Militer Mesir sebaiknya ambil posisi netral dan tidak terlibat konflik.
Senin, 31 Januari 2011, 14:42 WIB
Ita Lismawati F. Malau, Suryanta Bakti Susila
VIVAnews - Ketua Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri DPR Mahfudz Siddiq menilai gelombang demonstrasi yang terjadi di Mesir adalah bagian dari demokratisasi yang tidak bisa dihindari oleh rezim otoriter manapun.
"Belajar dari pengalaman di negara-negara lain, rezim penguasa Mesir harus bisa meminimalkan biaya politik dengan tidak melakukan tindakan represif yang masif, baik terhadap rakyat demonstran, politisi, dan media massa," kata Mahfud di Gedung DPR, Senin 31 Januari 2011.
Menurut dia, kekuatan militer Mesir sebaiknya mengambil posisi netral dan tidak terlibat konflik. Dia juga menilai transisi damai melalui pemilu jujur dan adil yang dipercepat bisa jadi solusi krisis Mesir dengan dibentuknya pemerintahan transisional terlebih dahulu.
"Langkah ini bisa menghindari dendam dan konflik politik berkepanjangan," ujarnya.
Jika mampu melewati krisis dengan damai tersebut, Mesir akan jadi model bagus untuk demokratisasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika utara.
Sejak Selasa pekan lalu, Mesir bergejolak setelah gelombang aksi unjuk rasa menentang Presiden Hosni Mubarak bentrok dengan aparat keamanan. Sejauh ini, 74 orang dilaporkan tewas. (umi)
• VIVAnews
Monday, January 31, 2011
Bahas Alutsista, Komisi I DPR Undang BJ Habibie
Senin, 31 Januari 2011, 09:36 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Mantan Presiden BJ Habibie dijadwalkan hadir dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR tentang industri pertahanan di gedung DPR pada Senin (31/1) pagi ini.
Komisi I akan bertukar pikiran dengan Habibie soal teknologi untuk menunjang kemandirian pertahanan, khususnya pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang digunakan oleh TNI dalam menjalankan tugas pokoknya.
Menurut Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, rapat tentang industri pertahanan ini akan menghadirkan pula para Direktur Utama BUMN Industri Pertahanan. Beberapa BUMN Industri Pertahanan di antaranya PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, dan PT Pindad. Perusahaan-perusahaan tersebut sudah memproduksi alutsista TNI. Contohnya, salah alutsista yang baru saja diproduksi PT PAL adalah Kapal Republik Indonesia (KRI) Banjarmasin.
Anggota Komisi I Yahya Secawirya menambahkan, Habibie diharapkan bisa memaparkan soal teknologi dalam bidang pertahanan. "Kami akan menggali kembali pemikiran beliau tentang hi-tech," ujarnya melalui sambungan telepon, Senin (31/1). Meski demikian, rapat ini tidak dihadiri oleh Menteri Pertahanan dan TNI sebagai perumus kebijakan dan pengguna alutsista produksi BUMN Industri Pertahanan dalam negeri
Red: taufik rachman
Rep: m ikhsan shidiqqie
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Mantan Presiden BJ Habibie dijadwalkan hadir dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR tentang industri pertahanan di gedung DPR pada Senin (31/1) pagi ini.
Komisi I akan bertukar pikiran dengan Habibie soal teknologi untuk menunjang kemandirian pertahanan, khususnya pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang digunakan oleh TNI dalam menjalankan tugas pokoknya.
Menurut Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, rapat tentang industri pertahanan ini akan menghadirkan pula para Direktur Utama BUMN Industri Pertahanan. Beberapa BUMN Industri Pertahanan di antaranya PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, dan PT Pindad. Perusahaan-perusahaan tersebut sudah memproduksi alutsista TNI. Contohnya, salah alutsista yang baru saja diproduksi PT PAL adalah Kapal Republik Indonesia (KRI) Banjarmasin.
Anggota Komisi I Yahya Secawirya menambahkan, Habibie diharapkan bisa memaparkan soal teknologi dalam bidang pertahanan. "Kami akan menggali kembali pemikiran beliau tentang hi-tech," ujarnya melalui sambungan telepon, Senin (31/1). Meski demikian, rapat ini tidak dihadiri oleh Menteri Pertahanan dan TNI sebagai perumus kebijakan dan pengguna alutsista produksi BUMN Industri Pertahanan dalam negeri
Red: taufik rachman
Rep: m ikhsan shidiqqie
Habibie, Toreh Sejarah Baru Rapat Dengar Pendapat di DPR
Senin, 31 Januari 2011, 10:46 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Mantan Presiden BJ Habibie membuat sejarah sebagai mantan presiden pertama yang hadir dalam rapat komisi-komisi di DPR. Habibie hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR pada Senin (31/1).
Rapat tersebut membahas soal pengembangan dan pemanfaatan industri strategis untuk pertahanan. Habibie tiba di gedung DPR pada pukul 10.15 WIB.
Habibie datang bersama beberapa stafnya, termasuk putranya Ilham Habibie. Mereka disambut oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. Setelah membuka rapat, Mahfudz mengatakan, "Hari ini merupakan hari yang membahagiakan kita semua, mungkin dalam sejarah komisi-komisi di DPR RI baru pertama kali mantan presiden bisa hadir di rapat komisi," kata Mahfudz.
Sebelum Mahfudz membuka rapat, pimpinan DPR Priyo Budi Santoso memberikan kata pengantar. Menurut Priyo, rapat komisi jarang dihadiri oleh pimpinan DPR. Namun, kali ini Priyo memberikan kata pengantar sebelum rapat komisi karena kehadiran Habibie. Priyo mengatakan, Habibie merupakan tokoh nasional dan Bapak Bangsa, sehingga kehadirannya bisa membawa manfaat bagi DPR.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Mantan Presiden BJ Habibie membuat sejarah sebagai mantan presiden pertama yang hadir dalam rapat komisi-komisi di DPR. Habibie hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR pada Senin (31/1).
Rapat tersebut membahas soal pengembangan dan pemanfaatan industri strategis untuk pertahanan. Habibie tiba di gedung DPR pada pukul 10.15 WIB.
Habibie datang bersama beberapa stafnya, termasuk putranya Ilham Habibie. Mereka disambut oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. Setelah membuka rapat, Mahfudz mengatakan, "Hari ini merupakan hari yang membahagiakan kita semua, mungkin dalam sejarah komisi-komisi di DPR RI baru pertama kali mantan presiden bisa hadir di rapat komisi," kata Mahfudz.
Sebelum Mahfudz membuka rapat, pimpinan DPR Priyo Budi Santoso memberikan kata pengantar. Menurut Priyo, rapat komisi jarang dihadiri oleh pimpinan DPR. Namun, kali ini Priyo memberikan kata pengantar sebelum rapat komisi karena kehadiran Habibie. Priyo mengatakan, Habibie merupakan tokoh nasional dan Bapak Bangsa, sehingga kehadirannya bisa membawa manfaat bagi DPR.
Indonesia Bangsa Besar jika...
Editor: Heru Margianto
Senin, 31 Januari 2011 | 12:54 WIB
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO Mantan Presiden BJ Habibie memberikan kuliah umum dengan tema Indonesia 2045: Super Power Baru (Membangun Peradaban Indonesia Berbasis Iptek dan Imtak) di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/11/2010). Habibie mengatakan pentingnya pemberdayaan manusia Indonesia sejak dini untuk mempersiapkan Indonesia di masa depan.
JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar teknologi dirgantara yang juga mantan presiden, Prof BJ Habibie, menegaskan, Indonesia harus menguasai dua teknologi utama yakni maritim dan dirgantara apabila ingin menjadi bangsa yang besar.
Saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR di gedung DPR, Jakarta, Senin (31/1/2011), Habibie menuturkan, gagasan itu berasal dari Presiden RI Soekarno yang saat itu menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus menjadi bangsa besar dengan menguasai teknologi pembuatan kapal laut serta mampu menguasai, mengembangkan, dan mandiri.
"Mandiri waktu itu belum dipakai karena beliau (Soekarno) memakai kata berdiri, yaitu produk teknologi dirgantara," ujar Habibie.
Selanjutnya, Habibie mengatakan, komitmennya membangun industri dirgantara di Indonesia bukan karena dipanggil Presiden Soeharto atau ingin menjadi menteri.
"Sebenarnya Pak Harto pun hanya melanjutkan penuturan dan keinginan Presiden Soekarno itu," ujarnya seraya menambahkan bahwa dirinya benar-benar ingin membangun dan mengembangkan industri pesawat di Indonesia, sementara posisi presiden yang pernah disandangnya itu tidak penting.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq itu, Habibie mendefinisikan makna industri strategis sebagai industri yang bisa membangun bangsa. Industri itu bukan hanya dibangun dan dimanfaatkan untuk pertahanan saja.
Prihatin
Oleh karena itu, ia merasa prihatin ketika visi pembangunan teknologi yang dijalankan bangsa ini adalah mencari keuntungan sesaat, bukan kemandirian. Menurut dia, kalau yang dicari hanya keuntungan sesaat, hal itu sama artinya dengan menjalankan "skenario VOC".
"Industri strategis terhenti perkembangannya karena tidak didukung bantuan anggaran pemerintah. Karena yang dicari keuntungan dalam dollar AS, kalau begitu ya bikin saja dagang. Bikin saja pabrik perwakilan mereka (asing)," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Habibie mengartikan globalisasi itu sebagai pakaian baru untuk kolonialisasi. "Saudara, saya orang tua, tapi saya tidak buta. Saya harus katakan kepada Anda, Anda harus bangkit," ujarnya.
Hal lain yang juga memprihatinkannya adalah terbengkalainya Puspitek. Tempat itu, katanya, tidak lagi digunakan untuk laboratium uji teknik, tapi malah ada ide untuk dijadikan lapangan golf.
"Saya menantang, kalau berani dibuat lapangan golf, maka saya akan berdiri. Kita harus terus belajar. Kita tidak hanya belajar dari kebaikan, tapi juga dari kesalahan, bagaimana agar tidak terjadi kesalahan lagi," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Habibie menyatakan bersyukur diundang DPR sebagai narasumber untuk memberikan masukan dalam penyusunan RUU usul inisiatif DPR tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan.
"Saya bersyukur hadir di sini sebagai pembicara, narasumber, saya kira itu tepat, bukan sebagai mantan presiden. Saya malu kalau datang ke sini karena pernah memimpin bangsa Indonesia. Tapi kalau saya diundang ke sini, sebagai orang tua yang dikasihi oleh semua anak bangsa, maka saya bersyukur," ujarnya.
Senin, 31 Januari 2011 | 12:54 WIB
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO Mantan Presiden BJ Habibie memberikan kuliah umum dengan tema Indonesia 2045: Super Power Baru (Membangun Peradaban Indonesia Berbasis Iptek dan Imtak) di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/11/2010). Habibie mengatakan pentingnya pemberdayaan manusia Indonesia sejak dini untuk mempersiapkan Indonesia di masa depan.
JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar teknologi dirgantara yang juga mantan presiden, Prof BJ Habibie, menegaskan, Indonesia harus menguasai dua teknologi utama yakni maritim dan dirgantara apabila ingin menjadi bangsa yang besar.
Saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR di gedung DPR, Jakarta, Senin (31/1/2011), Habibie menuturkan, gagasan itu berasal dari Presiden RI Soekarno yang saat itu menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus menjadi bangsa besar dengan menguasai teknologi pembuatan kapal laut serta mampu menguasai, mengembangkan, dan mandiri.
"Mandiri waktu itu belum dipakai karena beliau (Soekarno) memakai kata berdiri, yaitu produk teknologi dirgantara," ujar Habibie.
Selanjutnya, Habibie mengatakan, komitmennya membangun industri dirgantara di Indonesia bukan karena dipanggil Presiden Soeharto atau ingin menjadi menteri.
"Sebenarnya Pak Harto pun hanya melanjutkan penuturan dan keinginan Presiden Soekarno itu," ujarnya seraya menambahkan bahwa dirinya benar-benar ingin membangun dan mengembangkan industri pesawat di Indonesia, sementara posisi presiden yang pernah disandangnya itu tidak penting.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq itu, Habibie mendefinisikan makna industri strategis sebagai industri yang bisa membangun bangsa. Industri itu bukan hanya dibangun dan dimanfaatkan untuk pertahanan saja.
Prihatin
Oleh karena itu, ia merasa prihatin ketika visi pembangunan teknologi yang dijalankan bangsa ini adalah mencari keuntungan sesaat, bukan kemandirian. Menurut dia, kalau yang dicari hanya keuntungan sesaat, hal itu sama artinya dengan menjalankan "skenario VOC".
"Industri strategis terhenti perkembangannya karena tidak didukung bantuan anggaran pemerintah. Karena yang dicari keuntungan dalam dollar AS, kalau begitu ya bikin saja dagang. Bikin saja pabrik perwakilan mereka (asing)," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Habibie mengartikan globalisasi itu sebagai pakaian baru untuk kolonialisasi. "Saudara, saya orang tua, tapi saya tidak buta. Saya harus katakan kepada Anda, Anda harus bangkit," ujarnya.
Hal lain yang juga memprihatinkannya adalah terbengkalainya Puspitek. Tempat itu, katanya, tidak lagi digunakan untuk laboratium uji teknik, tapi malah ada ide untuk dijadikan lapangan golf.
"Saya menantang, kalau berani dibuat lapangan golf, maka saya akan berdiri. Kita harus terus belajar. Kita tidak hanya belajar dari kebaikan, tapi juga dari kesalahan, bagaimana agar tidak terjadi kesalahan lagi," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Habibie menyatakan bersyukur diundang DPR sebagai narasumber untuk memberikan masukan dalam penyusunan RUU usul inisiatif DPR tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan.
"Saya bersyukur hadir di sini sebagai pembicara, narasumber, saya kira itu tepat, bukan sebagai mantan presiden. Saya malu kalau datang ke sini karena pernah memimpin bangsa Indonesia. Tapi kalau saya diundang ke sini, sebagai orang tua yang dikasihi oleh semua anak bangsa, maka saya bersyukur," ujarnya.
Wih! BJ Habibie Tetap Dipanggil Presiden
Oleh: Windi Widia Ningsih
Nasional - Senin, 31 Januari 2011 | 13:58 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Walaupun sudah menjadi mantan Presiden, BJ Habibie tetap dipanggil Presiden dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR.
"Ketua izinkan saya memanggil bapak Habibie dengan panggilan Bapak Presiden, sebab agak sulit memanggil beliau dengan sebutan mantan Presiden," kata anggota Komisi I Fraksi PDIP Helmy Fauzi dalam RDP di Gedung DPR, Jakarta, Senin (31/1/2011).
Menurutnya, semua yang pernah menjadi presiden di Indonesia patut dipanggil presiden.
Mendengar hal tersebut, BJ Habibie hanya tersenyum. Begitu juga Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq hanya tersenyum dan mempersilakan permohonan Helmy.
Sementara itu, anggota Komisi I yang lainnya memanggil BJ Habibie hanya dengan sebutan 'Bapak'. [bar]
Nasional - Senin, 31 Januari 2011 | 13:58 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Walaupun sudah menjadi mantan Presiden, BJ Habibie tetap dipanggil Presiden dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR.
"Ketua izinkan saya memanggil bapak Habibie dengan panggilan Bapak Presiden, sebab agak sulit memanggil beliau dengan sebutan mantan Presiden," kata anggota Komisi I Fraksi PDIP Helmy Fauzi dalam RDP di Gedung DPR, Jakarta, Senin (31/1/2011).
Menurutnya, semua yang pernah menjadi presiden di Indonesia patut dipanggil presiden.
Mendengar hal tersebut, BJ Habibie hanya tersenyum. Begitu juga Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq hanya tersenyum dan mempersilakan permohonan Helmy.
Sementara itu, anggota Komisi I yang lainnya memanggil BJ Habibie hanya dengan sebutan 'Bapak'. [bar]
Pemilu Bisa Jadi Solusi Krisis Mesir
Militer Mesir sebaiknya ambil posisi netral dan tidak terlibat konflik.
Senin, 31 Januari 2011, 14:42 WIB
Ita Lismawati F. Malau, Suryanta Bakti Susila
VIVAnews - Ketua Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri DPR Mahfudz Siddiq menilai gelombang demonstrasi yang terjadi di Mesir adalah bagian dari demokratisasi yang tidak bisa dihindari oleh rezim otoriter manapun.
"Belajar dari pengalaman di negara-negara lain, rezim penguasa Mesir harus bisa meminimalkan biaya politik dengan tidak melakukan tindakan represif yang masif, baik terhadap rakyat demonstran, politisi, dan media massa," kata Mahfud di Gedung DPR, Senin 31 Januari 2011.
