Semua niat dan amal dikembalikan kepada Allah SWT hakim terakhir yang Maha Adil dan tidak pernah salah dalam menghakimi," ujarnya.(*)
Tuesday, November 04, 2008
Penyerahan Hadiah Lomba Karya Tulis PKS Award
Drs. H. Mahfudz Siddiq. M.Si dalam acara penyerahan kepada para pemenang Lomba Karya Tulis PKS Award 2008
Paripurna Pengesahan RUU Pornografi
Drs. H. Mahfudz Siddiq, M.Si (Ketiga dari kiri) bersama Ibu Yoyoh Yusroh wakil ketua Pansus RUU Pornografi dan Mustafa Kamal, dalam rapat paripurna pengesahan RUU Pornografi di Gedung DPR RI Senayan, Kamis, 30 Oktober 2008.
Subscribe to:
Posts (Atom)