Menurut dia, kekuatan militer Mesir sebaiknya mengambil posisi netral dan tidak terlibat konflik. Dia juga menilai transisi damai melalui pemilu jujur dan adil yang dipercepat bisa jadi solusi krisis Mesir dengan dibentuknya pemerintahan transisional terlebih dahulu.
"Langkah ini bisa menghindari dendam dan konflik politik berkepanjangan," ujarnya.
Jika mampu melewati krisis dengan damai tersebut, Mesir akan jadi model bagus untuk demokratisasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika utara.
Sejak Selasa pekan lalu, Mesir bergejolak setelah gelombang aksi unjuk rasa menentang Presiden Hosni Mubarak bentrok dengan aparat keamanan. Sejauh ini, 74 orang dilaporkan tewas. (umi)
• VIVAnews
Senin, 31 Januari 2011, 14:42 WIB
Ita Lismawati F. Malau, Suryanta Bakti Susila
VIVAnews - Ketua Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri DPR Mahfudz Siddiq menilai gelombang demonstrasi yang terjadi di Mesir adalah bagian dari demokratisasi yang tidak bisa dihindari oleh rezim otoriter manapun.
"Belajar dari pengalaman di negara-negara lain, rezim penguasa Mesir harus bisa meminimalkan biaya politik dengan tidak melakukan tindakan represif yang masif, baik terhadap rakyat demonstran, politisi, dan media massa," kata Mahfud di Gedung DPR, Senin 31 Januari 2011.
Menurut dia, kekuatan militer Mesir sebaiknya mengambil posisi netral dan tidak terlibat konflik. Dia juga menilai transisi damai melalui pemilu jujur dan adil yang dipercepat bisa jadi solusi krisis Mesir dengan dibentuknya pemerintahan transisional terlebih dahulu.
"Langkah ini bisa menghindari dendam dan konflik politik berkepanjangan," ujarnya.
Jika mampu melewati krisis dengan damai tersebut, Mesir akan jadi model bagus untuk demokratisasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika utara.
Sejak Selasa pekan lalu, Mesir bergejolak setelah gelombang aksi unjuk rasa menentang Presiden Hosni Mubarak bentrok dengan aparat keamanan. Sejauh ini, 74 orang dilaporkan tewas. (umi)
• VIVAnews
Rezim Otoriter Manapun Tidak Bisa Hindari Gelombang Demokratisasi
Senin, 31 Januari 2011 , 09:07:00 WIB
Laporan: Widya Victoria
RMOL. Gelombang demonstrasi yang terjadi di Mesir adalah bagian dari gelombang demokratisasi yang tidak bisa dihindari oleh rezim otoriter dimanapun. Belajar dari pengalaman di negara-negara lain, rezim penguasa Mesir seharusnya dapat meminimalkan biaya politik.
"Dengan tidak melakukan tindakan represif yang masif, baik terhadap rakyat demonstran, politisi dan media massa," demikian dikatakan anggota Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, beberapa saat lalu (Senin, 31/1).
Kekuatan militer yang ada kata politisi PKS ini, sebaiknya mengambil posisi netral dan tidak ikut terlibat dalam konflik yang sedang bergejolak.Transisi damai melalui pemilu jurdil yang dipercepat bisa jadi solusi, dengan dibentuknya pemerintahan transisional terlebih dahulu.
"Langkah ini bisa hindari dendam dan konflik politik berkepanjangan. Jika hal ini terjadi, maka mesir akan jadi model bagus untuk demokratisasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara," demikian Mahfudz.[ono]
Laporan: Widya Victoria
RMOL. Gelombang demonstrasi yang terjadi di Mesir adalah bagian dari gelombang demokratisasi yang tidak bisa dihindari oleh rezim otoriter dimanapun. Belajar dari pengalaman di negara-negara lain, rezim penguasa Mesir seharusnya dapat meminimalkan biaya politik.
"Dengan tidak melakukan tindakan represif yang masif, baik terhadap rakyat demonstran, politisi dan media massa," demikian dikatakan anggota Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, beberapa saat lalu (Senin, 31/1).
Kekuatan militer yang ada kata politisi PKS ini, sebaiknya mengambil posisi netral dan tidak ikut terlibat dalam konflik yang sedang bergejolak.Transisi damai melalui pemilu jurdil yang dipercepat bisa jadi solusi, dengan dibentuknya pemerintahan transisional terlebih dahulu.
"Langkah ini bisa hindari dendam dan konflik politik berkepanjangan. Jika hal ini terjadi, maka mesir akan jadi model bagus untuk demokratisasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara," demikian Mahfudz.[ono]
Thursday, January 27, 2011
PKS Sayangkan Teroris Mulai Menyasar ABG
Oleh: Moh. Anshari
Nasional - Kamis, 27 Januari 2011 | 03:08 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq menyayangkan pola rekrutmen kelompok teroris mulai menyasar anak-anak usia ABG.
"Dari kejadian kemarin, sudah bisa dilihat adanya perubahan pola rekrutmen yang membidik anak-anak ABG. Ini sangat berbahaya. Tapi, anak-anak belia biasanya belum punya keterikatan secara mendalam dengan kelompok teroris," ujar Mahfidz kepada INILAH.COM, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/1/2011).
Ketua Komisi I DPR ini menyamakan anak-anak muda ibarat padang ilalang kering yang mudah disulut dan didoktrin ideologi-ideologi baru. Terlebih jika kondisi ekonomi dan sosialnya ada persoalan.
"Problem kemiskinan, pengangguran, putus sekolah yang melilit mereka seperti padang ilalang kering. Siapapun bisa menyulut itu. Kelompok-kelompok teroris dan kriminal lainnya bisa menyulut mereka. Ada konteks sosiologis yang harus kita pahami," terangnya.
Menurut Mahfudz, masyarakat yang kondisi ekonomi dan pendidikannya rendah sangat rentan melahirkan benih-benih terorisme. "Ini kan problem marginalisasi secara ekonomi dan pendidikan. Sepanjang secara sosio-ekonomi masyarakat ini masih rentan, maka rentan pula tumbuh benih-benih radikalisme dan terorisme," katanya.
Bagi Mahfudz, peran kaum agamawan sangat penting untuk melakukan penyadaran bersama pihak kepolisian. Namun, tidak hanya bimbingan yang dibutuhkan melainkan juga ketersediaan lapangan kerja bagi kelompok marginal.
"Peran agamawan setiap hari tanpa perintah pun sudah melakukan penyadaran. Cuma yang mereka tangani hanya nasehat. Padahal yang dibutuhkan mereka bukan hanya nasehat dan bimbingan tapi juga butuh makan, pekerjaan. Orang lapar suruh menafsirkan Al-Qur'an itu beda dengan orang kenyang yang menafsirkan doktrin agama," paparnya.[iaf]
Dapatkan berita populer pilihan A
Nasional - Kamis, 27 Januari 2011 | 03:08 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq menyayangkan pola rekrutmen kelompok teroris mulai menyasar anak-anak usia ABG.
"Dari kejadian kemarin, sudah bisa dilihat adanya perubahan pola rekrutmen yang membidik anak-anak ABG. Ini sangat berbahaya. Tapi, anak-anak belia biasanya belum punya keterikatan secara mendalam dengan kelompok teroris," ujar Mahfidz kepada INILAH.COM, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/1/2011).
Ketua Komisi I DPR ini menyamakan anak-anak muda ibarat padang ilalang kering yang mudah disulut dan didoktrin ideologi-ideologi baru. Terlebih jika kondisi ekonomi dan sosialnya ada persoalan.
"Problem kemiskinan, pengangguran, putus sekolah yang melilit mereka seperti padang ilalang kering. Siapapun bisa menyulut itu. Kelompok-kelompok teroris dan kriminal lainnya bisa menyulut mereka. Ada konteks sosiologis yang harus kita pahami," terangnya.
Menurut Mahfudz, masyarakat yang kondisi ekonomi dan pendidikannya rendah sangat rentan melahirkan benih-benih terorisme. "Ini kan problem marginalisasi secara ekonomi dan pendidikan. Sepanjang secara sosio-ekonomi masyarakat ini masih rentan, maka rentan pula tumbuh benih-benih radikalisme dan terorisme," katanya.
Bagi Mahfudz, peran kaum agamawan sangat penting untuk melakukan penyadaran bersama pihak kepolisian. Namun, tidak hanya bimbingan yang dibutuhkan melainkan juga ketersediaan lapangan kerja bagi kelompok marginal.
"Peran agamawan setiap hari tanpa perintah pun sudah melakukan penyadaran. Cuma yang mereka tangani hanya nasehat. Padahal yang dibutuhkan mereka bukan hanya nasehat dan bimbingan tapi juga butuh makan, pekerjaan. Orang lapar suruh menafsirkan Al-Qur'an itu beda dengan orang kenyang yang menafsirkan doktrin agama," paparnya.[iaf]
Dapatkan berita populer pilihan A
BIN Kembali Bantah soal Agen CIA
Penulis: Caroline Damanik | Editor: Marcus Suprihadi
Rabu, 26 Januari 2011 | 21:13 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto kembali membantah tudingan Gayus Halomoan Tambunan bahwa John Jerome Grice adalah agen CIA yang membantunya mengurus paspor atas nama Sony Laksono.
"Tidak benar anggota CIA itu. Dia pelaku pembuatan paspor palsu. Buat apa telusuri lagi? Kan bukan tugas kami juga, (itu tugas) polisi," katanya singkat sambil terus berjalan seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Rabu (26/1/2011).
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, dalam rapat juga dibahas soal John Jerome Grice. Menurutnya, BIN menjelaskan bahwa sepanjang pengetahuannya Grice bukanlah agen intelijen Amerika seperti yang dituturkan Gayus. "Dia pelaku kriminal mafia pambuatan paspor palsu. Statusnya daftar pencarian orang atau DPO di Amerika. Kelihatannya begitu jaringan internasional," ungkapnya.
Selain soal Grice, Mahfudz mengatakan, komisi juga mendorong BIN untuk membentuk deputi intelijen ekonomi. Data intelijen ekonomi Indonesia saat ini dinilai tidak memadai. Politikus PKS ini berharap tim intelijen ekonomi sudah mulai efektif pada tahun ini.
Rabu, 26 Januari 2011 | 21:13 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto kembali membantah tudingan Gayus Halomoan Tambunan bahwa John Jerome Grice adalah agen CIA yang membantunya mengurus paspor atas nama Sony Laksono.
"Tidak benar anggota CIA itu. Dia pelaku pembuatan paspor palsu. Buat apa telusuri lagi? Kan bukan tugas kami juga, (itu tugas) polisi," katanya singkat sambil terus berjalan seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Rabu (26/1/2011).
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, dalam rapat juga dibahas soal John Jerome Grice. Menurutnya, BIN menjelaskan bahwa sepanjang pengetahuannya Grice bukanlah agen intelijen Amerika seperti yang dituturkan Gayus. "Dia pelaku kriminal mafia pambuatan paspor palsu. Statusnya daftar pencarian orang atau DPO di Amerika. Kelihatannya begitu jaringan internasional," ungkapnya.
Selain soal Grice, Mahfudz mengatakan, komisi juga mendorong BIN untuk membentuk deputi intelijen ekonomi. Data intelijen ekonomi Indonesia saat ini dinilai tidak memadai. Politikus PKS ini berharap tim intelijen ekonomi sudah mulai efektif pada tahun ini.
BIN Ingin Pegang Kendali Intelijen Nasional
Republika OnLine »
Rabu, 26 Januari 2011, 15:57 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) mengingingkan untuk menjalani fungsi koordinasi atas gugus-gugus intelijen yang tersebar di berbagai kementerian atau lembaga negara. Meski demikian, DPR belum sepakat untuk memenuhi keinginan BIN tersebut.
"Komisi I tidak secara spesifik memberikan kewenangan koordinatif kepada BIN, tapi BIN menginginkan agar itu secara spesifik diatur, embeeded, di RUU Intelijen," kata anggota Komisi I DPR Teguh Juwarno di sela Rapat Kerja bersama Kepala BIN Sutanto, di ruang rapat Komisi I, Rabu (26/1).
Dalam RUU Intelijen disebutkan tentang perlunya pembentukan lembaga koordinasi intelijen. Meski demikian, dalam RUU itu tidak disebut secara spesifik apakah fungsi koordinasi itu diberikan kepada BIN atau lembaga lain. "Kalau DPR sendiri memang menginginkan ada badan koordinasi intelijen," kata Teguh.
Teguh mengatakan, saat ini banyak gugus-gugus intelijen di berbagai lembaga. "Masing-masing lembaga memang punya intelijennya sendiri, misalnya Angkatan Darat, TNI punya BAIS, pajak, imigrasi punya, jadi memang penting untuk adanya badan koordinasi," kata Teguh.
Namun, Teguh mengakui bahwa BIN merupakan lembaga paling siap untuk menjalankan fungsi koordinasi.
"Pemikiran yang berkembang di Komisi I kita menyerahkan ke eksekutif, kepada pemerintah. Namun, nanti kita baru akan lihat pertemuan selanjutnya dengan eksekutif. DPR sendiri melihat saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam konteks intelijen BIN ini, kita melihat BIN badan yang paling siap melakukan koordinasi," katanya.
Apabila BIN menjalankan fungsi koordinasi, apakah tidak menafikkan gugus-gugus intelijen lain? "Tidak menafikkan, justru nanti fungsi intelijen semakin komprehensif. Perlunya fungsi koordinasi. Kalau tidak, akhirnya masing-masing lembaga intelijen ini memberikan inputan yang tidak nyambung satu sama lain," kata Teguh.
Hal yang sama disampaikan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. "Di RUU Intelijen mengatur melalui lembaga koordinasi intelejen negara, tapi itu bukan nomenklaturnya, itu tidak membentuk badan sendiri, terserah kepada Presiden fungsi diserahkan kepada siapa, tapi kalau diserahkan kepada BIN bagi saya tidak masalah," katanya.
Mahfudz mengatakan, RUU Intelijen hanya menegaskan perlunya koordinasi. "Apa akan diserahkan ke BIN atau lain itu pilihan terbuka, tapi kalau bicara efisiensi efektifitas, BIN kan institusi yang sudah ada, dan dulu pernah menjalankan fungsi koordinasi. Itu tidak masalah," katanya.
Red: Djibril Muhammad
Rep: M Ikhsan Shiddieqy
Rabu, 26 Januari 2011, 15:57 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) mengingingkan untuk menjalani fungsi koordinasi atas gugus-gugus intelijen yang tersebar di berbagai kementerian atau lembaga negara. Meski demikian, DPR belum sepakat untuk memenuhi keinginan BIN tersebut.
"Komisi I tidak secara spesifik memberikan kewenangan koordinatif kepada BIN, tapi BIN menginginkan agar itu secara spesifik diatur, embeeded, di RUU Intelijen," kata anggota Komisi I DPR Teguh Juwarno di sela Rapat Kerja bersama Kepala BIN Sutanto, di ruang rapat Komisi I, Rabu (26/1).
Dalam RUU Intelijen disebutkan tentang perlunya pembentukan lembaga koordinasi intelijen. Meski demikian, dalam RUU itu tidak disebut secara spesifik apakah fungsi koordinasi itu diberikan kepada BIN atau lembaga lain. "Kalau DPR sendiri memang menginginkan ada badan koordinasi intelijen," kata Teguh.
Teguh mengatakan, saat ini banyak gugus-gugus intelijen di berbagai lembaga. "Masing-masing lembaga memang punya intelijennya sendiri, misalnya Angkatan Darat, TNI punya BAIS, pajak, imigrasi punya, jadi memang penting untuk adanya badan koordinasi," kata Teguh.
Namun, Teguh mengakui bahwa BIN merupakan lembaga paling siap untuk menjalankan fungsi koordinasi.
"Pemikiran yang berkembang di Komisi I kita menyerahkan ke eksekutif, kepada pemerintah. Namun, nanti kita baru akan lihat pertemuan selanjutnya dengan eksekutif. DPR sendiri melihat saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam konteks intelijen BIN ini, kita melihat BIN badan yang paling siap melakukan koordinasi," katanya.
Apabila BIN menjalankan fungsi koordinasi, apakah tidak menafikkan gugus-gugus intelijen lain? "Tidak menafikkan, justru nanti fungsi intelijen semakin komprehensif. Perlunya fungsi koordinasi. Kalau tidak, akhirnya masing-masing lembaga intelijen ini memberikan inputan yang tidak nyambung satu sama lain," kata Teguh.
Hal yang sama disampaikan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. "Di RUU Intelijen mengatur melalui lembaga koordinasi intelejen negara, tapi itu bukan nomenklaturnya, itu tidak membentuk badan sendiri, terserah kepada Presiden fungsi diserahkan kepada siapa, tapi kalau diserahkan kepada BIN bagi saya tidak masalah," katanya.
Mahfudz mengatakan, RUU Intelijen hanya menegaskan perlunya koordinasi. "Apa akan diserahkan ke BIN atau lain itu pilihan terbuka, tapi kalau bicara efisiensi efektifitas, BIN kan institusi yang sudah ada, dan dulu pernah menjalankan fungsi koordinasi. Itu tidak masalah," katanya.
Red: Djibril Muhammad
Rep: M Ikhsan Shiddieqy
Ditanya Soal WikiLeaks dan CIA, Kepala BIN Enggan Menjawab
Republika OnLine » Rabu, 26 Januari 2011, 15:11 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi II DPR menanyakan soal latar belakang warga negara Amerika Serikat yang terlibat kasus Gayus Tambunan, John Jerome Grice, kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto dalam Rapat Kerja di Komisi I DPR, Rabu (26/1). Sutanto juga ditanya soal pencegahan kebocoran rahasia intelijen seperti yang dilakukan Wikileaks.
Menurut anggota Komisi I dari FPAN, Teguh Juwarno, BIN masih menggunakan paradigma lama dalam melakukan tugas intelijen, yakni yang dianggap ancaman bagi negara itu hanya komunisme dan turunannya.
Padahal, ujar Teguh, kalau kita mengacu pada perkembangan paradigma global, ancaman sudah sedemikian luasnya. "Ini yang kita tidak lihat dalam highlight-nya BIN," ujar Teguh.
Pertanyaan Komisi I soal Jerome ini muncul menanggapi isu bahwa dia merupakan agen badan intelijen AS, CIA, seperti yang disebut Gayus.
Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq membenarkan adanya pertanyaan soal Jerome dalam rapat tertutup dengan Kepala BIN ini. "Tapi memang ada pertanyaan soal itu, tapi Kepala BIN belum menjawab," kata Mahfudz.
Sutanto yang ditanya wartawan ketika keluar ruang sidang, enggan berkomentar.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi II DPR menanyakan soal latar belakang warga negara Amerika Serikat yang terlibat kasus Gayus Tambunan, John Jerome Grice, kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto dalam Rapat Kerja di Komisi I DPR, Rabu (26/1). Sutanto juga ditanya soal pencegahan kebocoran rahasia intelijen seperti yang dilakukan Wikileaks.
Menurut anggota Komisi I dari FPAN, Teguh Juwarno, BIN masih menggunakan paradigma lama dalam melakukan tugas intelijen, yakni yang dianggap ancaman bagi negara itu hanya komunisme dan turunannya.
Padahal, ujar Teguh, kalau kita mengacu pada perkembangan paradigma global, ancaman sudah sedemikian luasnya. "Ini yang kita tidak lihat dalam highlight-nya BIN," ujar Teguh.
Pertanyaan Komisi I soal Jerome ini muncul menanggapi isu bahwa dia merupakan agen badan intelijen AS, CIA, seperti yang disebut Gayus.
Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq membenarkan adanya pertanyaan soal Jerome dalam rapat tertutup dengan Kepala BIN ini. "Tapi memang ada pertanyaan soal itu, tapi Kepala BIN belum menjawab," kata Mahfudz.
Sutanto yang ditanya wartawan ketika keluar ruang sidang, enggan berkomentar.
Kredit Ekspor Alutsista Rentan Dimanipulasi
Wednesday, 26 January 2011
JAKARTA(SINDO) – Komisi I DPR menilai,fasilitas kredit ekspor untuk pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) paling rentan dimanipulasi, khususnya rentan tindak pidana penggelembungan harga.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan,fasilitas kredit ekspor ini merupakan pos yang paling rentan di-mark up meski di pos pos lain tidak tertutup kemungkinan terjadi juga. Sebab, pos ini berkaitan dengan pihak asing.Karena itu,tegas Mahfudz,DPR akan mendorong pemerintah mulai 2011 untuk mengurangi penggunaan fasilitas pembiayaan kredit ekspor untuk pengadaan alutsista. Anggaran untuk modernisasi dan pemeliharaan alutsista yang direncanakan sebesar Rp150 triliun hingga tahun 2014,ujarnya,sebaiknya digunakan untuk mengembangkan industri pertahanan nasional melalui penggunaan produk dalam negeri.
“Kurangi fasilitas kredit ekspor sekaligus untuk berdayakan industri dalam negeri,” tegas Mahfudz di Jakarta kemarin. Mahfudz menyatakan,DPR melalui Panitia Kerja Alutsista Komisi I akan memantau semua pembelian alutsista,mulai dari proses tender hingga pembelian.Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak akan terjadi praktik penggelembungan anggaran pertahanan.“Sekarang sudah tahap tender, kami akan monitor agar sesuai perencanaan, dan dari sisi anggaran kami juga akan kontrol,”tandasnya. Menanggapi hal ini,Kepala Pusat Informasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI I Wayan Midhio menyatakan,penekanan presiden terkait penghentian penggelembungan biaya pengadaan bukan berarti karena masih ada penyimpangan- penyimpangan dalam pengadaan alutsista maupun non-alutsista.
Namun,merupakan penekanan dan tuntutan agar anggaran yang sudah ditingkatkan oleh pemerintah dapat dioptimalkan dan dipastikan penggunaannya tepat sasaran. “Pihak Kemhan dan TNI telah berupaya mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dengan menerapkan fungsi kontrol dan pengawasan yang dimulai sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan hasil serta pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku,”tegasnya. Kemhan dan TNI,jelasnya,juga telah melakukan pembenahan dalam pengadaan alutsista dengan membentuk Dealing Center Management (DCM), yaitu tim bersama dalam kementerian untuk membahas dan memutuskan pengadaan alutsista.
Belum lama ini,pada awal 2011,Kemhan dan TNI juga telah membentuk lembaga yang mengawasi proses pengadaan barang dan jasa. Pengawas ini bernama Tim Konsultasi Pencegahan Penyalahgunaan Pengadaan Barang dan Jasa (KP3B). “Tim tersebut dianggotai Inspektorat Jenderal di Kemhan,TNI AD,TNI AL,TNI AU, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan memiliki koneksi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi,”ujarnya. Tiga angkatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga mengklaim tidak ditemukan adanya indikasi penggelembungan biaya dalam pengadaan alutsista.
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, proses pengadaan alutsista TNI AU selama ini diadakan sesuai prosedur. Setiap pengadaan, lanjutnya, dilakukan melalui proses tender terbuka dan melalui Tim Evaluasi Pengadaan di Kementerian Pertahanan.“ Kami selalu laksanakan sesuai prosedur,” tegasnya saat dihubungi harian SINDO kemarin. Senada diungkapkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno.Dia menegaskan, pihaknya belum menemukan adanya penggelembungan biaya untuk pengadaan alutsista dan non-alutsista di institusi TNI AL.
Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Jumat (21/1), kata Soeparno, merupakan peringatan agar tidak terjadi penyelewengan.
JAKARTA(SINDO) – Komisi I DPR menilai,fasilitas kredit ekspor untuk pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) paling rentan dimanipulasi, khususnya rentan tindak pidana penggelembungan harga.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan,fasilitas kredit ekspor ini merupakan pos yang paling rentan di-mark up meski di pos pos lain tidak tertutup kemungkinan terjadi juga. Sebab, pos ini berkaitan dengan pihak asing.Karena itu,tegas Mahfudz,DPR akan mendorong pemerintah mulai 2011 untuk mengurangi penggunaan fasilitas pembiayaan kredit ekspor untuk pengadaan alutsista. Anggaran untuk modernisasi dan pemeliharaan alutsista yang direncanakan sebesar Rp150 triliun hingga tahun 2014,ujarnya,sebaiknya digunakan untuk mengembangkan industri pertahanan nasional melalui penggunaan produk dalam negeri.
“Kurangi fasilitas kredit ekspor sekaligus untuk berdayakan industri dalam negeri,” tegas Mahfudz di Jakarta kemarin. Mahfudz menyatakan,DPR melalui Panitia Kerja Alutsista Komisi I akan memantau semua pembelian alutsista,mulai dari proses tender hingga pembelian.Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak akan terjadi praktik penggelembungan anggaran pertahanan.“Sekarang sudah tahap tender, kami akan monitor agar sesuai perencanaan, dan dari sisi anggaran kami juga akan kontrol,”tandasnya. Menanggapi hal ini,Kepala Pusat Informasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI I Wayan Midhio menyatakan,penekanan presiden terkait penghentian penggelembungan biaya pengadaan bukan berarti karena masih ada penyimpangan- penyimpangan dalam pengadaan alutsista maupun non-alutsista.
Namun,merupakan penekanan dan tuntutan agar anggaran yang sudah ditingkatkan oleh pemerintah dapat dioptimalkan dan dipastikan penggunaannya tepat sasaran. “Pihak Kemhan dan TNI telah berupaya mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dengan menerapkan fungsi kontrol dan pengawasan yang dimulai sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan hasil serta pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku,”tegasnya. Kemhan dan TNI,jelasnya,juga telah melakukan pembenahan dalam pengadaan alutsista dengan membentuk Dealing Center Management (DCM), yaitu tim bersama dalam kementerian untuk membahas dan memutuskan pengadaan alutsista.
Belum lama ini,pada awal 2011,Kemhan dan TNI juga telah membentuk lembaga yang mengawasi proses pengadaan barang dan jasa. Pengawas ini bernama Tim Konsultasi Pencegahan Penyalahgunaan Pengadaan Barang dan Jasa (KP3B). “Tim tersebut dianggotai Inspektorat Jenderal di Kemhan,TNI AD,TNI AL,TNI AU, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan memiliki koneksi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi,”ujarnya. Tiga angkatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga mengklaim tidak ditemukan adanya indikasi penggelembungan biaya dalam pengadaan alutsista.
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, proses pengadaan alutsista TNI AU selama ini diadakan sesuai prosedur. Setiap pengadaan, lanjutnya, dilakukan melalui proses tender terbuka dan melalui Tim Evaluasi Pengadaan di Kementerian Pertahanan.“ Kami selalu laksanakan sesuai prosedur,” tegasnya saat dihubungi harian SINDO kemarin. Senada diungkapkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno.Dia menegaskan, pihaknya belum menemukan adanya penggelembungan biaya untuk pengadaan alutsista dan non-alutsista di institusi TNI AL.
Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Jumat (21/1), kata Soeparno, merupakan peringatan agar tidak terjadi penyelewengan.
Buku SBY di Sekolah Hanya untuk Perpustakaan
Nasional - Rabu, 26 Januari 2011 | 20:31 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Beragam pendapat disampaikan untuk mengomentari peredaran buku-buku tentang Susilo Bambang Yudhoyono yang disisipkan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
Politisi dari PKS Mahfudz Siddiq menilai peredaran seri buku "Lebih dekat dengan SBY" di 61 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Tegal, Jawa Tengah itu tidak perlu diperdebatkan.
Siapa pun, boleh menerbitkan buku tentang dirinya untuk dibagikan ke masyarakat sepanjang tidak menggunakan uang negara. "Mengedarkan buku tersebut untuk siswa sekolah juga boleh-boleh saja, asalkan hanya menjadi koleksi perpustakaan dan tidak dijadikan bagian dari kurikulum," ujar Mahfudz di Jakarta, Rabu (26/1/2011).
Jika di dalam buku itu terdapat teladan yang bisa diambil masyarakat, maka buku tersebut tidak perlu dipersoalkan. Yang jadi masalah adalah jika buku tersebut dijadikan bagian dari kurikulum dan bahan ajar pelajaran di sekolah.
"Itulah yang harus dicegah, karena kurikulum sekolah tidak boleh diganggu dengan pelajaran-pelajaran tambahan yang tidak berkaitan dengan misi pendidikan nasional."
Sebelumnya, buku seri "Lebih dekat dengan SBY", menuai kontroversi. Pasalnya buku-buku tentang sosok, pemikiran, dan kiprah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut dibagikan ke sejumlah SMP di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
Buku seri yang diterbitkan oleh PT Pemuda Rosdakarya Bandung itu beredar di sejumlah SMP di Tegal. Sejumlah pihak sempat terlibat saling tuding tentang penyebarannya dan menolak sebagai pihak yang bertanggungjawab. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal menyebutkan buku-buku tersebut dikirim oleh pemeritah pusat.
Peredaran buku itu berawal dari adanya pemberitahuan dari pemerintah pusat bahwa akan ada bantuan dari DAK kepada sekolah-sekolah di wilayah itu. Pengirimnya juga langsung oleh perusahaan yang memenangkan lelang, tidak melalui Dinas Pendidikan setempat.
Sementara di Jakarta, Kementerian Pendidikan Nasional juga sempat mengklaim bahwa buku tersebut, bukan merupakan buku wajib yang ditentukan Kementerian Pendidikan Nasional. Buku tersebut merupakan buku pengayaan yang isinya ditentukan oleh dinas pendidikan setempat. [tjs]
INILAH.COM, Jakarta - Beragam pendapat disampaikan untuk mengomentari peredaran buku-buku tentang Susilo Bambang Yudhoyono yang disisipkan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
Politisi dari PKS Mahfudz Siddiq menilai peredaran seri buku "Lebih dekat dengan SBY" di 61 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Tegal, Jawa Tengah itu tidak perlu diperdebatkan.
Siapa pun, boleh menerbitkan buku tentang dirinya untuk dibagikan ke masyarakat sepanjang tidak menggunakan uang negara. "Mengedarkan buku tersebut untuk siswa sekolah juga boleh-boleh saja, asalkan hanya menjadi koleksi perpustakaan dan tidak dijadikan bagian dari kurikulum," ujar Mahfudz di Jakarta, Rabu (26/1/2011).
Jika di dalam buku itu terdapat teladan yang bisa diambil masyarakat, maka buku tersebut tidak perlu dipersoalkan. Yang jadi masalah adalah jika buku tersebut dijadikan bagian dari kurikulum dan bahan ajar pelajaran di sekolah.
"Itulah yang harus dicegah, karena kurikulum sekolah tidak boleh diganggu dengan pelajaran-pelajaran tambahan yang tidak berkaitan dengan misi pendidikan nasional."
Sebelumnya, buku seri "Lebih dekat dengan SBY", menuai kontroversi. Pasalnya buku-buku tentang sosok, pemikiran, dan kiprah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut dibagikan ke sejumlah SMP di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
Buku seri yang diterbitkan oleh PT Pemuda Rosdakarya Bandung itu beredar di sejumlah SMP di Tegal. Sejumlah pihak sempat terlibat saling tuding tentang penyebarannya dan menolak sebagai pihak yang bertanggungjawab. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal menyebutkan buku-buku tersebut dikirim oleh pemeritah pusat.
Peredaran buku itu berawal dari adanya pemberitahuan dari pemerintah pusat bahwa akan ada bantuan dari DAK kepada sekolah-sekolah di wilayah itu. Pengirimnya juga langsung oleh perusahaan yang memenangkan lelang, tidak melalui Dinas Pendidikan setempat.
Sementara di Jakarta, Kementerian Pendidikan Nasional juga sempat mengklaim bahwa buku tersebut, bukan merupakan buku wajib yang ditentukan Kementerian Pendidikan Nasional. Buku tersebut merupakan buku pengayaan yang isinya ditentukan oleh dinas pendidikan setempat. [tjs]
Tuesday, January 18, 2011
Tikus dan Lonceng Kucing di Forum 100 Tokoh
Pemuka agama mengungkapkan kekecewaan serupa. Mereka menilai pemerintahan SBY berbohong.
Senin, 17 Januari 2011, 17:21 WIB
Ita Lismawati F. Malau, Dedy Priatmojo, Zaky Al-Yamani
VIVAnews - Pertemuan 100 Tokoh Pergerakan keras mengritik kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di acara yang digelar Senin, 17 Januari 2011, di Gedung Joang, Jakarta itu, Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, punya cara sendiri menyuarakan aspirasinya.
"Saya ingin sampaikan kembali suatu ayat yang lama menjadi prinsip perjuangan teman-teman: 'Katakanlah bahwa kebenaran telah datang dan kebathilan pasti hancur. Dan sesungguhnya kezaliman pasti hancur'," kata Mahfudz.
Namun, ia melanjutkan, untuk menghadapi penguasa yang zalim, ada satu persoalan. Mahfudz pun mengutarakan dongeng tentang rapat para tikus untuk menghadapi kucing.
"Ini cerita lama orang-orang pesantren. Ada sekumpulan tikus berunding untuk mengatasi seekor kucing yang sering menzalimi dan mencuri makanan mereka. Kemudian, dari hasil perundingan para tikus bersepakat agar kucing tersebut dikalungi lonceng supaya ketika hendak menzalimi, kucing itu akan terdeteksi suara lonceng."
Semua tikus, kata dia, langsung menyatakan akur dengan ide cemerlang itu. Eh, tapi kemudian seekor tikus yang sedari tadi berdiam diri lalu bertanya: lalu siapakah tikus yang berani mengalungkan lonceng itu ke leher sang kucing?
"Mungkin Rizal Ramli (deklarator acara 100 Tokoh) tahu siapa figur yang dapat mengalungi lonceng itu," kata Mahfud menutup pembicaraan, disambut gelak tawa para hadirin.
***
Dalam pertemuan ini, para tokoh yang hadir dengan berapi-api kerap menyebut dua istilah, yakni: 'pemakzulan' dan 'revolusi.' Sebagian di antara mereka menilai pemerintahan SBY telah gagal menyejahterakan rakyat.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI (purn) Tyasno Sudarto dan politisi asal Gerindra, Permadi, misalnya, menyatakan revolusi sosial harus menjadi jawaban sebelum rakyat memberontak. "Pertemuan ini saya harapkan terakhir. Sudah saatnya revolusi digaungkan," seru Permadi.
Yudi Latif, pengamat politik dan salah seorang inisiator acara ini, menyatakan dirinya dan sejumlah tokoh akan membentuk badan pekerja untuk menindaklanjuti pertemuan ini.
Sebelum pertemuan ini, tokoh-tokoh lintas agama juga mengungkapkan kekecewaan serupa. Mereka bahkan menilai pemerintahan SBY telah berbohong. Pemuka agama yang hadir dalam acara ini antara lain: mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif; Ketua Umum PP Muhamaddiyah, Din Syamsuddin; tokoh Nahdlatul Ulama KH Salahuddin Wahid; rohaniawan Romo Franz Magnis-Suseno; Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Pdt. Andreas A. Yewangoe; Ketua Konferensi Waligereja Indonesia, Mgr. MD Situmorang; Ketua Umum Sangha Theravada Indonesia; Bikkhu Sri Pannyavaro Mahathera; dan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia I Nyoman Udayana Sangging.
Terhadap kritik tersebut, Staf Khusus Presiden Daniel Sparingga menilai suara tokoh-tokoh agama itu tidaklah bulat. (kd)
Senin, 17 Januari 2011, 17:21 WIB
Ita Lismawati F. Malau, Dedy Priatmojo, Zaky Al-Yamani
VIVAnews - Pertemuan 100 Tokoh Pergerakan keras mengritik kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di acara yang digelar Senin, 17 Januari 2011, di Gedung Joang, Jakarta itu, Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, punya cara sendiri menyuarakan aspirasinya.
"Saya ingin sampaikan kembali suatu ayat yang lama menjadi prinsip perjuangan teman-teman: 'Katakanlah bahwa kebenaran telah datang dan kebathilan pasti hancur. Dan sesungguhnya kezaliman pasti hancur'," kata Mahfudz.
Namun, ia melanjutkan, untuk menghadapi penguasa yang zalim, ada satu persoalan. Mahfudz pun mengutarakan dongeng tentang rapat para tikus untuk menghadapi kucing.
"Ini cerita lama orang-orang pesantren. Ada sekumpulan tikus berunding untuk mengatasi seekor kucing yang sering menzalimi dan mencuri makanan mereka. Kemudian, dari hasil perundingan para tikus bersepakat agar kucing tersebut dikalungi lonceng supaya ketika hendak menzalimi, kucing itu akan terdeteksi suara lonceng."
Semua tikus, kata dia, langsung menyatakan akur dengan ide cemerlang itu. Eh, tapi kemudian seekor tikus yang sedari tadi berdiam diri lalu bertanya: lalu siapakah tikus yang berani mengalungkan lonceng itu ke leher sang kucing?
"Mungkin Rizal Ramli (deklarator acara 100 Tokoh) tahu siapa figur yang dapat mengalungi lonceng itu," kata Mahfud menutup pembicaraan, disambut gelak tawa para hadirin.
***
Dalam pertemuan ini, para tokoh yang hadir dengan berapi-api kerap menyebut dua istilah, yakni: 'pemakzulan' dan 'revolusi.' Sebagian di antara mereka menilai pemerintahan SBY telah gagal menyejahterakan rakyat.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI (purn) Tyasno Sudarto dan politisi asal Gerindra, Permadi, misalnya, menyatakan revolusi sosial harus menjadi jawaban sebelum rakyat memberontak. "Pertemuan ini saya harapkan terakhir. Sudah saatnya revolusi digaungkan," seru Permadi.
Yudi Latif, pengamat politik dan salah seorang inisiator acara ini, menyatakan dirinya dan sejumlah tokoh akan membentuk badan pekerja untuk menindaklanjuti pertemuan ini.
Sebelum pertemuan ini, tokoh-tokoh lintas agama juga mengungkapkan kekecewaan serupa. Mereka bahkan menilai pemerintahan SBY telah berbohong. Pemuka agama yang hadir dalam acara ini antara lain: mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif; Ketua Umum PP Muhamaddiyah, Din Syamsuddin; tokoh Nahdlatul Ulama KH Salahuddin Wahid; rohaniawan Romo Franz Magnis-Suseno; Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Pdt. Andreas A. Yewangoe; Ketua Konferensi Waligereja Indonesia, Mgr. MD Situmorang; Ketua Umum Sangha Theravada Indonesia; Bikkhu Sri Pannyavaro Mahathera; dan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia I Nyoman Udayana Sangging.
Terhadap kritik tersebut, Staf Khusus Presiden Daniel Sparingga menilai suara tokoh-tokoh agama itu tidaklah bulat. (kd)
Bekas Kasad Tuding Pemimpin "Kimunajat
18 Jan 2011
PERNYATAAN sejumlah tokoh agama mengenai kebohongan pemerintah merembet kemana-mana. Bekas Menko Perekonomian di era Gus Dur, Rizal Ramli, yang dikenal sangat anti-pemerintah, seperti mendapat suntikan energi. Kemarin, dia mengklaim mengumpulkan sekitar 100 tokoh kritis di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat.
Siapa sajakah mereka? Rakyat Merdeka menyaksikan, yang dimaksud tokoh kritis itu, ternyata bukan para petinggi partai atau politisi di top level. Antara lain. Yudhi Crisnan-di (Hanura), Fuad Bawazir(Hanura). Mahfudz Siddiq (PKS), Effendi
Khoiri (PKB), Firman Jaya Daeli(PDIP). dan Permadi (Gerindra). Selain mereka, ada sejumlah mahasiswa dari HMI dan GMNI Dari
Akademisi ada Revrisond Baswir, sedangkan dari LSM ada Hariadi Darmawan, Yudi Latief, Indra J Piliang dan Adhie Massardi. Yang agak mencolok adalah kehadiran bekas Kasad Jenderal Purn Tyasno Su-darto. Dia hadir di situ sebagai pribadi dan anggota dari Gerakan Revolusi Nurani (GRN) yang dipimpinnya.
Tema acaranya memang membakar semangat. Meniru semangat yang diusung pejuang kemerdekaan. Yaitu, 2011 tahun Kebenaran; Pertemuan Meja Bundar Tokoh Pergerakan. Aktivis mahasiswa yang hadir di situ bahkan merasa, pertemuan itu sudah selevel dengan forum BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yang merumuskan kemerdekaan dan konstitusi Indonesia.
Suatu kiasan yang menggambarkan, seolah-olah Indonesia saat ini berada di masa penjajahan.
Acara dimulai jam 10 pagi, acara baru selesai jam 1 siang. Membuka pembicaraan. Rizal Ramli langsung nge-gas. Dia mengatakan, sudah saatnya tokoh pergerakan berani menyatakan kebenaran dan membongkar berbagai kepalsuan dan kebohongan yang dilakukan pemerintah
"Enam tahun lewat, tahun penuh pencitraan dan bungkus palsu tanpa prestasi menonjol Pemerintah hanya sibuk mengkampanyekan keberhasilan dan peningkatan PDB (produk domestik bruto) serta indikator-indikator finansial. Makanya, man kita lawan semua kebohongan dan citra palsu. Mari kita menyatakan kebenaran." teriaknya.
Yang cukup menyengat adalah ucapan Tyasno Saat didapuk bicara, dia menyebut pemimpin negeri ini dengan kata-kata kimunajat alias khianat. munafik dan bejat Tyasno terang-teranganmendukung dilakukannya revolusi. Revolusi terhadap sistem rezim. "Itu harus ditempuh. Tidak ada kata lain adalah revolusi." ucapnya.
Dia lalu memaparkan arti kimunajat itu. Tyasno sedih dengan sikap para pemimpin yang tidak memegang prinsip-prinsip Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. "Seharusnya pejuang dan nasionalis lahir dan berjuang untuk melindungi rakyat. Sekarang justru malah melawan dan menindas rakyat. Ideologi negara diganti dengan neoliberal. Ini yang disebut khianat," jelasnya.
Menurut dia. bila pemerintah melakukan pengkhianatan. TNI wajib memperingatkan atau bila tidak bisa, maka diturunkan. "Itu hakikat TNI Aktivis dan tokoh-tokoh pergerakan jangan ragu-ragu. TNI akan berpihak pada rakyat," ujar dia. Setelah menyampaikan kalimat-kalimat keras itu. Tyasno meninggalkan ruang pertemuan.
Meski temanya berat, namun, acara penemuan ini jauh dan serius. Saat pembicara mengemukakan pandangannya, ada teriakan revolusi bersahutan. silih berganti. Namun, tidak jarang para peserta juga ketawi-ketiwi bahkancekakakan. Apalagi, kalau ada pembicara yang melontarkan sindiran kepada pemerintah dengan kata-kata mengejek dan kotor.
Mendapat kesempatan bicara. Mahfudz Siddiq. politisi PKS mendongeng kisah kucing dan tikus. Dia ingin mengibaratkan bahwa seringkali, orang-orang yang mengkritik pemerintah hanya bisa teriak, tapi tak ada aksinya.
Dongeng Kucing dan Tikus, kata Mahfudz cukup tenar di kalangan per santren. Yaitu tentang para tikus yang ingin mengalahkan kucing karena kucing suka mengancam dan mengambil makanan para tikus Suatu waktu, kata Mahfudz, para tikus itu berunding untuk mengatasi gangguan tikus yang selalu menzoliminya.
"Berbagai pendapat dan usul dikemukakan. Dan hasil perundingan itu.npara tikus bersepakat untuk menghindari gangguan kucing, maka kucing itu harus dikalungi lonceng. Sehingga saal kucing itu mendekati mereka, bisa ketahuan oleh tikus dan suara lonceng-nya. sehingga para tikus bisa menghindar," katanya.
Semua tikus, langsung menyatakansetuju dengan ide cemerlang itu. Tapi, lanjutnya, kemudian seekor tikus yang sedan tadi berdiam din lalu bertanya, siapakah tikus yang berani mengalung-kan lonceng itu ke leher sang kucing?
"Mungkin Rizal Ramli (deklarator acara 100 tokoh) tahu siapa figur yang dapat mengalung) lonceng itu," kata Mahfud.
Di akhir pertemuan. Rizal Ramli ditanyai kapan revolusi akan dilakukan? Dia cuma menyebut. "Waktunya akan terjadi."
Pernyataan ini diledek sebagian peserta yang hadir "Harusnya ada keputusan yang konkret dong." kata dia. Ada lagi peserta yang bcrtenak sambil tinggalkan ruangan. "Revolusi, revolusi gagal lagi." tenaknya meledek
Sebagian peserta menyetujui Jenderal Purn Tyasno Sudarto didapuk sebagai Ketua Dewan Revolusi untuk memfollow up pertemuan tersebut menjadi gerakan yang lebih konkrit Tapi, temyaia Tyasno menolak posisi tersebut
"Saya tidak setuju dibentuk Dewan Revolusi. Untuk apa Dewan Revolusi0" tanya Tyasno kepada detikcom. Alasan dia, gerakan itu dibentuk dengan alasan dan tujuan tidak jelas. USU
PERNYATAAN sejumlah tokoh agama mengenai kebohongan pemerintah merembet kemana-mana. Bekas Menko Perekonomian di era Gus Dur, Rizal Ramli, yang dikenal sangat anti-pemerintah, seperti mendapat suntikan energi. Kemarin, dia mengklaim mengumpulkan sekitar 100 tokoh kritis di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat.
Siapa sajakah mereka? Rakyat Merdeka menyaksikan, yang dimaksud tokoh kritis itu, ternyata bukan para petinggi partai atau politisi di top level. Antara lain. Yudhi Crisnan-di (Hanura), Fuad Bawazir(Hanura). Mahfudz Siddiq (PKS), Effendi
Khoiri (PKB), Firman Jaya Daeli(PDIP). dan Permadi (Gerindra). Selain mereka, ada sejumlah mahasiswa dari HMI dan GMNI Dari
Akademisi ada Revrisond Baswir, sedangkan dari LSM ada Hariadi Darmawan, Yudi Latief, Indra J Piliang dan Adhie Massardi. Yang agak mencolok adalah kehadiran bekas Kasad Jenderal Purn Tyasno Su-darto. Dia hadir di situ sebagai pribadi dan anggota dari Gerakan Revolusi Nurani (GRN) yang dipimpinnya.
Tema acaranya memang membakar semangat. Meniru semangat yang diusung pejuang kemerdekaan. Yaitu, 2011 tahun Kebenaran; Pertemuan Meja Bundar Tokoh Pergerakan. Aktivis mahasiswa yang hadir di situ bahkan merasa, pertemuan itu sudah selevel dengan forum BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yang merumuskan kemerdekaan dan konstitusi Indonesia.
Suatu kiasan yang menggambarkan, seolah-olah Indonesia saat ini berada di masa penjajahan.
Acara dimulai jam 10 pagi, acara baru selesai jam 1 siang. Membuka pembicaraan. Rizal Ramli langsung nge-gas. Dia mengatakan, sudah saatnya tokoh pergerakan berani menyatakan kebenaran dan membongkar berbagai kepalsuan dan kebohongan yang dilakukan pemerintah
"Enam tahun lewat, tahun penuh pencitraan dan bungkus palsu tanpa prestasi menonjol Pemerintah hanya sibuk mengkampanyekan keberhasilan dan peningkatan PDB (produk domestik bruto) serta indikator-indikator finansial. Makanya, man kita lawan semua kebohongan dan citra palsu. Mari kita menyatakan kebenaran." teriaknya.
Yang cukup menyengat adalah ucapan Tyasno Saat didapuk bicara, dia menyebut pemimpin negeri ini dengan kata-kata kimunajat alias khianat. munafik dan bejat Tyasno terang-teranganmendukung dilakukannya revolusi. Revolusi terhadap sistem rezim. "Itu harus ditempuh. Tidak ada kata lain adalah revolusi." ucapnya.
Dia lalu memaparkan arti kimunajat itu. Tyasno sedih dengan sikap para pemimpin yang tidak memegang prinsip-prinsip Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. "Seharusnya pejuang dan nasionalis lahir dan berjuang untuk melindungi rakyat. Sekarang justru malah melawan dan menindas rakyat. Ideologi negara diganti dengan neoliberal. Ini yang disebut khianat," jelasnya.
Menurut dia. bila pemerintah melakukan pengkhianatan. TNI wajib memperingatkan atau bila tidak bisa, maka diturunkan. "Itu hakikat TNI Aktivis dan tokoh-tokoh pergerakan jangan ragu-ragu. TNI akan berpihak pada rakyat," ujar dia. Setelah menyampaikan kalimat-kalimat keras itu. Tyasno meninggalkan ruang pertemuan.
Meski temanya berat, namun, acara penemuan ini jauh dan serius. Saat pembicara mengemukakan pandangannya, ada teriakan revolusi bersahutan. silih berganti. Namun, tidak jarang para peserta juga ketawi-ketiwi bahkancekakakan. Apalagi, kalau ada pembicara yang melontarkan sindiran kepada pemerintah dengan kata-kata mengejek dan kotor.
Mendapat kesempatan bicara. Mahfudz Siddiq. politisi PKS mendongeng kisah kucing dan tikus. Dia ingin mengibaratkan bahwa seringkali, orang-orang yang mengkritik pemerintah hanya bisa teriak, tapi tak ada aksinya.
Dongeng Kucing dan Tikus, kata Mahfudz cukup tenar di kalangan per santren. Yaitu tentang para tikus yang ingin mengalahkan kucing karena kucing suka mengancam dan mengambil makanan para tikus Suatu waktu, kata Mahfudz, para tikus itu berunding untuk mengatasi gangguan tikus yang selalu menzoliminya.
"Berbagai pendapat dan usul dikemukakan. Dan hasil perundingan itu.npara tikus bersepakat untuk menghindari gangguan kucing, maka kucing itu harus dikalungi lonceng. Sehingga saal kucing itu mendekati mereka, bisa ketahuan oleh tikus dan suara lonceng-nya. sehingga para tikus bisa menghindar," katanya.
Semua tikus, langsung menyatakansetuju dengan ide cemerlang itu. Tapi, lanjutnya, kemudian seekor tikus yang sedan tadi berdiam din lalu bertanya, siapakah tikus yang berani mengalung-kan lonceng itu ke leher sang kucing?
"Mungkin Rizal Ramli (deklarator acara 100 tokoh) tahu siapa figur yang dapat mengalung) lonceng itu," kata Mahfud.
Di akhir pertemuan. Rizal Ramli ditanyai kapan revolusi akan dilakukan? Dia cuma menyebut. "Waktunya akan terjadi."
Pernyataan ini diledek sebagian peserta yang hadir "Harusnya ada keputusan yang konkret dong." kata dia. Ada lagi peserta yang bcrtenak sambil tinggalkan ruangan. "Revolusi, revolusi gagal lagi." tenaknya meledek
Sebagian peserta menyetujui Jenderal Purn Tyasno Sudarto didapuk sebagai Ketua Dewan Revolusi untuk memfollow up pertemuan tersebut menjadi gerakan yang lebih konkrit Tapi, temyaia Tyasno menolak posisi tersebut
"Saya tidak setuju dibentuk Dewan Revolusi. Untuk apa Dewan Revolusi0" tanya Tyasno kepada detikcom. Alasan dia, gerakan itu dibentuk dengan alasan dan tujuan tidak jelas. USU
Indonesia Jangan Sampai Seperti Jerman yang Dibohongi Hitler
Senin, 17 Januari 2011 , 11:17:00 WIB
Laporan: Kristian Ginting
RMOL. Kaum terdidik Indonesia jangan diam membisu. Kalau tidak angkat bicara melihat kebohongan akan bernasib sama dengan Jerman ketika dipimpin Hitler.
Demikian disampaikan mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli, dalam sambutannya di acara Pertemuan Meja Bundar 100 Tokoh Pergerakan dan Kritis di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta (Senin, 17/1).
"Pertemuan ini dilakukan sebagai respon tokoh lintas agama yang mencanangkan tahun ini sebagai tahun perlawanan terhadap kebohongan," kata Rizal Ramli.
Menurut Rizal, dari perspektif ekonomi, Indonesia harus belajar dari China dan Jepang.
"Dalam tempo puluhan tahun, China dan Jepang berhasil menjadi kekuatan ekonomi dunia. Maka Indonesia juga harus meninggalkan ekonomi neoliberal dan kembali ke ekonomi konstitusional," tegas Rizal.
Diantara 100 tokoh yang datang, nampak Fuad Bawazier, Yudi Latief, Mahfudz Siddiq, Indra J Piliang, Chalid Muhammad, Haris Rusly Motti, dan lain-lain. [yan]
Laporan: Kristian Ginting
RMOL. Kaum terdidik Indonesia jangan diam membisu. Kalau tidak angkat bicara melihat kebohongan akan bernasib sama dengan Jerman ketika dipimpin Hitler.
Demikian disampaikan mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli, dalam sambutannya di acara Pertemuan Meja Bundar 100 Tokoh Pergerakan dan Kritis di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta (Senin, 17/1).
"Pertemuan ini dilakukan sebagai respon tokoh lintas agama yang mencanangkan tahun ini sebagai tahun perlawanan terhadap kebohongan," kata Rizal Ramli.
Menurut Rizal, dari perspektif ekonomi, Indonesia harus belajar dari China dan Jepang.
"Dalam tempo puluhan tahun, China dan Jepang berhasil menjadi kekuatan ekonomi dunia. Maka Indonesia juga harus meninggalkan ekonomi neoliberal dan kembali ke ekonomi konstitusional," tegas Rizal.
Diantara 100 tokoh yang datang, nampak Fuad Bawazier, Yudi Latief, Mahfudz Siddiq, Indra J Piliang, Chalid Muhammad, Haris Rusly Motti, dan lain-lain. [yan]
Kasus RIM Bukan Sekadar Soal Pornografi
Senin, 17 Januari 2011, 17:07 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi I DPR RI meminta masalah pemerintah dan RIM tidak terus digadang-gadang sebagai masalah yang menyoal pornografi. Menurut sejumlah anggota komisi I, masalah ini jauh lebih besar ketimbang kelihatannya. “Keberadaan RIM dan sejumlah layanan blackberry bisa mengancam keamanan Negara,” ujar anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Najib, Senin (17/1).
Menurutnya, selama ini, cara komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hanya menimbulkan debat publik yang pada akhirnya tidak menyentuh esensi masalah sesungguhnya. “Kami setuju bahwa persoalan pornografi sangat penting. Namun jangan sampai hanya masalah ini yang ditonjolkan,” tuturnya.
Menurutnya, sejumlah kalangan memang merasa lebih aman berkomunikasi dengan blackberry. “Mereka merasa lebih aman karena layanan blackberry tidak mungkin disadap,” katanya. Kecenderungan inilah yang harus lebih diperhatikan ketimbang hanya upaya mengakses situs porno. “Masalah ini bisa menggiring tumbuhnya aktivitas terorisme dan melanggengkan praktek korupsi,” ujarnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Komis I DPR RI, Mahfudz Siddiq. Dia menilai, bila Kominfo bisa mengomunikasikan masalah ini lebih bijak, maka wacana yang berkembang di masyarakat bukan hanya soal pornografi. “Saya rasa pengguna blackberry cukup pintar. Mereka tidak akan bereaksi semacam ini bila pemerintah mampu menjelaskan dengan baik,” katanya. Sehingga menurutnya, Kominfo harus selalu memperhatikan masalah komunikasi public ini. “Agar wacana yang berkembang tidak salah arah,” ujarnya.
Mahfudz juga menyatakan persetujuannya dan mendukung seluruh tuntutan yang diajukan Kominfo terhadap RIM, termasuk soal pembatasan konten. “Pengguna telepon genggam dan internet di Indonesia sangat banyak, hingga 180 juta orang,” katanya. Makanya tidak ada yang bsia menjamin kalau mereka tidak mengakses situs-situs yang negatif. “Makanya ini harus jadi perhatian pemerintah,” katanya. Hal ini sudah diatur dengan sejumlah instrumen hukum yang jelas. “Ada UU No 11 tahun 2008 tentang ITE dan UU No 44 tentang pornografi,” katanya.
DPR berharap, RIM segera memenuhi tuntutan yang diajukan oleh Kominfo. Mereka dianggap punya kepentingan bisnis di Indonesia, sehingga mereka harus mematuhi kebijakan yang ada di Indonesia. “Kalau tidak patuh, mereka juga yang rugi,” kata Mahfudz.
Red: Krisman Purwoko
Rep: fitria andayani
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi I DPR RI meminta masalah pemerintah dan RIM tidak terus digadang-gadang sebagai masalah yang menyoal pornografi. Menurut sejumlah anggota komisi I, masalah ini jauh lebih besar ketimbang kelihatannya. “Keberadaan RIM dan sejumlah layanan blackberry bisa mengancam keamanan Negara,” ujar anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Najib, Senin (17/1).
Menurutnya, selama ini, cara komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hanya menimbulkan debat publik yang pada akhirnya tidak menyentuh esensi masalah sesungguhnya. “Kami setuju bahwa persoalan pornografi sangat penting. Namun jangan sampai hanya masalah ini yang ditonjolkan,” tuturnya.
Menurutnya, sejumlah kalangan memang merasa lebih aman berkomunikasi dengan blackberry. “Mereka merasa lebih aman karena layanan blackberry tidak mungkin disadap,” katanya. Kecenderungan inilah yang harus lebih diperhatikan ketimbang hanya upaya mengakses situs porno. “Masalah ini bisa menggiring tumbuhnya aktivitas terorisme dan melanggengkan praktek korupsi,” ujarnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Komis I DPR RI, Mahfudz Siddiq. Dia menilai, bila Kominfo bisa mengomunikasikan masalah ini lebih bijak, maka wacana yang berkembang di masyarakat bukan hanya soal pornografi. “Saya rasa pengguna blackberry cukup pintar. Mereka tidak akan bereaksi semacam ini bila pemerintah mampu menjelaskan dengan baik,” katanya. Sehingga menurutnya, Kominfo harus selalu memperhatikan masalah komunikasi public ini. “Agar wacana yang berkembang tidak salah arah,” ujarnya.
Mahfudz juga menyatakan persetujuannya dan mendukung seluruh tuntutan yang diajukan Kominfo terhadap RIM, termasuk soal pembatasan konten. “Pengguna telepon genggam dan internet di Indonesia sangat banyak, hingga 180 juta orang,” katanya. Makanya tidak ada yang bsia menjamin kalau mereka tidak mengakses situs-situs yang negatif. “Makanya ini harus jadi perhatian pemerintah,” katanya. Hal ini sudah diatur dengan sejumlah instrumen hukum yang jelas. “Ada UU No 11 tahun 2008 tentang ITE dan UU No 44 tentang pornografi,” katanya.
DPR berharap, RIM segera memenuhi tuntutan yang diajukan oleh Kominfo. Mereka dianggap punya kepentingan bisnis di Indonesia, sehingga mereka harus mematuhi kebijakan yang ada di Indonesia. “Kalau tidak patuh, mereka juga yang rugi,” kata Mahfudz.
Red: Krisman Purwoko
Rep: fitria andayani
Friday, January 14, 2011
PKS Tampik Hak Menyatakan Pendapat Untuk Naikkan Posisi Tawar
Kamis, 13 Januari 2011, 18:36 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--PKS menampik munculnya niatan fraksinya untuk menggunakan hak menyatakan pendapat terkait kasus century untuk meningkatkan posisi tawar agar tidak kena reshuflle. Lantaran, MK telah mengabulkan permohonan yang membatalkan 3/4 kuorum penggunaan hak menyatakan pendapat DPR.
"Ngga lah, dari dulu kami menginginkan agar kasus Century bisa tuntas. Kami memang dari dulu punya niat menggunakan cara yang lebih tinggi dari sekedar jalur formal yang ada, jadi kita lihat kerja tim pengawas (timwas) Century dulu," papar Anggota Komisi III dari PKS, Fachri Hamzah kepada Republika, Kamis (13/1)
Menurut Fachri, partainya akan melihat perkembangan timwas Century hingga tahap penuntutan. "Nanti kita lihat di akhir masa sidang laporan dari timwas, jika itu tidak signifikan baru kita pake cara lain," tukasnya.
Sebelumnya, Pimpinan timwas DPR kasus Century, Pramono Anung berjanji untuk meningkatkan kinerja tim yang dipimpinya. Dia menegaskan, tidak ada alasan bagi Polri, KPK dan Kejagung untuk tidak datang di rapat Timwas mendatang. Dia mengungkapkan, pihaknya telah berencana pada minggu depan untuk untuk mengundang Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, LPS, PPATK, dan BPK.
"Minggu berikutnya kita akan konsentrasikan pada tugas pengawasan, cross action mission, maka yang akan diundang ada KPK, Kepolisian dan Kejaksaan secara bersama sama," tukas Pram.
Red: Krisman Purwoko
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--PKS menampik munculnya niatan fraksinya untuk menggunakan hak menyatakan pendapat terkait kasus century untuk meningkatkan posisi tawar agar tidak kena reshuflle. Lantaran, MK telah mengabulkan permohonan yang membatalkan 3/4 kuorum penggunaan hak menyatakan pendapat DPR.
"Ngga lah, dari dulu kami menginginkan agar kasus Century bisa tuntas. Kami memang dari dulu punya niat menggunakan cara yang lebih tinggi dari sekedar jalur formal yang ada, jadi kita lihat kerja tim pengawas (timwas) Century dulu," papar Anggota Komisi III dari PKS, Fachri Hamzah kepada Republika, Kamis (13/1)
Menurut Fachri, partainya akan melihat perkembangan timwas Century hingga tahap penuntutan. "Nanti kita lihat di akhir masa sidang laporan dari timwas, jika itu tidak signifikan baru kita pake cara lain," tukasnya.
Sebelumnya, Pimpinan timwas DPR kasus Century, Pramono Anung berjanji untuk meningkatkan kinerja tim yang dipimpinya. Dia menegaskan, tidak ada alasan bagi Polri, KPK dan Kejagung untuk tidak datang di rapat Timwas mendatang. Dia mengungkapkan, pihaknya telah berencana pada minggu depan untuk untuk mengundang Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, LPS, PPATK, dan BPK.
"Minggu berikutnya kita akan konsentrasikan pada tugas pengawasan, cross action mission, maka yang akan diundang ada KPK, Kepolisian dan Kejaksaan secara bersama sama," tukas Pram.
Red: Krisman Purwoko
PKS : Putusan MK tak akan Jadi Bargaining Politik
Kamis, 13 Januari 2011, 19:22 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak tertarik untuk menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat sebagai senjata atau alat tawar menawar kepada koalisi. Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, Kamis (13/1).
"Kita tidak tertarik untuk memakai putusan MK itu sebagai alat tawar menawar. Lagipula, Hak Menyatakan Pendapat itu hak dewan, bukan hak partai," ujar Mahfudz menegaskan. Putusan MK, lanjut dia, sama sekali tidak ada hubungannya dengan hubungan parpol-parpol di internal koalisi.
"Ini tidak terkait dengan koalisi. Saya kira pemerintah juga tidak perlu mencemaskan hal ini," ujar Mahfudz. Meski demikian, Mahfudz tidak menampik jika putusan MK ini membuat posisi DPR makin kuat. Namun, Hak Menyatakan Pendapat tetap ada syarat dan aturannya, sehingga tidak begitu saja digunakan.
PKS justru lebih menyoroti dampak putusan MK secara luas dalam kehidupan berdemokrasi. "PKS memandang putusan MK itu suatu kemajuan dalam sistem demokrasi," kata Mahfudz. Dengan adanya putusan MK itu, penerapan prinsip check and balance bisa lebih kuat.
Red: taufik rachman
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak tertarik untuk menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat sebagai senjata atau alat tawar menawar kepada koalisi. Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, Kamis (13/1).
"Kita tidak tertarik untuk memakai putusan MK itu sebagai alat tawar menawar. Lagipula, Hak Menyatakan Pendapat itu hak dewan, bukan hak partai," ujar Mahfudz menegaskan. Putusan MK, lanjut dia, sama sekali tidak ada hubungannya dengan hubungan parpol-parpol di internal koalisi.
"Ini tidak terkait dengan koalisi. Saya kira pemerintah juga tidak perlu mencemaskan hal ini," ujar Mahfudz. Meski demikian, Mahfudz tidak menampik jika putusan MK ini membuat posisi DPR makin kuat. Namun, Hak Menyatakan Pendapat tetap ada syarat dan aturannya, sehingga tidak begitu saja digunakan.
PKS justru lebih menyoroti dampak putusan MK secara luas dalam kehidupan berdemokrasi. "PKS memandang putusan MK itu suatu kemajuan dalam sistem demokrasi," kata Mahfudz. Dengan adanya putusan MK itu, penerapan prinsip check and balance bisa lebih kuat.
Red: taufik rachman
PKS Belum Agendakan Hak Menyatakan Pendapat
Headline
Oleh: Mevi Linawati
Nasional - Jumat, 14 Januari 2011 | 06:03 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan belum ada agenda untuk membicarakan Hak Menyatakan Pendapat kasus Century.
"PKS belum ada agenda. Sampai sekarang belum ada agenda untuk Hak Menyatakan Pendapat," kata Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq saat dihubungi INILAH.COM, Kamis (13/1/2011).
Menurut dia, secara prinsip putusan MK tentang syarat Hak Menyatakan Pendapat adalah kemajuan dalam demokrasi untuk memperkuat fungsi pengawasan di parlemen. Kalaupun memang saat ini sudah ada fraksi di DPR yang mengusung hak ini terkait kasus Bank Century maka itu adalah kewenangan masing-masing fraksi.
Posisi PKS dalam kasus Bank Century, menurut anggota Timwas Bank Century ini masih fokus pada pengawasan rekomendasi yang saat ini berada pada aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Diharapkan, aparat hukum yang ada bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga ada kepastian hukum.
"Kalau muter-muter tidak ada endingnya, mungkin saja kita akan mempertimbangkan untuk Hak Menyatakan Pendapat," terang Mahfudz.
Seperti diberitakan, sejumlah anggota DPR telah menggalang Hak Menyatakan Pendapat kasus Century. Usulan ini dimotori oleh Bambang Soesatyo (Golkar), Lily Wahid (PKB) dan Akbar Faisal (Hanura). [mah]
Oleh: Mevi Linawati
Nasional - Jumat, 14 Januari 2011 | 06:03 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan belum ada agenda untuk membicarakan Hak Menyatakan Pendapat kasus Century.
"PKS belum ada agenda. Sampai sekarang belum ada agenda untuk Hak Menyatakan Pendapat," kata Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq saat dihubungi INILAH.COM, Kamis (13/1/2011).
Menurut dia, secara prinsip putusan MK tentang syarat Hak Menyatakan Pendapat adalah kemajuan dalam demokrasi untuk memperkuat fungsi pengawasan di parlemen. Kalaupun memang saat ini sudah ada fraksi di DPR yang mengusung hak ini terkait kasus Bank Century maka itu adalah kewenangan masing-masing fraksi.
Posisi PKS dalam kasus Bank Century, menurut anggota Timwas Bank Century ini masih fokus pada pengawasan rekomendasi yang saat ini berada pada aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Diharapkan, aparat hukum yang ada bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga ada kepastian hukum.
"Kalau muter-muter tidak ada endingnya, mungkin saja kita akan mempertimbangkan untuk Hak Menyatakan Pendapat," terang Mahfudz.
Seperti diberitakan, sejumlah anggota DPR telah menggalang Hak Menyatakan Pendapat kasus Century. Usulan ini dimotori oleh Bambang Soesatyo (Golkar), Lily Wahid (PKB) dan Akbar Faisal (Hanura). [mah]
MENIMBANG SETGAB PADA 2011
Kamis, 13 Januari 2011 pukul 16:55:00
M Ikhsan Shiddieqy
Kisruh di antara anggota Setgab diperkirakan mewarnai situasi politik 2011.
Koalisi pemerintah memiliki sejarah tersendiri di berbagai negara. Salah satu yang sering dicatat tinta sejarah adalah koalisi pemerintah di Inggris yang justru digagas oleh partai oposisi.
Pada 1929, Perdana Menteri Inggris dari kalangan minoritas buruh, Ramsay McDonald, menghadapi krisis ekonomi yang berujung depresi besar-besaran, tetapi bangkit lewat koalisi.
Pemerintahan buruh yang direpresentasikan McDonald sempat terpecah dan tidak satu suara lagi ketika mengatasi krisis. Situasi politik tak kondusif, McDonald pun mundur sebagai pemimpin buruh. Pada 1931, dia lantas membentuk Pemerintahan Nasional yang berisi tokoh-tokoh dari partai konservatif, yang justru didukung rakyat dan memenangi dua kali pemilu.
Sebagai penganut sistem presidensial, Indonesia tidak mengenal oposisi. Namun, seiring dengan proses politik usai pemilu, mulai tampak parpol yang mendukung pemerintah. Mereka lantas mendapat posisi di kabinet. Sementara itu, parpol yang tidak memberi dukungan kepada pemerintah, lalu dicap sebagai oposisi.
Di tengah dinamika itu, muncul Sekretariat Gabungan Partai Koalisi (Setgab). Setgab dibentuk pada pertengahan 2010 sebagai forum komunikasi partai koalisi pendukung pemerintah pascameledaknya kasus bailout Bank Century. Banyak kalangan menilai Setgab dibentuk untuk “menjinakkan” manuver partai peserta koalisi, khususnya Golkar dan PKS, di Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century.
Frasa Setgab cukup populer sepanjang 2010. Beberapa keputusan Setgab menjadi penentu keputusan yang diambil DPR. Sebut saja pemilihan Gubernur Bank Indonesia, calon Kapolri, atau calon Panglima TNI proses pengambilan keputusannya berjalan mulus di DPR setelah digodok dulu di Setgab. Padahal, para anggota Setgab selalu mengklaim Setgab sekadar forum komunikasi atau silaturahim partai koalisi.
Keharmonisan Setgab goyang ketika partai menengah anggota Setgab, yakni PPP dan PKS, menyampaikan otokritiknya akhir 2010 lalu. Sekretaris Fraksi PPP, Romahurmuziy (Romi), menilai pola komunikasi Setgab sepanjang 2010 diwarnai ketertutupan dan ketidakjujuran. Menurut Romi, ada beberapa keputus an penting diputuskan secara bilateral (Golkar dan Demokrat), bukan secara multilateral. “Ke depan, pola komuni kasi antaranggota Setgab harus mengedepankan kejujuran dan keterbukaan,” kata Romi.
Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, bersuara lebih keras. Menurut Mahfudz, Setgab selama ini hanya berlaku sebagai pemadam kebakaran atas konflik antara Golkar dan Demokrat. Setgab, kata Mahfudz, bahkan kerap mengerdilkan peran partai lain demi kepentingan Demokrat dan Golkar.
“Jadi, judul ceritanya, perlu kekuatan tengah untuk mengimbangi Demokrat dan Golkar,” kata Mahfudz. Kritik juga datang dari luar Setgab. Setgab dinilai telah mengooptasi DPR. Alasannya, banyak keputusan-keputusan politik yang seharusnya diambil di DPR malah diambil alih Setgab. “Jangan sampai hal-hal yang harusnya diselesaikan di DPR malahan selesai di Setgab, jangan terkooptasi,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung.
Senada dengan Pramono, juru bicara Partai Hanura Suhandoyo menilai, Setgab mengecilkan peran DPR di mana setiap parpol sudah terwakili sesuai suaranya masing-masing. Suhandoyo khawatir, Setgab nantinya hanya sebagai produk jabatan dan mengganggu keputus an yang akan dibuat di DPR. Menurut Suhandoyo, Setgab tidak memiliki azas manfaat. Suhandoyo menilai, perlu ada kajian mendalam apakah Setgab perlu dipertahankan atau tidak. “Setgab itu sebenarnya merupakan cikal bakal konflik. Sudah ada koalisi, mengapa harus ada Setgab,” kata dia.
Sekretaris Setgab, Syarief Hasan, angkat bicara menanggapi kritikan itu. Dia mengatakan, sebenarnya semua pimpinan partai koalisi memiliki komitmen yang baik terhadap Setgab. Karena itu, dia heran dengan adanya suarasuara miring yang muncul dari parpol di tubuh Setgab. Syarif pun membantah jika Setgab memengaruhi sikap parpol koalisi di parlemen.
Dia mengatakan, Setgab merupakan komitmen antarparpol untuk saling berkomunikasi dan menyamakan per -sepsi dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah. “Jadi, terminologinya itu komitmen di antara partai-partai koalisi untuk berkomunikasi, saling bertukar pikiran,” katanya. Menurut Syarief, Setgab berbeda dengan DPR. Pimpinan parpol koalisi diminta pandai menyosialisasikan Setgab ke anggotanya. Hal itu agar parpol memiliki pemahaman sama atas Setgab, mulai dari pimpinan hingga konstituen. “Jadi, kalau ada suara-suara miring di luar daripada itu (pimpinan partai), ya itu urusannya partai-partai untuk menyosialisasikan kepada anggotanya, kepada pengurus yang lain,” ujar Syarief.
Friksi Menguat pada 2011
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa, menegaskan, kinerja Setgab masih lama dibutuhkan, yaitu hingga 2014 mendatang. Untuk saat ini, kata Hatta, seluruh partai dalam Setgab harus bekerja sama dalam membangun bangsa.
Menurutnya, saat ini Setgab telah berada di jalur yang tepat, tinggal keterbukaan dan diskusi. “Kerja sama dalam Setgab untuk menyelaraskan sistem presidensial dengan sistem multipartai. Maka itu, kurangilah segala sesuatu yang kontraproduktif,” kata Hatta.
Namun, beberapa pengamat memperkirakan 2011 sebagai tahun berakhirnya keharmonisan Setgab. Direktur Eksekutif Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, mendesak Setgab dibubarkan. Alasannya, Setgab merupakan residu demokrasi yang menimbulkan banyak paradoks dengan rasionalitas substantif demokrasi. “Ini merupakan model kartelisasi politik yang seolah dibenarkan dengan argumen menjaga stabilitas pemerintahan,” katanya.
Gun Gun menilai, Setgab menjadi alat untuk mereduksi hampir seluruh kebijakan formal yang dibahas DPR dan dimplementasikan eksekutif. Setgab, kata Gun Gun, justru melemahkan sistem presidensial. “Seharusnya lembaga kepresidenan lebih kuat, bukan dibebani politik transaksional berlebih antarpartai, terlebih partainya ada enam yang jelas-jelas akan membuat obesitas postur birokrasi dan kekuasaan.”
Diwawancarai terpisah, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, meyakini, kisruh Setgab terus mewarnai situasi politik satu tahun ke depan karena setiap parpol anggota koalisi tidak mendapat porsi tepat di tubuh Setgab. “Setgab akan memanas. Sekalipun belum sampai pada perpecahan, tetapi kisruh di antara mereka akan mewarnai situasi politik 2011,” kata Ray.
Menurut Ray, Setgab memang tidak dibentuk untuk tujuan politik yang sama. Partai politik dalam Setgab hanya dipertemukan oleh situasi. Dan, situasi itu pulalah sekarang yang menghendaki adanya pembubaran. ed: andri saubani
(-)
M Ikhsan Shiddieqy
Kisruh di antara anggota Setgab diperkirakan mewarnai situasi politik 2011.
Koalisi pemerintah memiliki sejarah tersendiri di berbagai negara. Salah satu yang sering dicatat tinta sejarah adalah koalisi pemerintah di Inggris yang justru digagas oleh partai oposisi.
Pada 1929, Perdana Menteri Inggris dari kalangan minoritas buruh, Ramsay McDonald, menghadapi krisis ekonomi yang berujung depresi besar-besaran, tetapi bangkit lewat koalisi.
Pemerintahan buruh yang direpresentasikan McDonald sempat terpecah dan tidak satu suara lagi ketika mengatasi krisis. Situasi politik tak kondusif, McDonald pun mundur sebagai pemimpin buruh. Pada 1931, dia lantas membentuk Pemerintahan Nasional yang berisi tokoh-tokoh dari partai konservatif, yang justru didukung rakyat dan memenangi dua kali pemilu.
Sebagai penganut sistem presidensial, Indonesia tidak mengenal oposisi. Namun, seiring dengan proses politik usai pemilu, mulai tampak parpol yang mendukung pemerintah. Mereka lantas mendapat posisi di kabinet. Sementara itu, parpol yang tidak memberi dukungan kepada pemerintah, lalu dicap sebagai oposisi.
Di tengah dinamika itu, muncul Sekretariat Gabungan Partai Koalisi (Setgab). Setgab dibentuk pada pertengahan 2010 sebagai forum komunikasi partai koalisi pendukung pemerintah pascameledaknya kasus bailout Bank Century. Banyak kalangan menilai Setgab dibentuk untuk “menjinakkan” manuver partai peserta koalisi, khususnya Golkar dan PKS, di Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century.
Frasa Setgab cukup populer sepanjang 2010. Beberapa keputusan Setgab menjadi penentu keputusan yang diambil DPR. Sebut saja pemilihan Gubernur Bank Indonesia, calon Kapolri, atau calon Panglima TNI proses pengambilan keputusannya berjalan mulus di DPR setelah digodok dulu di Setgab. Padahal, para anggota Setgab selalu mengklaim Setgab sekadar forum komunikasi atau silaturahim partai koalisi.
Keharmonisan Setgab goyang ketika partai menengah anggota Setgab, yakni PPP dan PKS, menyampaikan otokritiknya akhir 2010 lalu. Sekretaris Fraksi PPP, Romahurmuziy (Romi), menilai pola komunikasi Setgab sepanjang 2010 diwarnai ketertutupan dan ketidakjujuran. Menurut Romi, ada beberapa keputus an penting diputuskan secara bilateral (Golkar dan Demokrat), bukan secara multilateral. “Ke depan, pola komuni kasi antaranggota Setgab harus mengedepankan kejujuran dan keterbukaan,” kata Romi.
Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, bersuara lebih keras. Menurut Mahfudz, Setgab selama ini hanya berlaku sebagai pemadam kebakaran atas konflik antara Golkar dan Demokrat. Setgab, kata Mahfudz, bahkan kerap mengerdilkan peran partai lain demi kepentingan Demokrat dan Golkar.
“Jadi, judul ceritanya, perlu kekuatan tengah untuk mengimbangi Demokrat dan Golkar,” kata Mahfudz. Kritik juga datang dari luar Setgab. Setgab dinilai telah mengooptasi DPR. Alasannya, banyak keputusan-keputusan politik yang seharusnya diambil di DPR malah diambil alih Setgab. “Jangan sampai hal-hal yang harusnya diselesaikan di DPR malahan selesai di Setgab, jangan terkooptasi,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung.
Senada dengan Pramono, juru bicara Partai Hanura Suhandoyo menilai, Setgab mengecilkan peran DPR di mana setiap parpol sudah terwakili sesuai suaranya masing-masing. Suhandoyo khawatir, Setgab nantinya hanya sebagai produk jabatan dan mengganggu keputus an yang akan dibuat di DPR. Menurut Suhandoyo, Setgab tidak memiliki azas manfaat. Suhandoyo menilai, perlu ada kajian mendalam apakah Setgab perlu dipertahankan atau tidak. “Setgab itu sebenarnya merupakan cikal bakal konflik. Sudah ada koalisi, mengapa harus ada Setgab,” kata dia.
Sekretaris Setgab, Syarief Hasan, angkat bicara menanggapi kritikan itu. Dia mengatakan, sebenarnya semua pimpinan partai koalisi memiliki komitmen yang baik terhadap Setgab. Karena itu, dia heran dengan adanya suarasuara miring yang muncul dari parpol di tubuh Setgab. Syarif pun membantah jika Setgab memengaruhi sikap parpol koalisi di parlemen.
Dia mengatakan, Setgab merupakan komitmen antarparpol untuk saling berkomunikasi dan menyamakan per -sepsi dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah. “Jadi, terminologinya itu komitmen di antara partai-partai koalisi untuk berkomunikasi, saling bertukar pikiran,” katanya. Menurut Syarief, Setgab berbeda dengan DPR. Pimpinan parpol koalisi diminta pandai menyosialisasikan Setgab ke anggotanya. Hal itu agar parpol memiliki pemahaman sama atas Setgab, mulai dari pimpinan hingga konstituen. “Jadi, kalau ada suara-suara miring di luar daripada itu (pimpinan partai), ya itu urusannya partai-partai untuk menyosialisasikan kepada anggotanya, kepada pengurus yang lain,” ujar Syarief.
Friksi Menguat pada 2011
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa, menegaskan, kinerja Setgab masih lama dibutuhkan, yaitu hingga 2014 mendatang. Untuk saat ini, kata Hatta, seluruh partai dalam Setgab harus bekerja sama dalam membangun bangsa.
Menurutnya, saat ini Setgab telah berada di jalur yang tepat, tinggal keterbukaan dan diskusi. “Kerja sama dalam Setgab untuk menyelaraskan sistem presidensial dengan sistem multipartai. Maka itu, kurangilah segala sesuatu yang kontraproduktif,” kata Hatta.
Namun, beberapa pengamat memperkirakan 2011 sebagai tahun berakhirnya keharmonisan Setgab. Direktur Eksekutif Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, mendesak Setgab dibubarkan. Alasannya, Setgab merupakan residu demokrasi yang menimbulkan banyak paradoks dengan rasionalitas substantif demokrasi. “Ini merupakan model kartelisasi politik yang seolah dibenarkan dengan argumen menjaga stabilitas pemerintahan,” katanya.
Gun Gun menilai, Setgab menjadi alat untuk mereduksi hampir seluruh kebijakan formal yang dibahas DPR dan dimplementasikan eksekutif. Setgab, kata Gun Gun, justru melemahkan sistem presidensial. “Seharusnya lembaga kepresidenan lebih kuat, bukan dibebani politik transaksional berlebih antarpartai, terlebih partainya ada enam yang jelas-jelas akan membuat obesitas postur birokrasi dan kekuasaan.”
Diwawancarai terpisah, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, meyakini, kisruh Setgab terus mewarnai situasi politik satu tahun ke depan karena setiap parpol anggota koalisi tidak mendapat porsi tepat di tubuh Setgab. “Setgab akan memanas. Sekalipun belum sampai pada perpecahan, tetapi kisruh di antara mereka akan mewarnai situasi politik 2011,” kata Ray.
Menurut Ray, Setgab memang tidak dibentuk untuk tujuan politik yang sama. Partai politik dalam Setgab hanya dipertemukan oleh situasi. Dan, situasi itu pulalah sekarang yang menghendaki adanya pembubaran. ed: andri saubani
(-)
Wednesday, January 12, 2011
RIM Hanya Mengeruk Keuntungan dari Indonesia
11 Januari 2011 | 12:40 wib
Berita Aktual »
Jakarta, CyberNews. Reasearch In Motion (RIM), selaku penyedia layanan Blackberry (BB) dinilai sama sekali tidak memberikan manfaat dan keuntungan bagi Indonesia. Pasalnya, RIM bukanlah sebagai objek pajak di Indonesia.
Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan, kasus RIM ini jangan hanya dilihat dari sisi filterisasi pornografi semata, tetapi juga harus dilihat dari segi keadilan usaha. Mahfudz menuturkan, pengguna Blackberry di Indonesia sampai saat ini telah mencapai 2,5 juta, dengan revenue sebesar USD 7 per pengguna per bulan. Artinya, setiap bulan ada revenue USD 17.5 juta yang masuk ke Canada. "RIM yang beroperasi di Kanada mengeruk USD 122 juta per tahun dari pasar Indonesia, tanpa pajak. Jangan seenaknya kita jadi sapi perah," ujarnya, Selasa (11/1).
Meski memiliki banyak pelanggan, RIM bukan sebagai objek pajak di Indonesia, sebab pihak RIM tidak memiliki server di Indonesia. Artinya, RIM sama sekali tidak memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. "RIM juga tidak membawa manfaat ekonomi yang berarti bagi Indonesia. Selain tidak ada investasi, juga tidak signifikan dengan jumlah tenaga kerja yang diserap," tegasnya.
Mahfudz menegaskan, bahwa tuntutan pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informasi agar RIM menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah untuk kepentingan nasional. "Tidak boleh terjadi diskriminasi provider telekomunikasi di Indonesia," tegasnya.
Berita Aktual »
Jakarta, CyberNews. Reasearch In Motion (RIM), selaku penyedia layanan Blackberry (BB) dinilai sama sekali tidak memberikan manfaat dan keuntungan bagi Indonesia. Pasalnya, RIM bukanlah sebagai objek pajak di Indonesia.
Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan, kasus RIM ini jangan hanya dilihat dari sisi filterisasi pornografi semata, tetapi juga harus dilihat dari segi keadilan usaha. Mahfudz menuturkan, pengguna Blackberry di Indonesia sampai saat ini telah mencapai 2,5 juta, dengan revenue sebesar USD 7 per pengguna per bulan. Artinya, setiap bulan ada revenue USD 17.5 juta yang masuk ke Canada. "RIM yang beroperasi di Kanada mengeruk USD 122 juta per tahun dari pasar Indonesia, tanpa pajak. Jangan seenaknya kita jadi sapi perah," ujarnya, Selasa (11/1).
Meski memiliki banyak pelanggan, RIM bukan sebagai objek pajak di Indonesia, sebab pihak RIM tidak memiliki server di Indonesia. Artinya, RIM sama sekali tidak memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. "RIM juga tidak membawa manfaat ekonomi yang berarti bagi Indonesia. Selain tidak ada investasi, juga tidak signifikan dengan jumlah tenaga kerja yang diserap," tegasnya.
Mahfudz menegaskan, bahwa tuntutan pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informasi agar RIM menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah untuk kepentingan nasional. "Tidak boleh terjadi diskriminasi provider telekomunikasi di Indonesia," tegasnya.
RIM keruk US$ 122 juta per tahun dari Indonesia
Tuesday, 11 January 2011 20:43
JAKARTA - Kisruh BlackBerry di tanah ir akhir-akhir ini mencuat di tengah publik menyusul ancaman Kementerian Kominfo menutup layanan BlackBerry jika Reserach in Motion (RIM) tidak mematuhi permintaan pemerintah. Ada isu lain yang jauh lebih signifikan.
Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menyebutkan dalam kasus RIM sejatinya tidak sekadar persoalan pemblokiran situs porno semata. "Tapi ada isu keadilan usaha. Jangan seenaknya kita menjadi sapi perah," katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/1/2011).
Mahfudz menyebutkan, pengguna BlackBerry di Indonesia sekitar 2,5 juta, penghasilan pajak dari setiap pengguna setiap bulan sebesar US$ 7. "Artinya setiap bulan ada revenue USD 17.5 juta yang masuk ke Kanada," ujarnya.
Lebih lanjut Mahfudz menegaskan, RIM yang beroperasi di Kanada mengeruk US$ 122 juta/tahun dari pasar Indonesia. "Tanpa pajak karena bukan obyek pajak di Indonesia," tandasnya.
Kondisi itulah menurut Mahfudz, RIM tidak memberi manfaat ekonomi yang berarti bagi Indonesia. Karena RIM tidak memiliki investasi di Indonesia juga tidak signifikan dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia. "Jadi tuntutan pemerintah cq kominfo agar RIM menjalankan peraturan perUUan adalah untuk kepentingan nasional dan agar tidak terjadi diskriminasi dgn provider telekomunikasi lain yang ada di indonesia," pungkasnya.
Editor: HARLES SILITONGA
JAKARTA - Kisruh BlackBerry di tanah ir akhir-akhir ini mencuat di tengah publik menyusul ancaman Kementerian Kominfo menutup layanan BlackBerry jika Reserach in Motion (RIM) tidak mematuhi permintaan pemerintah. Ada isu lain yang jauh lebih signifikan.
Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menyebutkan dalam kasus RIM sejatinya tidak sekadar persoalan pemblokiran situs porno semata. "Tapi ada isu keadilan usaha. Jangan seenaknya kita menjadi sapi perah," katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/1/2011).
Mahfudz menyebutkan, pengguna BlackBerry di Indonesia sekitar 2,5 juta, penghasilan pajak dari setiap pengguna setiap bulan sebesar US$ 7. "Artinya setiap bulan ada revenue USD 17.5 juta yang masuk ke Kanada," ujarnya.
Lebih lanjut Mahfudz menegaskan, RIM yang beroperasi di Kanada mengeruk US$ 122 juta/tahun dari pasar Indonesia. "Tanpa pajak karena bukan obyek pajak di Indonesia," tandasnya.
Kondisi itulah menurut Mahfudz, RIM tidak memberi manfaat ekonomi yang berarti bagi Indonesia. Karena RIM tidak memiliki investasi di Indonesia juga tidak signifikan dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia. "Jadi tuntutan pemerintah cq kominfo agar RIM menjalankan peraturan perUUan adalah untuk kepentingan nasional dan agar tidak terjadi diskriminasi dgn provider telekomunikasi lain yang ada di indonesia," pungkasnya.
Editor: HARLES SILITONGA
PKS: Kita Jangan Mau Jadi Sapi Perah
Selasa, 11 Januari 2011 | 11:30 WIB
Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik AP
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menilai persoalan Research in Motion selaku penyedia layanan BlackBerry bukan hanya soal penyaringan konten pornografi, melainkan lebih pada prinsip keadilan investasi dan usaha di Indonesia.
Jangan seenaknya kita jadi sapi perah.
"Jadi, kasus RIM ini bukan sekadar masalah filtering porno, tetapi keadilan usaha. Jangan seenaknya kita jadi sapi perah," ungkapnya kepada wartawan, Selasa (11/1/2011).
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR ini, meski pengguna BlackBerry di Indonesia sudah mencapai 2,5 juta orang, RIM tidak membawa manfaat ekonomi yang berarti bagi Indonesia, termasuk penyerapan tenaga kerja yang tidak signifikan. Apalagi, pihak RIM tidak menanamkan investasi apa pun di dalam negeri, selain hanya memasarkan produk.
Padahal, pendapatan RIM bisa mencapai 7 dollar AS per pengguna setiap bulannya atau sekitar 17,5 juta dollar AS untuk operator yang beroperasi dari Kanada ini.
Mahfudz bahkan menghitung dalam setahun keuntungan RIM dari pasar Indonesia mencapai 122 juta dollar AS per tahun. Semuanya masuk ke Kanada karena RIM bukan obyek pajak di Indonesia.
"Jadi tuntutan pemerintah dan Menkominfo agar RIM menjalankan peraturan perundang-undangan adalah untuk kepentingan nasional dan agar tidak terjadi diskriminasi dengan provider telekomunikasi lain yang ada di Indonesia," tandasnya.
Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik AP
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menilai persoalan Research in Motion selaku penyedia layanan BlackBerry bukan hanya soal penyaringan konten pornografi, melainkan lebih pada prinsip keadilan investasi dan usaha di Indonesia.
Jangan seenaknya kita jadi sapi perah.
"Jadi, kasus RIM ini bukan sekadar masalah filtering porno, tetapi keadilan usaha. Jangan seenaknya kita jadi sapi perah," ungkapnya kepada wartawan, Selasa (11/1/2011).
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR ini, meski pengguna BlackBerry di Indonesia sudah mencapai 2,5 juta orang, RIM tidak membawa manfaat ekonomi yang berarti bagi Indonesia, termasuk penyerapan tenaga kerja yang tidak signifikan. Apalagi, pihak RIM tidak menanamkan investasi apa pun di dalam negeri, selain hanya memasarkan produk.
Padahal, pendapatan RIM bisa mencapai 7 dollar AS per pengguna setiap bulannya atau sekitar 17,5 juta dollar AS untuk operator yang beroperasi dari Kanada ini.
Mahfudz bahkan menghitung dalam setahun keuntungan RIM dari pasar Indonesia mencapai 122 juta dollar AS per tahun. Semuanya masuk ke Kanada karena RIM bukan obyek pajak di Indonesia.
"Jadi tuntutan pemerintah dan Menkominfo agar RIM menjalankan peraturan perundang-undangan adalah untuk kepentingan nasional dan agar tidak terjadi diskriminasi dengan provider telekomunikasi lain yang ada di Indonesia," tandasnya.
Menggugat Model Bisnis BlackBerry
Rabu, 12 Januari 2011 pukul 09:16:00
Perseteruan Menkominfo dan Research in Motion (Bagian 2)
Ada banyak isu yang dibahas mengenai BlackBerry. Isu utama yang diusung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring memang soal konten pornografi. Ternyata begitu dibedah lebih dalam, incaran utama pemerintah bukan itu.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengakui bahwa pornografi bukan isu besar dari keriuhan BlackBerry ini. Peringatan keras pemerintah untuk Research in Motion (RIM) selaku produsen BlackBerry semata masalah kepatuhan terhadap peraturan perundangan di Indonesia. Misalnya, ketiadaan kantor RIM dan server di Indonesia menjadikannya bukan sebagai objek pajak.
Dia memperkirakan penghasilan yang diraup RIM dari 2,1 juta pelanggan di Indonesia lebih dari 17 juta dolar AS per bulan tanpa dipajaki. Selain itu, juga masalah kerahasiaan layanan BlackBerry yang tak bisa diakses pemerintah guna mengantisipasi kejahatan melalui dunia maya. "(Tapi) bukan soal rahasia negara," tepis Mahfudz.
RIM pada Senin (10/1) sudah menyatakan tunduk pada tuntutan pemerintah untuk memblokir situs pornografi yang diakses melalui jaringan BlakcBerry Internet Service (BIS). Pada Desember lalu, Direktur RIM Asia Pasifik Gregory Wade juga sudah menegaskan kesungguhan niat RIM berinvestasi di Indonesia dengan pembukaan PT RIM Indonesia.
Memang, belum semua tuntutan bisa dipenuhi atau disepakati RIM. Salah satunya adalah layanan BIS yang selama ini dinilai bermasalah. Kepala Bidang Regulasi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Heryadi mengatakan, layanan BlackBerry adalah campuran antara aplikasi konten dan sekaligus jaringan internet.
Layanan seperti push mail dan BlackBerry Messenger (BBM) memang murni konten. Tapi, tidak demikian dengan layanan BIS. Selama ini pemakai BlackBerry berlangganan layanan BIS melalui operator telepon seluler di Indonesia selaku pemilik jaringan GSM 3G.
Namun, jaringan GSM itu hanya menjadi tempat lewat data, karena yang mengoperasikan sepenuhnya layanan BIS adalah RIM di Kanada. Ini identik dengan model bisnis dan kerja sama pemanfaatan jaringan antara operator seluler Indosat dengan anak usahanya IndosatM2 yang bergerak di layanan internet bergerak.
Heryadi menegaskan, layanan proxy internet di BIS RIM itu sudah identik dengan transparent proxy yang biasa digunakan oleh perusahaan penyedia jasa akses internet (ISP) di Indonesia. "Selama layanan atau fitur proxy internet ini diterapkan dalam fitur BIS, maka BIS wajib berlisensi ISP," tegasnya.
APJII menawarkan dua opsi kepada RIM. Pertama, RIM tidak menerapkan fitur transparent proxy internet di layanannya kecuali hanya konten push mail dan BBM atas servernya sendiri sehingga RIM tidak perlu berlisensi ISP.
Kedua, jika RIM tetap menerapkan transparent proxy internet seperti saat ini (RIM menyebutnya third party access), RIM wajib berlisensi ISP. Pilihan yang kedua membawa konsekuensi. RIM wajib menempatkan internet exchange point (router atau gateway) dan juga server di dalam negeri sehingga bisa dikenakan pajak layanan jasa internet seperti halnya ISP lain.
"Ini fairness, karena saat ini layanan mereka tidak berpajak," kata Heryadi. Kewajiban yang setara dengan ISP lain yaitu membuka lapangan kerja. Karena, BIS RIM itu layanannya identik dengan modem internet bergerak BROOM IM2 milik Indosat, maka akan ada perusahaan lokal BIS RIM sekelas Indosat IM2 dengan ribuan pegawai.
Lalu, akan ada kewajiban pajak universal service obligation (USO), pajak perusahaan (PPh Badan), dan pajak pertambahan nilai (PPN). "Saat ini, layanan BIS RIM menerapkan model bisnis yang unfair dan sangat mengeruk tapi tidak memiliki kontribusi apa pun pada negara," kata Heryadi.
Dia membandingkannya dengan anggota APJII yang hanya ISP kecil di daerah dengan omzet hanya puluhan sampai ratusan juta rupiah saja masih bisa memberi kontribusi dengan membuka lapangan kerja, USO, dan pajak. Heryadi memperkirakan RIM meraup komisi 15 juta dolar AS per bulan dari pelanggan di Indonesia.
Ini belum termasuk keuntungan dari penjualan handset BlackBerry. Sementara RIM tak punya kewajiban apa pun di Indonesia karena tak punya kantor perwakilan. Heryadi membuat ilustrasi pendapatan pemerintah dari pemberlakuan lisensi ISP adalah 250 ribu dolar AS per bulan untuk pajak USO.
Kemudian, PPh Badan 160 ribu dolar AS per bulan dan PPN 1,5 juta dolar AS per bulan. Belum lagi PPn 10 persen dari penjualan handset BlackBerry. Bila RIM membuka kantor perwakilan di Indonesia, dampak ikutannya akan semakin besar.
Sebuah perusahaan ISP terbesar di Indonesia mempunyai seribu karyawan yang melayani 250 ribu pelanggan. Dengan lebih dari 2,1 juta pelanggan BlackBerry di Indonesia, berapa ribu anak bangsa yang bisa dinafkahi RIM sebagai karyawan? palupi annisa auliani/setyanadivita livikacansera ed: rahmad budi harto
(-)
Perseteruan Menkominfo dan Research in Motion (Bagian 2)
Ada banyak isu yang dibahas mengenai BlackBerry. Isu utama yang diusung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring memang soal konten pornografi. Ternyata begitu dibedah lebih dalam, incaran utama pemerintah bukan itu.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengakui bahwa pornografi bukan isu besar dari keriuhan BlackBerry ini. Peringatan keras pemerintah untuk Research in Motion (RIM) selaku produsen BlackBerry semata masalah kepatuhan terhadap peraturan perundangan di Indonesia. Misalnya, ketiadaan kantor RIM dan server di Indonesia menjadikannya bukan sebagai objek pajak.
Dia memperkirakan penghasilan yang diraup RIM dari 2,1 juta pelanggan di Indonesia lebih dari 17 juta dolar AS per bulan tanpa dipajaki. Selain itu, juga masalah kerahasiaan layanan BlackBerry yang tak bisa diakses pemerintah guna mengantisipasi kejahatan melalui dunia maya. "(Tapi) bukan soal rahasia negara," tepis Mahfudz.
RIM pada Senin (10/1) sudah menyatakan tunduk pada tuntutan pemerintah untuk memblokir situs pornografi yang diakses melalui jaringan BlakcBerry Internet Service (BIS). Pada Desember lalu, Direktur RIM Asia Pasifik Gregory Wade juga sudah menegaskan kesungguhan niat RIM berinvestasi di Indonesia dengan pembukaan PT RIM Indonesia.
Memang, belum semua tuntutan bisa dipenuhi atau disepakati RIM. Salah satunya adalah layanan BIS yang selama ini dinilai bermasalah. Kepala Bidang Regulasi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Heryadi mengatakan, layanan BlackBerry adalah campuran antara aplikasi konten dan sekaligus jaringan internet.
Layanan seperti push mail dan BlackBerry Messenger (BBM) memang murni konten. Tapi, tidak demikian dengan layanan BIS. Selama ini pemakai BlackBerry berlangganan layanan BIS melalui operator telepon seluler di Indonesia selaku pemilik jaringan GSM 3G.
Namun, jaringan GSM itu hanya menjadi tempat lewat data, karena yang mengoperasikan sepenuhnya layanan BIS adalah RIM di Kanada. Ini identik dengan model bisnis dan kerja sama pemanfaatan jaringan antara operator seluler Indosat dengan anak usahanya IndosatM2 yang bergerak di layanan internet bergerak.
Heryadi menegaskan, layanan proxy internet di BIS RIM itu sudah identik dengan transparent proxy yang biasa digunakan oleh perusahaan penyedia jasa akses internet (ISP) di Indonesia. "Selama layanan atau fitur proxy internet ini diterapkan dalam fitur BIS, maka BIS wajib berlisensi ISP," tegasnya.
APJII menawarkan dua opsi kepada RIM. Pertama, RIM tidak menerapkan fitur transparent proxy internet di layanannya kecuali hanya konten push mail dan BBM atas servernya sendiri sehingga RIM tidak perlu berlisensi ISP.
Kedua, jika RIM tetap menerapkan transparent proxy internet seperti saat ini (RIM menyebutnya third party access), RIM wajib berlisensi ISP. Pilihan yang kedua membawa konsekuensi. RIM wajib menempatkan internet exchange point (router atau gateway) dan juga server di dalam negeri sehingga bisa dikenakan pajak layanan jasa internet seperti halnya ISP lain.
"Ini fairness, karena saat ini layanan mereka tidak berpajak," kata Heryadi. Kewajiban yang setara dengan ISP lain yaitu membuka lapangan kerja. Karena, BIS RIM itu layanannya identik dengan modem internet bergerak BROOM IM2 milik Indosat, maka akan ada perusahaan lokal BIS RIM sekelas Indosat IM2 dengan ribuan pegawai.
Lalu, akan ada kewajiban pajak universal service obligation (USO), pajak perusahaan (PPh Badan), dan pajak pertambahan nilai (PPN). "Saat ini, layanan BIS RIM menerapkan model bisnis yang unfair dan sangat mengeruk tapi tidak memiliki kontribusi apa pun pada negara," kata Heryadi.
Dia membandingkannya dengan anggota APJII yang hanya ISP kecil di daerah dengan omzet hanya puluhan sampai ratusan juta rupiah saja masih bisa memberi kontribusi dengan membuka lapangan kerja, USO, dan pajak. Heryadi memperkirakan RIM meraup komisi 15 juta dolar AS per bulan dari pelanggan di Indonesia.
Ini belum termasuk keuntungan dari penjualan handset BlackBerry. Sementara RIM tak punya kewajiban apa pun di Indonesia karena tak punya kantor perwakilan. Heryadi membuat ilustrasi pendapatan pemerintah dari pemberlakuan lisensi ISP adalah 250 ribu dolar AS per bulan untuk pajak USO.
Kemudian, PPh Badan 160 ribu dolar AS per bulan dan PPN 1,5 juta dolar AS per bulan. Belum lagi PPn 10 persen dari penjualan handset BlackBerry. Bila RIM membuka kantor perwakilan di Indonesia, dampak ikutannya akan semakin besar.
Sebuah perusahaan ISP terbesar di Indonesia mempunyai seribu karyawan yang melayani 250 ribu pelanggan. Dengan lebih dari 2,1 juta pelanggan BlackBerry di Indonesia, berapa ribu anak bangsa yang bisa dinafkahi RIM sebagai karyawan? palupi annisa auliani/setyanadivita livikacansera ed: rahmad budi harto
(-)
PKS: BlackBerry Jadikan Kita Sapi Perah
Selasa, 11 Januari 2011
Laporan: Widya Victoria
RMOL. Pengguna BlackBerry di Indonesia yang mencapai sekitar 2,5 juta dengan revenue sebesar USD 7 per-user/bulan. Artinya setiap bulan ada revenue USD 17,5 juta masuk ke canada. RIM (Research in Motion) yang beroperasi di Canada mengeruk USD 122 juta/tahun dari pasar Indonesia tanpa pajak, karena memang bukan obyek pajak di Indonesia.
Hal tersebut yang disampaikan Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejakhtera (PKS), Mahfudz Siddiq kepada wartawan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta (Selasa, 11/1)
"Jadi, kasus RIM ini bukan sekedar masalah filtering porno, tapi keadilan usaha. Jangan seenaknya saja menjadikan kita sapi perah," ujar Mahfudz.
Wakil Ketua Panitia Khusus Angket Bank Century ini mengatakan, perusahaan yang didirikan oleh Mike Lazaridis, seorang imigran yunani di kota waterloo, kanada ini tidak membawa manfaat ekonomi yang berarti bagi Indonesia. Selain tidak adanya investasi, juga tidak signifikannya jumlah tenaga kerja yang diserap RIM.
"Jadi tuntutan pemerintah, dalam hal ini kominfo, agar RIM menjalankan peraturan perundang-undangan adalah untuk kepentingan nasional, dan agar tidak terjadi diskriminasi dengan provider telekomunikasi lain yang ada di indonesia," demikian Mahfudz.[ono]
Laporan: Widya Victoria
RMOL. Pengguna BlackBerry di Indonesia yang mencapai sekitar 2,5 juta dengan revenue sebesar USD 7 per-user/bulan. Artinya setiap bulan ada revenue USD 17,5 juta masuk ke canada. RIM (Research in Motion) yang beroperasi di Canada mengeruk USD 122 juta/tahun dari pasar Indonesia tanpa pajak, karena memang bukan obyek pajak di Indonesia.
Hal tersebut yang disampaikan Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejakhtera (PKS), Mahfudz Siddiq kepada wartawan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta (Selasa, 11/1)
"Jadi, kasus RIM ini bukan sekedar masalah filtering porno, tapi keadilan usaha. Jangan seenaknya saja menjadikan kita sapi perah," ujar Mahfudz.
Wakil Ketua Panitia Khusus Angket Bank Century ini mengatakan, perusahaan yang didirikan oleh Mike Lazaridis, seorang imigran yunani di kota waterloo, kanada ini tidak membawa manfaat ekonomi yang berarti bagi Indonesia. Selain tidak adanya investasi, juga tidak signifikannya jumlah tenaga kerja yang diserap RIM.
"Jadi tuntutan pemerintah, dalam hal ini kominfo, agar RIM menjalankan peraturan perundang-undangan adalah untuk kepentingan nasional, dan agar tidak terjadi diskriminasi dengan provider telekomunikasi lain yang ada di indonesia," demikian Mahfudz.[ono]
DPR: RIM Peras Indonesia
Selasa, 11 Januari 2011
Penulis : Torie Natallova
JAKARTA--MICOM: Upaya untuk memblokir BlackBerry (BB) terus memanas. Sikap-sikap yang kontra dengan Menkominfo Tiffatul Sembiring muncul dari masyarakat Indonesia yang sebagian besar menggunakan BlackBerry sebagai alat komunikasi.
Di sisi lain, pemblokiran RIM mendapat persetujuan dari anggota-anggota DPR. Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq setuju dengan pemblokiran RIM jika mereka tidak mematuhi aturan di Indonesia.
Menurut Mahfudz, pengguna BB di Indonesia saat ini mencapai 2,5 juta dengan revenue sebesar US$7 per user per bulan.
"Artinya setiap bulan ada revenue US$17,5 juta masuk ke Kanada. RIM (Research in Motion) beroperasi di Kanada mengeruk US$122 juta per tahun dari pasar Indonesia, tanpa pajak karena bukan obyek pajak di Indonesia," kata Mahfudz di gedung DPR, Selasa, (11/1).
Bagi Mahfudz, kasus blokir BB tersebut bukan hanya jatuh pada masalah filtering pornografi tetapi juga keadilan usaha yang dianggap telah memeras Indonesia.
Tidak adanya manfaat ekonomi bagi Indonesia dan masalah jumlah tenaga kerja yang diserap, disebut Wasekjen PKS tersebut menjadi beberapa pertimbangan pemblokiran RIM.
Mahfudz Siddiq juga menegaskan tuntutan pemerintah kepada RIM bukan tanpa tujuan yang jelas atau hanya untuk memblokir pornografi.
"Tuntutan pemerintah seperti agar RIM menjalankan peraturan perundang-undangan adalah untuk kepentingan nasional dan agar tidak terjadi diskriminasi dengan provider telekomunikasi di Indonesia," tutupnya. (OL-9)
Penulis : Torie Natallova
JAKARTA--MICOM: Upaya untuk memblokir BlackBerry (BB) terus memanas. Sikap-sikap yang kontra dengan Menkominfo Tiffatul Sembiring muncul dari masyarakat Indonesia yang sebagian besar menggunakan BlackBerry sebagai alat komunikasi.
Di sisi lain, pemblokiran RIM mendapat persetujuan dari anggota-anggota DPR. Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq setuju dengan pemblokiran RIM jika mereka tidak mematuhi aturan di Indonesia.
Menurut Mahfudz, pengguna BB di Indonesia saat ini mencapai 2,5 juta dengan revenue sebesar US$7 per user per bulan.
"Artinya setiap bulan ada revenue US$17,5 juta masuk ke Kanada. RIM (Research in Motion) beroperasi di Kanada mengeruk US$122 juta per tahun dari pasar Indonesia, tanpa pajak karena bukan obyek pajak di Indonesia," kata Mahfudz di gedung DPR, Selasa, (11/1).
Bagi Mahfudz, kasus blokir BB tersebut bukan hanya jatuh pada masalah filtering pornografi tetapi juga keadilan usaha yang dianggap telah memeras Indonesia.
Tidak adanya manfaat ekonomi bagi Indonesia dan masalah jumlah tenaga kerja yang diserap, disebut Wasekjen PKS tersebut menjadi beberapa pertimbangan pemblokiran RIM.
Mahfudz Siddiq juga menegaskan tuntutan pemerintah kepada RIM bukan tanpa tujuan yang jelas atau hanya untuk memblokir pornografi.
"Tuntutan pemerintah seperti agar RIM menjalankan peraturan perundang-undangan adalah untuk kepentingan nasional dan agar tidak terjadi diskriminasi dengan provider telekomunikasi di Indonesia," tutupnya. (OL-9)
Blackberry Tidak Bawa Manfaat Buat Indonesia
Tribunnews.com - Selasa, 11 Januari 2011
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan keberadaan RIM (Research In Motion) sebagai provider Blackberry Smartphone tidak membawa keuntungan secara ekonomi buat Indonesia. Selain tidak adanya investasi, juga tidak signifikannya jumlah tenaga kerja yang diserap.
"RIM tidak bawa manfaat ekonomi berarti bagi Indonesia," ujar Mahfudz saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Selasa(11/1/2011).
Menurut Mahfudz, pengguna Blackberry di Indonesia sekitar 2,5 juta orang dengan jumlah pemasukan sebesar 7 dolar Amerika per pengguna per bulan. Artinya setiap bulan ada total pemasukan yang ada sebesar 17.5 juta dolar Amerika masuk ke Kanada.
Research in Motion (RIM) yang beroperasi di Kanada, lanjut Mahfudz, mengeruk 122 juta dolar Amerika per tahun dari pasar Indonesia tanpa pajak (karena bukan obyek pajak di Indonesia).
Penulis: Willy Widianto | Editor: Hasiolan Eko P Gultom
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan keberadaan RIM (Research In Motion) sebagai provider Blackberry Smartphone tidak membawa keuntungan secara ekonomi buat Indonesia. Selain tidak adanya investasi, juga tidak signifikannya jumlah tenaga kerja yang diserap.
"RIM tidak bawa manfaat ekonomi berarti bagi Indonesia," ujar Mahfudz saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Selasa(11/1/2011).
Menurut Mahfudz, pengguna Blackberry di Indonesia sekitar 2,5 juta orang dengan jumlah pemasukan sebesar 7 dolar Amerika per pengguna per bulan. Artinya setiap bulan ada total pemasukan yang ada sebesar 17.5 juta dolar Amerika masuk ke Kanada.
Research in Motion (RIM) yang beroperasi di Kanada, lanjut Mahfudz, mengeruk 122 juta dolar Amerika per tahun dari pasar Indonesia tanpa pajak (karena bukan obyek pajak di Indonesia).
Penulis: Willy Widianto | Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Hukuman Majikan Sumiati Terlalu Ringan
Tribunnews.com - Selasa, 11 Januari 2011
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan apa yang dilakukan majikan Sumiati TKI yang disiksa di Arab Saudi sudah merupakan pelanggaran HAM berat. Semestinya hukuman ditambah menjadi 10 tahun penjara.
"Jelas itu pidana berat dan sudah menghilangkan hak dasar manusia. Karena itu perbuatan berkelanjutan dan dikomparasi dengan Undang-undang kita, minimal hukumannya 10 tahun penjara," ujarnya saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/1/2011).
Menurut Mahfudz, dirinya mendukung tim advokasi Indonesia yang ingin mengajukan banding putusan Pengadilan Madinah yang menghukum 3 tahun penjara bagi majikan Sumiati.
"Sebagai bentuk pembelaan terhadap HAM, maka Kemenakertrans dan tim advokasi kita harus melakukan banding terhadap putusan tersebut," jelasnya.
Lebih jauh Mahfudz menjelaskan bila membandingkan luka dan cacat tetap yang menimpa Sumiati akibat siksaan majikannya selama beberapa waktu, maka hukuman 3 tahun penjara masih terlalu ringan.
Sementara, saat ditanyakan terkait kapan akan melakukan pemanggilan terhadap Menakertrans dan Menlu atas hal tersebut, Mahfudz mengatakan belum menjadwalkan hal itu.
Seperti diketahui sebelumnya, pengadilan di Madinah, Arab Saudi, menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada majikan sekaligus pelaku kekerasan terhadap Sumiati. Terhadap keputusan awal tersebut, tim advokasi dari Kemenlu RI telah mengajukan protes dan memastikan naik banding.
Penulis: Willy Widianto | Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan apa yang dilakukan majikan Sumiati TKI yang disiksa di Arab Saudi sudah merupakan pelanggaran HAM berat. Semestinya hukuman ditambah menjadi 10 tahun penjara.
"Jelas itu pidana berat dan sudah menghilangkan hak dasar manusia. Karena itu perbuatan berkelanjutan dan dikomparasi dengan Undang-undang kita, minimal hukumannya 10 tahun penjara," ujarnya saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/1/2011).
Menurut Mahfudz, dirinya mendukung tim advokasi Indonesia yang ingin mengajukan banding putusan Pengadilan Madinah yang menghukum 3 tahun penjara bagi majikan Sumiati.
"Sebagai bentuk pembelaan terhadap HAM, maka Kemenakertrans dan tim advokasi kita harus melakukan banding terhadap putusan tersebut," jelasnya.
Lebih jauh Mahfudz menjelaskan bila membandingkan luka dan cacat tetap yang menimpa Sumiati akibat siksaan majikannya selama beberapa waktu, maka hukuman 3 tahun penjara masih terlalu ringan.
Sementara, saat ditanyakan terkait kapan akan melakukan pemanggilan terhadap Menakertrans dan Menlu atas hal tersebut, Mahfudz mengatakan belum menjadwalkan hal itu.
Seperti diketahui sebelumnya, pengadilan di Madinah, Arab Saudi, menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada majikan sekaligus pelaku kekerasan terhadap Sumiati. Terhadap keputusan awal tersebut, tim advokasi dari Kemenlu RI telah mengajukan protes dan memastikan naik banding.
Penulis: Willy Widianto | Editor: Johnson Simanjuntak
Subscribe to:
Posts (Atom)